Kepadatan Sosial (Belum) Tentu Padat Permasalahan

Tiga puluh enam derajat. Ya, tiga puluh enam derajat celsius waktu kami melakukan kunjungan lapangan sekaligus observasi di Kampung Gilingan, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Suhu yang cukup panas tentunya dan sangat berpotensi membuat kerongkongan kami kering sejadi-jadinya. Namun tenang, kami adalah tim yang haus ilmu, sehingga rasa haus kami cukup terobati dengan informasi yang kami dapatkan melalui pengamatan lapangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama dari USAID IUWASH dan Joli Jolan dalam rangka memberikan edukasi tentang daerah yang tergolong slum area dan isu-isu di dalamnya. Salah satu isu yang ditekankan pada kegiatan ini adalah sanitasi dan akses air minum aman.

Kegiatan dimulai dari Minggu pagi pada tanggal 25 Juni 2023 dan dihadiri oleh 20 orang yang sangat antusias terhadap ilmu baru. Kegiatan susur kampung dilakukan dengan berjalan kaki di bawah terik matahari yang sedang tinggi-tingginya kala itu. Semangat para peserta saling beradu dengan panasnya matahari yang kadang membuat kami harus istirahat sejenak. Keringat kami mulai menetes bersamaan dengan air pipa paralon di Kampung Gilingan. Bagi kami itu bukanlah suatu masalah, toh air yang menetes juga sama-sama air sekresi dari tubuh manusia kan?

Kampung Gilingan memiliki struktur tata letak permukiman yang cukup klise. Dapat dibayangkan sebuah kampung yang terletak di bantaran sungai di pinggiran kota. Namun hal tersebut justru membuat Kampung Gilingan sangat humanis, baik dari segi sosial maupun strukturnya yang tidak dapat dipisahkan. Rumah-rumah terlihat berdampingan erat dan saling terkoneksi, bahkan saking dekatnya sepertinya masyarakat tidak memiliki privasi tersendiri. Namun keguyuban tersebut malah membuat kedekatan sosial warga sekitar menjadi sangat kukuh. Bagaimana tidak, terdapat 90 rumah dengan lebih dari 100 KK yang saling tumpang-tindih yang membuat tembok-tembok mereka saling berbicara. Tidak heran kalau menurut BPS Surakarta (2018), Kelurahan Gilingan merupakan kelurahan terpadat di Banjarsari dengan kepadatan 15.880 penduduk/ha.

Hal pertama yang membuat saya takjub ketika pertama kali memasuki kampung tersebut adalah sistem perpipaan untuk akses sanitasi yang sempat membuat saya terdiam sejenak. Menurut apa yang saya pelajari semasa kuliah di teknik lingkungan, ini merupakan anomali besar! Sanitasi aman selayaknya harus memisahkan limbah domestik dengan lumpur tinja, karena pengelolaannya pun juga berbeda. Namun hal serupa tidak berlaku untuk Kampung Gilingan. Entah direncanakan atau tidak, sistem perpipaan di Kampung Gilingan memiliki sistem unik mereka sendiri, yaitu integrasi dari semua limbah, baik domestik maupun lumpur tinja menjadi satu pipa output yang sama. Sungguh ide yang sangat efektif untuk mengombinasikan dua saluran yang berbeda mazhabnya menjadi satu jalur eksklusif. Entah ada insinyur di balik ide brilian ini atau faktor lain yang membuat masyarakat beradaptasi dengan impitan Kota Surakarta yang megah itu. Menurut saya, hal ini bukanlah hal yang bisa dinormalkan, meskipun tampaknya DPUPR Kota Surakarta telah menormalkannya. New normal, noted!

Adaptasi di Tengah Keterbatasan

Tidak jauh dari Kampung Gilingan, kami dapat melihat salah satu anak sungai dari Bengawan Solo, yaitu Kali Pepe. Sungai ini adalah sungai yang peruntukannya sangat konsisten bahkan dari tahun 1500-an. Dari sejarahnya yang digunakan sebagai sarana transportasi semenjak abad 16, kini Kali Pepe masih dimanfaatkan sebagai sarana transportasi limbah padat dan limbah domestik. Namun, jangan harap untuk menemukan kapal atau sampan pengangkut limbah di badan sungai. Masyarakat sudah berpikir lebih maju daripada transportasi via wahana. Alih-alih menggunakan sampan dari DLHK Surakarta, masyarakat mencampurkan limbah padat dan domestik mereka dan mengarungkannya di Kali Pepe. Mungkin mereka berpikir bahwa tugas menangani sampah di sungai adalah milik BBWS Bengawan Solo semata. Entahlah, tidak ada yang tahu itu tugas siapa. Yang jelas fungsi Kali Pepe sebagai media transportasi masih dilestarikan hingga kini.

Tapi tenang, toh sungai di dekat kampung pasti tidak akan mencemari air tanah kan? Di tengah desakan ekonomi, masyakarat Kampung Gilingan telah menemukan solusi untuk mendapatkan akses air minum yang tergolong murah. Mayoritas masyarakat tidak menggunakan air dari PDAM, melainkan air tanah yang hanya memiliki kedalaman belasan meter (tidak jauh berbeda dengan jarak topografi permukiman dengan kedalaman sungai). Untuk apa bayar air kalau di bawah rumah kita masih ada air yang bisa kita manfaatkan kan? Lagipula Perumda Toya Wening Surakarta juga tidak mau repot-repot memberikan saluran air ke kampung pinggiran. Tidak mungkin pula apabila air tanah yang setiap hari diseruput warga Kampung Gilingan telah terkontaminasi dari air sungai yang digunakan untuk menghanyutkan seluruh limbah manusia itu kan? Air tanah pasti bersih, murah pula. Tinggal pakai jasa sumur bor lalu pasang pompa air, beres.

Sejauh ini masyarakat juga masih terlihat sehat kok. Bahkan menurut Saputro, 2017, bantaran sungai Kali Pepe ini mulai dihuni masyarakat semenjak 1998 dikarenakan faktor ekonomi dan lemahnya penegakan aturan dari Pemerintah Kota Surakarta. Sudah sekitar seperempat abad kampung itu dihuni dan itu menandakan bahwa masyakarat betah tinggal di sana. Meskipun menurut wawancara kami dengan seorang warga, terdapat keluhan berupa bau apabila terjadi kebocoran saluran pembuangan limbah. Namun, namanya juga limbah, kalau tidak dikelola dengan benar pasti akan berdampak. Tapi namanya juga sudah nyaman, meskipun banyaknya anomali yang membuat kawasan ini menjadi tidak layak huni, masyarakat masih dengan ikhlas menghuni warisan permukiman tersebut kok.

Banyak perspektif baru yang kami dapatkan dari kegiatan susur kampung ini. Salah satunya adalah inovasi-inovasi masyarakat Kampung Gilingan yang mungkin dapat mengubah pandangan kita mengenai lingkungan permukiman yang sehat. Di samping glamornya Kota Surakarta, ternyata masih banyak masyarakat yang hidup dengan keterbatasannya. Namun dengan lingkungan yang dinilai jauh dari layak tersebut, masyarakat masih dapat hidup berdampingan dengan senyumnya. Mungkin menurut sudut pandang Pemerintah Kota Surakarta, kebahagiaan warga sudah cukup dinilai sebagai standar kelayakan daripada lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.

Tulisan ini hanya ditujukan untuk berbagi pengalaman saja. Tidak ada pihak yang disinggung untuk bertanggungjawab atas anomali yang telah terjadi sekian lamanya, meskipun itu berhubungan dengan Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri. Toh permasalahan akses air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar setiap manusia dan tercantum dalam SDGs nomor 6. Semoga pengalaman saya dalam kegiatan susur kampung ini dapat menambah wawasan pembaca dalam sisi lain Kota Surakarta yang megah.