Kota Surakarta, tanggal 11 Desember 2025, secara resmi meluncurkan komponen Indonesia dari program AI&Me: Memberdayakan Pemuda untuk Kota yang Layak Huni. Peluncuran ini menandai masuknya Indonesia ke dalam kerangka kerja inovatif yang menempatkan anak muda pada garis depan perbaikan keselamatan jalan raya perkotaan.
Urgensi inisiatif ini ditekankan oleh data nasional dan lokal yang mencolok. Pada tahun 2025, menurut BPS Indonesia, lebih dari setengah populasi Indonesia terdiri dari anak-anak dan anak muda berusia 0 hingga 34 tahun. Namun, kelompok usia yang sama ini menyumbang lebih dari setengah korban kecelakaan lalu lintas, seperti dilaporkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di Surakarta khususnya, menurut BPS Kota Surakarta, ada lebih dari 1.200 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023, yang mengakibatkan 59 korban jiwa dan 1.404 korban dengan luka ringan.
Angka-angka yang mengkhawatirkan ini menjadikan Surakarta sebagai kota yang ideal untuk program AI&Me: Pemberdayaan Anak Muda untuk Kota yang Layak Huni. Inisiatif ini berfungsi sebagai pendekatan strategis dalam advokasi keselamatan jalan dengan memberikan rekomendasi untuk jalan yang lebih berkeselamatan di sekitar sekolah dan berkontribusi pada Rencana Aksi Keselamatan Jalan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional untuk Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Workshop pemangku kepentingan yang diadakan di Hotel Alila pada Kamis (11/12/25), mempertemukan pejabat pemerintah daerah, pemimpin pendidikan, dan pakar keselamatan jalan raya internasional untuk meluncurkan program yang bertujuan mengubah cara Surakarta menangani tantangan keselamatan jalan raya yang berdampak terhadap populasi anak muda. Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan secara simbolis Memorandum of Understanding antara Wali Kota Surakarta dan Transportologi, konsultan utama yang mengimplementasikan inisiatif ini di Indonesia, untuk mengukuhkan kemitraan mereka dalam menciptakan jalan yang lebih aman bagi anak muda kota.
“Tabrakan lalu lintas tetap menjadi penyebab utama kema an bagi anak-anak dan dewasa muda di seluruh dunia, termasuk di kota kita,” kata Sukma Laras , Direktur Transportologi selama workshop. “Program AI&Me memberdayakan pemuda untuk mengiden fikasi masalah keselamatan jalan di komunitas mereka dan memas kan suara mereka secara aktif berkontribusi pada solusi.”
Kerangka kerja AI&Me telah berhasil diimplementasikan di Vietnam dari tahun 2022 hingga 2024 dan kini sedang diperluas ke Indonesia dengan dukungan dari International Road Assessment Programme (iRAP), AIP Foundation, dan Youth for Road Safety (YOURS) sebagai bagian dari AI&Me: Pemberdayaan Anak Muda untuk Kota yang Layak Huni, yang didanai oleh Fondation Botnar dan FIA Foundation. Inisiatif ini mencakup tiga komponen teknologi utama yang bekerja secara terintegrasi: Penyaringan Mahadata (Big Data Screening) mengidentifikasi sekolah-sekolah berisiko tinggi, Aplikasi Pelibatan Pemuda (Youth Engagement Apps/YEA) memungkinkan siswa melaporkan masalah keamanan, dan Penilaian Pemeringkatan Bintang untuk Sekolah (Star Rating for School/SR4S) memvalidasi temuan dan mengarahkan perbaikan infrastruktur.
Program di Surakarta akan fokus pada setidaknya tiga sekolah berisiko tinggi, melibatkan sekitar 300 murid. Melalui Aplikasi Partisipasi Anak Muda (YEA), murid akan mendokumentasikan masalah keselamatan jalan di sekitar sekolah mereka. Bersama dengan hasil penilaian SR4S, wawasan ini akan menyediakan data berbasis bukti untuk menginformasikan investasi infrastruktur pemerintah. Program ini akan berlangsung hingga 2027 dan mencakup rencana untuk sesi pelatihan utama, kampanye keterlibatan komunitas, advokasi infrastruktur, dan workshop penutupan untuk menjajaki peluang perluasannya.
Dengan memberikan alat dan platform kepada generasi muda untuk membentuk lingkungan mereka sendiri, Surakarta tengah menginisiasi pendekatan yang berpotensi mengubah upaya keselamatan jalan raya di seluruh Indonesia dan lebih luas lagi.
Tentang Transportologi
Transportologi (Center for Sustainable Mobility Studies Transportologi) adalah firma konsultan Indonesia yang berkomitmen untuk mempromosikan mobilitas berkelanjutan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Didirikan sebagai komunitas pada April 2017 dan secara resmi didirikan sebagai PT Pusat Studi Mobilitas Lestari Transportologi pada Oktober 2023, organisasi ini menyediakan keahlian khusus dalam konsultasi mobilitas perkotaan dan transportasi untuk mendukung pengembangan lokal, regional, dan nasional.
Organisasi ini didorong oleh keyakinan bahwa transformasi mobilitas yang lestari dimulai dengan memenuhi kebutuhan mobilitas manusia yang aksesibel, adil, sehat, rendah emisi, dan tangguh, sambil memastikan kelestarian planet. Organisasi ini memberikan bantuan teknis untuk perencanaan mobilitas dan transportasi lestari, membantu kota dan wilayah mewujudkan sistem transportasi yang memprioritaskan manusia dan lingkungan. Sebagai konsultan utama program AI&Me di Indonesia, Transportologi membawa komitmen ini untuk pemberdayaan anak muda dan perbaikan keselamatan jalan berbasis bukti di Surakarta dan sekitarnya.
SOLO–Polemik penggunaan City Walk di Jl. Slamet Riyadi, Kota Solo, belakangan ini perlu mendudukkan kembali fungsi dasar trotoar sebagai ruang dan fasilitas publik bagi warga yang beragam. Akar masalahnya adalah di Indonesia tidak ada hierarki pembagian ruang yang jelas dalam tata kelola trotoar.
Akibatnya, konflik atas penggunaan trotoar selalu muncul seiring lahirnya pengguna trotoar baru. Contoh peristiwa terbaru adalah kemunculan meja dan kursi bagi pelanggan kafe dan restoran di sepanjang City Walk.
Founder Transportologi, Sukma Larastiti, mengatakan secara prinsip tata kelola trotoar dibagi menjadi beberapa zona meliputi zona muka bangunan (zona 1), zona berjalan kaki (zona 2), zona perlengkapan jalan (zona 3), dan zona penyangga (zona 4).
Gambar 1. Ilustrasi desain trotoar (Sumber: NACTO, 2016)
Zona muka bangunan berfungsi memfasilitasi ruang bukaan pintu sekaligus ekstensi ruang kegiatan yang ada. Bagian ini lazim dimanfaatkan untuk memasang pajangan toko, meja, dan kursi kafe atau restoran.
Penggunaan ruang muka bangunan untuk meletakkan meja dan kursi sebagai perpanjangan kafe atau restoran bukanlah hal yang tabu dalam tata kelola trotoar.
“Kondisi ini justru meningkatkan kenyamanan, semarak kehidupan sosial, dan daya tarik jalan untuk dikunjungi serta meningkatkan persepsi keselamatan dan keamanan pejalan kaki, khususnya perempuan,” kata Sukma, dalam siaran pers yang diterbitkan Transportologi, Rabu (15/10/2025).
Hasil riset sederhana Transportologi di City Walk (seksi simpang Pasar Pon-simpang Teuku Umar) menunjukkan perempuan menilai keamanan dan keselamatan trotoar City Walk rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Berikutnya, zona pejalan kaki yang harus steril dari segala aktivitas ekonomi dan perlengkapan jalan. Lalu, zona perlengkapan jalan terdiri atas pepohonan, kursi taman, dan lainnya. Terakhir, zona penyangga digunakan sebagai kereb, ruang drainase atau dikombinasikan dengan jalur sepeda.
“Di City Walk, pembagian zona ini tidak ada. Penataan trotoar City Walk sekitar 2019 justru berfokus pada penyediaan parkir kendaraan bermotor di trotoar, tanpa mempertimbangkan perubahan aktivitas sosial dan ekonomi yang akan terjadi di kemudian hari,” sambung Sukma.
Gambar 2. Penggunaan ruang trotoar City Walk (Sumber: dokumentasi Transportologi)
Konflik Perebutan Ruang
Trotoar sendiri sebetulnya bukan untuk sirkulasi dan parkir kendaraan bermotor. Akibatnya, muncul konflik perebutan atas ruang trotoar yang memang lebarnya terbatas.
Masalah lainnya adalah pemasangan blind tactile di sekitar zona muka bangunan (kurang lebih 1,5 meter dari dinding bangunan), bukan di zona berjalan kaki. Hal ini memicu tumpang-tindih klaim dan konflik penggunaan ruang berjalan kaki dan aktivitas sosial-ekonomi yang akan muncul di depan muka bangunan.
Sebagai resolusi atas polemik yang terjadi, Transportologi merekomendasikan pemerintah kota untuk mengkaji kembali tata kelola City Walk dan penggunaan parkir di trotoar. Selain itu, perlu menyusun panduan tata kelola trotoar yang inklusif, berkeselamatan, aman, dan berkeadilan bagi seluruh penggunanya.
“Berikutnya perlu menyusun strategi optimalisasi penggunaan angkutan umum dan mobilitas aktif di kawasan Jl. Slamet Riyadi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menata parkir di sepanjang koridor tersebut,” ujar Sukma.
Gambar 3. Penilaian trotoar City Walk (sumber: Transportologi, 2023)
Surakarta, 30 September 2025 – Kota Kita bersama Jalatera dan Hetero Space Solo melalui dukungan Internet Society Foundation dengan bangga meluncurkan website DIVA UMKM (Dorong Inklusi dan Visibilitas UMKM Perempuan melalui Akses Digital) atau divaumkm.id sebagai sebuah etalase digital dan wadah pembelajaran bagi pelaku UMKM perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas, di Solo Raya. Acara peluncuran website DIVA UMKM dihadiri oleh Walikota Surakarta Respati Ardi yang membuka rangkaian acara, serta perwakilan dari Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah dinas terkait dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Klaten.
Peluncuran website merupakan puncak dari perjalanan program DIVA UMKM yang telah melibatkan 462 perempuan pelaku usaha dari Kota Solo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Karanganyar. Selama setahun terakhir, para perempuan pelaku usaha yang disebut sebagai Diva UMKM telah mempelajari beragam keterampilan penting mulai dari branding dan packaging, pemasaran digital, fotografi, dan videografi produk, hingga digitalisasi keuangan. Lebih dari 70 persen dari peserta melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan alat atau platform berbasis digital dalam pengembangan usaha mereka setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh DIVA UMKM.
“Website DIVA UMKM adalah bukti nyata bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan bagi perempuan, termasuk penyandang disabilitas, untuk lebih percaya diri dan berdaya dalam mengembangkan usahanya. Kami berharap platform ini tidak hanya menjadi etalase digital, tetapi juga wadah untuk menghubungkan cerita, karya, dan potensi besar UMKM perempuan di Solo Raya,” ujar Ahmad Rifai, Direktur Eksekutif Kota Kita.
Websitedivaumkm.id akan menampilkan katalog produk terkurasi dari Surakarta, Karanganyar, dan Klaten, serta menyajikan kisah-kisah inspiratif perjalanan usaha para peserta program. Selain sebagai wadah promosi, platform ini juga akan dikembangkan menjadi wadah inklusif untuk menghubungkan UMKM perempuan dengan konsumen, komunitas bisnis, dan pemangku kebijakan. Proses pengembangan website divaumkm.id juga bekerja sama dengan Suarise untuk meningkatkan aksesibilitas website agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama penyandang disabilitas.
Eka Prastama Widyata, Komisi Nasional Disabilitas (KND) menekankan tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor, “Dibutuhkan dukungan dan kerjasama dengan Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan swasta untuk memperluas peluang pemasaran produk dan jasa teman-teman Diva UMKM. Peserta Diva UMKM telah memahami materi yang diberikan, yang telihat dari luaran produk yang berkualitas dan mampu bersaing”.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pemasaran digital UMKM. “Produk Diva UMKM akan kami integrasikan ke dalam E-Katalog agar kebutuhan produk maupun jasa di lingkungan pemerintah dapat terhubung langsung dengan penyedia lokal,” ujarnya.
Merayakan Warga Berdaya, Tumbuh Bersama
Setelah peluncuran website, acara dilanjutkan dengan talkshow interaktif bersama pemerintah, komunitas UMKM, organisasi penyandang disabilitas, dan tokoh inspiratif. Menggandeng panelis dari pelaku usaha perempuan serta perwakilan pemerintah, diskusi ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun jajaran panelis dalam talkshow tersebut merupakan Yonas Dian dari Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Yusa Bramidha, S.STP, MM selaku Fungsional Pengembang Kewirausahaan Balai Latihan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah; Asri Saraswati selaku Founder Agradaya; Ludovica Diani sebagai peserta Training of Trainers DIVA UMKM; dan Qoriek Asmarawati dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten.
Rangkaian kegiatan juga diramaikan dengan expo UMKM dan lokakarya kreatif yang menghadirkan karya-karya peserta program, seperti lokakarya totebag eco print yang difasilitasi oleh Diva Reno Suryani (@godhongkoe), lokakarya pembuatan scrunchi yang difasilitasi oleh Ajeg Social (@ajegsocial), serta lokakarya handbuild clay pottery yang difasilitasi oleh Kamikamu (@kamikamu.cc). Aktivitas ini menjadi simbol semangat kolaborasi dan inovasi yang diusung DIVA UMKM sejak awal. Melalui acara puncak dari rangkaian program DIVA UMKM ini, diharapkan lahir semakin banyak peluang bagi pelaku usaha perempuan untuk berkembang, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat posisi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif di Solo Raya.
Informasi lebih lanjut: Ulfia Atmaha ulfia@kotakita.org
Tentang Program DIVA UMKM DIVA UMKM (‘Dorong Inklusi dan Visibilitas UMKM Perempuan melalui Akses Digital’) merupakan kolaborasi antara Kota Kita, Jalatera, dan Hetero Space Solo yang didukung oleh Internet Society Foundation. Program ini akan melibatkan perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas, pelaku UMKM di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM dan mengembangkan model peningkatan kapasitas yang efektif dan berkelanjutan. Sejumlah 462 perempuan pelaku usaha telah mengikuti serangkaian pelatihan mengenai digitalisasi usaha termasuk branding dan packaging, pemasaran digital, foto dan video produk, serta digitalisasi keuangan.
Di kota-kota besar, perjuangan memiliki rumah layak rasanya kian seperti mengejar bayangan. Harga tanah dan bangunan terus melambung, sementara penghasilan warga justru stagnan atau melambat pertumbuhannya. Jangankan menabung untuk membeli rumah, banyak yang masih kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian.
Padahal, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia pada 2005.
Warga menolak penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menuntut hak atas hunian layak bagi orang miskin dalam aksi di Balai Kota Jakarta pada September 2014. (Project M/Henry Lopulalan)
Karena itu, urusan rumah tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar atau kemampuan individu. Negara bertanggung jawab untuk hadir dan membantu. Apalagi, negara punya semua instrumen yang diperlukan untuk bertindak. Ia menguasai tanah dan memiliki wewenang mengatur tata ruang. Ia bisa menerbitkan peraturan, pun merumuskan anggaran dan skema subsidi bagi yang membutuhkan.
Semua itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu warga memiliki tempat tinggal yang layak; yang tidak sekadar memiliki atap dan dinding, tapi mampu membuat penghuninya hidup dengan rasa aman, damai, dan bermartabat.
Namun, selama ini negara tidak hadir secara efektif, dan justru membiarkan sistem perumahan urban yang berpihak kepada pasar dan pengembang besar.
Ini membuat rumah hanya dipandang sebagai barang dagangan atau alat mencari keuntungan. Banyak rumah lantas dibeli bukan untuk ditinggali, tapi untuk dijual lagi atau investasi. Imbasnya, harga semakin tidak masuk akal, jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
Maka, kita butuh cara pandang baru. Rumah harus dilihat sebagai hak, bukan komoditas, dan kita bisa mengusahakannya bersama di tengah minimnya peran negara.
Ini bisa diwujudkan, misalnya, dengan skema koperasi perumahan.
Bangunan apartemen terlihat dari balik tembok Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara. Negara membiarkan sistem perumahan urban berpihak kepada pasar dan pengembang besar sehingga menghasilkan hunian dengan harga selangit yang tidak menjawab kebutuhan banyak orang. (Project M/Ricky Yudhistira)
Apa Itu Koperasi Perumahan?
Banyak orang mengasosiasikan koperasi hanya dengan kegiatan simpan-pinjam. Padahal, koperasi bisa bergerak di banyak bidang, dari pertanian hingga kesehatan dan perumahan. Intinya: koperasi hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
Melalui koperasi perumahan, warga bisa bergotong royong merancang, membangun, dan mengelola hunian layak di wilayah urban. Tanah dan bangunan dikelola secara kolektif sehingga harganya tetap terjangkau dalam jangka panjang. Aset pun tidak bisa dijual atau digadaikan sembarangan karena keputusan semacam itu harus mendapat persetujuan anggota dalam rapat.
Kompleks apartemen menjulang di kawasan PIK yang membentang dari pesisir Jakarta hingga Kabupaten Tangerang., Banten. Rumah hanya dipandang sebagai komoditas sehingga harga semakin jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Ini jelas berbeda dengan cara main pengembang perumahan konvensional, yang membangun dan menjual unit rumah satu per satu ke individu. Ini biasanya membuat rumah jadi objek spekulasi dengan harga yang terus melonjak dari waktu ke waktu.
Tujuan koperasi perumahan adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anggotanya, bukan mengejar cuan. Kalaupun ada keuntungan, ia benar-benar dianggap sebagai sisa, bukan target utama. Uang yang ada bakal digunakan untuk perawatan bangunan, kegiatan komunitas, atau pembangunan unit baru.
Meski begitu, uang anggota tidak akan hilang begitu saja. Jika ada anggota yang keluar dari koperasi, simpanan atau biaya konstruksi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.
Yang paling menarik, koperasi perumahan tidak hanya membangun rumah, tapi juga komunitas. Para anggota bisa saling membantu, berbagi sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman.
Sebagian orang mungkin berpikir bahwa bergiat di koperasi akan menyita banyak waktu. Namun, tidak harus begitu. Koperasi bisa mengangkat karyawan untuk mengurus kegiatan operasional harian. Anggota pun tidak mesti jadi pengurus atau pengawas, dan bisa masuk divisi tertentu sesuai minat masing-masing.
Seorang perempuan berjalan melintasi ruangan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri di lantai dasar Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. (Project M/Ricky Yudhistira)
Memang, pada saat-saat tertentu, partisipasi lebih sangat dibutuhkan, misalnya dalam proses perencanaan desain hunian atau penyusunan kegiatan usaha koperasi. Di momen seperti itu, keterlibatan aktif anggota justru menjadi kekuatan utama.
Bila bisa melangkah jauh bersama-sama, mengapa mesti sendirian?
Tiga Pilar Koperasi Perumahan
Mewujudkan perumahan kolektif berbasis koperasi bukanlah proses yang instan. Namun, kita bisa menjalankannya secara bertahap dan terarah dengan bertumpu pada tiga pilar: pengorganisasian, advokasi, serta jaringan.
Dalam pengorganisasian, prosesnya bisa dimulai dari obrolan kecil antar-tetangga tentang kondisi tempat tinggal, kebutuhan bersama, atau keinginan untuk membangun hunian yang lebih baik. Intinya adalah membangun kesadaran bersama.
Dari situ, kumpulkan warga dengan visi yang sama untuk membentuk koperasi. Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), lalu tentukan pengurus awalnya. Setiap anggota dapat mulai menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan pembangunan rumah sebagai fondasi pembiayaan koperasi.
Seorang pria membuang sampah di Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. Pengelolaan sampah jadi salah satu unit usaha Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri untuk menutup biaya operasional dan perawatan bangunan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Lakukan pendataan kebutuhan tiap anggota, jumlah anggota keluarga, kemampuan finansial, keterampilan, dan lainnya. Data ini menjadi dasar untuk merancang desain hunian dan kegiatan usaha koperasi secara partisipatif. Kegiatan seperti pengelolaan sampah, penjualan barang kebutuhan pokok, atau usaha mikro lainnya dapat menutup biaya operasional dan perawatan bangunan secara berkelanjutan.
Pertemuan rutin, baik tatap muka maupun daring, perlu disepakati sebagai ruang diskusi dan pengambilan keputusan. Pendidikan bersama tentang hak atas tempat tinggal, prinsip koperasi, dan perencanaan komunitas juga sangat penting untuk memperkuat rasa kepemilikan kolektif.
Setelah terbentuk, koperasi harus memetakan lokasi tanah yang akan digunakan, menghitung estimasi biaya pembangunan, memahami tahapan perizinan, serta menyiapkan skema pengelolaan jangka panjang. Di sini, penting untuk menjalankan advokasi dan negosiasi.
Jika warga tidak memiliki atau tidak mampu membeli tanah, mereka bisa menelusuri dan mengajukan pemanfaatan tanah negara atau aset pemerintah yang tidak digunakan. Banyak komunitas berhasil memanfaatkan skema ini dengan dukungan dokumentasi dan strategi advokasi yang kuat.
Koperasi juga perlu cermat merancang strategi pembiayaan dengan opsi beragam. Selain menarik iuran anggota, koperasi dapat menggalang dana publik, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, mengajukan pinjaman ke bank, atau mencoba mengakses subsidi pemerintah.
Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertugas menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Selama ini, dananya banyak disalurkan untuk mendukung usaha koperasi simpan-pinjam dan konsumsi. Namun, pada prinsipnya, koperasi perumahan juga bisa mengakses dana tersebut.
Anggota koperasi dari sejumlah kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan, terutama hak atas hunian layak, melalui kegiatan aspirasi politik di Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara pada Januari 2023. (Project M/Ricky Yudhistira)
Kerja-kerja advokasi dan negosiasi juga penting untuk mendapat pengakuan hukum dan dukungan pemerintah, termasuk dalam hal penyesuaian tata ruang, insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan program pendampingan. Ini dapat dilakukan melalui jalur administratif maupun kampanye publik.
Seluruh proses yang telah dijabarkan tersebut akan lebih mudah dijalani bila koperasi perumahan dapat membangun jejaring dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Perlu dicatat: koperasi tidak bisa berjalan sendiri.
Arsitek komunitas, LSM, dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan dan dukungan, termasuk untuk merancang desain hunian, menyusun rencana usaha, dan menguatkan sistem pengelolaan pasca-huni. Akses ke tanah, dana pembangunan, dan pelatihan teknis pun bisa didapat bila kita aktif berjejaring dengan koperasi lainnya atau bergabung dalam aliansi yang memiliki perhatian terhadap hak atas tempat tinggal.
Tidak hanya itu, kita bisa membangun hubungan dengan pemerintah daerah untuk melancarkan proses negosiasi serta berkonsultasi dengan organisasi internasional yang memiliki visi serupa.
Ini semua bisa terwujud bila koperasi dapat membangun kepercayaan dan senantiasa menjunjung kepentingan komunitas.
Tentu, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi. Namun, contoh kasus di berbagai kota membuktikan ini bukan hal mustahil. Warga bisa membangun hunian layak dan berkelanjutan asal terus menjaga semangat gotong royong, serta mau belajar dan beradaptasi sepanjang prosesnya.
Melihat Contoh Keberhasilan
Warga Kampung Akuarium di Jakarta Utara tetap bertahan dengan mendirikan gubuk baru di atas puing-puing setelah penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada April 2016. (Project M/Henry Lopulalan)
Salah satu contoh kasus yang bisa jadi inspirasi membangun perumahan kolektif berbasis koperasi adalah Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara.
Dulunya, ia adalah Kampung Akuarium, satu dari sekian banyak kampung kota yang rutin dicap “ilegal”. Pada 2016, kampung ini digusur paksa. Namun, warga tidak menyerah. Mereka membentuk koperasi, menyusun rencana pembangunan bersama arsitek komunitas, dan memperjuangkan haknya lewat jalur politik dan hukum.
Hasilnya, pada 2021, berdirilah Kampung Susun Akuarium. Disebut “kampung susun” karena ia mengakomodasi cara hidup kampung kota dalam hunian bertingkat.
Terdiri dari 241 unit hunian, ia dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desain bangunannya dirancang secara partisipatif oleh calon penghuni sesuai kebutuhan mereka, dengan pendampingan arsitek komunitas.
Kampung Susun Akuarium telah mendapatkan penghargaan Asia Pacific Housing Innovation Award 2023 dan World Habitat Award 2024 atas keberhasilan inovasi perumahan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, serta memberikan solusi atas masalah hunian di perkotaan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Karena seluruh biaya pembangunan ditanggung pemprov, bangunan yang ada menjadi milik pemprov. Namun, pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara kedua pihak.
Untuk tiap unitnya, koperasi hanya perlu membayar sewa Rp34.000 per bulan ke pemprov. Ini salah satu bentuk subsidi negara untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal di sana.
Biaya perawatan dan pengelolaan gedung ditanggung oleh koperasi dengan uang dari berbagai usaha yang dijalankannya, termasuk jasa cuci baju, katering, air isi ulang, warung sembako, perahu wisata, dan homestay. Dengan begitu, beban iuran bulanan anggota koperasi bisa ditekan.
Perjanjian kerja sama yang ada bakal berakhir selewat lima tahun. Setelah itu, koperasi bisa mengajukan kepada pemprov agar tanah dan bangunan yang ada dihibahkan kepada mereka.
Selain itu, ada pula proyek rumah flat Menteng di Jakarta Pusat. Belakangan, ia menarik perhatian publik karena harganya yang relatif terjangkau meski terletak di Jalan Rembang, kawasan elite yang dikenal serba mahal.
Rumah flat ini dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh koperasi. Desainnya dirancang secara partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni dan keberadaan ruang bersama seperti kantor koperasi dan toko buku.
Ada tujuh unit hunian di bangunan empat lantai ini dengan luas beragam, mulai dari 40 hingga 128 meter persegi. Ongkos konstruksi sepenuhnya ditanggung anggota koperasi berdasarkan luas unit yang mereka tempati. Biaya per unit berkisar dari sekitar Rp400 juta hingga Rp1,2 miliar.
Warga kelas menengah berhasil menggagas dan mewujudkan rumah flat Menteng di kawasan elite Jakarta Pusat dengan harga relatif terjangkau. Menurut kajian Rujak Center for Urban Studies, hunian flat multifamily dengan tinggi maksimal empat lantai dapat menjawab keterbatasan lahan perumahan di Jakarta dan masih dapat diterima masyarakat yang cenderung berorientasi pada rumah tapak. (Project M/Ricky Yudhistira)
Rumah flat Menteng berdiri di atas lahan 280 meter persegi milik Marco Kusumawijaya, pengamat tata kota sekaligus anggota koperasi. Koperasi menyewa lahan dari Marco selama 70 tahun dengan biaya Rp90 juta per tahun. Penghuni membayar sewa tanah secara bulanan dengan nilai berbeda, tergantung luas unit masing-masing.
Setelah berhasil di Menteng, koperasi berencana mengembangkan rumah flat lainnya di dua lokasi baru: Matraman di Jakarta Timur dan Pancoran di Jakarta Selatan.
Dua contoh tersebut menunjukkan skema koperasi perumahan bukan sekadar angan-angan, baik untuk kelas menengah ataupun mereka yang tergolong tidak mampu.
Dengan semangat kolektif, warga terbukti mampu mengambil alih kendali atas ruang tinggalnya, menciptakan rumah yang aman, nyaman, dan bebas dari spekulasi pasar.
Maka, mari bergerak. Susun kelompok, bentuk koperasi, ajukan hak atas tanah, dan bangun jejaring. Kita punya alat, pengalaman, dan—yang terpenting—hak untuk tinggal di kota. Dan, hak itu harus diperjuangkan bersama-sama.
by Gugun Muhammad (pegiat koperasi perumahan dari Urban Poor Consortium), Project Multatuli August 8, 2025
Upaya bersama untuk menjaga dan mencintai alam bisa datang dari berbagai lini. Salah satunya melaui bidang musik. Musik dianggap sebagai medium yang cukup dekat dengan masyarakat sehingga layak digunakan sebagai kampanye berbagai isu penting. Salah satunya adalah isu alam dan lingkungan.
Di Indonesia, ada beberapa grup musik yang concern pada kampanye penyelamatan lingkungan. Melalui rilis kepada media, grup musik asal Solo, Down for Life (DFL), turut mengampanyekan isu lingkungan melalui musik cadas mereka.
DFL merilis video musik menarik pada nomor andalan Prahara Jenggala melalui akun YouTube Prahara Jenggala. Mereka mengusung kisah nyata perjuangan Suku Dayak Kualan Hilir di Kalimantan Barat melawan penghancuran hutan adat mereka oleh perusahaan bernama PT Mayawana Persada. Dalam rentang waktu tiga tahun, 33.000 hektare hutan alam (7,5 x luas wilayah Solo Raya) telah dibabat habis oleh perusahaan.
Hutan tersebut merupakan habitat bagi orang utan, rangkong, dan banyak satwa endemik lainnya. Hutan juga menjadi sumber penghidupan masyarakat Dayak Kualan turun-temurun antargenerasi. Masyarakat kini bersatu melawan perenggut hutan mereka.
Meskipun sempat didera intimidasi dan kriminalisasi, api perlawanan tak pernah padam. Mereka percaya mempertahankan hutan adat adalah pertempuran yang melampaui batas ruang dan waktu; sebuah pengorbanan untuk menjaga warisan sejarah dan masa depan kehidupan; sebuah perlawanan untuk memelihara praktik hidup yang luhur, yang menghargai keselarasan antara manusia dan alam.
Perjuangan masyarakat adat Kualan Hilir sejatinya tak hanya untuk kelompok mereka sendiri, juga bagi kelangsungan makhluk hidup secara keseluruhan. Prahara Jenggala bakal menjadi salah satu single terbaru DFL dalam album terbaru Kalatidha yang akan dirilis pada 2025 oleh Blackandje Records.
Kolaborasi dalam musik perlawanan ini didukung penuh Trend Asia, Blackandje Records bersama dengan kelompok musisi yang terhimpun dalam Music Declares Emergency. Tak hanya merilis video klip, mereka juga mengajak semua orang untuk bergabung dalam gerakan #NoMusicOnADeadPlanet.
“Terima kasih, sangat bermanfaat.” “Terima kasih sudah berbagi.” “Semoga ada terus”. Deretan kalimat itu tertulis dalam kolom pesan di daftar pengunjung Joli Jolan di Tilikan Fest 2024. Ya, silih berganti pengunjung, mayoritas anak muda, menyambangi stan Joli Jolan dalam acara yang digelar di Lokananta Bloc, akhir pekan lalu.
Seperti perkiraan, pengunjung stan Joli Jolan lebih antusias dengan deretan buku gratis ketimbang pakaian. Hal ini seperti saat kami berpartisipasi di acara Urban Social Forum di Lokananta beberapa waktu lalu. Joli Jolan tentu tak hendak menyaingi bazar buku yang juga menjadi acara di Tilikan Fest. Kami hanya menjadi alternatif bagi pengunjung kegiatan yang ingin menambah literasi, tetapi kantong sedang tak bersahabat.
Beberapa kali pengunjung tak percaya ketika kami memberikan barang secara cuma-cuma. “Serius ini gratis?,” tanya seorang perempuan muda seraya menutup mulutnya. Saat itu dia tertarik dengan sebuah tas jinjing yang masih berplastik. Karena sungkan mengambilnya secara gratis, dia pun memasukkan sejumlah uang ke kotak donasi.
Donasi seikhlasnya itu nantinya dipakai untuk menunjang operasional Joli Jolan. Sebuncah kebahagiaan pun muncul dari praktik berbagi sederhana. Pengalaman yang kami dapatkan di Tilikan Fest tampaknya membuktikan hasil riset World Happiness Report pada 2022. Dalam penelitian itu, bukan perilaku hedon, konsumerisme atau pamer barang mewah yang menentukan kebahagiaan sejati seseorang.
Justru perilaku prososial, mendermakan harta untuk amal, berbagi pada orang asing, dan kerelawanan yang lebih dominan membentuk tingkat kebahagiaan. Hal lain yang melegakan kami saat join di Tilikan Fest adalah bisa bertemu kawan lama sekaligus kawan baru. Beberapa pengunjung, panitia, maupun awak komunitas di acara ini sudah kami kenal baik.
Acara kemarin menjadi wadah kami bertukar cerita tentang apa pun. Kami juga jadi bisa berkenalan dengan komunitas dan kawan baru, lantas menjajaki peluang berkegiatan bareng ke depan. Modal sosial ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Joli Jolan, yang sejak awal bergerak kolektif bersama warga.
Kami jadi ingat ujaran seorang ilmuwan politik bernama Robert Lane. Dia bilang kebahagiaan hanya dapat ditemukan dalam hal-hal yang mendahului uang. Hal itu seperti keluarga, teman, atau komunitas yang secara alamiah menjadi sumber makna dan tujuan hidup. Sekali lagi, terima kasih Tilikan Fest. Semoga bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Panjang umur solidaritas.
Komunitas Joli Jolan diundang oleh SMA Ursulin pada Hari Selasa, 23 April 2024 untuk mengisi kegiatan Integrated Learning Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (IL P5) yang merupakan bagian dari pembelajaran kurikulum merdeka. Tema IL P5 kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan bagi peserta didik kelas X. Adapun tujuan kegiatan mengundang narasumber Komunitas Joli Jolan adalah memantik peserta didik untuk bernalar kritis dan kreatif dalam mengatasi dampak climate change (perubahan iklim).
Climate change menurut definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengacu pada perubahan jangka panjang pada iklim bumi yang menyebabkan pemanasan atmosfer, lautan, dan daratan. Perubahan iklim mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati, serta berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu, peserta didik kelas X SMA Ursulin dipantik untuk berkontribusi dalam mengatasi dampak climate change dengan cara kreatif dan mudah dilakukan dalam keseharian.
Komunitas Joli Jolan
Diawali dengan penjelasan singkat oleh Kakak Asa mengenai komunitas Ruang Solidaritas Joli Jolan atau akrab dengan sapaan singkat ijol-ijolan, maka interaksi terjadi dari berbagai arah yang merupakan ciri merdeka belajar.
Ruang Solidaritas Joli Jolan merupakan ruang publik untuk berbagi barang layak pakai. Siapa pun dapat mendonasikan barang di Joli Jolan dan mengambil barang yang tersedia secara gratis. Joli Jolan mengajak untuk hidup bersahaja dengan mengelola barang secukupnya. Joli Jolan mengawali kegiatan pertamanya pada tanggal 19 Desember 2019, sekaligus dijadikan penanda hari lahir komunitas.
Nama Joli Jolan terinspirasi dari istilah Jawa “Ijol-ijolan” yang berarti tukar menukar. Filosofi sederhana ini sebagai pendorong sejumlah relawan untuk membentuk ruang solidaritas melalui barter dan berbagi barang secara gratis dengan masyarakat.
Lokasi Joli Jolan berada di Kompleks Latar Situ yang terletak di Jalan Siwalan No.1, Kerten, Surakarta. Anggota Komunitas Joli Jolan sangat heterogen, mulai dari aktivis kota, mahasiswa, jurnalis, dosen, editor buku, peneliti, ibu rumah tangga, pegawai terminal, hingga pecinta hewan. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai keahlian dan kemampuannya masing-masing untuk mewujudkan Ruang Solidaritas Joli Jolan.
Kegiatan Seru bersama Kelas X SMA Ursulin
Keseruan bertambah lagi saat para peserta didik kelas XA sampai XJ melakukan instruksi yang diberikan oleh Pak Dedi sebagai guru selaku koordinator kegiatan ini. Sehari sebelumnya, para peserta didik diminta untuk mempersiapkan barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Kami menyebutnya pre-loved. Bendahara kelas juga diminta menyiapkan umplung atau kotak untuk diisi uang seikhlasnya.
Peserta didik terlihat sangat antusias dalam menata barang-barang preloved di masing-masing kelasnya, demikian pula relawan Joli Jolan membawa barang preloved untuk diberikan di beberapa kelas. Mereka terlihat sangat tidak sabar untuk saling berkunjung ke kelas lainnya untuk melihat barang apa yang dibawa oleh temannya yang dapat mereka tukarkan. Semua gembira dan tertawa bersama para guru pendamping ketika mendapatkan barang yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Hanya dalam hitungan menit, barang preloved menemukan tuannya yang baru untuk diperpanjang masa manfaatnya.
Ada salah satu peserta didik laki-laki yang digandeng oleh Pak Guru berjalan berkeliling dengan mengenakan pakaian perempuan merangkapi baju seragam sekolah. Semua yang dilewati tertawa, bukan untuk merundung. Rupanya peserta didik tadi mengambil barang untuk pacarnya, padahal dalam kegiatan seru ini mengadop filosofi Joli Jolan, yaitu berikan sesuai kemampuanmu, ambil sesuai kebutuhanmu.
Class Creative Fundraising and Climate Change
Sesi refleksi tiba, peserta didik kembali ke kelas masing-masing. Bapak ibu guru kembali memandu kegiatan ini dengan merefleksikan apa yang telah dilakukan bersama. Alex dan Maria mengungkapkan bahwa mereka tersadar ternyata perilaku konsumtif sangat lekat dengan keseharian mereka. Acapkali membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan dorongan keinginan semata. Saat simulasi kegiatan bertukar barang preloved dilaksanakan, masih banyak murid yang mengambil barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan untuk memiliki barang yang dianggap masih bagus tanpa berpikir apakah barang tersebut nantinya akan bermanfaat atau tidak.
Kelas XJ kemudian mengajukan pertanyaan, “Apa yang menjadi dorongan utama dalam mendirikan Komunitas Ruang Solidaritas Joli Jolan?”
“Didirikannya Joli Jolan berangkat dari rasa keprihatinan karena konsumerisme menjadi budaya. Apalagi di daerah perkotaan, di mana belanja online sangat mudah dilakukan. Banyak barang yang akhirnya tidak terpakai karena tidak sesuai dengan yang ditawarkan di platform belanja online, baik secara bentuk, fungsi, maupun ukuran. Kebiasaaan untuk memakai dresscode atau membuat baju seragam dalam berbagai kesempatan, yang pada akhirnya hanya dipakai sekali dua kali kemudian disimpan seterusnya di dalam lemari, juga menjadi salah satu ancaman konsumerisme yang jarang disadari.”
Bisa dibilang akar permasalahan pengelolaan sampah, terutama di perkotaan adalah konsumerisme. Muara dari akhir perjalanan sampah setelah melewati tahapan pengelolaan sejak dari sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Tumpukan sampah yang dipadatkan di berbagai TPA di Pulau Jawa yang mencapai puluhan bahkan ratusan meter itulah merupakan penyumbang global warming. Gunungan sampah menghasilkan gas metana yang disebabkan oleh bakteri yang kekurangan oksigen untuk proses penguraian sampah organik.
Saat musim kering, beberapa TPA yang sudah melebihi daya tampung mengalami kebakaran. Hal ini dipantik oleh gas metana yang tersulut karena cuaca panas. Sulitnya pemadaman menimbulkan dampak berat, yaitu dampak kesehatan berupa Infeksi Pernafasan Akut (ISPA) dan dampak lingkungan berupa polutan yang dilepaskan ke atmosfer, sehingga mencemari udara dan tanah, serta mengancam kehidupan manusia.
Kegiatan interaktif yang dilakukan oleh peserta didik bersama Komunitas Joli Jolan selama 30 menit tersebut mampu mengurangi dampak lingkungan yang akan berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan perubahan iklim. Bagaimana bisa kegiatan tersebut diklaim mengurangi dampak perubahan iklim? Dihitung prorata, bahwa setiap kelas membawa 10 kg barang yang dikalikan 10 kelas. Hasilnya adalah 100 kg barang yang seharusnya sudah berakhir di TPA ternyata mampu diperpanjang usia manfaatnya oleh peserta didik sendiri. Andai kegiatan ini dilakukan secara reguler, niscaya gerakan sederhana ini dapat menjadi kontribusi dalam mereduksi pemanasan global.
Dari pengalaman berkegiatan yang merupakan mini refleksi Joli Jolan, masing-masing kelas berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang didapatkan dari para peserta didik sendiri yang saling barter. Mereka menjadi lebih percaya diri dan tidak ragu dalam mengelola barang preloved yang sebenarnya sudah tidak dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya. Bahkan pengelolaan tersebut pun dapat menghasilkan keuntungan, yakni penambahan uang kas kelas yang siap digunakan dalam berkegiatan di sekolah.
Pada akhirnya perlawanan terhadap konsumerisme tidak sekadar memberikan manfaat di bidang ekonomi tanpa menambah beban bumi karena proses produksi yang seringkali mengabaikan lingkungan. Hal kecil yang telah dilakukan bersama SMA Ursulin ini berkontribusi penting dalam mereduksi dampak perubahan iklim.
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mendesak pengusaha dan pemberi kerja untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dan tepat waktu kepada pekerja media dan industri kreatif, termasuk bagi pekerja lepas (freelancer).
Hal ini sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang dipertegas melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ketua Umum SINDIKASI Ikhsan Raharjo menekankan pentingnya pemberi kerja mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang menjamin semua pekerja termasuk freelancer mendapatkan THR sepanjang ia sudah bekerja dengan masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.
“Jadi, diatur atau tidak diatur dalam kontrak kerja, pekerja, termasuk freelancer, yang sudah bekerja dengan masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih berhak untuk menerima THR,” ujar Ketua Umum SINDIKASI Ikhsan Raharjo. SINDIKASI memberikan penekanan mengingat laju pertumbuhan jumlah pekerja lepas di sektor media dan industri kreatif semakin meningkat.
Koordinator Divisi Advokasi SINDIKASI Guruh Riyanto menambahkan pekerja lepas tergolong dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Oleh karena itu, perhitungan besaran THR merujuk pada pasal 3 mesti sesuai dengan masa kerja dan besaran upah rata-rata yang diterima selama sebulan.
“Pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah,” ujar Guruh.
Sementara bagi pekerja dan buruh yang telah memiliki masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih berhak mendapat THR sebesar satu bulan upah. Guruh pun mengingatkan agar perusahaan atau pemberi kerja wajib membayarkan THR kepada pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Pemerintah juga harus punya komitmen yang tegas untuk mengawasi dan menindak, serta memberikan sanksi perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Ikhsan.
Lebih lanjut, Guruh juga mengajak seluruh pekerja, termasuk freelancer untuk berani memperjuangkan hak THR terlebih hal itu telah diatur dalam regulasi yang kuat.
Untuk Anggota SINDIKASI yang mengalami masalah ketenagakerjaan, khususnya THR juga bisa mengirimkan aduan ke Divisi Advokasi SINDIKASI Wilayah yang saat ini sudah terbentuk di Jabodetabek dan Jogjakarta.
Joli Jolan membuka “galeri mini” di Car Free Day Colomadu, Minggu, 3 Maret 2024. Kegiatan yang berada tepat di depan pabrik Gula Colomadu ini turut didukung teman-teman dari komunitas ‘Dari Kita’, sebuah komunitas saling berbagi yang diinisiasi oleh mahasiswa UNS Solo. Mereka menemukan visi dan misi yang sama dengan Joli Jolan dalam upaya berbagi dan menyebarkan semangat kebaikan.
Dari pukul 06.00 pagi, relawan Ruang Solidaritas Joli Jolan dan komunitas ‘Dari Kita’ mempersiapkan lapak barang-barang preloved yang dapat diambil secara gratis. Di luar dugaan, lapak tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pejalan kaki yang sedang lewat. Dengan penasaran, mereka mampir dan memilih berbagai macam barang untuk diambil, mulai dari tas, pakaian, hingga sepatu.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Ruang Solidaritas Joli Jolan mengkampanyekan secara langsung kepada masyarakat umum aksi memperpanjang usia barang bekas. Para pengunjung yang berinteraksi dengan relawan Joli Jolan pun merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka berharap Joli Jolan senantiasa rutin menggelar kegiatan serupa di Car Free Day selanjutnya.
Judul asli “Mandiri Pangan di Tengah Kebijakan Nol Sawah: Petani Kota Solo Menanam di Antara Tembok Rumah dan Toko” oleh Ariyanto Mahardika, Project Multatuli September 22, 2023
Sinar matahari terik menyorot para pekerja bangunan di pinggir Jl. Melon Raya, Karangasem, Solo. Seorang perempuan paruh baya tampak mendorong troli berisi air untuk mengaduk pasir dan semen. Air diambilnya dari selokan yang dibendung dengan batu-batu kecil dan plastik bekas pembungkus makanan. Selokan itu semula adalah saluran irigasi untuk mengairi sawah di kawasan ini.
“Untuk perumahan,” kata perempuan itu, merujuk adonan semen dan pasir.
Pemandangan perempuan pekerja bangunan tak sulit ditemukan di Solo. Mereka kebanyakannya adalah petani dari luar kota. Demi bisa tetap hidup, bila sedang tidak musim panen, mereka akan melakoni profesi lain. Salah satunya pekerja bangunan musiman.
‘Kota Batik’ ini kini semakin ramai dengan kompleks perumahan baru, kafe yang menyajikan aneka makanan, dan tempat indekos. Bangunan-bangunan itu berdiri di bidang-bidang lahan persawahan. Di antara bangunan, sebagian lahan yang tersisa dibiarkan penuh dengan ilalang.
Kondisi nyaris serupa juga dijumpai di Jajar, tetangga Kelurahan Karangasem. Lahan-lahan di antara gedung dan permukiman dibiarkan bera atau tak lagi ditanami, sebagian lain ditumbuhi rumput liar. Bila sudah begitu, maka cepat atau lambat lahan itu bakal berubah jadi kompleks perumahan atau bangunan baru.
***
Di Kampung Nayu, Banjarsari, sekitar enam kilometer arah timur laut Karangasem, sekelompok ibu-ibu sibuk memanfaatkan lahan kosong yang tersisa dengan menanam aneka rupa sayur.
Tanaman sawi, tomat, dan labu terlihat menyembul dari sebidang tanah dan taman bedengan, atau yang kerap dikenal orang kota dengan raised-bed gardening. Tanaman cabai juga ada di petak lainnya.
Sebidang tanah itu berada di antara rumah warga yang berada di belakang Kantor Kelurahan Joglo. Lahan yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam itu hanya sepertiga dari total kebun. Di tengah-tengah sebidang tanah itu berdiri rumah tua berbentuk joglo, rumah khas Jawa. Di bagian pinggir kebun terdapat pohon nangka dan sisa tonggak bambu.
Hampir setiap sore, ibu-ibu berkumpul dan bercocok tanam di lahan yang semula ditumbuhi ilalang dan rumpun bambu. Mereka rutin menyemprot tanaman, mencabuti rumput, atau membersihkan petak untuk persemaian. Tanaman disemprot pestisida alami yang dibuat dari buah dan rempah seperti kunir, sirsak, cengkih, dan serai. Campuran bahan-bahan ini tak hanya bisa membasmi hama tetapi juga menjaga kesuburan tanah.
Di bagian lain, di atas tanah petak berukuran satu kali empat meter, kangkung mulai rimbun. Tumbuhan itu subur pada petak yang ditata rapi dengan batang-batang paving block pada pinggir area tanamnya. Sebentar lagi kangkung bisa dipanen.
“Satu petak itu bisa menghasilkan sekitar Rp200 ribu setiap panen. Kami jual secara online melalui media sosial. Per ikat kami jual Rp7 ribu. Semua kami tanam dengan organik,” begitu kata Margareta Pety Aryani, warga yang juga Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur.
Harga jual sayur-mayur organik KWT Ngudi Makmur memang lebih mahal dari pasar, tetapi masih di bawah harga pasar swalayan. Bu Pety, begitu ia akrab disapa, mengaku selama ini sayur-mayur yang ditanamnya selalu laku, bahkan ia sering menerima pesanan di awal.
Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur sedang memanen sayuran di kebunnya yang terletak di Joglo, Banjarsari, Solo, beberapa waktu lalu. Sayuran organik tersebut sebagian dimanfaatkan untuk dikonsumsi warga setempat, sebagian dijual untuk kas kelompok. (Chrisna Chanis Cara/Joli Jolan)
Pety memimpin KWT Ngudi Makmur sejak kali pertama kegiatan ini dimulai sekira empat tahun lalu. Tanah yang dipakai milik tetangganya, keluarga Rodiah.
Rodiah (63) merelakan lahan di samping rumahnya untuk kegiatan para tetangga asalkan saat dibutuhkan, kegiatan kelompok perempuan yang peduli pada penghijauan dan ketahanan pangan itu, bersedia dipindahkan ke lokasi lain.
“Ya, ndak ada perjanjian khusus. Ini memang milik keluarga kami. Saudara saya tinggal di Bali. Tapi kalau kami nanti sewaktu-waktu membutuhkan bisa diminta kembali,” kata Rodiah.
Pety berkisah, ia semula tidak bertani di lahan milik Rodiah. Ia bersama beberapa ibu-ibu awalnya menanam di lahan kosong yang juga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kegiatannya itu mengundang keinginan warga lain untuk ikut berpartisipasi. Alhasil, mereka meminta agar kegiatan bercocok tanam dilakukan di lahan yang lebih luas.
“Kami lalu pindah ke sini. Di sana luasnya sekitar 700 meter persegi. Dulu itu, di sini banyak alang-alang dan pohon-pohon besar,” kata Pety yang juga seorang guru agama Katolik di SMP Negeri 3 Surakarta.
Tidak mudah bagi Pety dan kelompoknya memulai bercocok tanam. Anggota KWT Ngudi Makmur terdiri atas ibu-ibu kampung yang sebagian besarnya ibu rumah tangga. Tak ada dari mereka yang merupakan petani tulen, yang sehari-hari bergelut dengan lumpur dan cuaca terik, serta hafal jenis-jenis penyakit tanaman.
“Awalnya susah. Tanaman banyak yang mati atau terserang penyakit. Tapi kami kemudian mendapat bimbingan penyuluhan dari dinas pertanian,” imbuh Pety, merujuk pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.
Pety menerangkan kegiatannya turut mengundang perhatian Pemkot Surakarta. Pada 2021, kelompok tani yang dipimpinnya mendapat dukungan dana sebesar Rp55 juta dalam dua tahap.
“Pada 2021, kami menerima Rp30 juta dan tahun berikutnya Rp25 juta dari DAK [Dana Alokasi Khusus]. Dana itu kami gunakan macam-macam kebutuhan di antaranya untuk membuat saluran air”, kata Pety.
Semula, KWT Ngudi Makmur beranggotakan sekitar 30 orang. Saat ini, yang masih aktif tinggal separuhnya. Penyebabnya karena sebagian anggota bergabung dengan kelompok tani di lahan sebelumnya. Sementara, sebagian lain anggota KWT yang mundur karena merasa tidak memiliki kecocokan dengan kegiatan ini, kata Pety.
Warga sekitar kampung memutuskan untuk tetap mengolah lahan sebelumnya dan membentuk kelompok tani bernama Sumber Berkah. Anggota kelompok tani tak semuanya perempuan tetapi juga laki-laki. Selain bercocok tanam, ibu-ibu ini juga mencoba usaha lain dengan menjual minuman dari daun telang. Produksinya masih terbatas. Saat ini mereka hanya akan membuat minuman apabila ada pesanan. Satu botol minuman telang berukuran seperempat liter dijual dengan harga Rp15 ribu.
Sawah Nol Hektare
Area persawahan di Solo bukan sudah habis. Di sisi timur Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Kecamatan Laweyan masih terlihat hamparan tanaman padi di antara kompleks permukiman warga. Begitu juga di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. Bila ditotal, luas lahan persawahan di kedua kecamatan ini bisa mencapai sekitar 40 hektare. Akan tetapi, bisa dikatakan lahan-lahan itu adalah yang terakhir di tengah maraknya pembangunan area bermukim dan berniaga.
Kebanyakan petani yang menggarap sawah yang tersisa di Solo adalah pendatang, bukan pemilik lahannya. Produktivitas sawah anjlok, panen terus merosot akibat dari menurunnya fungsi saluran irigasi. Para petani dan penyewa lahan harus mengebor tanah agar tetap bisa mengairi lahan garapan.
Merespons situasi itu, pada 2017, saat FX Hadi Rudyatmo masih menjabat Wali Kota Surakarta, mengusulkan agar sawah lestari di wilayah yang dipimpinnya dihapus. Usulan sudah disampaikan ke Ganjar Pranowo, yang ketika adalah Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, sawah di Solo tercatat mencapai 96 hektare. Luasan itu telah merosot dibandingkan empat tahun sebelumnya yang mencapai 135,03 hektare.
Alih fungsi lahan mulai masif terjadi sejak kehadiran Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta 2011-2031. Perda yang ditandatangani Joko Widodo, selaku Wali Kota Surakarta saat itu, bertujuan mengatur kota yang semakin padat dengan penduduk, selain juga untuk menjadi panduan bagi arah investasi pembangunan.
Kota Solo memiliki luas 46,72 kilometer persegi dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 522.364 jiwa pada 2020, dan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan ruang. Keberadaan lahan non-terbangun di Solo hingga ke wilayah pinggiran kota pada akhirnya menyebabkan perluasan aktivitas perkotaan hingga ke area tersebut.
Melihat kebutuhan ruang terbangun yang terus meningkat, usulan penghapusan area sawah akhirnya benar-benar terealisasi. Pada 2021, Perda No. 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 lahir. Seiring munculnya regulasi tersebut, lahan pertanian di kota ini menjadi nol hektare.
“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian tertulis pada salinan Perda yang diteken Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pada 9 Juli 2021, atau sekitar lima bulan setelah dirinya dilantik.
Syarat Minimum Lahan Pertanian Kota
Dua tahun lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menerbitkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) untuk menjelaskan lokasi wilayah rentan pangan di kota tersebut. Dari laporan itu, terdata sebanyak enam dari 54 kelurahan di Solo berada pada status rentan pangan dengan skala tinggi, sedang, dan rendah. Status rentan pangan di antaranya mengacu pada indikator akses ekonomi, kesehatan, dan kepadatan penduduk. Salah satu rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendorong pembangunan pertanian kota atau urban farming, sebuah inisiatif yang sudah lebih dulu dilakukan oleh KWT Ngudi Makmur sebelum peta itu muncul.
Kendati demikian, pertanian kota bukan hal yang mudah dilakukan di Solo. Silvania Dwi Utami, peneliti dari organisasi non-pemerintah yang konsen pada isu perencanaan kota, Yayasan Kota Kita, menerangkan bahwa pertanian kota sejatinya juga membutuhkan syarat minimum lahan. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan di Solo yang ketersediaan lahannya terus berpacu dengan laju permukiman.
“Untuk mencapai hasil optimal produksi dibutuhkan lahan 50 meter persegi,” kata Silvania, seraya menambahkan bahwa jumlah minimum itu juga belum berarti dapat secara penuh menyediakan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kata lain, menurut Silvania, para pemangku kepentingan di Solo perlu memastikan terlebih dahulu jumlah produksi yang konsisten. Setelahnya, baru dikembangkan model bisnis secara profesional.
Saat ini, terdapat sekitar 86 kelompok tani dan tujuh KWT, termasuk Ngudi Makmur di Solo. Silvania secara umum mendorong agar kegiatan ini lebih dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan pangan warga secara mandiri.
“[Inisiatif] Pertanian perkotaan [seperti KWT Ngudi Makmur] membantu memenuhi kebutuhan pangan di saat krisis pandemi dan secara lebih khusus memiliki manfaat pemberdayaan bagi wanita, bagi komunitas. Mampu memperkuat kohesi sosial,” katanya.
“Di sisi lain, praktik-praktik pangan lokal, jika dipraktikkan secara luas mampu memangkas rantai pasok pangan dan mendorong upaya pengurangan emisi dari sektor pangan.”
Pandemi dan Masalah Pangan yang Bergizi
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian pangan menjadi semakin bernilai manakala bencana seperti pandemi Covid-19 terjadi. Selama pandemi, pasokan makanan terganggu pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, hingga perubahan pola konsumsi.
Penelitian Smeru Institute menemukan rumah tangga di Indonesia menerapkan coping mechanism dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan menjual barang atau mengurangi pengeluaran selama pandemi. Bagi keluarga dari kelompok masyarakat miskin, mekanisme ini hanya semakin mencekik kehidupan.
Angka kemiskinan Indonesia meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 10,19 persen pada 2020. Kondisi tak berbeda terjadi di Solo. Pada 2019, persentase kemiskinan di Solo mencapai 8,70 persen, angka itu kemudian naik pada 2020 menjadi 9,03 persen, dan 9,40 pada 2021.
Sebagai kota yang dirancang sebagai wilayah bisnis dan perniagaan, pasokan pangan di Solo dipasok dari luar daerah. Semisalnya jagung dari Boyolali dan beras dari Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, dan sayur seperti cabai dari Blora.
Maka, kehadiran inisiatif pertanian kota seperti yang dilakukan KWT Ngudi Makmur sejatinya dapat meminimalisir dampak memburuknya kemiskinan yang dapat memicu masalah gizi seperti stunting.
Di tengah persoalan alih fungsi lahan dan kepadatan penduduk, Pemkot Surakarta juga tengah menargetkan daerahnya mengejar target nol kasus stunting pada 2024. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemkot Surakarta pada Februari 2023, terdapat 1.050 anak balita atau tiga persen kasus stunting.
Wali Kota Gibran pada Maret 2023, mengakui bahwa kasus stunting di kotanya masih banyak dan mengatakan akan menindaklanjuti melalui penanganan rumah tidak layak huni dan kemiskinan.
Penelitian Yayasan Kota Kita tentang peran sektor informal dalam mendorong sistem pangan berkelanjutan pada Maret-Mei 2023, menemukan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka utamanya dengan sumber karbohidrat seperti nasi dan sayur. Kondisi ini mencerminkan kurangnya asupan protein hewani sebagai zat gizi penting yang dapat mencegah masalah stunting pada anak.
Kebutuhan protein utamanya didapatkan dari telur, dengan lebih dari 80% responden mengkonsumsi telur paling tidak 3-6 kali seminggu. Namun demikian, diversifikasi asupan protein dari sumber lain seperti ayam dan daging tergolong sangat rendah karena faktor keterjangkauan harga. Sebanyak 26% responden menyebutkan hampir tidak pernah mengkonsumsi daging. Mereka hanya mengkonsumsi daging sapi saat perayaan seperti Iduladha.
Namun, memenuhi kebutuhan pangan harian dengan protein hewani sulit dilakukan. Hasil penelitian yang sama menemukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangannya, masyarakat miskin telah menghabiskan 62 persen dari pendapatannya.
Di Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari misalnya, tercatat terdapat 25 anak balita yang tengah dipantau kelurahan setempat karena rawan terkena stunting.
“Di sekitar anak itu tinggal ada masalah sanitasi karena penduduknya sangat padat. Di RW 05 masih banyak yang menggunakan sumur dan kamar mandi umum yang lokasinya berdekatan,” kata Prita Ratnaningtyas, penyuluh KB Kelurahan Setabelan, awal Agustus lalu.
Kepadatan penduduk Kecamatan Banjarsari, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta pada 2022, mencapai 11.074 orang per kilometer persegi. Luas total Kecamatan Banjarsari adalah 15,26 kilometer persegi.
Beruntung solidaritas komunitas lokal masih cukup tinggi di wilayah ini. Sewaktu pandemi, warga sekitar berinisiatif meminta para pedagang sayur di Pasar Legi menyisihkan sebagian dagangan mereka untuk disalurkan ke Kelurahan Setabelan.
Aksi yang bermula dari sumbangan para pedagang pasar itu lantas menjadi gerakan berkelanjutan dan mengundang sejumlah pendonor baik perorangan atau kelompok usaha yang ikut membantu inisiatif tersebut. Gerakan yang dilakukan setiap Jumat pekan pertama dan ketiga tersebut kemudian diberi nama Lurginting alias Sedulur Pasar Legi Peduli Stunting.
Wahyuningsih A. Nugraheni, koordinator Lurginting, mengatakan saat ini bentuk bantuan yang diterimanya semakin variatif, seperti susu baik untuk anak-anak maupun ibu hamil. Sejumlah penjual daging ayam juga mulai mau menyumbangkan sedikit dari dagangannya.
“Kegiatan sempat terhenti tetapi kemudian berlanjut dan pedagang juga makin antusias. Ini kan untuk ‘Berkah Jumat’ juga,” kata Wahyu.
Akan tetapi, upaya itu masih sangat kecil dibandingkan kemiskinan dan akses terhadap makanan bergizi yang masih menjadi tantangan di Solo yang memerlukan penanganan lebih serius dari para pejabat pembuat kewenangan.
“Meskipun inisiatif skala kecil yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT Ngudi Makmur dan Lurginting ini masih memiliki banyak keterbatasan dan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam mendorong kemandirian pangan, inisiatif berbasis warga ini mampu memberikan sumbangan secara nyata pada situasi krisis, utamanya dalam memberikan alternatif akses pangan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan di kota,” kata Silvania, menutup percakapan.
—
Artikel ini adalah kolaborasi bersama Yayasan Kota Kita untuk memotret inisiatif kemandirian pangan di kawasan urban.
