Di kota-kota besar, perjuangan memiliki rumah layak rasanya kian seperti mengejar bayangan. Harga tanah dan bangunan terus melambung, sementara penghasilan warga justru stagnan atau melambat pertumbuhannya. Jangankan menabung untuk membeli rumah, banyak yang masih kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian.
Padahal, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia pada 2005.
Warga menolak penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menuntut hak atas hunian layak bagi orang miskin dalam aksi di Balai Kota Jakarta pada September 2014. (Project M/Henry Lopulalan)
Karena itu, urusan rumah tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar atau kemampuan individu. Negara bertanggung jawab untuk hadir dan membantu. Apalagi, negara punya semua instrumen yang diperlukan untuk bertindak. Ia menguasai tanah dan memiliki wewenang mengatur tata ruang. Ia bisa menerbitkan peraturan, pun merumuskan anggaran dan skema subsidi bagi yang membutuhkan.
Semua itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu warga memiliki tempat tinggal yang layak; yang tidak sekadar memiliki atap dan dinding, tapi mampu membuat penghuninya hidup dengan rasa aman, damai, dan bermartabat.
Namun, selama ini negara tidak hadir secara efektif, dan justru membiarkan sistem perumahan urban yang berpihak kepada pasar dan pengembang besar.
Ini membuat rumah hanya dipandang sebagai barang dagangan atau alat mencari keuntungan. Banyak rumah lantas dibeli bukan untuk ditinggali, tapi untuk dijual lagi atau investasi. Imbasnya, harga semakin tidak masuk akal, jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
Maka, kita butuh cara pandang baru. Rumah harus dilihat sebagai hak, bukan komoditas, dan kita bisa mengusahakannya bersama di tengah minimnya peran negara.
Ini bisa diwujudkan, misalnya, dengan skema koperasi perumahan.
Bangunan apartemen terlihat dari balik tembok Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara. Negara membiarkan sistem perumahan urban berpihak kepada pasar dan pengembang besar sehingga menghasilkan hunian dengan harga selangit yang tidak menjawab kebutuhan banyak orang. (Project M/Ricky Yudhistira)
Apa Itu Koperasi Perumahan?
Banyak orang mengasosiasikan koperasi hanya dengan kegiatan simpan-pinjam. Padahal, koperasi bisa bergerak di banyak bidang, dari pertanian hingga kesehatan dan perumahan. Intinya: koperasi hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
Melalui koperasi perumahan, warga bisa bergotong royong merancang, membangun, dan mengelola hunian layak di wilayah urban. Tanah dan bangunan dikelola secara kolektif sehingga harganya tetap terjangkau dalam jangka panjang. Aset pun tidak bisa dijual atau digadaikan sembarangan karena keputusan semacam itu harus mendapat persetujuan anggota dalam rapat.
Kompleks apartemen menjulang di kawasan PIK yang membentang dari pesisir Jakarta hingga Kabupaten Tangerang., Banten. Rumah hanya dipandang sebagai komoditas sehingga harga semakin jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Ini jelas berbeda dengan cara main pengembang perumahan konvensional, yang membangun dan menjual unit rumah satu per satu ke individu. Ini biasanya membuat rumah jadi objek spekulasi dengan harga yang terus melonjak dari waktu ke waktu.
Tujuan koperasi perumahan adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anggotanya, bukan mengejar cuan. Kalaupun ada keuntungan, ia benar-benar dianggap sebagai sisa, bukan target utama. Uang yang ada bakal digunakan untuk perawatan bangunan, kegiatan komunitas, atau pembangunan unit baru.
Meski begitu, uang anggota tidak akan hilang begitu saja. Jika ada anggota yang keluar dari koperasi, simpanan atau biaya konstruksi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.
Yang paling menarik, koperasi perumahan tidak hanya membangun rumah, tapi juga komunitas. Para anggota bisa saling membantu, berbagi sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman.
Sebagian orang mungkin berpikir bahwa bergiat di koperasi akan menyita banyak waktu. Namun, tidak harus begitu. Koperasi bisa mengangkat karyawan untuk mengurus kegiatan operasional harian. Anggota pun tidak mesti jadi pengurus atau pengawas, dan bisa masuk divisi tertentu sesuai minat masing-masing.
Seorang perempuan berjalan melintasi ruangan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri di lantai dasar Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. (Project M/Ricky Yudhistira)
Memang, pada saat-saat tertentu, partisipasi lebih sangat dibutuhkan, misalnya dalam proses perencanaan desain hunian atau penyusunan kegiatan usaha koperasi. Di momen seperti itu, keterlibatan aktif anggota justru menjadi kekuatan utama.
Bila bisa melangkah jauh bersama-sama, mengapa mesti sendirian?
Tiga Pilar Koperasi Perumahan
Mewujudkan perumahan kolektif berbasis koperasi bukanlah proses yang instan. Namun, kita bisa menjalankannya secara bertahap dan terarah dengan bertumpu pada tiga pilar: pengorganisasian, advokasi, serta jaringan.
Dalam pengorganisasian, prosesnya bisa dimulai dari obrolan kecil antar-tetangga tentang kondisi tempat tinggal, kebutuhan bersama, atau keinginan untuk membangun hunian yang lebih baik. Intinya adalah membangun kesadaran bersama.
Dari situ, kumpulkan warga dengan visi yang sama untuk membentuk koperasi. Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), lalu tentukan pengurus awalnya. Setiap anggota dapat mulai menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan pembangunan rumah sebagai fondasi pembiayaan koperasi.
Seorang pria membuang sampah di Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. Pengelolaan sampah jadi salah satu unit usaha Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri untuk menutup biaya operasional dan perawatan bangunan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Lakukan pendataan kebutuhan tiap anggota, jumlah anggota keluarga, kemampuan finansial, keterampilan, dan lainnya. Data ini menjadi dasar untuk merancang desain hunian dan kegiatan usaha koperasi secara partisipatif. Kegiatan seperti pengelolaan sampah, penjualan barang kebutuhan pokok, atau usaha mikro lainnya dapat menutup biaya operasional dan perawatan bangunan secara berkelanjutan.
Pertemuan rutin, baik tatap muka maupun daring, perlu disepakati sebagai ruang diskusi dan pengambilan keputusan. Pendidikan bersama tentang hak atas tempat tinggal, prinsip koperasi, dan perencanaan komunitas juga sangat penting untuk memperkuat rasa kepemilikan kolektif.
Setelah terbentuk, koperasi harus memetakan lokasi tanah yang akan digunakan, menghitung estimasi biaya pembangunan, memahami tahapan perizinan, serta menyiapkan skema pengelolaan jangka panjang. Di sini, penting untuk menjalankan advokasi dan negosiasi.
Jika warga tidak memiliki atau tidak mampu membeli tanah, mereka bisa menelusuri dan mengajukan pemanfaatan tanah negara atau aset pemerintah yang tidak digunakan. Banyak komunitas berhasil memanfaatkan skema ini dengan dukungan dokumentasi dan strategi advokasi yang kuat.
Koperasi juga perlu cermat merancang strategi pembiayaan dengan opsi beragam. Selain menarik iuran anggota, koperasi dapat menggalang dana publik, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, mengajukan pinjaman ke bank, atau mencoba mengakses subsidi pemerintah.
Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertugas menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Selama ini, dananya banyak disalurkan untuk mendukung usaha koperasi simpan-pinjam dan konsumsi. Namun, pada prinsipnya, koperasi perumahan juga bisa mengakses dana tersebut.
Anggota koperasi dari sejumlah kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan, terutama hak atas hunian layak, melalui kegiatan aspirasi politik di Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara pada Januari 2023. (Project M/Ricky Yudhistira)
Kerja-kerja advokasi dan negosiasi juga penting untuk mendapat pengakuan hukum dan dukungan pemerintah, termasuk dalam hal penyesuaian tata ruang, insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan program pendampingan. Ini dapat dilakukan melalui jalur administratif maupun kampanye publik.
Seluruh proses yang telah dijabarkan tersebut akan lebih mudah dijalani bila koperasi perumahan dapat membangun jejaring dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Perlu dicatat: koperasi tidak bisa berjalan sendiri.
Arsitek komunitas, LSM, dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan dan dukungan, termasuk untuk merancang desain hunian, menyusun rencana usaha, dan menguatkan sistem pengelolaan pasca-huni. Akses ke tanah, dana pembangunan, dan pelatihan teknis pun bisa didapat bila kita aktif berjejaring dengan koperasi lainnya atau bergabung dalam aliansi yang memiliki perhatian terhadap hak atas tempat tinggal.
Tidak hanya itu, kita bisa membangun hubungan dengan pemerintah daerah untuk melancarkan proses negosiasi serta berkonsultasi dengan organisasi internasional yang memiliki visi serupa.
Ini semua bisa terwujud bila koperasi dapat membangun kepercayaan dan senantiasa menjunjung kepentingan komunitas.
Tentu, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi. Namun, contoh kasus di berbagai kota membuktikan ini bukan hal mustahil. Warga bisa membangun hunian layak dan berkelanjutan asal terus menjaga semangat gotong royong, serta mau belajar dan beradaptasi sepanjang prosesnya.
Melihat Contoh Keberhasilan
Warga Kampung Akuarium di Jakarta Utara tetap bertahan dengan mendirikan gubuk baru di atas puing-puing setelah penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada April 2016. (Project M/Henry Lopulalan)
Salah satu contoh kasus yang bisa jadi inspirasi membangun perumahan kolektif berbasis koperasi adalah Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara.
Dulunya, ia adalah Kampung Akuarium, satu dari sekian banyak kampung kota yang rutin dicap “ilegal”. Pada 2016, kampung ini digusur paksa. Namun, warga tidak menyerah. Mereka membentuk koperasi, menyusun rencana pembangunan bersama arsitek komunitas, dan memperjuangkan haknya lewat jalur politik dan hukum.
Hasilnya, pada 2021, berdirilah Kampung Susun Akuarium. Disebut “kampung susun” karena ia mengakomodasi cara hidup kampung kota dalam hunian bertingkat.
Terdiri dari 241 unit hunian, ia dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desain bangunannya dirancang secara partisipatif oleh calon penghuni sesuai kebutuhan mereka, dengan pendampingan arsitek komunitas.
Kampung Susun Akuarium telah mendapatkan penghargaan Asia Pacific Housing Innovation Award 2023 dan World Habitat Award 2024 atas keberhasilan inovasi perumahan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, serta memberikan solusi atas masalah hunian di perkotaan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Karena seluruh biaya pembangunan ditanggung pemprov, bangunan yang ada menjadi milik pemprov. Namun, pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara kedua pihak.
Untuk tiap unitnya, koperasi hanya perlu membayar sewa Rp34.000 per bulan ke pemprov. Ini salah satu bentuk subsidi negara untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal di sana.
Biaya perawatan dan pengelolaan gedung ditanggung oleh koperasi dengan uang dari berbagai usaha yang dijalankannya, termasuk jasa cuci baju, katering, air isi ulang, warung sembako, perahu wisata, dan homestay. Dengan begitu, beban iuran bulanan anggota koperasi bisa ditekan.
Perjanjian kerja sama yang ada bakal berakhir selewat lima tahun. Setelah itu, koperasi bisa mengajukan kepada pemprov agar tanah dan bangunan yang ada dihibahkan kepada mereka.
Selain itu, ada pula proyek rumah flat Menteng di Jakarta Pusat. Belakangan, ia menarik perhatian publik karena harganya yang relatif terjangkau meski terletak di Jalan Rembang, kawasan elite yang dikenal serba mahal.
Rumah flat ini dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh koperasi. Desainnya dirancang secara partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni dan keberadaan ruang bersama seperti kantor koperasi dan toko buku.
Ada tujuh unit hunian di bangunan empat lantai ini dengan luas beragam, mulai dari 40 hingga 128 meter persegi. Ongkos konstruksi sepenuhnya ditanggung anggota koperasi berdasarkan luas unit yang mereka tempati. Biaya per unit berkisar dari sekitar Rp400 juta hingga Rp1,2 miliar.
Warga kelas menengah berhasil menggagas dan mewujudkan rumah flat Menteng di kawasan elite Jakarta Pusat dengan harga relatif terjangkau. Menurut kajian Rujak Center for Urban Studies, hunian flat multifamily dengan tinggi maksimal empat lantai dapat menjawab keterbatasan lahan perumahan di Jakarta dan masih dapat diterima masyarakat yang cenderung berorientasi pada rumah tapak. (Project M/Ricky Yudhistira)
Rumah flat Menteng berdiri di atas lahan 280 meter persegi milik Marco Kusumawijaya, pengamat tata kota sekaligus anggota koperasi. Koperasi menyewa lahan dari Marco selama 70 tahun dengan biaya Rp90 juta per tahun. Penghuni membayar sewa tanah secara bulanan dengan nilai berbeda, tergantung luas unit masing-masing.
Setelah berhasil di Menteng, koperasi berencana mengembangkan rumah flat lainnya di dua lokasi baru: Matraman di Jakarta Timur dan Pancoran di Jakarta Selatan.
Dua contoh tersebut menunjukkan skema koperasi perumahan bukan sekadar angan-angan, baik untuk kelas menengah ataupun mereka yang tergolong tidak mampu.
Dengan semangat kolektif, warga terbukti mampu mengambil alih kendali atas ruang tinggalnya, menciptakan rumah yang aman, nyaman, dan bebas dari spekulasi pasar.
Maka, mari bergerak. Susun kelompok, bentuk koperasi, ajukan hak atas tanah, dan bangun jejaring. Kita punya alat, pengalaman, dan—yang terpenting—hak untuk tinggal di kota. Dan, hak itu harus diperjuangkan bersama-sama.
by Gugun Muhammad (pegiat koperasi perumahan dari Urban Poor Consortium), Project Multatuli August 8, 2025
by Nurdiyansah Dalidjo, Project Multatuli November 21, 2024
Merenungkan tentang “merawat” (to care) membuat saya berpikir. Merawat sesungguhnya adalah keniscayaan untuk menghubungkannya pada keberlangsungan hidup. Dan bicara soal itu, saya dan mungkin banyak dari kita terlintas pada kenangan masa kecil.
Saya teringat ibu saya dan menyadari bahwa saya adalah anak yang dibesarkan secara kolektif. Maksudnya, bukan eksklusif hanya oleh orang tua, melainkan komunitas tempat saya pernah tinggal.
Ibu saya perempuan berpendidikan dan berkarier. Ia guru. Ia selalu bangun tidur paling pertama setiap hari. Ia menyiapkan sarapan dan membenahi rumah sebelum pergi kerja di luar rumah. Terkadang, saya ikut dibawanya mengajar di kelas, tapi biasanya saya lebih sering dititipkan ke tetangga.
Pepatah “it takes a village to raise a child” benar-benar nyata kami alami. Sebab, mana mungkin ibu saya mampu membayar pengasuh dengan gaji guru pegawai negeri di bawah upah minimum? Dan para tetangga kami, khususnya ibu-ibu, menawarkan diri agar saya dititipkan saja pada mereka yang sudah punya anak-anak remaja. Tentu mereka berpengalaman mengurus anak.
Maka, saya tumbuh menjadi anak yang berpindah-pindah dari satu tetangga ke tetangga lain. Di kesempatan berbeda, ibu saya membantu mereka saat ada hajatan. Kelak, ketika saya besar dan tidak tinggal di permukiman yang sama, ibu menasihati agar sesekali saya berkunjung ke rumah-rumah tetangga lama kami itu.
“Merawat silaturahmi,” kata ibu agar saya jangan lupa pada kepedulian dan kebaikan mereka. Dan, meski tak ada hubungan keluarga, persaudaraan kami terjalin panjang, bahkan hingga kini. Saya pun baru menyadari bahwa kerja perawatan itu penting, dibutuhkan, dan berdampak panjang.
Saya menulis kenangan kecil itu bukan bermaksud untuk meromantisasi bagaimana saya kecil dirawat ibu-ibu di perumahan tentara di era Orde Baru. Belakangan saya paham itulah bentuk kasih atau kepedulian kolektif (collective care). Dan, di masa kaum perempuan didomestikasi dengan ideologi ibuisme sebagai pendamping ayah dan pengayom keluarga, istri-istri prajurit rendahan punya caranya sendiri untuk tumbuh bersama, membangun solidaritas dan perlawanan dalam lingkup kecil.
Tetapi, sayangnya, harus saya akui, itu tak selalu kita hargai, bahkan tidak kita pahami kehadirannya.
Kerja perawatan (care work) kerap dilekatkan sebagai hal yang sudah semestinya atau dianggap remeh (taken for granted). Kita sering gagap atau gagal menyadari karena kita terbiasa melabeli kerja-kerja perawatan sebagai ranah domestik selayaknya prototipe keluarga. Terutama di kalangan keluarga yang secara tradisional heteronormatif, pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan perempuan: nenek, ibu, kakak perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), dan transpuan.
Pekerjaan perawatan adalah pekerjaan yang selama ini tidak berbayar (seperti pelekatan pada pekerjaan istri atau ibu rumah tangga atau peran menjadi ibu yang seolah sepatutnya mengurus anak dan rumah); atau berupah murah (seperti PRT atau buruh perempuan); atau tidak berupah sama sekali (seperti banyak dilakukan transpuan dan kawan-kawan queer lain kepada sesama komunitas queer yang diabaikan keluarga).
Di satu sisi, kita melihat kerja perawatan sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian (kindness and caring) seperti mungkin banyak dari kita (ketika kecil) pernah merasakan diurus ibu dan punya keluarga sebagai tempat bernaung. Namun, di sisi lain, kita menyadari bahwa dalam kapitalisme (dan “pembangunan”), kerja-kerja perawatan itu bisa punya makna berbeda yang terhubung pada penindasan terhadap kelompok tertentu.
Pertama, aktivitas perawatan langsung, personal, dan relasional, seperti orang tua mengasuh bayinya atau pasangan merawat pasangannya yang sakit. Kedua, aktivitas perawatan tidak langsung seperti memasak, membersihkan, dan merapikan. Dari situ, kita dapat meneruskannya dengan melihat pemisahan kategori untuk pekerjaan perawatan tak berbayar (tanpa imbalan uang) dan pekerjaan perawatan yang berbayar (umumnya juga berupah murah) seperti guru dan perawat.
Selain itu, ada perawatan yang berbasis pada hubungan keluarga (maksudnya ikatan darah) dan bukan keluarga. Ibu rumah tangga dan PRT adalah bagian dari tenaga kerja perawatan yang mengaburkan kategori pekerjaan perawatan karena keduanya memberikan perawatan langsung dan tak langsung di ruang domestik. Tetapi, ibu rumah tangga tak berupah, sedangkan PRT berupah sangat rendah, bahkan belum diakui penuh sebagai pekerja. (Sampai sekarang, lebih dari 20 tahun, Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT masih mangkrak di DPR.)
Menurut ILO, mayoritas pekerja perawatan di seluruh dunia dilakukan oleh pengasuh tak berbayar; kebanyakan pekerjanya adalah perempuan dan anak perempuan dari kelompok dengan keterbatasan akses sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.
Dalam kacamata lebih besar, kita sadar bahwa pekerja perawatan, untuk berbagai kategori, didominasi oleh perempuan yang bekerja di bawah kondisi memprihatinkan (tidak layak) dan mendapatkan upah atau penghargaan rendah.
Ironisnya, para pekerja perempuan itulah yang mendominasi perekonomian informal kita. Tidak sulit bagi kita melihat keterhubungan itu semua dengan ketimpangan gender dalam segala lini di dunia yang patriarki, cis-heteronormatif, dan binerisme.
Namun, kita menyadari bahwa dunia yang kita tinggali memang didesain untuk tidak mempedulikan kerja perawatan. Atau, setidaknya, mengondisikan kita enggan membuka mata dan telinga pada pentingnya merawat. Sebab, dengan begitulah kita sesungguhnya sedang dilemahkan.
Kita terbawa pada jargon “kemandirian” (independensi) yang memiliki tendensi pada keutamaan individualitas (kemampuan melakukan segala hal sendirian) sebagai corak utama dari kultur kapitalisme dan neoliberalisme, bukan pada makna kemandirian sebagai sesuatu yang terhubung pada kebebasan (lepas dari keterikatan atau berdiri di atas kaki sendiri) dalam konteks dekolonisasi dan dekolonialisasi. Pada kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar bisa melakukan semua hal sendirian!
Coba bayangkan, apakah eksekutif urban atau pejabat perusahaan atau pemerintah selalu mencuci dan menyetrika baju sendiri? Siapa yang diberikan beban ganda untuk merawat anak dan rumah ketika lelaki berkeluarga punya karier cemerlang? Apakah mungkin keluarga (orang tua dan anak-anak) yang sukses di profesi dan pendidikan tetap dapat berfungsi secara optimal tanpa PRT?
Apakah tuan tanah dapat mempertahankan privilese dan kekayaannya tanpa buruh tani yang merawat tanah mereka? Apakah aksi demonstrasi mahasiswa dapat bertahan berhari-hari tanpa ada kelompok yang menyuplai makanan atau membuka dapur umum dan merawat yang terluka?
Kerja perawatan dibutuhkan dan kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa orang-orang yang berkorban untuk mengambil peran dalam merawat. Sampai sini, saya ingin bilang bahwa pilihan terhadap siapa saja yang mengambil peran perawatan sebetulnya telah berani melawan dan menegaskan tindakan revolusioner.
Buku The Care Manifesto yang ditulis The Care Collective (Andreas Chatzidakis, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg, dan Lynne Segal) menyatakan bahwa “ketergantungan pada perawatan telah dianggap patologis, alih-alih diakui sebagai bagian dari kondisi manusiawi kita.”
Sehingga, dengan bertahan merawat kerja perawatan secara kolektif di mana pun dalam kehidupan kita, kita telah menormalisasi bahwa benar kita memiliki kebutuhan pada perawatan. Dan, dengan tetap membawa praktik keperawatan sebagai bagian dari gerakan sosial kita, adalah upaya mengakui dan merawat kesalingtergantungan (interdependensi) di antara sesama.
Dengan begitu, kita dapat lebih terfokus pada saling menjaga, peduli, dan bersolidaritas ketimbang mengorbankan kelompok tertentu (biasanya lagi-lagi perempuan atau kelompok minoritas lain) untuk mengalami kelelahan dan beban ganda dalam kerja perawatan yang tak diakui, tak dihargai, dan seringkali dianggap tak penting.
Pada banyak situasi, pengabaian itu menjelma pada pembiaran terhadap kerja (dan pekerja) perawatan pada kondisi kerja yang tidak menguntungkan serta kelelahan fisik dan mental (burnout) tanpa dukungan apa-apa.
Refleksi dari Gerakan Perempuan dan Minoritas
Gerakan sosial secara umum sepatutnya terus melihat kerja-kerja perawatan sebagai pondasi gerakan. Saya meyakini gerakan sosial yang solid, efektif, dan berumur panjang mensyaratkan dukungan yang nyata dan kuat dalam membangun kerja perawatan, terutama perawatan kolektif.
Berbeda dengan self-care yang meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai individu, perawatan kolektif mendesak kita untuk membangun keterhubungan: melihat kerja perawatan sebagai perihal yang diupayakan sekaligus tanggung jawab bersama komunitas/organisasi/gerakan, termasuk kesehatan mental.
Tentu saja, ia bukan perkara mudah, meski jangan kita katakan sebagai sesuatu yang terlampau sulit dan tak mungkin. Sebab, dengan begitu, kita berbagi beban dan tanggung jawab untuk merasa tidak sendirian (teralienasi) di suatu ruang. Dan, kita tak lagi punya alasan untuk meremehkan apalagi mendudukkan perawatan bakal datang dengan sendirinya.
Kerja perawatan perlu dibangun dan dirawat. Dalam aktivisme, upaya itu adalah politis karena berkontribusi pada kelangsungan napas kerja gerakan. Jadi, ketika kita mengupayakan membangun gerakan sosial yang solid, efektif, dan berumur panjang, kita perlu merefleksikan diri bersama dan kritis bertanya: bagaimana orang-orang di dalam organisasi/gerakan hendak mengakui, menghargai, dan memberikan dukungan pada kerja perawatan maupun yang merawat?
Perhatian pada perawatan itu bukan sesuatu yang mengada-ada atau utopis. Sejarah gerakan sosial kita, khususnya gerakan sosial berbasis identitas minoritas dan seringkali secara kuantitas relatif kecil, kaya akan pengalaman kerja-kerja perawatan. Meski kecil, bukan berarti tak penting atau tak bermakna.
Kartini, pemikir dan tokoh Jawa yang kemudian berpredikat Pahlawan Nasional Indonesia, sebetulnya telah menyadarkan kita pada pentingnya kerja perawatan sebagai sesuatu yang politis dan perjuangan revolusioner yang nyata di era kolonialisme. Ia tidak hanya menulis esai dalam bentuk surat, tapi juga membangun sekolah untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa agar melek huruf. Ia bahkan menjadi guru untuk itu.
Kelak, ketika Indonesia merdeka, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) turut melanjutkan salah satu warisan Kartini itu lewat program pemberantasan buta huruf dan pembangunan Taman Kanak-kanak Melati. Para anggota organisasi perempuan yang berdiri tahun 1950 itu pergi ke desa-desa dalam memberikan pelayanan mengajar baca tulis.
Begitu juga gerakan LGBTIQ+ yang dimulai komunitas transpuan pada akhir 1960-an dan berkembang pada dekade selanjutnya. Perjuangan yang diawali oleh organisasi-organisasi pelopor transpuan, seperti Jajasan Wadam DCI-Djaja (JWD), Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), dan Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos), membangun wadah yang bercorak keanggotaan dan keutamaan merawat komunitas yang mengalami stigma, diskriminasi, dan kekerasan, termasuk oleh aparat.
Secara umum, komunitas LGBTIQ+ yang “terbuang” dari tatanan keluarga dan tak sedikit yang hidup di jalanan, membangun kerja berbasis perawatan dengan memaknai ulang arti/fungsi “keluarga” sebagai unit sosial yang menyediakan kerja perawatan langsung, personal, dan relasional. Namun, merawat itu dilandaskan pada ketertindasan dan solidaritas identitas queer, bukan hubungan darah (sebagian mengistilahkannya dengan pembangunan chosen family).
Pun ketika krisis AIDS melanda. Pengabaian dan peminggiran orang-orang queer (terutama transpuan dan gay) dalam sistem pelayanan kesehatan, akhirnya mengorbankan komunitas queer dalam epidemi HIV/AIDS pada 1980-an dan 1990-an. Kerja-kerja perawatan dilakukan lewat pengadaan layanan konsultasi hotline, tempat tinggal, pendampingan dan perawatan orang dengan HIV positif (ODHIV), serta kampanye dan advokasi yang mendesak inklusivitas perawatan, khususnya kesehatan medis.
Kita juga bisa belajar dari salah satu benih pokok dalam gerakan Reformasi 1998.
Suara Ibu Peduli, sebuah gerakan politik yang sebagian besar dimotori kelompok aktivis perempuan, menjadikan momentum kelangkaan dan mahalnya harga susu sebagai usaha subversif untuk menjatuhkan rezim Orde Baru. Puncaknya, kita bersama-sama berhasil menyelenggarakan demonstrasi di Bundaran HI pada 23 Februari 1998. Aksi ini, dalam ungkapan Gadis Arivia di makalahnya pada peringatan sembilan tahun Reformasi dengan judul “Politik Representasi Suara Ibu Peduli, sebagai “aksi feminis”.
Dan, kerja-kerja perawatan itu, yang seringkali luput dalam narasi seputar demonstrasi besar mahasiswa ‘98 yang berujung pada pemunduran diri Sang Diktator, adalah dukungan berupa dapur umum dan “nasi bungkus Reformasi” bagi para demonstran yang dipelopori kaum ibu atas dasar kepedulian untuk merawat.
Dalam gerakan sosial, kerja-kerja perawatan memang jarang menghasilkan potret favorit yang heroik, semacam lelaki muda maskulin yang berteriak merdeka sambil angkat senjata di medan perang atau mahasiswa yang merobohkan pagar simbol tirani. Pada situasi tertentu, kita memang perlu aksi anarki atau radikal.
Tetapi, bukan berarti itu mengabaikan peran penting dari orang-orang yang merawat dan kerap dilekatkan pada aspek feminin yang dianggap subordinat. Membuka dapur umum, menyediakan layanan pertolongan pertama (paramedis), mendampingi yang ditangkap, dan mengobati yang terluka secara fisik dan mental, dapat dilakukan oleh siapa pun.
Pembelajaran tentang community care dari gerakan perempuan dan gerakan LGBTIQ+ menegaskan konteks dan wujud nyata dari interdependensi dalam hal perawatan. Ia jelas tak mungkin dipisahkan dari makna solidaritas dan cita-cita perubahan sosial yang lebih baik.
Tentu saja, hal sama sudah dilakukan dalam gerakan nelayan, tani, miskin kota, masyarakat adat, disabilitas, PRT, dan kelompok minoritas lain. Kita juga sudah belajar dari bagaimana kita melewati pandemi COVID-19, yang minim kehadiran perlindungan negara, secara sadar kita didesak pada pilihan untuk harus saling rawat (dirawat dan merawat) agar bisa bertahan hidup dalam krisis. Pengalaman itu telah kita praktikkan dan lalui bersama!
Membersihkan Piring Kotor
Sementara di sektor pembangunan, yang dekat dengan gerakan sosial maupun aktivisme, kerja-kerja perawatan kerap luput atau seringkali dianggap tidak perlu didukung.
Secara spesifik, pada konteks kemitraan dengan lembaga donor, dukungan anggaran atau hibah (grant) dibatasi pada usulan proyek soal advokasi kebijakan, kampanye, pemberdayaan, publikasi, dan lain-lain dalam kategori “aktivitas”. Ia menyisakan biaya-biaya atas dukungan kantor (overhead) yang tak lebih dari 10-30 persen, bahkan sama sekali tak ada jika itu bukan core funding (dukungan finansial yang menutupi biaya dasar inti organisasi).
Di sini, ranah domestik organisasi diposisikan seakan minor padahal ia tulang punggung bagi kelangsungan kesejahteraan (welfare and well-being) staf dan kerja organisasi di ranah publik. Ini termasuk urusan penggajian dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk merawat organisasi dan orang-orang di dalamnya.
Kerja perawatan pun seringkali dilihat sebagai bagian dari “service delivery” sehingga dinilai tidak perlu mendapatkan dukungan. Padahal, kerja-kerja merawat tata kelola proyek pembangunan memicu dampak kesehatan mental pekerja.
Praktiknya, ada kebutuhan konseling, misalnya, tapi tidak selalu bisa dipenuhi oleh organisasi. Karena ketergantungan organisasi pada lembaga donor, yang mengabaikan kerja perawatan, maka organisasi itu sangat terbatas atau bahkan tidak punya sumber daya dalam mendukung perawatan kolektif.
Dengan demikian, ketiadaan dukungan pada perawatan dianggap normal. Ia menjadi risiko ditanggung sendiri. Jika bukan karena alasan independensi individu untuk mengurus diri sendiri, ada dalih bahwa ya begitulah kerja gerakan sebagai labor of love.
Padahal, sesungguhnya, lewat merawat itulah cinta dan kasih dapat tumbuh dengan subur, sehingga membuat orang-orang dan organisasi/gerakan bisa saling membutuhkan sekaligus berkembang beriringan.
Kenyataannya, kita sadar bahwa tak ada pesta (untuk menyebutnya sebagai aksi massa besar atau keberhasilan proyek pembangunan) yang tidak meninggalkan piring kotor. Dan pernahkah kita termenung bagaimana atau siapa yang membersihkan dan merapikan piring kotor?
Membangun Ekosistem Perawatan
Sampai sini saya ingin menegaskan kembali bahwa orang-orang yang telah mengambil peran merawat adalah orang-orang yang sesungguhnya aktif melawan dan bertindak revolusioner.
Itu bukan sekadar karena merawat tidak mudah, melainkan dengan merawat kita telah melakukan lompatan besar untuk mendobrak banyak hal.
Maka dari itu, ruang domestik sama berharganya dengan ruang publik; bahwa kita sadar perempuan dan kelompok minoritas punya lapis ketertindasan dari kerja perawatan yang dilakukan dan diabaikan oleh banyak pihak atau sistem (negara); bahwa merawat dapat menempatkan kita untuk tidak tercatat dalam sejarah; bahwa merawat menaruh kemanusiaan sebagai keutamaan (human being as a center); bahwa merawat membuat cinta kasih dan empati menjadi terbuka dan mudah diakses (to make love more accessible); bahwa merawat menjaga keberlanjutan yang melampaui berbagai tantangan.
Kita perlu melihat perawatan sebagai perspektif, pendekatan, dan infrastruktur yang melengkapi kelangsungan daya hidup. Perawatan harus menjadi hal universal di berbagai ranah dan diarusutamakan sebagai perihal pokok untuk dibangun dan dirawat sebagai serangkaian elemen dan jejaring yang saling dibutuhkan (interdependen), terkait, dan beraturan (dalam komunitas/organisasi/gerakan).
Ujungnya, ia membentuk dan menyediakan satu kesatuan utuh dalam merawat secara bersama. Dalam konteks ini, kita dapat menyebutnya ekosistem perawatan (ecosystem of care) yang mencakup ragam sektor dan dimensi, mulai dari fisik, mental, intelektual, sosial, spiritual, hingga emosional.
Kata kunci interdependensi, keterhubungan, dan keteraturan mensyaratkan kita untuk menjalin relasi. Sehingga terbangun kebutuhan, kesepahaman, dan keterlibatan dalam proses identifikasi dan respons terhadapnya. Misalnya, apa sistem yang sudah ada dan perlu dibangun, siapa yang membutuhkan apa, siapa yang bisa melakukan apa (termasuk menyadari yang terabaikan/marginal).
Dan, situasi yang menantang adalah memaknai dan mengkontekstualisasikan care dalam komunitas/organisasi/gerakan. Kita menyadari bahwa kesadaran pada nilai dan perilaku terhadap perawatan muncul dari bagaimana kita memahami komunitas/organisasi/gerakan lewat “bahasa” atau cara kita mengenalinya sebagai ruang, perasaan, dan koneksi. Di sana, kita berkumpul, bergembira, berbincang, dan berpartisipasi (berkolaborasi) secara bermakna dan bersama-sama.
Sebuah ekosistem perawatan mungkin tampak dari luar sebagai hutan tak berpenghuni. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dan berakar kokoh, menaungi beragam tanaman kecil dan satwa. Tanah-tanah subur dilapisi dedaunan kering yang mengembalikan nutrisi. Ada sungai jernih mengalir sepanjang tahun. Tapi, di sanalah masyarakat adat hidup bersama hutan adatnya. Mereka membangun relasi saling membutuhkan dan menguntungkan.
Hutan menyediakan makanan dan segala kebutuhan, begitu pun masyarakat adat menjaga dan merawatnya dari pengrusakan dan eksploitasi.
Ecosystem of care, seperti halnya hutan, bukan ruang hampa dan tak berpenghuni. Kelestariannya, seperti juga keberlangsungan komunitas/organisasi/gerakan, ditentukan oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya untuk aktif berpartisipasi saling menjaga interdependensi, keterhubungan, dan keteraturan untuk merawat bersama dan menjadikannya sebagai praktik keseharian.
Apa yang sudah dilakukan para aktivis perempuan dengan Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP), misalnya, secara kolektif merawat eksistensi dan pengembangan warisan intelektualitas perempuan di masa lalu dan menumbuhkembangkannya. Ada juga Queer Indonesia Archive (QIA) yang merawat arsip sejarah dan tokoh-tokoh penting gerakan LGBTIQ+ di Indonesia yang dilakukan oleh komunitas queer. Begitu pun gerakan masyarakat adat yang menjadikan kolektivitas merawat sesama komunitas dan wilayah adat sambil memperjuangkan hak kolektif.
Sementara dalam gerakan jurnalisme publik, Project Multatuli–tempat saya bekerja sebagai katakanlah yang membersihkan piring kotor—terus mencoba merawat kerja-kerja jurnalistik sebagai pilar demokrasi dan melayani suara-suara yang dipinggirkan bersama publik untuk keberlanjutannya melalui program membershipKawan M.
Selain itu, kita tahu ada banyak bentuk gerakan, kolektif, atau organisasi non-profit yang memilih kerja-kerja perawatan dalam beragam wujud sebagai fokus kerja, mulai dari rumah singgah, pendampingan korban kekerasan seksual, layanan konseling, penitipan anak (daycare), hingga media mungil dan independen berkepentingan publik.
Pada akhirnya dan harapan saya, kerja perawatan dapat melatih kita membangun kesadaran atas penindasan secara nyata dari dalam diri dan lingkungan sekitar. Juga memupuk kepedulian, empati, dan ruang untuk kita bergerak bersama yang semoga bisa bernapas panjang. Kita harus mengakui, menghargai, dan berpartisipasi pada kerja perawatan itu sendiri.
Terima kasih untuk terus merawat!
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
Judul asli “Mandiri Pangan di Tengah Kebijakan Nol Sawah: Petani Kota Solo Menanam di Antara Tembok Rumah dan Toko” oleh Ariyanto Mahardika, Project Multatuli September 22, 2023
Sinar matahari terik menyorot para pekerja bangunan di pinggir Jl. Melon Raya, Karangasem, Solo. Seorang perempuan paruh baya tampak mendorong troli berisi air untuk mengaduk pasir dan semen. Air diambilnya dari selokan yang dibendung dengan batu-batu kecil dan plastik bekas pembungkus makanan. Selokan itu semula adalah saluran irigasi untuk mengairi sawah di kawasan ini.
“Untuk perumahan,” kata perempuan itu, merujuk adonan semen dan pasir.
Pemandangan perempuan pekerja bangunan tak sulit ditemukan di Solo. Mereka kebanyakannya adalah petani dari luar kota. Demi bisa tetap hidup, bila sedang tidak musim panen, mereka akan melakoni profesi lain. Salah satunya pekerja bangunan musiman.
‘Kota Batik’ ini kini semakin ramai dengan kompleks perumahan baru, kafe yang menyajikan aneka makanan, dan tempat indekos. Bangunan-bangunan itu berdiri di bidang-bidang lahan persawahan. Di antara bangunan, sebagian lahan yang tersisa dibiarkan penuh dengan ilalang.
Kondisi nyaris serupa juga dijumpai di Jajar, tetangga Kelurahan Karangasem. Lahan-lahan di antara gedung dan permukiman dibiarkan bera atau tak lagi ditanami, sebagian lain ditumbuhi rumput liar. Bila sudah begitu, maka cepat atau lambat lahan itu bakal berubah jadi kompleks perumahan atau bangunan baru.
***
Di Kampung Nayu, Banjarsari, sekitar enam kilometer arah timur laut Karangasem, sekelompok ibu-ibu sibuk memanfaatkan lahan kosong yang tersisa dengan menanam aneka rupa sayur.
Tanaman sawi, tomat, dan labu terlihat menyembul dari sebidang tanah dan taman bedengan, atau yang kerap dikenal orang kota dengan raised-bed gardening. Tanaman cabai juga ada di petak lainnya.
Sebidang tanah itu berada di antara rumah warga yang berada di belakang Kantor Kelurahan Joglo. Lahan yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam itu hanya sepertiga dari total kebun. Di tengah-tengah sebidang tanah itu berdiri rumah tua berbentuk joglo, rumah khas Jawa. Di bagian pinggir kebun terdapat pohon nangka dan sisa tonggak bambu.
Hampir setiap sore, ibu-ibu berkumpul dan bercocok tanam di lahan yang semula ditumbuhi ilalang dan rumpun bambu. Mereka rutin menyemprot tanaman, mencabuti rumput, atau membersihkan petak untuk persemaian. Tanaman disemprot pestisida alami yang dibuat dari buah dan rempah seperti kunir, sirsak, cengkih, dan serai. Campuran bahan-bahan ini tak hanya bisa membasmi hama tetapi juga menjaga kesuburan tanah.
Di bagian lain, di atas tanah petak berukuran satu kali empat meter, kangkung mulai rimbun. Tumbuhan itu subur pada petak yang ditata rapi dengan batang-batang paving block pada pinggir area tanamnya. Sebentar lagi kangkung bisa dipanen.
“Satu petak itu bisa menghasilkan sekitar Rp200 ribu setiap panen. Kami jual secara online melalui media sosial. Per ikat kami jual Rp7 ribu. Semua kami tanam dengan organik,” begitu kata Margareta Pety Aryani, warga yang juga Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur.
Harga jual sayur-mayur organik KWT Ngudi Makmur memang lebih mahal dari pasar, tetapi masih di bawah harga pasar swalayan. Bu Pety, begitu ia akrab disapa, mengaku selama ini sayur-mayur yang ditanamnya selalu laku, bahkan ia sering menerima pesanan di awal.
Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur sedang memanen sayuran di kebunnya yang terletak di Joglo, Banjarsari, Solo, beberapa waktu lalu. Sayuran organik tersebut sebagian dimanfaatkan untuk dikonsumsi warga setempat, sebagian dijual untuk kas kelompok. (Chrisna Chanis Cara/Joli Jolan)
Pety memimpin KWT Ngudi Makmur sejak kali pertama kegiatan ini dimulai sekira empat tahun lalu. Tanah yang dipakai milik tetangganya, keluarga Rodiah.
Rodiah (63) merelakan lahan di samping rumahnya untuk kegiatan para tetangga asalkan saat dibutuhkan, kegiatan kelompok perempuan yang peduli pada penghijauan dan ketahanan pangan itu, bersedia dipindahkan ke lokasi lain.
“Ya, ndak ada perjanjian khusus. Ini memang milik keluarga kami. Saudara saya tinggal di Bali. Tapi kalau kami nanti sewaktu-waktu membutuhkan bisa diminta kembali,” kata Rodiah.
Pety berkisah, ia semula tidak bertani di lahan milik Rodiah. Ia bersama beberapa ibu-ibu awalnya menanam di lahan kosong yang juga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kegiatannya itu mengundang keinginan warga lain untuk ikut berpartisipasi. Alhasil, mereka meminta agar kegiatan bercocok tanam dilakukan di lahan yang lebih luas.
“Kami lalu pindah ke sini. Di sana luasnya sekitar 700 meter persegi. Dulu itu, di sini banyak alang-alang dan pohon-pohon besar,” kata Pety yang juga seorang guru agama Katolik di SMP Negeri 3 Surakarta.
Tidak mudah bagi Pety dan kelompoknya memulai bercocok tanam. Anggota KWT Ngudi Makmur terdiri atas ibu-ibu kampung yang sebagian besarnya ibu rumah tangga. Tak ada dari mereka yang merupakan petani tulen, yang sehari-hari bergelut dengan lumpur dan cuaca terik, serta hafal jenis-jenis penyakit tanaman.
“Awalnya susah. Tanaman banyak yang mati atau terserang penyakit. Tapi kami kemudian mendapat bimbingan penyuluhan dari dinas pertanian,” imbuh Pety, merujuk pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.
Pety menerangkan kegiatannya turut mengundang perhatian Pemkot Surakarta. Pada 2021, kelompok tani yang dipimpinnya mendapat dukungan dana sebesar Rp55 juta dalam dua tahap.
“Pada 2021, kami menerima Rp30 juta dan tahun berikutnya Rp25 juta dari DAK [Dana Alokasi Khusus]. Dana itu kami gunakan macam-macam kebutuhan di antaranya untuk membuat saluran air”, kata Pety.
Semula, KWT Ngudi Makmur beranggotakan sekitar 30 orang. Saat ini, yang masih aktif tinggal separuhnya. Penyebabnya karena sebagian anggota bergabung dengan kelompok tani di lahan sebelumnya. Sementara, sebagian lain anggota KWT yang mundur karena merasa tidak memiliki kecocokan dengan kegiatan ini, kata Pety.
Warga sekitar kampung memutuskan untuk tetap mengolah lahan sebelumnya dan membentuk kelompok tani bernama Sumber Berkah. Anggota kelompok tani tak semuanya perempuan tetapi juga laki-laki. Selain bercocok tanam, ibu-ibu ini juga mencoba usaha lain dengan menjual minuman dari daun telang. Produksinya masih terbatas. Saat ini mereka hanya akan membuat minuman apabila ada pesanan. Satu botol minuman telang berukuran seperempat liter dijual dengan harga Rp15 ribu.
Sawah Nol Hektare
Area persawahan di Solo bukan sudah habis. Di sisi timur Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Kecamatan Laweyan masih terlihat hamparan tanaman padi di antara kompleks permukiman warga. Begitu juga di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. Bila ditotal, luas lahan persawahan di kedua kecamatan ini bisa mencapai sekitar 40 hektare. Akan tetapi, bisa dikatakan lahan-lahan itu adalah yang terakhir di tengah maraknya pembangunan area bermukim dan berniaga.
Kebanyakan petani yang menggarap sawah yang tersisa di Solo adalah pendatang, bukan pemilik lahannya. Produktivitas sawah anjlok, panen terus merosot akibat dari menurunnya fungsi saluran irigasi. Para petani dan penyewa lahan harus mengebor tanah agar tetap bisa mengairi lahan garapan.
Merespons situasi itu, pada 2017, saat FX Hadi Rudyatmo masih menjabat Wali Kota Surakarta, mengusulkan agar sawah lestari di wilayah yang dipimpinnya dihapus. Usulan sudah disampaikan ke Ganjar Pranowo, yang ketika adalah Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, sawah di Solo tercatat mencapai 96 hektare. Luasan itu telah merosot dibandingkan empat tahun sebelumnya yang mencapai 135,03 hektare.
Alih fungsi lahan mulai masif terjadi sejak kehadiran Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta 2011-2031. Perda yang ditandatangani Joko Widodo, selaku Wali Kota Surakarta saat itu, bertujuan mengatur kota yang semakin padat dengan penduduk, selain juga untuk menjadi panduan bagi arah investasi pembangunan.
Kota Solo memiliki luas 46,72 kilometer persegi dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 522.364 jiwa pada 2020, dan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan ruang. Keberadaan lahan non-terbangun di Solo hingga ke wilayah pinggiran kota pada akhirnya menyebabkan perluasan aktivitas perkotaan hingga ke area tersebut.
Melihat kebutuhan ruang terbangun yang terus meningkat, usulan penghapusan area sawah akhirnya benar-benar terealisasi. Pada 2021, Perda No. 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 lahir. Seiring munculnya regulasi tersebut, lahan pertanian di kota ini menjadi nol hektare.
“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian tertulis pada salinan Perda yang diteken Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pada 9 Juli 2021, atau sekitar lima bulan setelah dirinya dilantik.
Syarat Minimum Lahan Pertanian Kota
Dua tahun lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menerbitkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) untuk menjelaskan lokasi wilayah rentan pangan di kota tersebut. Dari laporan itu, terdata sebanyak enam dari 54 kelurahan di Solo berada pada status rentan pangan dengan skala tinggi, sedang, dan rendah. Status rentan pangan di antaranya mengacu pada indikator akses ekonomi, kesehatan, dan kepadatan penduduk. Salah satu rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendorong pembangunan pertanian kota atau urban farming, sebuah inisiatif yang sudah lebih dulu dilakukan oleh KWT Ngudi Makmur sebelum peta itu muncul.
Kendati demikian, pertanian kota bukan hal yang mudah dilakukan di Solo. Silvania Dwi Utami, peneliti dari organisasi non-pemerintah yang konsen pada isu perencanaan kota, Yayasan Kota Kita, menerangkan bahwa pertanian kota sejatinya juga membutuhkan syarat minimum lahan. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan di Solo yang ketersediaan lahannya terus berpacu dengan laju permukiman.
“Untuk mencapai hasil optimal produksi dibutuhkan lahan 50 meter persegi,” kata Silvania, seraya menambahkan bahwa jumlah minimum itu juga belum berarti dapat secara penuh menyediakan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kata lain, menurut Silvania, para pemangku kepentingan di Solo perlu memastikan terlebih dahulu jumlah produksi yang konsisten. Setelahnya, baru dikembangkan model bisnis secara profesional.
Saat ini, terdapat sekitar 86 kelompok tani dan tujuh KWT, termasuk Ngudi Makmur di Solo. Silvania secara umum mendorong agar kegiatan ini lebih dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan pangan warga secara mandiri.
“[Inisiatif] Pertanian perkotaan [seperti KWT Ngudi Makmur] membantu memenuhi kebutuhan pangan di saat krisis pandemi dan secara lebih khusus memiliki manfaat pemberdayaan bagi wanita, bagi komunitas. Mampu memperkuat kohesi sosial,” katanya.
“Di sisi lain, praktik-praktik pangan lokal, jika dipraktikkan secara luas mampu memangkas rantai pasok pangan dan mendorong upaya pengurangan emisi dari sektor pangan.”
Pandemi dan Masalah Pangan yang Bergizi
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian pangan menjadi semakin bernilai manakala bencana seperti pandemi Covid-19 terjadi. Selama pandemi, pasokan makanan terganggu pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, hingga perubahan pola konsumsi.
Penelitian Smeru Institute menemukan rumah tangga di Indonesia menerapkan coping mechanism dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan menjual barang atau mengurangi pengeluaran selama pandemi. Bagi keluarga dari kelompok masyarakat miskin, mekanisme ini hanya semakin mencekik kehidupan.
Angka kemiskinan Indonesia meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 10,19 persen pada 2020. Kondisi tak berbeda terjadi di Solo. Pada 2019, persentase kemiskinan di Solo mencapai 8,70 persen, angka itu kemudian naik pada 2020 menjadi 9,03 persen, dan 9,40 pada 2021.
Sebagai kota yang dirancang sebagai wilayah bisnis dan perniagaan, pasokan pangan di Solo dipasok dari luar daerah. Semisalnya jagung dari Boyolali dan beras dari Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, dan sayur seperti cabai dari Blora.
Maka, kehadiran inisiatif pertanian kota seperti yang dilakukan KWT Ngudi Makmur sejatinya dapat meminimalisir dampak memburuknya kemiskinan yang dapat memicu masalah gizi seperti stunting.
Di tengah persoalan alih fungsi lahan dan kepadatan penduduk, Pemkot Surakarta juga tengah menargetkan daerahnya mengejar target nol kasus stunting pada 2024. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemkot Surakarta pada Februari 2023, terdapat 1.050 anak balita atau tiga persen kasus stunting.
Wali Kota Gibran pada Maret 2023, mengakui bahwa kasus stunting di kotanya masih banyak dan mengatakan akan menindaklanjuti melalui penanganan rumah tidak layak huni dan kemiskinan.
Penelitian Yayasan Kota Kita tentang peran sektor informal dalam mendorong sistem pangan berkelanjutan pada Maret-Mei 2023, menemukan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka utamanya dengan sumber karbohidrat seperti nasi dan sayur. Kondisi ini mencerminkan kurangnya asupan protein hewani sebagai zat gizi penting yang dapat mencegah masalah stunting pada anak.
Kebutuhan protein utamanya didapatkan dari telur, dengan lebih dari 80% responden mengkonsumsi telur paling tidak 3-6 kali seminggu. Namun demikian, diversifikasi asupan protein dari sumber lain seperti ayam dan daging tergolong sangat rendah karena faktor keterjangkauan harga. Sebanyak 26% responden menyebutkan hampir tidak pernah mengkonsumsi daging. Mereka hanya mengkonsumsi daging sapi saat perayaan seperti Iduladha.
Namun, memenuhi kebutuhan pangan harian dengan protein hewani sulit dilakukan. Hasil penelitian yang sama menemukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangannya, masyarakat miskin telah menghabiskan 62 persen dari pendapatannya.
Di Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari misalnya, tercatat terdapat 25 anak balita yang tengah dipantau kelurahan setempat karena rawan terkena stunting.
“Di sekitar anak itu tinggal ada masalah sanitasi karena penduduknya sangat padat. Di RW 05 masih banyak yang menggunakan sumur dan kamar mandi umum yang lokasinya berdekatan,” kata Prita Ratnaningtyas, penyuluh KB Kelurahan Setabelan, awal Agustus lalu.
Kepadatan penduduk Kecamatan Banjarsari, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta pada 2022, mencapai 11.074 orang per kilometer persegi. Luas total Kecamatan Banjarsari adalah 15,26 kilometer persegi.
Beruntung solidaritas komunitas lokal masih cukup tinggi di wilayah ini. Sewaktu pandemi, warga sekitar berinisiatif meminta para pedagang sayur di Pasar Legi menyisihkan sebagian dagangan mereka untuk disalurkan ke Kelurahan Setabelan.
Aksi yang bermula dari sumbangan para pedagang pasar itu lantas menjadi gerakan berkelanjutan dan mengundang sejumlah pendonor baik perorangan atau kelompok usaha yang ikut membantu inisiatif tersebut. Gerakan yang dilakukan setiap Jumat pekan pertama dan ketiga tersebut kemudian diberi nama Lurginting alias Sedulur Pasar Legi Peduli Stunting.
Wahyuningsih A. Nugraheni, koordinator Lurginting, mengatakan saat ini bentuk bantuan yang diterimanya semakin variatif, seperti susu baik untuk anak-anak maupun ibu hamil. Sejumlah penjual daging ayam juga mulai mau menyumbangkan sedikit dari dagangannya.
“Kegiatan sempat terhenti tetapi kemudian berlanjut dan pedagang juga makin antusias. Ini kan untuk ‘Berkah Jumat’ juga,” kata Wahyu.
Akan tetapi, upaya itu masih sangat kecil dibandingkan kemiskinan dan akses terhadap makanan bergizi yang masih menjadi tantangan di Solo yang memerlukan penanganan lebih serius dari para pejabat pembuat kewenangan.
“Meskipun inisiatif skala kecil yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT Ngudi Makmur dan Lurginting ini masih memiliki banyak keterbatasan dan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam mendorong kemandirian pangan, inisiatif berbasis warga ini mampu memberikan sumbangan secara nyata pada situasi krisis, utamanya dalam memberikan alternatif akses pangan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan di kota,” kata Silvania, menutup percakapan.
—
Artikel ini adalah kolaborasi bersama Yayasan Kota Kita untuk memotret inisiatif kemandirian pangan di kawasan urban.
DUDUK DENIK ARIE WAHYUNI (47) tak pernah tenang. Selama dua jam wawancara, ia berkali-kali bangun menerima tamu dan menjawab pesan di ponselnya.
Hari itu keramik di salah satu kamar sedang diperbaiki. Debu dan pekerja bangunan lalu-lalang di ruang tamu, yang juga disesaki lemari, kursi, meja komputer, kantong filter tembakau sampai tumpukan pupuk.
“Ya, begini ini, di rumah campur-campur, ada barang-barang bank sampah, gudang, kantor, tempat tinggal, semua jadi satu. Saking nggak ada tempat lagi,” kata Denik.
Tiga anak Denik tidur bersama di kamar utama di lantai bawah, yang hari itu keramiknya diperbaiki. Di lantai dua, ada empat kamar; tiga kamar disewakan untuk kos-kosan. Satu kamar lain untuk penyimpanan maggot, belatung pengurai sampah organik untuk pembuatan pupuk.
Sudah hampir tiga tahun, Denik bergerak mengumpulkan, memilah, dan mengolah sampah bersama warga pengurus RT di Kelurahan Tanjung Perak (sebelumnya bernama Kelurahan Perak Utara, Surabaya). Ia adalah salah satu pendiri dan ketua dari kegiatan kolektif yang diberi nama Bank Sampah Wani.
Penunjukan Denik sebagai ketua karena ia paling vokal dan bersemangat di antara warga lain yang nyaris menyerah dengan wacana ini. Padahal, ia sudah sibuk bekerja sebagai pengawas di perusahaan kontraktor dan mengurus keluarga.
Kehadiran bank sampah itu berawal dari keinginan rukun warga mengikuti lomba Desa/Kelurahan Berseri (Bersih, Sehat, Lestari) Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Manajemen bank sampah yang rumit, sejak menyusun pengurus, gudang, hingga imbal balik yang tidak jelas, membuat warga kurang tertarik.
“Tapi, saya ini orangnya memang keras. Kalau memang syaratnya itu, ya, kenapa nggak dicoba dibuat dulu? Nah, waktu itu saya langsung ditunjuk jadi ketua. Hmm.. ya, ora opo-opo, tapi sing jadi pengurus bojone kalian, yo!” kata Denik membalas bapak-bapak pengurus RT.
Namun, permintaannya sulit jadi kenyataan. Para bapak pengurus RT gagal membujuk istri mereka bergabung mendirikan bank sampah. Dari belasan pengurus RT, hanya ada empat ibu yang bersedia membantu Denik.
Tapi, belum lama berjalan, satu pengurusnya mundur.
“Yang satunya ini mikir dia butuh duit buat nambah-nambah kebutuhan karena memang dia nggak terlalu mampu. Ya wajar juga, namanya ini memang kerja sosial,” kata Denik.
Denik bersama tiga ibu pengurus lain mencari tahu via mesin pencari Google untuk segala hal tentang kegiatan pemilahan sampah. Mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang bank sampah. Mereka belajar cara-cara mendirikan bank sampah dari layanan pendampingan manajemen sampah Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS).
Sebagai modal awal, tim kecil Bank Sampah Wani meminjam Rp500 ribu dari kas RT untuk membeli timbangan, karung, dan alat tulis kantoran. Untuk gudang, warga setuju menyisihkan sebagian ruang kecil yang biasa dijadikan tempat penyimpanan aset RT.
Denik dan tim mulai mengumpulkan sampah di tingkat RT. Ketika itu, pengumpulan terbatas pada barang-barang yang bisa dijual dengan harga lumayan.
“Botol plastik seperti Aqua itu kita terima. Tapi nggak terima sama labelnya, nggak laku karena katanya nggak bisa didaur ulang. Kita juga terima kardus-kardus dan kertas,” kata Denik.
Keterbatasan tenaga dan waktu para pengurus membuat proses pengumpulan hanya dilakukan sekali sebulan. Setelah terkumpul, sampah kemudian dipilah.
“Nah, di sini bapak-bapak pengurus RT ikut bantu. Nggak bisalah kalau perempuan semua angkat-angkat. Jadi, misalnya suami saya itu sekretaris RT, di bank sampah dia di bagian pemilahan.”
Sampah yang sudah dipilah lalu dijual ke Bank Sampah Induk Surabaya. Dari sekitar puluhan kilogram sampah yang terkumpul, mereka dapat keuntungan antara Rp20 ribu – Rp50 ribu. Uang itu pun harus dikumpulkan untuk membayar utang modal awal ke kas RT.
Meniru sistem perbankan, bank sampah mengajak warga menabung barang bekas untuk selanjutnya dijual. Hasil penjualan kemudian disimpan dalam kas bank sampah, yang bisa dicairkan setiap saat. Nasabah bank sampah juga menerima buku tabungan untuk memantau berapa banyak uang yang terkumpul dari menabung sampah.
Bank sampah unit seperti Bank Sampah Wani menetapkan harga beli yang lebih rendah ke nasabah ketimbang harga di bank sampah induk demi menutup biaya operasional saat pengumpulan, pencucian, dan pemilahan sampah.
Pada awal-awal operasionalnya, Denik kerap ditanya warga tentang berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari menjual sampah. Denik tak mampu menjanjikan apa-apa. Di tengah situasi itu, salah satu pengurus bank sampah kembali mundur.
“Kader tapi keder, karena nggak digaji. Yo, ora opo-opo.”
Semakin berkurangnya pengurus tak membikin Denik patah semangat. Ia punya gol bank sampahnya tidak sekadar mengumpulkan dan menjual, melainkan juga bertekad memajukan operasional Bank Sampah Wani.
“Ya sudah kita kayak orang-orang ngemis gitu. Ke RT-RT lain datang, sosialisasi buat minta sampah, ha ha ha…”
Ia meminta surat pengantar ke kelurahan untuk mengurus surat keputusan bank sampah ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya. “Minta pengantar ke Pak Lurah itu perjuangan. Betul-betul dipersulit padahal kata DLH itu gampang.”
Sayang, semangat Denik terhalang pandemi. Bank Sampah Wani terpaksa vakum karena pembatasan kegiatan dan adaptasi terhadap wabah terlebih dahulu.
Olah Ide dari Sampah
Awal 2021, Denik dan tiga pengurus lain mulai mengumpulkan kembali semangat yang terputus pandemi.
“Kita mulai lagi kumpulkan sampah-sampah warga. Di situ ternyata warga mulai nagih-nagih. Nggak mau kalau cuma sebulan sekali ambilnya,” kata Denik.
“Aduh, tenaga kami juga terbatas. Kita juga nggak ada gudang,” imbuhnya. “Dari situ sebenarnya saya bingung, tapi jadi semangat juga.”
Ia kembali mengurus SK Bank Sampah ke kelurahan. Kali ini usahanya sukses. Rencana untuk mendaftarkan BSW ke lomba Desa/Kelurahan Berseri dilanjutkan. Selain BSW, juga ada dua RW lain di Kelurahan Perak Utara yang mengikuti lomba serupa.
Di tengah proses itu, ia terus memikirkan cara agar bank sampah unit tak sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Ide mengolah sampah pun muncul.
“Pokoknya di kepalaku itu banyak ide, gimana ini nggak cuma gini-gini aja,” katanya.
Denik, yang semula tidak menerima sampah saset berlapis foil karena harga jualnya rendah, mulai berani mengambil dan mengolahnya jadi beragam kerajinan. Awalnya, Denik mengajak pengurus dan warga membuat kerajinan dari sampah bekas, lagi-lagi bermodal panduan di internet.
Aneka jenis tas, taplak meja, hingga tempat tisu hasil olahan sampah bekas itu dijual di bazar-bazar sekolah dan kelurahan dengan harga Rp12 ribu-Rp30 ribu.
“Yo, Alhamdulillah laku. Tapi, nggak selalu begitu. Balik lagi, warga itu juga ada yang kurang berminat. Sekalipun ada, laku, tetap belum bisa jadi pemasukan meskipun kita titipkan ke sana-sini,” kata Denik.
Selain kerajinan barang bekas, Denik mulai memikirkan bagaimana mengolah sampah organik dan minyak jelantah. Suaminya mendukung ide itu.
“Suamiku belajar ngolah sampah jadi pupuk, ngilangin bau minyak jelantah untuk bikin jadi lilin. Sama, belajarnya juga dari Mbah Google,” katanya.
Di antara waktu yang sibuk dan penuh ide itu, Denik menerima kabar Kelurahan Perak Utara berhasil memenangkan lomba Desa/Kelurahan Berseri untuk kategori madya dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kemenangan itu bagi Denik bukan cuma hadiah atas kerja kerasnya, tapi jadi momentum untuk semakin memasarkan bank sampahnya.
“Pokoke dalam pikirku, ini kita menang, punya nama,” katanya, menegaskan bahwa BSW memiliki andil penting dari kemenangan itu.
Modal prestasi itu membuatnya semakin ingin mengembangkan BSW. Kali ini ia ingin membuat semua sistem pencatatan tabungan nasabah menjadi digital.
“Kasihan bendaharanya, semuanya dicatat manual.”
Ia meminta suaminya, seorang karyawan di bidang IT, untuk menyusun rancangan awal pembuatan aplikasi mirip mobile banking serta situs web Bank Sampah Wani.
“Pokoknya saya yang ngide, dia yang mengerjakan. Dia sampai bilang, ‘Duh, Bu. Idemu itu menyengsarakanku’,” katanya tertawa.
Tapi, digitalisasi butuh modal.
Ide lain muncul. Ia berinisiatif mengajukan proposal kerjasama ke perusahaan-perusahaan di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak. Menurutnya, banyak peluang dari program pertanggungjawaban keberlangsungan perusahaan alias CSR.
Proposal pertama diajukan ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Nekat aja. Padahal saya tuh belum tahu bagaimana caranya jadi mitra binaan untuk program CSR. Yo, Alhamdulillah proposalnya tembus, rek!” katanya.
Dari Pelindo, Bank Sampah Wani dapat dukungan komputer, laptop, printer, gerobak sampah motor, serta dukungan pembuatan aplikasi dan situs web.
Berkat dukungan itu, bank sampah unit tersebut menambah periode pengumpulan sampah menjadi dua kali dalam satu bulan.
Periode pertama, biasanya pada minggu kedua, Bank Sampah Wani bersama warga pengurus membuka pengumpulan sampah di area titik kumpul RT. Pengumpulan kedua, pada akhir bulan, Denik dan tim menjemput sampah ke rumah-rumah warga.
“Kita jemput bola atas dasar laporan ada sampah yang sudah numpuk. Pokoknya sekarang itu satu bulan kita sudah bisa dapat 500 kg sampah yang sudah terpilah. Makanya kita juga butuh tambahan gudang,” ucapnya.
Hanya saja dalam setahun terakhir ini, harga jual sampah yang ditetapkan Bank Sampah Induk Surabaya terus turun. Denik tak tahu persis alasan di balik penurunan harga tersebut, selain spekulasi ada permainan harga kertas. Di luar itu, ia hanya memikirkan bagaimana nasabahnya tetap mau menabung meski harga jual sampah bekas terus turun.
Saat ini, Bank Sampah Wani memiliki sekitar 80 nasabah yang tercatat dalam pembukuan, dengan rerata nilai tabungan per orang Rp50 ribu-Rp200 ribu. Sementara, untung untuk ‘gaji’ kader, “SEPULUH EWU!” teriak Denik.
Selayak-layaknya Apresiasi
Bagi Denik, keberhasilan bank sampah warga bergantung dari banyak dukungan. Pertama, tentu saja dukungan keluarga.
Kedua, dukungan pengurus. “Yang penting konsisten, sabar. Niatnya memang kerja sosial, kita ini pencinta lingkungan,” kata Denik, seraya berkelakar. “Ya, semacam pemulung modern juga, sih.”
Ketiga, dukungan warga. Denik mengaku kesulitan mengubah pola pikir warga tentang sampah. Selama melakukan sosialisasi bank sampah, Denik menekankan edukasi tentang pemisahan dan pencucian barang bekas sebelum disetor dan diolah.
Demi memicu semangat warga, Denik terkadang masih rela menerima barang bekas kotor untuk kemudian dipilah dan dicuci para pengurus Bank Sampah Wani. Namun, ia berharap hal ini tidak terus-menerus karena mereka terbatas tenaga dan waktu.
“Mengajari warga itu angel. Milah sampah saja angel. Memang ada yang bergerak, tapi belum 100 persen. Kita pengennya ketua RT koordinir warganya. Kolektif dulu, kalau butuh penjemputan, kita jemput,” kata Denik.
Keempat, dukungan pemerintah daerah dalam regulasi, kemudahan perizinan, dan pengakuan bank sampah unit sebagai bagian dari Kader Surabaya Hebat.
Kader Surabaya Hebat adalah bagian program kerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memberdayakan masyarakat mendorong perbaikan kerja di sektor lingkungan, kesehatan (posyandu), dan antisipasi demam berdarah (jemantik).
Para kader mendapat gaji kisaran Rp300 ribu-Rp400 ribu per bulan dalam program yang dimulai tahun 2021 itu. Pada 2022, pemkot menyuntikkan dana Rp13,4 miliar untuk program tersebut, salah satunya untuk kenaikan gaji para kader di kisaran Rp500-600 ribu per bulan.
“Sampah itu dianggapnya bagian dari kerja sektor lingkungan. Persoalannya, dari dulu, pengurus bank sampah itu tidak ada yang jadi Kader Surabaya Hebat,” kata Denik.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Agus Hebi tidak memberi respons saat dikonfirmasi.
“Memang nggak ada aturan bank sampah digaji seperti KSH. Tapi, kok seperti dianaktirikan? Kalau ada bank sampah prestasi, yang dipuji KSH-nya, lhoaku deg… Pengelolaan lingkungan? Padahal bank sampah, kan, bagian dari itu.”
175 Ribu Ton Sampah per Hari
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah bank sampah unit (dikelola masyarakat) dan bank sampah induk (dikelola LSM/Pemda/masyarakat) terbanyak di Indonesia.
Merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, jumlah bank sampah unit di Jawa Timur mencapai 2.684 dari total 11.531 gerai di seluruh Indonesia. Sementara, dari total 237 bank sampah induk, 29 di antaranya ada di Jawa Timur.
Sekalipun jumlah bank sampah unit dan induk telah mencapai belasan ribu, tetapi angka ini belum sepenuhnya efektif dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah di Indonesia.
Mengutip data yang sama, jumlah sampah yang diterima bank sampah unit sepanjang tahun 2022 mencapai 404,78 juta kg. Dari jumlah itu, hanya 138,4 juta kg yang terkelola atau sekitar 34%. Begitu juga dengan sampah yang dikelola bank sampah induk hanya 0,3% saja atau 247.498 kg dari total 90,2 juta kg sampah yang diterima.
KLHK mengestimasi jumlah sampah harian di Indonesia mencapai 175 ribu ton. Mereka mengklaim bisa mengelola sampai 77 persennya, sudah termasuk kerja-kerja bank sampah. Sisa sampah yang tidak terkelola masih akan menumpuk.
Pada 2022, timbunan sampah telah mencapai 18,89 juta ton. Bila tidak di TPA, sebagian besar sampah plastik yang tidak terkelola itu berakhir mencemari laut.
Pemerintah sejauh ini telah membangun sejumlah fasilitas pengelolaan sampah non-organik menjadi sumber energi baru. Akan tetapi, kapasitas pengelolaannya juga masih belum sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan.
Semisal untuk industri pengolahan dengan teknologi pirolisis yang menggunakan bahan baku sampah plastik jenis LDPE (Low Density Polyethylene) dan sampah plastik jenis PET (Polyethylene Terephthalate) untuk diubah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, jumlah fasilitas yang terbangun tidak melebihi 10 unit dengan kapasitas pengelolaannya hanya 2.102 ton/tahun.
Begitu juga pengolahan dengan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) yang mengubah sampah plastik jenis tertentu menjadi briket untuk pembakaran uap. Saat ini, dari total sembilan fasilitas pengolahan, jumlah sampah yang bisa terkelola sepanjang 2019-2022 baru mencapai 151.241 ton.
**
Inisiatif Peduli Lingkungan di Kota Minim Kesadaran
STAMINA RENI ANGGRAENI (42) sudah tidak 100 persen saat kami temui di rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak pagi, ia sudah berkeliling ke sana-sini mempersiapkan acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023 pada 19 Februari di Sidoarjo.
Selain mengurus rumah dan ketiga putrinya, Reni punya kegiatan lain. Ia adalah salah satu pengurus paguyuban bank sampah di Sidoarjo. Suaminya bekerja di Kediri, dan baru pulang saban akhir pekan.
Awalnya, Reni menolak untuk diwawancara perihal kegiatan yang dilakoninya itu. Penolakannya lebih karena ia tak percaya diri, bank sampahnya tidak punya banyak peminat, juga tidak ada pengurusnya.
Sudah tujuh tahun, ia menjalankan kegiatan kolektif bank sampah. Berawal dari inisiatif pengumpulan sampah di sekolah putrinya.
Reni mengaku sebagai seorang yang idealis, bila tak terlalu berlebihan, juga aktivis.
“Awalnya aku sama ibu-ibu, berempat. Kita ambil sampah, cuci, jemur sendiri,” kata Reni.
Jenis sampah yang ia ambil adalah bungkus-bungkus makanan. Bermodal dari membaca berbagai informasi di internet, ia kemudian mengumpulkan sampah-sampah itu ke dalam botol untuk kemudian dijadikan ecobricks atau batubata ramah lingkungan.
Botol-botol ecobricks kemudian diubahnya dalam bentuk kursi dan meja. Barang kerajinannya itu tak lagi terlihat seperti tumpukan sampah karena telah ditutup kain kulit sintetis. Hasil kerajinan itu lalu dilombakan.
“Waktu itu pemerintah lagi gencar-gencarnya program lingkungan. Banyak sekali lomba,” kata Reni.
Dari perlombaan itu, ia dapat pesanan. Satu set meja dengan tiga kursi jenis stool dijual seharga Rp350 ribu. Bagi Reni, harga itu sebetulnya belum menutup ongkos produksi. Tapi, bagi sejumlah orang, harga itu kelewat mahal untuk kerajinan dari sampah.
“Ya, susah dijual. Paling cuma orang-orang yang paham lingkungan, yang nggak banyak. Dulu malah ada yang pesan tapi ternyata dia mau ikut lomba dan menang. Yo wis lah, ora opo-opo,” kata Reni.
Dari Pendiri, Berakhir Jadi Sendiri
Dari sekolah, kegiatan pengumpulan dan pengelolaan bank sampah berlanjut ke rumah.
Inisiatif itu masih Reni jalankan bersama keempat kawannya. Ketika itu, struktur kepengurusan bank sampah masih terlihat serius: ada ketua, bendahara, dan pencatat timbangan. Mereka biasanya mengumpulkan sampah sebulan sekali.
Promosi bank sampah dilakukan dari mulut ke mulut, seputar sirkel mereka dan tetangga. Lantaran keempat pengurus lain tidak tinggal di satu perumahan yang sama, Reni sering menjemput langsung sampah-sampah itu dengan mobilnya.
“Aku dulu bisa ambil sendiri sampai Kriyan (sekitar 13 km). Suamiku sempet ngingetin, bensinnya nggak setara sama harga sampahnya. Ya, tapi namanya seneng, lihat ada manfaatnya,” kata Reni.
Sampah yang terkumpul di rumahnya tidak dipilah. Ia sempat melakukan pemilahan, tapi terkendala karena pengepul yang diincar punya batas pengambilan berat sampah. Sementara, bila mengikuti batas berat itu, ia harus punya gudang untuk menyimpan sampah-sampahnya.
Ia lalu menemukan pengepul dari Kecamatan Wonoayu yang mau mengambil semua jenis sampah bekas, bersih maupun kotor, berapapun jumlahnya. Persoalannya memang harga jual dipukul rata, satu kresek Rp4 ribu-Rp5 ribu. Biasanya, buku bekas yang bisa dijual dengan hitungan per kg dan tinggi, sekitar Rp25 ribu.
Untuk menarik nasabah, Reni berinisiatif menawarkan tabungan sampah dengan sejumlah promosi. “Pokoknya yang cocok sama ibu-ibu. Awal-awal sempat tukar sembako, lalu potongan bayar listrik, nah sekarang emas. Idenya itu dari sampah jadi emas,” kata Reni.
Namun, ia punya kendala. Ia tak punya tenaga memasarkan sampah jadi emasnya ke lebih banyak orang di luar sirkelnya. Saat pandemi, satu persatu pengurusnya mundur, dari alasan capek sampai tidak dapat izin dari suami karena dianggap tidak menguntungkan.
“Sebenarnya emas ini lumayan banyak yang mau karena ada ukuran yang paling kecil 0,25 gram, jadi nabungnya nggak lama. Harganya juga, kan, naik-naik terus. Tapi, aku ini nggak ada yang support,” keluhnya.
Ia sempat merekrut pengurus pengganti, tapi akhirnya batal. Lagi-lagi karena masalah duit. Reni mengatakan dalam satu tahun, ia paling hanya menerima keuntungan sekitar Rp700 ribu.
“Kalau dibagi lima itu sekitar Rp100 ribuan per tahun. Per bulan, satu orang ya sepuluh ewu-an! Orang mikir, daripada ngurus sampah, ya, mending ngurus anak. Kadang izin suami juga. Untung suamiku sakarepku,” katanya.
Sampai saat ini, jumlah nasabahnya yang tercatat mencapai 50 orang. Akan tetapi, yang aktif mengumpulkan sampah paling hanya separuhnya.
“Ya, edukasi maneh. Ini tetangga sendiri saja nggak mengumpulkan, kok,” tukas Reni.
Seminim-minimnya Dukungan
Sekitar dua bulan lalu, Unilever Indonesia menawarkan kerja sama bank sampah Reni. Bentuknya pengisian ulang tiga produk Unilever dengan wadah sendiri, semacam bulk store. Ketiga produk itu sabun cuci pakaian Rinso, sabun cuci piring Sunlight, dan pembersih lantai Wipol.
Modal yang diberikan adalah tiga jeriken dari masing-masing produk itu. Kalau diuangkan setara Rp300 ribu. Dari situ, Reni menawarkan kepada warga untuk mengisi ulang sabun dan pembersih lantai itu menggunakan wadah bekas di rumah.
“Biasanya tak samakan dengan harga pasar, atau selisih [lebih mahal] Rp1.000-Rp2.000. Kalau mahal-mahal orang, kan, mikir, ‘Ngapain, mending beli sendiri ke warung’,” katanya.
Namun, program itu tidak efektif, lanjut Reni. Kebanyakan pembelinya adalah temannya juga. Selebihnya tidak tertarik. Modal itu juga hanya satu kali diberikan Unilever. Untuk selanjutnya, bank sampah harus membeli sendiri isi ulang dari ketiga produk itu.
Kerja sama yang ditawarkan Unilever ini adalah yang kedua kali. Saat awal merintis bank sampah, korporasi raksasa yang memproduksi barang konsumsi itu juga sempat memberikan dukungan buku tabungan ke Reni.
Soal pengelolaan sampah, Reni mengaku Unilever sebetulnya menerima sampah bekas. Tapi, hanya dari kemasan produk mereka. Sampah bekas, kebanyakan saset, juga sudah harus bersih, kering, dan terlipat rapi.
“Jadi saset-saset itu ditumpuk sampai tipis. Mereka bayar satu kresek, biasanya 3 kg, Rp1.500. Susah juga, ngumpulin susah dan harus diantar sendiri. Nggak seberapa. Ya, nggak jalan,” kata Reni.
Project Multatuli telah menghubungi Unilever Indonesia tetapi tidak mendapatkan jawaban.
Aspirasi Tanpa Ngoyo
Reni muda pernah hampir jadi politikus. Sewaktu masih kuliah, ayahnya pernah menjagokan anak perempuan pertamanya ini dalam daftar bakal calon legislatif di Sidoarjo.
“Fotoku sempet dipampang di jalan-jalan. Ampun, malu juga. Ambisinya orangtua, ya,” kata lulusan Bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya ini.
“Ya, nggak jadi, lah. Uang dari mana? Yang iya malah disangka nyari jodoh.”
Reni pernah jadi penulis untuk tabloid muslim milik Jawa Pos, Nurani. Ia menikmati perannya jadi bagian dari industri media. Namun, profesi itu tidak dilanjutkan karena kekhawatiran sang ibu.
“Mamaku dulu pernah bilang, ‘Ojo sampe jadi wartawan.’ Batinku, ‘Ya, nopo?’ Baru tahu susah dan risikonya pas sudah tua ini,” lanjutnya.
Ia kemudian menjadi penulis buku. Mengawalinya dengan menulis cerita pendek bersama penulis-penulis lokal lain. Nyaris sepuluh buku antologi dengan karyanya sudah terbit. Baru-baru ini, ia kembali menerbitkan buku cerita anak yang terinspirasi dari kisah sahabat Nabi Muhammad.
“Plan-ku pengen solo tahun ini, semoga mimpi ini terlaksana. Nulis selama ini lebih buat pengembangan diri, sih,” katanya.
Ia melakoni peran sebagai penulis dengan santai. Ia ingat, suatu ketika ibunya pernah memintanya untuk tidak terlalu aktif. “‘Wis, ojo vokal-vokal. Jaga nama orangtua.’ Ya, tapi gimana? Aku senengnya memang keluyuran, ketemu banyak orang. Sekaligus nyampein aspirasi. Tapi, ya, akhirnya yang selo-selo saja.”
Masalah lingkungan yang saat ini jadi prioritasnya, selain pendidikan, menurutnya jadi barang mahal di Sidoarjo sekalipun sekolahnya punya pemerintah.
Ia kadang tak habis pikir dengan pemerintah daerah Sidoarjo yang lebih banyak sibuk dengan urusan-urusan yang tidak pro-rakyat, apalagi lingkungan.
“Surabaya itu punya wali kota yang lebih bagus. Zaman Bu Risma itu paling gembar-gembor soal lingkungan, sampai ada program bis bawa sampah,” sebut Reni.
“Sidoarjo duitnya dipake ke mana? Yang terakhir malah korupsi,” lanjutnya, seraya membahas vonis tiga tahun penjara untuk mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah karena terbukti menerima suap pada 2020.
Makanya Reni tak jadi heran mengapa warga di Sidoarjo berbeda dengan Surabaya yang menurutnya lebih banyak yang sadar akan pentingnya mengurus lingkungan. Ia bilang, warga di desa-desa Sidoarjo masih banyak yang percaya bahwa sampah popok sekali pakai harus dibuang ke tempat yang ada airnya. Katanya, ada mitos membuang sampah ‘sembarangan’ bisa membuat anak mereka sakit.
“Bagi mereka dibuang ke kali, sawah, itu nggak apa-apa. Logika mereka karena sungainya ngalir. Pokoknya mereka mikir yang penting masalahku selesai, ya, sudah. Nggak mau mikir itu numpuknya di mana,” kata Reni.
“Kalau orang desa mikir itu ngalir ke laut terus jadi polusi, ya, enak. Berarti sudah sadar semua.”
Maka baginya, pemerintah punya tanggung jawab paling besar dalam memperbaiki masalah sampah, dari hulu ke hilir.
Dari pengamatannya, pengelolaan sampah di Sidoarjo masih mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA). Para petugas sampah, kata Reni, digaji Rp1 juta per bulan, sejauh ini masih ditugaskan untuk memindahkan sampah, belum dikoordinasikan untuk pemilahan dan pengelolaan. Akibatnya, banyak warga melihat persoalan sampah mereka selesai karena sudah terangkut.
“Jadi kayak lingkaran setan. Perusahaan harusnya nurut kalau regulasinya jalan. Tapi, yo, kayaknya kebalikan. Pemerintah yang nurut sama perusahaan,” keluh Reni.
Meski menjalankan bank sampah sendirian, Reni belum berencana untuk mundur. Ia masih akan meneruskan kegiatan ini, paling tidak selama suaminya tetap tidak masalah. Kalaupun bank sampahnya tidak maju, paling tidak ia masih bisa berkontribusi untuk bank-bank sampah lain di Sidoarjo.
“Kita nyari temen yang sefrekuensi saja. Nggak ngoyo. Kalau ada yang setor, ayo, nggak, ya, udah. Urip gawe, opo, ya, mikirnya sangu mati aja. Hidup udah masalah, jangan dibikin masalah. Ya, walaupun sampah juga masalah, ya,” tukasnya sambil tertawa.
Editor: Fahri Salam
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
Tanpa basa-basi saya langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dengan sigap ia berjalan ke warung di sebelah rumahnya dan kembali dengan secangkir kopi panas tanpa gula yang langsung disuguhkan kepada saya.
“Sebentar ya mas, saya kelarin kerjaan bentar,” ujar Gugun.
Saat saya datang, Gugun Muhammad memang tampak sibuk. Ditemani sebuah laptop, sebungkus rokok dan kopi, ia asyik berunding dengan rekan di sebelahnya sembari sesekali mencatat. Tak berselang lama, Gugun memberi isyarat bahwa pekerjaannya telah usai dan ia siap diwawancara.
Gugun merupakan community organizer dari Urban Poor Consortium, yang tinggal di tepian muara di daerah Kampung Tongkol, jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Ia juga merupakan pegiat dan pendamping warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Saat ini ada 3 entitas yang dinaungi oleh JRMK, yaitu warga perkampungan, pedagang kaki lima, dan tukang becak.
Bersama JRMK, Gugun turut aktif memperjuangkan hak atas tanah dan hunian layak bagi warga yang mendiami permukiman informal di Jakarta. Guna mewujudkan itu, JRMK menghadirkan gagasan baru berupa koperasi perumahan. Rencananya, koperasi tersebut akan menjadi pemegang hak atas tanah, sekaligus pemegang hak mengelola kawasan perkampungan.
Ide tentang koperasi muncul di tengah maraknya penggusuran pemukiman warga pada 2015-2017. Kondisi tersebut, membuat JRMK melakukan kontrak politik yang akhirnya disepakati oleh calon gubernur DKI saat itu, Anies Baswedan. Salah satu tuntutan yang paling kuat adalah legalisasi atas tanah dan hunian yang mereka tinggali.
“Kami sepakat tidak hanya menuntut adanya sertifikat tanah, tetapi fokus pada upaya menyelamatkan kampung,” jelas Gugun, Jumat (3/6/2022).
Untuk menyelamatkan kampung, warga bersepakat untuk tidak menjual tanah secara bebas. Mereka berpendapat sistem kepemilikan sertifikat tanah per individu justru memperbesar potensi warga kehilangan tanah.
“Memang legal, tetapi tidak menyelamatkan kampung.”
“Kalau misal satu-satu dapat sertifikat, harganya naik, lalu dijual dan dibeli perusahaan jadi repot nanti.”
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Pengambilalihan tanah warga oleh perusahaan pernah terjadi di kampung Lengkong. Menurut Gugun, pertama-tama, perusahaan membayar mafia tanah untuk membuat sertifikat bagi warga. Setelah statusnya jelas, perusahaan menghembuskan isu adanya penggusuran dan warga diiming-imingi kompensasi tinggi. Akhirnya, sebagian warga setuju menjual tanah ke perusahaan. Atas pertimbangan tersebut, JRMK sepakat untuk memakai sistem kepemilikan bersama dengan koperasi.
Jalan Panjang Kepemilikan Tanah Kolektif
Kunci dari mempertahankan kampung kota adalah kepemilikan tanah bersama, bukan individu per individu. Sayangnya, aturan koperasi justru jadi penghambat, sehingga JRMK mesti bolak-balik negosiasi dengan BPN.
Walaupun disetujui oleh gubernur, pemerintah di level bawah enggan memberikan izin dengan alasan koperasi tidak bisa memegang hak atas tanah. Penolakan tersebut didasari pada PP nomor 38 tahun 1963. Dalam aturan tersebut dikatakan, hanya koperasi pertanian yang boleh memegang hak atas tanah.
Tidak menyerah, Gugun dan kawan-kawannya menyodorkan bantahan yang didasarkan pada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Aturan itu menyebutkan bahwa hasil redistribusi non-pertanian diberikan sertifikat hak milik tanah. Perpres tersebut secara langsung menguatkan posisi koperasi perumahan JRMK sebagai subjek yang penerima redistribusi tanah, hasil dari reforma agraria.
“Kami mendebat dengan aturan yang lebih baru. Dengan itu pejabat Kanwil Badan Pertanahan Nasional membolehkan karena gubernur dan wakil menteri sudah setuju akan ngasih sertifikat tanah ke koperasi.”
“Itu ada buktinya, berupa hasil rapat terbatas gubernur dan wakil menteri. Itu kita tempel di mading kampung,” jelas Gugun.
Tak berselang lama, kantor Wilayah BPN akhirnya membolehkan koperasi JRMK memegang hak atas tanah, dengan syarat AD ART koperasi mencantumkan keterangan unit usaha properti.
“Kami harus ubah lagi AD ART ke notaris dan keluar duit sendiri karena pemda cuma mau bantu bayar pas pendaftaran.”
Setelah AD ART resmi diubah, BPN kembali mempersoalkan status koperasi JRMK. Lagi-lagi BPN menolak memberi izin dengan alasan organisasi tersebut bukanlah koperasi pertanian.
Setelah melakukan proses diskusi dan riset, warga yang tergabung di JRMK kembali melakukan bantahan ke BPN. Para warga menemukan fakta bahwa PP Nomor 38 tahun 1963 hanya berlaku untuk tanah reguler atau tanah biasa yang dibeli oleh koperasi. Adapun tanah koperasi JRMK tidak termasuk dalam cakupan PP tersebut, karena merupakan pemberian dari negara.
“Sampai saat ini belum ada putusan lagi. Kontrak politik kami dengan gubernur jelas, hak tanah di koperasi, bukan individu. BPN di tingkat kanwil ini yang malah mempersulit prosesnya.”
Warga menduga aparatur pemerintah di level bawah sengaja mempersulit proses perizinan koperasi. Dugaan itu muncul karena melihat proses Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa kampung yang dipersulit oleh aparat desa dan BPN. Program PTSL diperuntukkan bagi warga yang memiliki tanah (non-sengketa) untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak milik (SHM) secara gratis.
Anehnya, menurut penuturan Gugun, saat PTSL digelar di salah satu kampung Jakarta Utara, bukan SHM yang diperoleh, melainkan hanya sertifikat hak guna bangunan (HGB). Memanfaatkan ketidaktahuan warga, aparat pemerintah mengatakan bahwa HGB dapat langsung diubah ke SHM sehari setelah diterbitkan. Mendengar itu, warga pemegang HGB berbondong-bondong kantor BPN untuk mengubah sertifikatnya menjadi SHM. Sayangnya, proses tersebut tidak lagi gratis, warga dipaksa mengeluarkan dana yang cukup besar.
“Nah ini dibuat celah, jadi HGB gratis, tetapi kalau mengajukan SHM besoknya, sudah harus biaya sendiri, berbayar 10-30 juta per orang,” ujar Gugun. “BPN sempat menyarankan agar jangan atas nama koperasi, tetapi nama semua warga ditulis di sertifikat. Nah itu repot karena tiap ada yang pindah pasti ubah sertifikat dan pasti ada biaya lagi.”
Sistem koperasi membuat kepemilikan tanah dipegang oleh koperasi, sementara warga sebagai anggota koperasi memegang HGB. Jika seorang warga anggota koperasi ingin pindah ke tempat lain, maka ia bisa menjual HGB melalui koperasi.
AD ART koperasi di JRMK membolehkan anggota yang ingin pindah hunian untuk menjual HGB ke sesama anggota atau ke koperasi. HGB tersebut boleh ditawarkan ke orang di luar anggota koperasi dengan syarat seluruh proses penjualan harus melalui koperasi dan disetujui 75 persen dari keseluruhan anggota koperasi.
“Karena harus kita cek, jangan sampai orang luar ini udah punya rumah banyak atau juragan kos-kosan misalnya. Kalau dia tidak punya rumah dan memang layak, dia nanti jadi anggota koperasi dulu untuk beli HGB itu.”
Sembari menunggu keputusan gubernur untuk menetapkan koperasi sebagai pemegang hak atas tanah, JRMK menyiapkan AD ART koperasi yang digodok selama 6 bulan bersama anggota JRMK di tiap kampung.
Secara umum dalam keanggotaan JRMK terdapat dua jenis pemukiman warga, yaitu kampung tapak dan kampung susun. Pengelolaan koperasi perumahan di dua pemukiman tersebut relatif sama, dan yang membedakan adalah jumlah objek yang dikelola. Kampung tapak mengelola tanah dan rumah, sedangkan kampung susun mengelola tanah, gedung, dan ditambah unit hunian.
Pada kampung susun JRMK telah menjalin kerja sama dan perjanjian dengan pemerintah provinsi, untuk mengelola keseluruhan kampung. Mulai dari tanah, unit, dan gedung beserta kawasannya.
JRMK mengusulkan perjanjian berupa kerja sama pemanfaatan, dan koperasi memperoleh HGB. Untuk bangunan atau gedung, pemerintah diharapkan berkenan untuk menghibahkan ke koperasi, sedangkan tiap unitnya diserahkan ke anggota koperasi beserta SHM. Kepemilikan unit tersebut memiliki jangka waktu yang sama HGB, yaitu sekitar 80 tahun bila mengikuti aturan yang berlaku.
“Ini kita targetkan Oktober tahun ini status hak tanahnya sudah jelas, di kampung susun harus sudah ada Perjanjian Kerja Sama. Kita usulkan untuk sewa hibah, jadi misal Perjanjian Kerja Sama itu 5 tahun, 2 tahun sewa, setelah itu diproses hibahnya. Untuk rumah tapak, kita targetkan redistribusi tanahnya Oktober 2022 ini,” jelas Gugun.
***
Sejak April 2022 lalu, semua kampung yang terdaftar di JRMK telah memiliki Koperasi. Saat ini ada 26 koperasi aktif, dengan basis anggota berdasarkan Kartu Keluarga, dan tercatat jumlah total anggota koperasi di JRMK adalah 3.952 KK per 3 April 2022 lalu. Dari jumlah tersebut, tinggal 4 koperasi yang belum berbadan hukum dan sedang dalam proses pengajuan ke pemerintah.
Selain hak tanah dan hunian, menurut Gugun, penting bagi koperasi untuk dapat mengelola kawasan perkampungan. Pengelolaan kawasan berarti juga peluang untuk menumbuhkan perekonomian warga melalui berbagai macam usaha. Sebagai warga kampung Tongkol, ia bermimpi dapat membuat wisata perahu yang dikelola langsung oleh koperasi.
“Mas lihat beton-beton berundak yang menjorok ke sungai itu? Itu untuk dermaga perahu, bisa untuk nongkrong juga,” ucapnya sembari menunjuk bantaran sungai yang terletak persis di depan rumahnya.
Gugun mengatakan, kondisi bantaran sungai yang telah tertata cukup rapi dan bersih dapat difungsikan sebagai jalur wisata baru menuju Kota Tua. Perahu-perahu itu dapat lalu-lalang mengantar wisatawan di daerah kota tua melalui sungai serta muara-muara di utara Jakarta. Namun, hak pengelola kawasan dapat terwujud ketika koperasi berhasil memperoleh hak atas tanah terlebih dahulu.
Selain membangun usaha kecil di kawasan perkampungan, koperasi juga berfungsi sebagai kontraktor atau penyedia jasa perbaikan rumah warga. Menurut penjelasan Gugun, praktik serupa telah diterapkan di kampung tapak Marlina di Jakarta Utara.
“Jika ada anggota yang membutuhkan perbaikan rumah, nah koperasi berfungsi sebagai kontraktornya. Dengan itu bila ada keuntungan, itu dapat dirasakan juga oleh anggota, kembali ke anggota.”
Salah satu koperasi JRMK yang menjadi pengelola kampung susun terletak di Jalan Kunir RT 004/06 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Lokasinya di dekat Kota Tua dan stasiun Jakarta Kota, mayoritas warganya berprofesi sebagai pedagang di kawasan wisata tersebut. Ide keberadaan koperasi muncul setelah pada 2015 kampung Kunir digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para warga yang terdiri dari 77 keluarga dipaksa mengungsi dan menjauh dari tempat mereka mendulang nafkah.
Penggusuran tersebut cukup mengejutkan bagi warga, mengingat di Kunir memiliki perangkat administratif yang sah seperti RT dan RW. Bahkan kampung Kunir sempat memperoleh penghargaan dari wali kota sebagai wilayah yang menerapkan kebersihan dan penghijauan dengan baik.
“Kami ajukan penghargaan itu sebagai pembelaan agar tidak digusur, tetapi kata Ahok itu nggak bener, yang kasih penghargaan gila. Camat sempat bantu mempertahankan tetapi keputusan di atas tetap digusur,” kisah Koordinator Koperasi Konsumen Kunir Pinangsia Sejahtera (K3PS) Marsha Chairudin saat ditemui, Minggu (10/6/2022).
Setelah digusur, 33 keluarga memutuskan untuk bertahan. Mereka membangun tenda di bekas reruntuhan rumah dan sebagian memilih menyewa hunian di kampung sebelah. Salah satu alasan mereka bertahan adalah agar tetap bisa mencari nafkah di seputaran Kota Tua.
“Selain kampung kami yang diratakan, ternyata dagangan kami juga kena gusuran, diobrak-abrik.”
Memasuki 2017, warga Kunir bersama anggota JRMK yang tersebar di DKI Jakarta melakukan kontrak politik dengan Anies Baswedan. Kampung Kunir memiliki 3 tuntutan. Tuntutan tersebut berupa legalitas lahan, pembentukan kembali RTRW, dan pembangunan kembali hunian warga. Cagub menyetujui kontrak politik tersebut tanpa terkecuali.
Selain 3 tuntutan tersebut, warga Kunir bulat mengajukan koperasi sebagai pemegang hak atas tanah. Bagi warga, keberadaan koperasi mampu memperkuat posisi mereka secara legal. Dengan itu, penggusuran seperti yang terjadi pada 2015 dapat dicegah.
Akhirnya dibentuklah Koperasi Konsumen Kunir Pinangsia Sejahtera (K3PS) yang terdiri dari 33 keluarga sebagai anggota. K3PS dirancang untuk mengelola unit hunian (kampung susun) dan unit usaha yang terletak di area pemukiman warga.
Pada Maret 2022 pembangunan unit hunian berupa kampung susun Kunir dimulai. Unit kampung susun ditargetkan dapat selesai dibangun dalam kurun waktu 6 bulan. Jika sesuai jadwal, pada akhir 17 Oktober 2022 mendatang, unit hunian sudah dapat diresmikan.
“Kami sempat diminta pindah selama kampung susun dibangun. Kami tolak karena justru ingin awasi pembangunan secara langsung,” ujar Marsha.
Bangunan tersebut terdiri dari 4 lantai dan 33 unit hunian. Jumlah itu sesuai dengan jumlah keluarga anggota koperasi di Kunir. Adapun status bangunan dan lahan tersebut diberikan HGB atas nama koperasi.
Menurut Marsha, warga sebenarnya berharap negara dan pemerintah memberikan SHM kepada koperasi. Namun, proses tersebut dipandang akan membutuhkan waktu yang lama.
“Untuk sementara kami terima status ini dulu, yang lainnya nanti kami terus usahakan.”
Para anggota koperasi tidak dikenakan biaya sewa saat menempati rusun tersebut. K3PS hanya menerapkan adanya biaya perawatan yang direncanakan sebesar Rp350.000 untuk lantai dasar. Adapun untuk lantai di atasnya dikenakan biaya perawatan yang lebih murah. Tiap lantai memiliki selisih biaya sebesar Rp50.000. Sementara itu, untuk listrik dan air di tiap unitnya, dibebankan langsung kepada penghuni.
Marsha mengatakan, biaya perawatan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan dapat berubah sesuai kesepakatan dengan anggota. Namun, penentuan jumlah biaya akan selalu disesuaikan dengan tingkat penghasilan anggota yang terkecil.
Menurutnya, biaya tersebut relatif terjangkau bagi warga. Bahkan lebih murah dibandingkan harga sewa hunian di kampung-kampung sekitar Kunir. Jika warga kesulitan membayar, koperasi akan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak.
“Kalau di deket sini, sewa kamar kos sudah sejutaan,” ujar Marsha.
K3PS juga telah merencanakan pembagian unit hunian. Bagi anggota koperasi yang berstatus lansia, akan ditempatkan di lantai dasar. Hal itu diterapkan agar para lansia tidak perlu menaiki tangga untuk menuju hunian.
Sementara itu, pengelolaan unit hunian seluruhnya dilakukan oleh koperasi tanpa campur tangan pihak ketiga. Seluruh operasional seperti keamanan, perbaikan, kebersihan gedung, dikelola koperasi dengan mempekerjakan warga sekitar.
Selain hunian, tepat di sebelah kampung susun, di tanah yang memanjang sekitar 100 meter, koperasi berencana membangun unit usaha. Sebelumnya koperasi juga telah mengajukan penerbitan SHM untuk lahan bekas pemukiman warga yang telah digusur pada 2015 silam tersebut.
“Kami berharap dapat diterbitkan SHM melalui redistribusi lahan, bagian dari reforma agraria. Dengan itu, negara memberikan sejumlah lahan untuk warga negara dalam hal ini koperasi, jadi bukan diberikan ke individu,” jelas Marsha.
Sebagai wujud keseriusan, warga Kunir telah menyiapkan desain dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan unit usaha. Dengan desain bangunan lebih terbuka, unit usaha tersebut direncanakan mampu menampung 22 kios. Sama seperti kampung susun, unit usaha seluruhnya dikelola oleh koperasi. Begitu juga dengan pendapatan dari penyewaan kios akan menjadi pemasukan bagi koperasi.
Hingga saat ini, sudah ada 10 anggota koperasi yang mendaftar sebagai pengguna kios. Selain anggota koperasi, warga sekitar yang memiliki KTP diperbolehkan menyewa unit-unit kios P3PS tersebut. Harga sewa kios masih dalam tahap penggodokan, tetapi pihak koperasi enggan menetapkan tarif yang terlalu mahal bagi warga.
“Tentu iurannya sesuai batas paling bahwa kemampuan warga. Karena warga sudah dibebani iuran wajib koperasi Rp20.000 ditambah uang perawatan hunian,” ucap Marsha.
P3PS menargetkan izin unit usaha dapat segera diterbitkan bebarengan dengan rampungnya pembangunan kampung susun. Bagi warga, keberadaan kios-kios tersebut juga sebagai penopang operasional dan perawatan kampung susun.
Namun menurut Marsha, pemerintah setempat seolah mempersulit izin pendirian unit usaha tersebut. Padahal, legalitas lahan termasuk dalam kontrak politik yang telah disepakati oleh gubernur Anies Baswedan.
“Mereka berdalih akan dibuat untuk keperluan lain, tapi tidak jelas. Nggak dibikin apa-apa dari dulu. Padahal ini untuk mata pencarian kami dan berada di lahan yang kami tempati puluhan .”
Selain selain iuran wajib dan penyewaan kios, saat ini P3PS telah memiliki beberapa unit usaha aktif. Dua diantaranya adalah penyediaan sembako untuk warga dan toilet umum. Pada lini usaha penyediaan bahan pokok , koperasi sengaja tidak mengambil banyak keuntungan. Selama ini pemasukan terbesar koperasi justru dari penyediaan jasa toilet umum, yaitu berkisar Rp1 juta tiap bulannya. Adapun pemasukan koperasi tiap bulan dapat menyentuh angkat Rp1,5 juta. Dari jumlah itu, sekitar Rp500.000 dipotong tiap bulannya untuk operasional koperasi.
Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri
Selain Kunir, salah satu kampung JRMK yang terbilang sukses menggerakkan koperasi adalah Akuarium. Kampung yang terletak di kelurahan Penjaringan, kecamatan Penjaringan tersebut juga sempat digusur pada 2016 silam.
Penampakan Rumah Susun yang diberi nama Kampung Susun Akuarium (Ryan/RRI)
Saat digusur, Akuarium didiami oleh 700 keluarga dengan total bangunan yang digusur berjumlah 234 unit. Pemukiman di Akuarium terbilang padat karena digunakan sebagai area kos para pekerja di pesisir Jakarta.
Tidak tinggal diam, warga Akuarium kompak menggugat penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI saat itu. Gugatan tersebut diperkuat dengan kontrak politik yang akhirnya JRMK sepakati dengan calon gubernur.
“Kami agak waspada waktu itu, karena sebelumnya sudah kontrak politik dengan Jokowi. Sempat ditepati, tetapi waktu Ahok kita digusur,” ujar ketua RT 12 Kampung Akuarium dan Pengawas Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Topas Juanda.
Topas mengatakan kontrak politik yang disepakati JRMK dengan gubernur DKI, menjadi momentum terbentuknya koperasi. Sembari mematangkan konsep koperasi, warga memutuskan untuk bertahan di bekas gusuran kampung Akuarium tanpa fasilitas yang memadai, termasuk listrik dan air bersih. Akhirnya koperasi berhasil terbentuk dan mulai beroperasi di kisaran tahun 2018-2019.
Sebelum kampung susun berdiri, koperasi berusaha mengelola pasokan bahan pokok bagi warga yang bertahan di shelter-shelter. Beras yang dipasok dari Jawa Tengah, saat itu disalurkan ke warga dengan harga terjangkau, di kisaran Rp10.000.
Selain urusan sembako, koperasi memiliki dua tuntutan utama ke Pemprov DKI, yaitu kembalikan kampung dan kembalikan warga di Akuarium. Akhirnya, pada akhir 2020, kampung susun Akuarium mulai dibangun menempati lahan seluas 10.834 meter persegi.
Dalam proses pembangunan tersebut, warga dilibatkan secara langsung. Desain gedung dan hunian merupakan hasil urun daya warga kampung. “Kami bikin beberapa kelompok, masing-masing memberikan gambar dan desain bangunan. Ada 9 desain. Kami diskusikan dengan ahli, lalu yang terpilih diajukan,” ucap Topas.
Menurutnya, sebelum pembangunan, perwakilan warga Akuarium juga melakukan survei ke beberapa rumah susun di kawasan Jakarta. Survei itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan desain. Terutama terkait keamanan, akses, dan sanitasi gedung. Hasil survei tersebut juga turut dimasukkan ke dalam desain yang sudah disepakati oleh warga.
Setelah dibangun selama kurang lebih 8 bulan, sebagian gedung kampung susun telah berdiri dan dapat ditempati. Saat ini baru ada dua gedung yaitu blok B dan blok D dengan 107 unit hunian. Adapun 3 blok sisanya masih dalam proses pembangunan. Ditargetkan 5 gedung tersebut mampu menampung 241 unit hunian beserta fasilitas umum seperti kios, aula pertemuan, ruang serba guna, dan tempat ibadah.
“Ini ditargetkan selesai Agustus mendatang tetapi karena beberapa kendala, kemungkinan akan mundur dari target awal,” jelas Topas. “Kami juga akan usulkan aturan gubernur yang mengikat agar nanti ketika gubernur lengser, pekerjaan di sini dapat jaminan untuk segera selesai.”
Menurut penuturan Topas, saat ini lahan yang ditempati kampung susun Akuarium berstatus Hak Pakai Lahan (HPL). Adapun status untuk pengelolaan kampung susun sudah sepenuhnya dikelola oleh koperasi berdasarkan perjanjian dengan gubernur. Selain itu, warga berharap HGB juga dapat segera diterbitkan atas nama koperasi, sedangkan hak milik per unit dapat diberikan ke anggota koperasi.
Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berencana menggratiskan biaya perawatan hunian bagi warga kampung susun dengan skema biaya perawatan ditanggung unit usaha yang dikelola oleh koperasi. Koperasi memiliki beberapa unit usaha, yaitu air galon isi ulang, penyewaan kios untuk warga yang ingin berjualan, laundry pakaian, dan penyewaan rumah singgah.
Saat ini tersedia 3 kios disewakan dengan harga sewa Rp600.000 per bulan. Selain itu, ada 4 hunian yang disediakan untuk rumah singgah bagi peneliti atau mahasiswa yang melakukan riset di pesisir Jakarta, dengan tarif Rp150.000 per malamnya.
Namun, karena gedung belum sepenuhnya selesai dibangun dan beberapa unit usaha masih belum maksimal, warga masih dikenakan dua jenis iuran. Pertama yaitu iuran perawatan gedung sebesar Rp100.000 tiap bulan. Iuran tersebut akan disimpan koperasi dan akan digunakan bila terjadi kerusakan dan perbaikan pada gedung atau hunian. Iuran kedua adalah biaya operasional sebesar Rp70.000. Iuran tersebut diperuntukkan bagi operasional gedung seperti listrik, teknisi, dan keamanan gedung.
Selain iuran tersebut, anggota koperasi juga harus membayar Rp20.000 sebagai iuran wajib bulanan. Urusan kebersihan warga memilih untuk kerja bakti. Tiap sudut gedung dijaga tetap bersih, salah satunya dengan melepas alas kaki saat masuk ke gedung.
“Kami ingin menunjukkan bahwa koperasi bisa mengelola pemukiman ini dengan baik.”
Sementara itu, ketua dan koordinator Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Yani, mengatakan, animo warga untuk bergiat dalam koperasi makin meningkat sejak 2019. Terutama di kalangan perempuan.
“Sejak 2019 iuran wajib relatif rutin dan warga disiplin untuk saling mengingatkan,” ujar Yani.
Selain unit usaha yang telah disebutkan sebelumnya, Yani berharap ke depan koperasi dapat mengelola lapangan olahraga dan kebun bersama. Dua fasilitas tersebut nantinya akan dibangun di kompleks kampung susun Akuarium secara bertahap.
Namun, menurut Yani, yang menjadi prioritas koperasi saat ini adalah pembangunan unit usaha berupa toko serba ada. Nantinya toko tersebut akan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari warga Akuarium.
“Kalau koperasi ada usaha yang banyak diakses warga, otomatis hasilnya akan mampu untuk membiayai operasional gedung dan meringankan biaya hidup warga.”
Koperasi Marlina Maju Bersama
Tak hanya kampung susun, sistem koperasi perumahan JRMK juga diterapkan di kampung tapak. Salah satu yang dapat menjadi contoh adalah koperasi Marlina Maju Bersama.
Koordinator Kampung Marlina, Dwi Purnomo atau biasa dipanggil Aco mengatakan, koperasi yang kelola warga tersebut membawahi sekitar 8 RT. Wilayah cakupannya secara administratif terletak di kawasan Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Menurut Aco, di Marlina, fokus koperasi adalah menjadi kontraktor untuk renovasi dan perbaikan rumah warga. Selain itu, koperasi juga bertugas mengelola sejumlah dana donor yang diperuntukan bagi warga Marlina.
“Saat ini kami sedang melakukan perbaikan rumah warga dengan sistem pinjaman bergulir yang dikelola koperasi,” Ucap Aco, Minggu (5/6/2022).
Dalam waktu dekat perbaikan tersebut ditargetkan menyasar 23 rumah warga. Rumah warga dengan kerusakan paling banyak atau tidak layak huni, diprioritaskan untuk diperbaiki lebih awal. Adapun jumlah keseluruhan rumah anggota koperasi Marlina mencapai 202 unit. Sementara ini, baru 6 rumah yang telah rampung direnovasi dengan menghabiskan biaya sebesar Rp600 juta. Setelah itu, koperasi berencana merenovasi minimal 2 rumah tiap tahunnya.
Bantuan yang diberikan koperasi tidak berupa uang tunai, tetapi bahan bangunan dan material pendukungnya. Warga yang direnovasi rumahnya diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB). Dari total nilai RAB tersebut, pemilik rumah diminta untuk berkontribusi sebesar 10 persen sebagai tanda komitmen awal.
Terkait desain rumah, warga kampung Marlina selama ini dibantu oleh Rujak Center for Urban Studies, lembaga pusat studi untuk kajian-kajian yang berhubungan dengan masyarakat urban. Sementara itu untuk pekerjanya, pemilik rumah dapat melakukan penunjukkan secara mandiri.
Selain renovasi rumah, koperasi warga di Marlina juga mengelola beberapa unit usaha. Salah satunya adalah memasok bahan pokok seperti telur dan gas. “Kami juga jadi pemasok untuk 5 warung kelontong warga, tetapi saat ini belum maksimal,” ujarnya.
Selama ini menurut Aco, warga cukup rajin membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulannya. Namun keikutsertaan warga dalam rapat dan kegiatan rutin koperasi masih minim. Walaupun begitu, program-program koperasi tetap berjalan berkat koordinasi pengurus di tiap RT.
Pengawas Koperasi Marlina Maju Bersama, Eni, menyebut, keberadaan koperasi berfungsi sebagai pengelola penataan kampung. Sebelumnya rumah Eni juga menjadi salah satu yang pertama direnovasi menggunakan dana pinjaman koperasi.
“Rumah saya dirombak total, dengan biaya total Rp125 juta. Dari nilai itu, sekitar Rp115 juta ditanggung oleh koperasi,” ucap Eni.
Ia tidak merasa keberatan dengan beban pinjaman yang ia terima dari koperasi. Pinjaman tersebut dapat Eni cicil selama 10 tahun ke depan.
Sebagai pengawas koperasi, Eni turut mengkoordinir warga untuk aktif berkoperasi. Saat ini, menurutnya, geliat koperasi didominasi oleh para perempuan.
Bersama beberapa anggota koperasi yang lain, Eni memproduksi berbagai jenis jamu. Jamu-jamu yang diracik diantaranya jahe instan, temulawak, kunyit asam, dan beras kencur. Minuman kesehatan tersebut juga dipasarkan ke koperasi-koperasi JRMK yang lain. Hasil dari usaha tersebut sebagian didedikasikan untuk kas koperasi.
Editor: Mawa Kresna
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
KATANYA, jika seseorang bilang hujan turun dan orang lain menyanggah, tugas wartawan bukan untuk mengutip dan mengadu omongan keduanya. Tugas wartawan adalah keluar ruangan dan mengecek sendiri kebenarannya.
Saya cocok dengan petuah ini. Kadang wartawan memang perlu keluar ruangan, bukan hanya untuk memastikan kebenaran hujan, tapi juga untuk mengetahui seberapa deras hujannya dan seberapa parah dampak yang ditimbulkan. Bikin banjir atau sekadar masuk angin? Saksikan, alami, dan ceritakan. Sederhana saja.
Karena itu, saat saya ingin menulis soal kurir, saya memutuskan jadi kurir. Tak lama. Hanya dua minggu. Awalnya, saya pikir, ini mudah saja. Nyatanya, bikin sakit kepala. Saya, wartawan kelas menengah yang terbiasa hidup serba cukup, tiba-tiba mesti berkeliling Jakarta hingga lewat tengah malam untuk mengantar puluhan barang dan mengejar pemasukan harian setara segelas kopi Starbucks.
Bila ada yang bertanya bagaimana rasanya dua minggu jadi kurir, saya cuma akan bilang, “Capek.” Pergi pagi. Pulang malam. Tidur. Ulangi lagi. Begitu saja terus setiap hari, kecuali saat saya libur seminggu sekali.
Belum lama ini, seorang kawan sempat berkata setengah bercanda, “Galau itu privilese.”
Saya menuntut elaborasi. Ia jawab, “Orang lapar enggak punya waktu buat galau. Waktunya habis untuk kerja biar bisa makan. Elo bisa galau kalau elo punya duit.”
Saya tertawa mendengarnya. Saya merasa itulah yang terjadi selama jadi kurir. Seharian memacu sepeda motor, pikiran saya hanya fokus pada perhitungan sisa barang yang mesti diantar dan jumlah pemasukan yang bisa saya terima.
Setelah pulang, saya hanya bisa rebahan sembari menatap langit-langit kamar. Saya sudah tak kuat berpikir macam-macam, entah soal menabung dan berinvestasi, pandemi, atau runtuhnya demokrasi. Saya cuma mau tidur.
I
SELASA, 8 Juni 2021. Saya meminum es jeruk pada pukul 22.20 di pinggir jalan di bawah terpal yang diamuk hujan. Saya lelah, lapar, dan basah. Semua karena perkara Rp115.000.
Sebagai kurir, saya cuma bisa mendapat Rp115.000 bila berhasil mengantar setidaknya 40 paket per hari. Namun malam itu, di saat hanya tersisa 100 menit sebelum hari berganti, saya baru berhasil mengantar 37 paket. Tinggal tiga lagi, tapi hujan sialan memaksa saya menghentikan perjalanan.
Saya memilih berteduh di bawah terpal gerobak penjual minuman saset di pinggir Jl. Dharmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya memesan es jeruk karena kebiasaan, lupa bila saat itu hujan. Tak ada orang bijak yang menyarankan untuk menghajar dingin dengan dingin. Namun, saya bukan orang bijak. Jadi ya peduli setan.
Karena hujan terlihat awet, saya putuskan sekalian memesan nasi goreng. Saya perhatikan, ada tiga orang duduk dalam diam di bawah lindungan terpal gerobak nasi goreng. Kelihatannya mereka sama dengan saya, ada di sini semata-mata karena ogah menembus hujan.
Selama menunggu pesanan datang, pikiran saya terus melayang. Saya mengingat-ingat segala kebodohan yang saya lakukan sepanjang perjalanan.
Selasa itu adalah hari kedelapan saya menjadi mitra kurir “Last Mile” Shopee Express. Sejak sehari sebelumnya, saya mulai mendapat wilayah antaran tetap di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) dan sekitarnya. Walau begitu, sesekali saya tetap harus mengantar barang ke sejumlah daerah lain di Kebayoran Baru, misalnya ke Radio Dalam atau Dharmawangsa.
Wilayah antaran utama saya saja sebenarnya sudah cukup menantang, terutama karena banyak kompleks perkantoran. Paket-paket perkantoran mesti dikirim sebelum penerimanya pulang kerja. Kalau tak ada transaksi cash on delivery (COD), barang mungkin masih bisa dititipkan kepada resepsionis atau sekuriti selewat jam 17.00. Yang repot bila paketnya mesti ditebus tunai, sementara pembelinya telanjur pergi. Terpaksa, saya harus mengembalikan paket itu ke gudang.
Selasa itu sebenarnya saya sudah datang ke hub Shopee Express di Pancoran sejak jam 12. Namun, saya baru mendapat jatah barang kira-kira pukul 14.30, mepet dengan jam pulang kantor. Total ada 44 paket yang harus saya antar.
Saya mendapatkan pemasukan dengan dasar perhitungan jumlah paket terkirim. Bila jumlah barang terkirim dalam satu hari di bawah 40, kurir sepeda motor seperti saya bakal meraih Rp2.150 per paket. Jika jumlahnya mencapai 40, ada bonus sehingga saya akan menerima pemasukan total Rp115.000. Sementara itu, ongkos pengiriman paket nomor 41, 42, 43, dan seterusnya adalah Rp1.800.
Perlu dicatat, perhitungan di atas berlaku untuk paket yang dikirim via layanan Shopee Express “Standard” dengan durasi pengiriman maksimum tiga hari. Bila paket dikirim via layanan “Sameday” dengan durasi maksimum 24 jam, ongkos pengiriman lebih mahal: Rp3.000 per paket.
Dengan perhitungan tersebut, wajar bila kurir-kurir kerap memasang target pribadi untuk mengirimkan setidaknya 40 paket per hari. Sebagai perbandingan, bila saya hanya berhasil mengantar 39 paket “Standard”, pemasukan harian saya adalah Rp83.850. Kalau jumlah kiriman mencapai 40, nominalnya naik jadi Rp115.000.
Karena menerima total 44 paket untuk diantar pada Selasa itu, saya optimis bisa mendapatkan bonus. Setidaknya saya punya “jatah gagal kirim” sebanyak empat paket.
Saya habiskan setengah jam untuk menata 44 paket tersebut berdasarkan jalur dan urutan antaran, memasukkannya ke tiga kantong plastik bening besar, menyusunnya di atas Honda Supra X, serta merekatkannya dengan lakban agar tidak sampai tercecer di jalan. Saya tempatkan kantong berisi paket-paket perkantoran di bagian depan agar bisa terlindungi paha saya di kiri-kanan dan mudah diambil setibanya di tempat pelanggan.
Daftar lengkap barang antaran ada di aplikasi Shopee Express. Di situ, saya bisa mengecek barang mana yang harus dikirim ke kantor atau ke rumah, barang mana yang harus ditebus tunai, barang mana yang berstatus “urgent” karena tenggat pengantarannya sudah kurang dari 24 jam lagi. Aplikasi pun bisa memberikan rekomendasi urutan antaran barang berdasarkan lokasi kurir dan jalur yang harus dilalui. Namun, aplikasi tak memperhitungkan jam pulang kerja. Karena itu, saya mengabaikan rekomendasinya dan memisahkan sendiri paket-paket perkantoran untuk diantar duluan.
Saya hanya sempat melihat sekilas, tujuan pengantaran terjauh adalah Bank Artha Graha Internasional. Saya tak mengecek alamat lengkapnya. Yang pasti, ia paket COD dengan tujuan kantor. Ya sudah, saya putuskan mengantar paket itu terlebih dulu. Saya klik opsi Google Maps dari aplikasi Shopee Express dan berangkat dari hub Pancoran jam 15.00.
Saya patuh saja mengikuti navigasi Google Maps. Dari hub Pancoran, saya mengarahkan sepeda motor ke Jl. M.T. Haryono, lurus melewati Jl. Gatot Subroto, lalu belok kanan ke Jl. H.R. Rasuna Said. Melewati Menara Kadin Indonesia, saya anteng. Melewati Kementerian Hukum dan HAM, saya masih santai. Sampai Menteng, saya baru sadar … kenapa jadi ke Jakarta Pusat? Bukannya wilayah antaran saya adalah Kebayoran Baru?
Saya meminggirkan sepeda motor, membuka aplikasi, dan mengecek alamat lengkap pengiriman barang: Bank Artha Graha Internasional, Jl. Suryopranoto No. 1-9, Gambir, Jakarta Pusat.
Bangsat. Kenapa ke Gambir?
Ternyata paket yang saya bawa adalah paket nyasar. Seharusnya ia diantarkan oleh kurir yang bertugas di hub Taman Sari di Gambir. Entah bagaimana, ia tiba di hub Pancoran dan masuk ke tumpukan barang antaran saya.
Bila mendapatkan paket nyasar, biasanya kurir bakal segera mengubah status paket itu di aplikasi menjadi “on hold” atau “ditunda” dan kemudian mengembalikannya ke gudang. Namun, saya sudah sampai Menteng. Tanggung. Antarkan sajalah.
Singkat cerita, saya selesai mengantar barang ke Gambir pukul 15.50. Saya lantas tancap gas ke SCBD, berjarak sekitar 9 kilometer, dan tiba pukul 16.36. Saya putuskan mampir ke area SCBD luar terlebih dulu.
Mengabaikan Saran Kurir Senior Cara Menghemat Waktu di SCBD
Sebelumnya saya sempat diajarkan oleh para kurir senior soal “cara main” di SCBD. Kawasan ini secara umum terbagi dua: area luar dan dalam.
“SCBD luar” adalah sebutan untuk sederet gedung perkantoran di pinggir Jl. Jenderal Sudirman yang berseberangan dengan Mal fX Sudirman dan Kompleks Gelora Bung Karno. Ia mencakup Gedung Summitmas I dan II, Menara Sudirman, Plaza Asia, Graha CIMB Niaga, Sequis Tower, Gedung Radjiman Wedyodiningrat Direktorat Jenderal Pajak, dan Menara Mandiri.
Sementara itu, sesuai namanya, “SCBD dalam” mencakup segala bangunan di bagian dalam kawasan bisnis ini, entah kompleks perkantoran District 8, Bursa Efek Indonesia, Mal Pacific Place, restoran dan bar Beer Garden, ataupun apartemen The Capital Residence.
Jingga: SCBD dalam. Biru: SCBD luar. Hijau: Lokasi parkir favorit kurir.
Mengantar paket ke SCBD bisa dibilang susah-susah gampang. Ia gampang terutama karena tujuan pengirimannya jelas. Alamat kantor, apartemen, atau restoran bisa dengan mudah ditemukan di aplikasi semacam Google Maps dan Waze. Bila tujuannya toko di dalam mal, kurir pun tinggal bertanya pada bagian informasi atau sekuriti mal atau bahkan berkeliling mencari sendiri. Di SCBD, kurir juga berpeluang besar untuk “ngebom” alias mengantarkan banyak barang sekaligus ke satu destinasi.
Di SCBD, kurir tak bisa sembarangan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan. Tak ada lahan parkir liar. Setiap kompleks perkantoran, apartemen, atau restoran, memiliki tempat parkirnya sendiri, walau tak semua menyediakan ruang untuk sepeda motor. Masalahnya, kurir bakal tekor kalau harus keluar-masuk berbagai lahan parkir berbeda setiap kali mengantar barang ke SCBD.
Ongkos parkir sepeda motor rata-rata Rp2.000 per jam, sementara pemasukan sebagai kurir “Last Mile” Shopee Express adalah Rp2.150 per paket bila jumlah paket terkirim di bawah 40 per hari. Kalau kurir mengantar lima paket ke lima kompleks berbeda dan mesti bayar parkir lima kali, berarti pemasukan kurir sebesar Rp10.750 otomatis akan terpotong setidaknya Rp10.000. Sisa Rp750 mau dipakai buat apa? Beli rokok setengah batang di warung?
Agar bisa berhemat, kurir biasanya memarkir sepeda motor di satu lokasi, lalu menyambangi kantor-kantor di sekitar dengan berjalan kaki. Bagai Santa Klaus kemarin sore, kurir harus menyusuri trotoar, menyeberangi jalan, dan keluar-masuk kompleks perkantoran di SCBD sembari menenteng kantong plastik besar berisi tumpukan paket dan membagikannya kepada para pembeli.
Tempat parkir andalan kurir di SCBD luar adalah Graha CIMB Niaga, yang posisinya relatif ada di tengah. Parkirannya tertutup, sehingga kurir tak perlu khawatir paket-paket yang ditinggalkan di sepeda motor bakal basah bila turun hujan. Lahannya pun cukup luas dan lega.
Untuk SCBD dalam, area Lot 6 jadi lokasi parkir favorit. Parkirannya memang terbuka, tapi posisinya sentral. Hanya dengan berjalan kaki beberapa ratus meter, kurir bisa mampir ke berbagai pusat kesibukan di SCBD dalam.
Selain Lot 6, kurir juga kerap menitipkan sepeda motor di pos sekuriti di pintu samping apartemen The Capital Residence. Tidak perlu bayar parkir, tapi sesekali bisa juga berbagi Rp2.000 ke sekuriti yang jaga sebagai tanda terima kasih. Namun, perlu dicatat, karena apartemen ini terletak di sebelah timur laut SCBD, kurir mesti berjalan cukup jauh bila misalnya harus mengantar barang ke District 8 di sebelah barat daya.
Beberapa kurir senior telah memberi tahu saya soal tempat-tempat parkir andalan tersebut sebelum saya bertugas di SCBD. Mereka juga bilang, mau tak mau saya mesti parkir setidaknya dua kali; masing-masing sekali di area luar dan dalam. Kalau hanya parkir sekali, jalan kakinya jadi terlalu jauh.
Sayangnya, saya mengabaikan petuah-petuah senior dan memutuskan untuk jadi sok tahu.
Saya tiba di SCBD luar pukul 16.36 dan segera memarkir sepeda motor di Plaza Asia. Saya tidak merasa perlu ke Graha CIMB Niaga karena tak ada barang yang harus diantar ke sana. Namun, ternyata parkiran Plaza Asia terbuka, kecil, dan padat. Saya agak menyesal, tapi ya sudahlah.
Saya mengambil kantong plastik berisi 20 paket dengan destinasi SCBD dan Senopati dan meninggalkan 23 paket yang masih terbungkus dua kantong plastik lain di atas sepeda motor. Saya berjalan masuk ke Plaza Asia, geser sedikit ke Menara Sudirman, lalu lanjut ke Gedung Radjiman Wedyodiningrat. Pukul 17.12, saya sudah selesai mengantar lima barang ke tiga gedung di SCBD luar tersebut.
Selanjutnya ada tiga barang untuk tiga gedung berbeda di SCBD dalam: Treasury Tower, Equity Tower, dan Revenue Tower. Saya pikir, tak perlulah pindah parkir. Pemasukan cuma Rp6.450 dari tiga paket SCBD dalam, masak harus dipotong lagi Rp2.000? Maka, saya lanjut jalan kaki mendatangi tiga gedung itu satu per satu.
Saya selesai mengantar delapan paket SCBD tepat jam 18.00. Hanya ada satu paket COD yang sempat terkendala karena penerimanya tak ada. Untungnya, teman si penerima bersedia menalangi terlebih dulu. Paket lain saya titipkan ke resepsionis dan sekuriti karena penerima aslinya telanjur pulang.
Di tangan saya masih ada 12 paket lagi untuk diantar ke Senopati. Lagi-lagi saya berpikir, tanggung sekali kalau harus jalan kaki kembali ke Plaza Asia untuk mengambil sepeda motor, lalu baru berangkat ke Senopati. Kalau melihat Google Maps, rasanya Senopati tidak terlampau jauh. Bisalah jalan sedikit ke sana.
Maka, jalanlah saya ke Senopati hanya untuk kemudian menyesal dan mengutuk diri.
Ternyata, ia tidak sedekat yang saya kira. Stamina saya juga cepat terkuras karena berjalan sambil menenteng 12 paket. Haus, tapi air minum sudah habis. Capek, tapi masih ada dua kantong paket lagi yang saya tinggal di parkiran Plaza Asia. Duh, membayangkan saya harus jalan kaki lagi nanti dari Senopati ke Plaza Asia bikin saya sewot. Ini juga sudah magrib. Mau selesai mengantar barang jam berapa? Pikiran saya sudah ke sana kemari, padahal belum juga sampai Senopati.
Saya lantas meneguhkan hati. Saya coba jalani saja yang ada di depan mata tanpa berkeluh kesah. Saya berupaya mengingat hal-hal yang saya suka. Contohnya Manchester United, tim sepakbola favorit saya sejak SD.
Saya harus mengaku, saya punya kebiasaan aneh. Saat sedang bengong atau terjebak keadaan sehingga tak bisa berbuat apa-apa, saya kerap mengenang formasi MU di musim 2002/2003, musim pertama saya menjadi penggemar MU dan mulai rutin menonton pertandingan mereka. Untuk menenangkan hati, saya bakal menyebut satu per satu nama pemain MU beserta posisinya masing-masing di musim itu.
Formasi: 4-5-1. Kiper: Fabien Barthez. Bek: Gary Neville, Rio Ferdinand, Mikaël Silvestre, John O’Shea. Gelandang: David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes, Juan Sebastián Verón, Ryan Giggs. Striker: Ruud van Nistelrooy.
Saya mengulang nama-nama tersebut sambil berjalan perlahan menyusuri Jl. Tulodong Atas. Terus saja begitu hingga saya berbelok masuk ke Senopati dan menyambangi Apartemen District 8, Mal Ashta, Apartemen Residence 8, dan Senopati Suites.
Sejak parkir di Plaza Asia pukul 16.36 hingga tiba di Senopati Suites pukul 19.08, total saya telah berjalan kaki sejauh 3,8 kilometer.
Sesampainya di Senopati Suites, saya lega karena akhirnya seluruh paket di kantong pertama bakal terkirim semua. Ternyata tak semudah itu. Tanpa saya duga, tiba-tiba muncul drama.
Paket yang saya antarkan ke sana adalah paket COD. Karena itu, saya coba menghubungi si pembeli untuk janjian bertemu di pos sekuriti depan dan melunasi pembayaran Rp90.000. Melalui telepon, si pembeli bilang telah menitipkan uang ke satpam shift siang. Masalahnya, satpam shift malam tak tahu apa-apa. Tak ada barang atau uang yang diserahterimakan saat pergantian jaga.
“Bu, kata (satpam) yang shift malam, enggak ada serah terima uang,” lapor saya ke si pembeli via telepon. “Bagaimana ya, Bu?”
Si pembeli bingung. Saya juga. Salah satu satpam shift malam meminta ponsel saya agar bisa berbicara langsung dengan si pembeli.
“Halo, Bu.”
Hening.
Pulsa saya habis. Alamak, kenapa harus sekarang, sih?
Saya lantas mengisi pulsa dulu lewat aplikasi mobile banking. Sementara para satpam di pos depan mencoba menganalisis apa yang terjadi. Apa mungkin uangnya terbawa satpam shift siang?
Saya selesai mengisi pulsa dan segera menelepon kembali. Kali ini ponsel langsung saya serahkan ke satpam agar ia bisa bicara sendiri dengan si pembeli. Mereka berbincang beberapa saat hingga tiba-tiba satpam itu berkata, “Oooh, iya, iya. Ini, nih!”
Saya dan satpam lain bengong. Satpam yang sedang menelepon lalu menunjuk ke dinding pos sekuriti. Di situ tertempel sebuah amplop kecil bertulisan: “Duit paket Shopee.”
Semua sontak mengucap, “Ya Allah!”
Uang si pembeli ada di amplop itu. Namun, karena satpam shift siang tak melaporkan apa-apa, semua jadi kalang kabut.
Satpam-satpam lega. Saya juga. Kami akhirnya bisa tertawa lepas. Di tengah keriangan dadakan itu, si pembeli muncul di pintu pos sekuriti. Saya dan si pembeli bertatapan, sebelum sama-sama berseru, “Loh?!”
Ternyata si pembeli adalah mantan suster keponakan saya. Ia pernah bekerja untuk kakak dan ipar saya selama kurang lebih dua tahun. Makanya saya langsung bisa mengenali, walau separuh wajahnya tertutup masker. Begitu juga sebaliknya. Ia segera mengingat saya dan tampak heran melihat saya jadi kurir.
“Ngapain, Sus?” tanya saya dengan kikuk.
“Aku di sini (sekarang), di Senopati,” jawabnya sebelum tertawa.
“Loh, kawan lama?” tanya seorang satpam.
Karena canggung, kami berbincang sebentar saja. Saya segera mengambil foto si suster, alias si pembeli, dan mengunggahnya ke aplikasi Shopee Express sebagai bukti pengiriman barang. Sebelum saya pamit, si suster berkata, “Salam sama Mama dan sama Mami juga.”
“Mama” adalah panggilan saya untuk ibu saya, sementara “Mami” adalah panggilan keponakan saya untuk ibunya, alias ipar saya.
Saya mengiyakan, lantas pamit. Saya berjalan menjauhi Senopati Suites. Selewat beberapa ratus meter, saya memutuskan berhenti sejenak. Mumet.
Jadi begini, saya sengaja tak memberi tahu keluarga soal saya menjadi kurir karena tak mau mereka khawatir mengetahui saya harus mengantar puluhan barang dan bertemu banyak orang di tengah pandemi Covid-19. Nah, sekarang saya jadi kepikiran, jangan-jangan si suster bakal cerita ke mama atau ipar saya bahwa saya baru mengantar paket untuknya. Hingga kini, mereka memang masih rutin bertukar kabar.
Saya coba tak memikirkan itu. Sudah pukul 19.20. Masih ada 23 barang lagi yang harus diantar, atau setidaknya 19 lagi untuk bisa mendapatkan bonus. Namun, paket-paket itu ada di sepeda motor saya terparkir di Plaza Asia. Rasanya terlalu buang waktu kalau saya harus jalan kaki kembali ke sana. Di sisi lain, stamina dan semangat saya kadung tipis.
Saya coba memutar otak. Bagaimana caranya agar saya bisa cepat sampai di Plaza Asia tanpa harus menguras banyak waktu dan tenaga? Mendadak muncul ide, apa pesan ojek online saja, ya?
Ide ini terdengar tepat dan salah di saat bersamaan. Buat kurir seperti saya, Rp2.000 sangat berharga. Makanya saya ogah pindah lokasi parkir berkali-kali. Kalau sekarang saya pesan ojek online, tentu saya bakal merugi. Namun kondisinya saat ini juga cukup mendesak dan saya tak menemukan solusi lain.
Saya sudah tak bisa berpikir jernih. Sudahlah. Saya pesan ojek online via Gojek. Tak sampai lima menit, ia telah datang menjemput saya. Pukul 19.36, saya tiba di Plaza Asia dan segera mengambil sepeda motor. Saat keluar, ternyata saya mesti membayar biaya parkir tiga jam sebesar Rp6.000. Bajingan.
Saya tancap gas dan lanjut mengirim empat barang ke Jl. Wolter Monginsidi. Di tengah perjalanan, benar saja, tiba-tiba masuk pesan WhatsApp dari Mama: “Kamu jadi driver ojek?”
Saya tak mengacuhkannya karena belum tahu harus membalas apa. Saya mau fokus mengirim paket dulu sampai selesai.
Saya berkeliling ke sejumlah restoran, ruko, dan kompleks perumahan mewah hingga, pada pukul 21.50, saya telah berhasil mengantarkan 37 paket. Sisa tujuh paket, atau tiga lagi sebelum mendapat bonus.
Destinasi selanjutnya tempat spa di Ruko Grand Wijaya dekat The Darmawangsa Square. Saya tiba di sana pukul 22.10. Sesuai dugaan, toko-toko di ruko tersebut telah tutup. Tadinya saya bermaksud menitipkan paket ke sekuriti, tapi saya tak bisa menemukannya. Saat sedang mencari si sekuriti itulah tiba-tiba saya dilabrak hujan.
Saya segera memarkir sepeda motor di samping gerobak penjual minuman saset yang berdampingan penjual nasi goreng. Saya memesan es jeruk dan nasi goreng dengan tambahan telur dadar, sebelum terbengong-bengong meratapi nasib.
Sembari menunggu nasi goreng datang, saya iseng membuka WhatsApp. Saya lihat pesan dari mama yang belum saya jawab. Saya menghela napas panjang. Membuka pesan itu. Mencoba menjelaskan segalanya.
II
MELAMAR JADI KURIR
SEMUA bermula dari rapat redaksi pada akhir April 2021. Evi Mariani, pemimpin redaksi Project Multatuli, melempar ide untuk meliput soal nasib para kurir perusahaan teknologi dan lokapasar di Indonesia. Ini dipicu aksi mogok mitra kurir Shopee Express gara-gara ongkos pengiriman barang mereka berulang kali dipotong sepihak oleh perusahaan. Usai rapat, saya berpikir, bagaimana caranya agar saya bisa menulis hal ini dengan berbeda?
Sudah banyak media yang melaporkan permasalahan kurir daring, entah terkait sistem kemitraan atau minim pemasukan mereka. Namun, kebanyakan berita hanya artikel pendek. Saya kepikiran membuat laporan panjang, tapi juga merasa belum cukup puas bila cuma menulis dengan cara mengikuti keseharian kurir. Saya ingin bisa menyelami kehidupan mereka. Maka, saya ingin coba-coba melamar jadi kurir.
Ide itu untungnya dimungkinkan di Project Multatuli yang fokus menerbitkan laporan mendalam tanpa target harian atau bulanan tertentu—suatu kemewahan dalam industri media di sini yang mayoritas mengejar banyak-banyak konten, banyak-banyak klik, banyak-banyak trefik.
Pada awal Mei, saya mulai mencari tahu cara mendaftar jadi kurir di berbagai perusahaan teknologi, ekspedisi, dan lokapasar di Indonesia. Dari riset internet sederhana, saya mempelajari berbagai mekanisme pendaftaran di tiap perusahaan.
Misal, untuk melamar jadi kurir layanan GoSend milik Gojek, GrabExpress milik Grab, atau Anteraja, kita bisa menyambangi situs resmi perusahaan masing-masing dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk LEL Express milik Lazada, kita perlu mengunduh aplikasi Lazada Logistics dari Google Play Store dan mengikuti tahapan di sana. Untuk Shopee Express milik Shopee, kita mesti mengisi formulir pendaftaran. Tautan menuju formulir pendaftaran Shopee Express banyak tersebar di internet, termasuk di berbagai blog dan vlog. Kita cuma perlu telaten untuk menemukannya.
Masalahnya, aplikasi khusus kurir yang dibuat berbagai perusahaan tersebut, entah GoPartner, Lazada Logistics, atau Shopee Express, hanya bisa diunduh dan dijalankan di ponsel dengan sistem operasi Android. Padahal, ponsel saya adalah iPhone 6s Plus yang tentu menggunakan iOS.
iPhone 6s Plus pertama diluncurkan ke pasar pada September 2015. Saya membelinya pada Agustus 2019 karena iPhone 5S saya sudah bocor baterainya dan kerap mati mendadak di tengah liputan. Saya menggunakan iPhone karena sudah terbiasa saja dan tak pernah merasa punya kebutuhan untuk membeli model-model terbarunya, misalnya iPhone 12 Pro Max yang harganya bisa setara Honda Supra X anyar.
Namun, tetap saja, iPhone ya iPhone, yang bagi banyak orang melambangkan status sosial tertentu. Saya curiga, perusahaan-perusahaan penyedia jasa ekspedisi merasa tak mungkin ada pengguna iPhone yang bakal melamar jadi kurir. Karena itu, aplikasinya hanya bisa diunduh dan dijalankan di ponsel Android.
Untuk sementara, saya coba mengabaikan masalah tersebut. Pada minggu pertama Mei, saya melamar jadi kurir Anteraja dan Shopee Express. Saya juga mengirimkan pertanyaan ke Lazada lewat situsnya: bisakah saya melamar jadi kurir LEL Express tanpa melalui aplikasi karena ponsel saya adalah iPhone? Saya tidak mendaftar jadi mitra Gojek dan Grab karena saya ingin menjajal mengantar barang dengan model hub and spoke alih-alih point-to-point.
Dalam model hub and spoke, paket-paket dikumpulkan di gudang atau hub yang terletak dekat dengan lokasi pengiriman. Para kurir lantas mengambil paket-paket itu dan mengantarkannya ke tempat penerima di sekitar hub. Sementara model point-to-point mengharuskan kurir mengambil barang di tempat penjual dan langsung mengantarkannya ke tempat penerima. Rute antarannya tak terduga.
Saya santai saja menunggu hasil lamaran kerja. Kalau dapat ya syukur, tidak ya sudah. Hingga masuk minggu keempat Mei, belum juga ada kabar. Saya pun sejujurnya telah lupa karena sibuk mengerjakan sejumlah liputan. Namun, pada akhir bulan Mei, pukul 12.39, tiba-tiba masuk pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal.
“Selamat siang, saya (…) dari HR Shopee Express ingin mengundang saudara/i untuk hadir dalam Interview Mitra Kurir Last Mile Shopee Express.”
Saya langsung bersemangat. Saya baca pesan itu sampai habis. Isinya cukup panjang. Intinya, wawancara kerja akan berlangsung pada Senin, 31 Mei, pukul 10, di hub Pancoran Shopee Express.
Pelamar diminta datang dengan berpakaian “bebas, sopan, dan menggunakan sepatu” sembari membawa KTP, kartu NPWP, SIM C dan STNK yang masih berlaku, serta buku rekening BCA atas nama pribadi. Sebagai catatan, bila STNK atas nama orang lain, pelamar mesti menunjukkan BPKB atau fotokopi KTP orang terkait. Selain itu, rekening “BCA bekas Gojek tidak akan diproses”.
Saya juga harus mengonfirmasi kehadiran saya dengan membalas pesan tersebut sesuai format yang diminta. Segera saya ketik: “Viriya Paramita Singgih – Hadir – Dokumen Lengkap.”
Saya lantas melapor ke Evi Mariani, yang tertawa dan berpesan agar saya benar-benar memastikan bisa keluar kapan saja tanpa kena penalti.
Setelahnya, saya langsung memikirkan apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi kurir. Di sinilah saya teringat masalah ponsel. Misalnya saya diterima jadi mitra tapi tak bisa mulai kerja karena menggunakan iPhone, rasanya konyol sekali. Berarti, saya perlu segera meminjam atau membeli ponsel Android.
Saya juga bakal sering beraktivitas di luar rumah dan bertemu banyak orang setiap hari di tengah pandemi. Saya memang sudah disuntik vaksin, tapi bagaimana bila saya positif Covid-19 tanpa gejala dan membawa pulang virus korona? Di rumah saya ada dua orang yang belum disuntik vaksin: papa yang belum lama ini mengalami serangan stroke dan keponakan saya berusia empat tahun. Idealnya, saya harus tinggal di tempat kos selama jadi kurir.
Ponsel Android dan tempat kos. Astaga, kok, jadi mahal?
Setelah berpikir masak-masak, saya putuskan untuk membeli ponsel Android. Tidak perlu beli terlalu bagus. Yang paling basic saja dengan harga terjangkau. Kalau ujung-ujungnya tidak diterima jadi kurir, saya toh bisa tetap memakainya dan menjual iPhone saya, atau bisa juga saya menjual ponsel Android itu kembali. Untuk masalah tempat kos, saya akan pikirkan lagi nanti bila benar-benar sudah diterima.
Minggu sore, saya segera mampir ke Mi Store di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, lalu bertanya kepada penjaga toko, “Yang paling basic yang mana?” Penjaga toko menunjuk Redmi Note 9 seharga Rp2 juta. Saya kembali bertanya, “Bisa pakai kartu kredit?”
Kelakuan kelas menengah ngehe memang suka tak keruan, mungkin begitu pikir si penjaga toko.
Mengantre Bareng Para Pelamar dan Memilih Wilayah Antaran
Besoknya, saya tiba di hub Pancoran Shopee Express pukul 10.15 sembari membawa Redmi baru itu. Saya telat karena kesiangan. Saat saya datang, puluhan pelamar telah berkerumun di sekitar pintu gudang di bagian kanan dalam hub. Saya perhatikan, rentang usia pelamar cukup luas, dari 20-an hingga 40-an tahun. Awalnya saya khawatir telah melewatkan sesuatu, tapi ternyata wawancara belum dimulai. Semua hanya disuruh menunggu.
Pukul 10.40, satpam meminta seluruh pelamar pindah tempat menunggu ke pos sekuriti depan. Di sana kami harus mengisi daftar hadir. Lalu tiap beberapa saat, satpam memanggil beberapa orang untuk masuk ke gudang dan melakoni interviu.
Nama saya dan sejumlah pelamar lain dipanggil pada pukul 11.10. Kami lantas masuk ke gudang dan diarahkan naik ke lantai 2. Di salah satu ruangan, terlihat seorang perempuan berbicara kepada sekelompok pelamar yang duduk berlesehan mengelilinginya. Perempuan itu menengok ke saya dan teman-teman yang baru datang, lalu berkata, “Sebentar ya.”
Tak sampai 10 menit, kelompok pelamar sebelumnya keluar dari ruangan dan kelompok saya diminta masuk. Kami berkenalan singkat dengan perempuan itu. Ternyata ia adalah orang HRD Shopee Express yang mengirimkan undangan via WhatsApp pada kami semua.
Mbak HRD kemudian menanyakan domisili dan preferensi wilayah kerja masing-masing. Saat seseorang di kanan saya menjawab Mampang Prapatan, Mbak HRD mendadak bersemangat.
“Mas, yang Mampang enggak ada yang mau join lagi? Menurut Mas, ada enggak kira-kira? Kali temannya gitu.”
“Nanti ditanya, deh.”
“Butuh Mampang atau enggak Kebayoran Baru soalnya.”
Saya sontak melihat peluang.
“Saya mau aja, Mbak, kalau disuruh ke Kebayoran Baru,” kata saya.
“Mas mau? Hafal enggak area situ?”
“Kalau daerah selatan sih familier.”
“Akhirnya dapat juga!”
Mendengar respons Mbak HRD, saya jadi yakin 100% bakal diterima.
Sedari awal, saya memang tak ambil pusing soal wilayah kerja. Saya bersedia ditempatkan di mana saja, asal bukan daerah rumah saya di Kebayoran Lama. Itu karena saya ingin meminimalkan kemungkinan bertemu saudara atau kenalan saat sedang mengantar barang. Malas saja bila nanti saya harus menjelaskan panjang lebar soal alasan jadi kurir.
Mbak HRD lalu meminta kami mengeluarkan KTP, kartu NPWP, SIM, STNK, dan buku rekening BCA. Ia mengecek kelengkapan dokumen masing-masing, memastikan nama yang tertera di setiap dokumen sama, serta mencatat nomor-nomor penting dari berbagai dokumen tersebut.
Langsung Diberi Arahan Kerja Kurir
Mbak HRD juga mengingatkan ada dua jenis kurir di Shopee Express: “Last Mile” dan “P2P”. Saat ini, saya dan teman-teman sedang menjalani proses untuk menjadi kurir “Last Mile”. Mereka yang pernah menjadi kurir “P2P” mesti melapor karena akun lamanya harus dinonaktifkan terlebih dulu sebelum bisa menjadi kurir “Last Mile”.
Kurir “Last Mile” bekerja dengan model hub and spoke. Mereka mengantar paket yang dikirim ke pembeli dengan layanan Shopee Express “Standard” dan “Sameday”, masing-masing durasi pengiriman maksimum tiga hari dan 24 jam. Sementara kurir “P2P” beroperasi dengan model point-to-point, menangani barang yang dikirim via layanan Shopee Express “Instant” dengan durasi pengiriman maksimum tiga jam.
Intinya, kami hanya bisa memilih salah satu, entah menjadi kurir “Last Mile” atau “P2P’. Namun, bila ada yang menjadi kurir ShopeeFood, tak masalah. Kami dapat menjadi kurir “Last Mile” Shopee Express dan kurir ShopeeFood di saat bersamaan. “Sama-sama Shopee, sih, tapi beda PT,” kata Mbak HRD.
Mbak HRD pun menjelaskan cara main kurir “Last Mile”. Sederhana saja, kurir mengambil barang di hub, lantas mengantarkannya ke kecamatan di sekitar hub. Paket-paket yang terkumpul di hub Pancoran, misalnya, mesti dikirim oleh sekitar 200 mitra kurir yang bertugas di sana ke setidaknya tujuh kecamatan berbeda: Pancoran, Mampang Prapatan, Tebet, Menteng, Setiabudi, Tanah Abang, dan Kebayoran Baru.
Merujuk informasi di formulir pendaftaran, ada setidaknya 83 hub Shopee Express tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Paling banyak di Jawa Barat dengan 27 hub, serta terbanyak kedua Jawa Tengah dan DKI Jakarta, masing-masing 11 hub. Mayoritas hub ada di Pulau Jawa, totalnya ada 70. Di Pulau Sumatra ada enam hub. Di Pulau Kalimantan ada empat hub. Di Pulau Sulawesi ada dua hub. Dan, di Pulau Bali ada satu hub. Di formulir, saya tak menemukan hub Shopee Express di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
Di Shopee Express, kurir sepeda motor disebut rider dan kurir mobil disebut driver. Rider biasanya mendapat wilayah antaran tetap di satu atau dua kelurahan, sementara driver mesti berkeliling ke satu kecamatan membawa paket-paket berukuran relatif lebih besar. Tidak ada jumlah minimal pengantaran barang dalam sehari, yang penting semua barang yang dibawa kurir dapat terkirim semua.
Selanjutnya, Mbak HRD menerangkan cara menghitung pemasukan rider dan driver berdasarkan jumlah paket terkirim setiap hari.
Bila jumlah barang terkirim dalam satu hari ada di bawah 40, rider bakal mendapat Rp2.150 per paket dan driver menerima Rp4.750 per paket. Jika jumlahnya mencapai 40, ada bonus untuk rider dan driver sehingga masing-masing akan meraih total Rp115.000 dan Rp270.000. Selewat 40, ongkos per paketnya adalah Rp1.800 untuk rider dan Rp4.250 untuk driver. Ini berlaku untuk paket-paket yang dikirim via layanan Shopee Express “Standard”.
Gajiannya setiap Senin. Ada jeda seminggu dari waktu pengiriman barang hingga saatnya gajian. Misal, uang yang turun pada Senin, 21 Juni, adalah upah untuk keberhasilan mengantar barang pada periode 7-13 Juni.
Mbak HRD bilang para mitra kurir baru juga akan didaftarkan untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak ada Jaminan Hari Tua untuk kami.
Bila menunjukkan kinerja yang baik, para mitra kurir bisa promosi, entah menjadi operator gudang, kapten yang menangani kurir di satu kecamatan, atau kurir berstatus karyawan dengan gaji tetap (di Shopee Express disebut dedicated courier).
Setelah menjelaskan hak-hak para mitra kurir, Mbak HRD mengirimkan dua tautan formulir daring pada kami via WhatsApp. Kami diminta menuliskan data pribadi serta mengunggah foto berbagai dokumen, termasuk KTP, kartu NPWP, dan SIM C, di dua formulir tersebut. Kata Mbak HRD, semua sudah harus beres sebelum para pelamar mengikuti pelatihan pada jam 1 siang.
Saya bingung. Pelatihan? Jadi kami sudah resmi diterima, nih?
“Kan aku sudah kasih tahu rate-nya. Kalau misalkan Mas-nya enggak sreg, itu enggak apa-apa enggak usah ikut training di jam 1,” kata Mbak HRD. “Tapi kalau misalkan Mas-nya—Insyaallah ya, amin ya—kalau misalkan Mas-nya sreg dan mau join Shopee, langsung saja jam 1 ikut training.”
Mbak HRD membahas sekilas soal kontrak. Ia bilang durasi kontraknya setahun dan dimulai sejak besok, Selasa, 1 Juni.
“Cuma kalau memang Mas-nya mau keluar atau bagaimana pas sebulan atau dua bulan, langsung resign ke admin aja,” kata Mbak HRD. “Enggak ada penalti juga, kok. Cuma yang pasti, kontraknya setahun.”
Singkat cerita, saya dan teman-teman selesai menjalani “wawancara” pada pukul 11.50. Kami istirahat dan makan siang, lalu kembali ke hub pada pukul 13.00, tapi jadwal pelatihan baru dimulai pukul 14.00.
Menjadi Mitra: Diukur dengan Grade, Mekanisme COD, Akun Di-suspend
Di sesi pelatihan, rekan si Mbak HRD menjelaskan ulang soal ongkos pengiriman barang serta membahas uang jaminan. Rider dan driver masing-masing harus menyetor Rp500.000 dan Rp1 juta sebagai jaminan untuk mengganti rugi bila kelak ada barang antaran yang hilang atau rusak. Uang jaminan itu akan diambil dari gaji mingguan kurir; lima kali Rp100.000 untuk rider dan 10 kali Rp100.000 untuk driver. Ia akan dikembalikan sepenuhnya bila kurir memutuskan keluar dari Shopee Express.
Penjelasan dilanjutkan cara menggunakan aplikasi Shopee Express. Setiap keberhasilan dan kegagalan pengiriman barang harus dilaporkan via aplikasi, termasuk mengunggah foto dan melaporkan nama penerima barang serta menuliskan alasan bila ada barang yang tak terantar. Persentase keberhasilan mengirim barang akan tercermin dari grade harian kurir di aplikasi, entah A, B, atau C.
Uang pembayaran paket COD mesti disetor ke kantor sebelum jam 12 siang keesokan harinya. Caranya bisa melalui transfer bank atau mendatangi langsung kasir di hub. Bila kurir tidak menyetor, gajinya akan ditahan.
“Buat COD, Mas harus minta dulu uangnya, baru dikasih barangnya. Jadi jangan dikasih dulu barangnya. Takutnya dia enggak mau bayar,” kata rekan si Mbak HRD. “Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali (orangnya dikasih tahu), tapi dia masih maunya buka dulu baru dibayar, mending barangnya jangan dikasih. Jadi dibawa pulang lagi saja kalau dia maksa buat dibuka dulu.”
Ada dua shift kerja untuk mitra kurir: jam 7 pagi dan 13.00. Kapten tiap kecamatan akan mengatur giliran kerja tiap kurir.
“Liburnya bagaimana? Biasanya lima hari kerja, dua hari libur. Dua hari libur itu bebas, boleh request ke kapten,” kata rekan si Mbak HRD. “Kalau misalnya tiga hari berturut-turut enggak masuk, enggak ada kabar, akunnya ke-suspend.”
Pukul 14.47, para calon mitra kurir dipanggil satu per satu untuk menghampiri rekan si Mbak HRD, memindai kode dari ponsel untuk masuk ke grup WhatsApp “Mitra Hub Pancoran III”, dan mengambil kontrak dari Mbak HRD di sebelahnya. Kami diminta mengisi dan menandatangani kontrak tersebut dan segera mengembalikannya ke Mbak HRD tanpa ada penjelasan lebih lanjut, tanpa ada salinan kontrak untuk kami pegang.
Kontrak Kerja Kurir sebagai ‘Mitra’: Perusahaan Lepas Tanggung Jawab
Pukul 14.53, nama saya dipanggil. Saya masuk ke grup WhatsApp mitra kurir dan mengambil kontrak. Saya segera menjauhi kerumunan dan mencari tempat agak sepi.
Saya baca kontraknya dengan cepat. Kontrak itu menyoal perjanjian kemitraan selama setahun antara PT Nusantara Ekspres Kilat (NEK) dan saya sebagai mitra. Ada poin di pasal pertama tentang hubungan kemitraan, bunyinya:
“PT NEK dan MITRA merupakan mitra kerja sama di mana masing-masing merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kemitraan ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan di antara masing-masing PT NEK dan MITRA.”
Jelas, poin ini menegaskan status saya bukan karyawan dan saya tidak bisa dilindungi Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan.
Beda lagi halnya dengan pasal keempat soal tanggung jawab mitra, yang intinya melepaskan perusahaan dari tanggung jawab atas risiko kerja yang dihadapi mitra. Salah satu poin berbunyi:
Saya tertawa saja membacanya. Saya melihat sekeliling. Rekan-rekan lain mulai menyerahkan kontrak kepada Mbak HRD, seperti murid mengumpulkan pekerjaan rumah kepada guru.
Persetanlah. Saya tarik napas dalam-dalam, lalu menandatangani kontrak, dan menyerahkannya.
Tak lama, Mbak HRD memanggil saya dan beberapa kurir lain dan membawa kami menghadap kapten yang menangani kecamatan Kebayoran Baru dan Mampang Prapatan.
“Hari ini istirahat dulu. Pulang. Besok jam 10 pagi ke sini,” kata si kapten. “Untuk tiga hari ini, (shift kerjanya) gue bikin di jam 10 dulu semuanya. Setelah tiga hari, baru dibagi-bagi.”
Seseorang di samping saya bertanya soal jatah libur mingguan. “Tadi dibilang lima hari kerja, dua hari libur?”
“Enggak. Liburnya enam (banding) satu,” tegas si kapten.
Setelahnya, kami bubar. Saya pulang ke rumah di Kebayoran Lama, segera menelepon kawan lama saya yang menyewakan tempat kos di Duren Tiga, berjarak sekira 3,4 kilometer dari hub Pancoran Shopee Express.
“Bro, ada kamar kosong? Gue mau ngekos sebulan, nih.”
SETELAH seminggu jadi mitra Shopee Express, saya melihat ada sejumlah kemiripan antara bekerja sebagai kurir dan wartawan di Jakarta.
Pertama, cara bergaulnya. Sesama kurir pria, terutama bila belum kenal dekat, saling memanggil dengan sebutan “abang”, entah usia lawan bicaranya lebih tua atau muda, entah statusnya senior atau junior. Kita tak perlu tahu nama. Bila ingin mengobrol dengan sesama kurir, tinggal panggil, “Bang!” Untuk kurir wanita — yang jumlahnya jauh lebih sedikit, kita bisa mengganti “abang” dengan “mbak”.
Bagi kurir-kurir sepuh, biasanya ada sebutan-sebutan khusus, entah “babe” untuk pria ataupun “empok” untuk wanita.
Secara umum, para kurir senior cukup terbuka dan hangat terhadap anak-anak baru. Di hari-hari pertama saya jadi kurir, saat menunggu barang di hub saya sering duduk agak jauh dari kerumunan senior karena segan. Namun, pasti ada saja yang memanggil, “Bang! Duduk sini aja, Bang!”
Kurir-kurir senior dengan wilayah antaran yang sama dengan saya bahkan kerap mendekati duluan, memberi saran soal cara main di wilayah tersebut, dan membantu menata paket berdasarkan jalur dan urutan antaran yang paling efisien. Aktivitas yang terakhir itu biasa kami sebut sebagai “routing”.
Sejak pertama menjadi wartawan pada 2013, saya pun sering menemukan hal yang sama saat sedang liputan. Secara umum, para wartawan di lapangan cukup terbuka dan ramah dengan anak-anak baru, serta saling memanggil dengan sebutan “abang”, “mbak”, “babe”, atau “mak”. Saya belum pernah menemukan wartawan perempuan senior yang dipanggil “empok”, tapi saya rasa pasti ada juga yang begitu.
Memang, di beberapa pos liputan, ada saja sekumpulan wartawan senior yang menyebalkan. Mereka judes serta enggan untuk bergaul dan berbagi informasi dengan anak-anak baru. Namun, biasanya mereka bakal menjadi “musuh bersama”. Anak-anak baru akan bersatu dan saling membantu agar tak perlu berurusan dengan senior semacam itu. Untungnya, selama jadi kurir Shopee Express, saya tak pernah berhadapan dengan senior yang bikin dongkol.
Kedua, kurir dan wartawan sama-sama terbiasa “hidup di jalan” dan pandai beradaptasi di lapangan.
Kurir jelas harus memahami seluk-beluk wilayah antaran, termasuk alamat rumah, jalan pintas, lokasi parkir strategis, dan, yang tak kalah penting, tempat makan dengan harga terjangkau.
Setiap wilayah memiliki tantangan sendiri. Kurir yang bertugas di Mampang Prapatan, misalnya, harus menyambangi gang-gang perkampungan sempit dengan nomor rumah acak di sekitar Jl. Poncol Jaya. Di sisi lain, mereka yang bertugas di Kebayoran Baru harus mencari cara agar tidak bayar parkir sering-sering dan bisa mengirim paket sebelum jam pulang kerja saat mengirim barang ke SCBD. Ini tak mudah karena setiap gedung perkantoran memiliki kebijakan masing-masing terkait pengiriman barang.
Secara umum, biasanya kurir mesti menukar KTP dengan kartu akses di resepsionis sebelum diizinkan untuk mengantarkan paket langsung ke lantai tempat kantor tujuan berada. Namun, ada pula yang memiliki pos khusus untuk penitipan barang seperti kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, gedung perkantoran semacam Office 8 tak mengizinkan kurir masuk. Penerima mesti turun sendiri atau menugaskan office boy untuk mengambil paket di kurir yang menunggu di lobi.
Di antara semua gedung perkantoran yang pernah saya sambangi, yang paling menyebalkan adalah Revenue Tower. Kurir harus masuk ke lobi, turun ke lantai B2, dan mendaftarkan diri pada sekuriti. Lalu, kurir diarahkan ke sebuah lift untuk naik ke kantor tujuan. Lift ini digunakan bersama oleh sekuriti, petugas kebersihan, dan kurir seperti saya. Karena lift cuma satu dan ada 30 lantai di sana, saya bisa menghabiskan belasan menit hanya untuk menunggu lift datang dan setengah jam sampai selesai mengantarkan barang. Intinya, buang-buang waktu.
Wartawan pun harus siap ditugaskan liputan ke berbagai tempat. Mereka di desk metropolitan akan menghabiskan banyak waktu di pasar, perkampungan, atau kantor polisi. Sementara wartawan desk ekonomi bakal lebih sering menghadiri seminar di hotel atau konferensi pers di gedung kantor. Yang terakhir sekilas lebih enak, tapi juga menantang dalam hal mencari tempat parkir, tempat makan, atau warung kopi untuk mengetik berita.
Ketiga, kemampuan menjaga hubungan.
Wartawan mesti bisa menjalin relasi dengan narasumber dari berbagai latar belakang, entah untuk mendapatkan informasi sensitif atau sekadar meminta komentar terhadap permasalahan. Kedekatan dengan narasumber dibangun perlahan. Caranya beragam, dari berbasa-basi saat bertemu di tempat liputan, rutin berdiskusi via telepon, hingga sekadar mengucapkan selamat ulang tahun melalui pesan WhatsApp.
Penting pula bagi kurir untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Kurir kerap mengantar barang untuk orang yang sama berulang kali, terutama bila orangnya rajin belanja online. Karena itu, tak jarang kurir menyimpan kontak pelanggan di ponselnya. Kurir tinggal berjanjian via WhatsApp dengan pelanggan setiap kali ada barang yang mesti diantar. Dengan begitu, kurir jadi tahu kapan persisnya pelanggan ada di tempat atau pelanggan bisa menitipkan uang paket COD kepada tetangga atau orang rumah sebelum ia pergi.
Keterampilan berkomunikasi juga dapat membantu kurir menjaga kinerjanya di aplikasi atau mencapai target pengiriman barang dalam sehari.
Misal, kurir tinggal mengirimkan satu paket lagi sebelum bisa meraih bonus. Namun, paket yang tersisa adalah paket dengan tujuan kantor, sementara kondisinya sudah malam dan penerimanya pun telah pulang kerja. Kurir bisa meminta izin baik-baik kepada si pembeli untuk bekerja sama mengakali situasi. Jadi, kurir melaporkan di aplikasi bahwa paket telah terkirim, walau sebenarnya paket itu baru akan ia antar esok hari. Secara umum, pelanggan cukup terbuka dengan hal ini, apalagi bila ia telah mengenal si kurir secara pribadi.
Keempat, kurir dan wartawan sama-sama harus siap ditugaskan ke mana saja sebelum mendapatkan pos tetap.
Misalnya, saat saya mulai bekerja di The Jakarta Post pada 2016, pada bulan-bulan pertama, liputan saya tak tentu. Satu hari bisa meliput kasus pelanggaran hak asasi manusia, besoknya meliput penerimaan pajak. Pada bulan ketujuh, saya memang resmi masuk desk ekonomi, tapi saya baru mendapat pos liputan tetap di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan ke-11. Penempatan ini sangat bergantung penilaian redaktur terhadap potensi dan kinerja masing-masing wartawan.
Sama halnya saat saya jadi kurir. Awalnya, saya tak bisa memilih wilayah pengiriman barang. Pada minggu pertama, saya sempat mengantar paket ke rumah-rumah di daerah Radio Dalam, perkampungan Poncol Jaya, berbagai toko dan restoran di kawasan Blok M, juga kompleks perkantoran di Jl. Gatot Subroto dan SCBD.
Saya ingat betul, pada hari ketiga, saya mengirim paket COD ke perkampungan di Mampang Prapatan. Saya tiba pukul 18.45. Gang sempit, nomor rumahnya manasuka, pembelinya tak bisa dihubungi. Jadilah saya berjalan kaki mengelilingi perkampungan itu untuk mencari si pembeli. Bertanya kepada warga lokal pun sia-sia. Tak ada yang mengenal si pembeli. “Anak kos mungkin. Bukan warga asli sini,” kata sejumlah warga.
Selewat hampir satu jam, saya belum juga berhasil menemukan si pembeli. Rasanya hampir setiap sudut perkampungan itu telah saya sambangi. Lapar. Penat. Kesal. Hanya demi Rp2.150 saya mesti buang-buang waktu dan tenaga seperti ini. Akhirnya saya menyerah dan mengembalikan barang itu ke gudang.
Pada hari ketujuh, saya baru mendapatkan wilayah antaran tetap di SCBD dan sekitarnya. Butuh kurir tambahan untuk mengantar barang ke sana. Apalagi, sehari sebelumnya Shopee bikin kampanye belanja 6.6 dan jumlah barang yang harus diantar diperkirakan melonjak selama beberapa hari ke depan.
Kampanye Diskon Belanja: Kurir Mengantar 2-3 Kali Lipat Paket dari Biasanya
Setiap sebulan sekali, lokapasar seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada memang rutin meluncurkan kampanye belanja di tanggal-tanggal “cantik”; dari 1.1, 2.2, dan seterusnya hingga mencapai puncaknya saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12. Banyak diskon walau diskon “tergila” biasanya pada akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru.
Pada Juni lalu, kampanye belanja 6.6 jatuh di hari Minggu saat kebanyakan toko tutup. Karena itu, banyak pesanan pelanggan yang baru bisa diproses pada Senin dan, diperkirakan, kenaikan jumlah barang antaran akan mencapai puncaknya pada Selasa.
Pada hari biasa, rata-rata ada 17.000-18.000 barang yang datang ke hub Pancoran. Pada 8 Juni, angkanya diprediksi menyentuh 33.000, kata kapten yang menangani Mampang Prapatan dan Kebayoran Baru. Konsekuensinya, para dedicated courier wajib mengantar minimal 180 paket sehari saat periode kampanye belanja. Padahal, di hari biasa, jumlah barang minimal yang harus mereka bawa “hanya” 70.
Mitra kurir seperti saya memang tidak diharuskan membawa barang dengan jumlah minimal tertentu seperti para kurir tetap tersebut. Namun, tetap saja, saya dan kawan-kawan diharapkan dapat bekerja ekstra dan mengirimkan lebih banyak paket dari biasanya. Bila di hari biasa saya boleh menyelesaikan hanya satu trip antaran barang, saat kampanye, saya mesti menjalani setidaknya dua trip. Selesai mengantar tumpukan barang pertama, saya harus kembali lagi ke gudang untuk mengambil dan mengantar tumpukan barang selanjutnya.
Shopee Express bahkan menyewa beberapa tempat untuk menjadi gudang sementara selama masa kampanye 6.6. Gudang sementara ini disebut virtual hub dan hanya ada di kecamatan-kecamatan tertentu berjarak relatif jauh dari hub asli di Pancoran.
Misalnya Kebayoran Baru. Kecamatan ini terpisah belasan kilometer dari hub Pancoran. Kurir akan menghabiskan banyak waktu bila harus bolak-balik mengambil barang di hub dan mengantarkannya ke sana. Karena itu, pada 7-10 Juni, Shopee Express menyewa sebuah rumah di daerah Radio Dalam untuk menjadi virtual hub. Selama periode tersebut, paket-paket dengan tujuan Kebayoran Baru dikumpulkan di virtual hub, sehingga kurir bisa mengambil paket di sana dan mengantarkannya ke pembeli dengan lebih cepat.
Saya pun ikut bertugas di virtual hub sejak 7 Juni, hari pertama saya menangani kawasan SCBD dan sekitarnya. Sejujurnya, saya cukup waswas karena mesti mengantar barang pasca-kampanye belanja 6.6 ke daerah yang saya sendiri belum cukup familier.
Di sinilah saya akan masuk ke poin kelima soal kemiripan antara kurir dan wartawan: keduanya sama-sama bekerja dengan solidaritas tinggi.
Wartawan di lapangan sering kali mesti “kerja kelompok”, terutama saat meliput acara dengan narasumber berlimpah. Misalnya, ketika menghadiri konferensi pers dengan tiga sampai lima narasumber atau diskusi serial seharian yang biasanya mendatangkan belasan pembicara.
Di saat seperti itu, wartawan kerap mengetik cepat atau membuat transkrip omongan narasumber secara bergiliran, lalu membagikan transkripnya via surel kepada sesama wartawan di lapangan. Transkripnya belum tentu akurat 100%, tapi bisa memberi gambaran soal apa saja yang dibicarakan narasumber saat acara berlangsung. Saya sendiri biasanya selalu merekam omongan narasumber. Jadi, bila saya menemukan sesuatu yang menarik dari transkrip dibagikan seorang rekan, saya bisa segera memastikannya sendiri dengan mendengarkan ulang rekaman tersebut.
Transkrip penting, terutama bagi para wartawan media daring yang dituntut redakturnya untuk mengirimkan berita secepat dan sebanyak mungkin. Mereka tak punya banyak waktu untuk mendengarkan kembali rekaman dan membuat transkrip omongan narasumber satu per satu. Bila lama mengirim berita, siap-siap saja menghadapi amukan redaktur.
Solidaritas wartawan juga muncul, misalnya, ketika harus memboikot narasumber yang semena-mena dan tak menghargai wartawan, atau sekadar mengumpulkan uang untuk membantu rekan yang baru tertimpa musibah. Ada rasa senasib sepenanggungan. Mungkin ini karena wartawan di lapangan sadar, semua sama-sama susah. Gaji tak seberapa, beban kerja sering tak masuk akal, kantor kerap lepas tangan bila ada yang celaka dan kebanyakan kantor media di Jakarta menolak ada serikat pekerja. Maka, jalan yang kebanyakan ditempuh adalah bahu-membahu. Namun, sekali lagi, tentu ada saja wartawan yang hidup di dunianya sendiri dan tidak guyub dengan rekan-rekan di lapangan.
Saat menjadi kurir, saya merasakan solidaritas semacam itu sejak hari pertama bertugas di virtual hub Radio Dalam.
Senin itu, saya tiba di virtual hub pukul 9.30. Selang setengah jam, saya sudah menerima jatah 30 barang. Saya habiskan 45 menit berikutnya untuk menata barang sesuai jalur antaran, menyusunnya di sepeda motor, dan sarapan gorengan. Saya lantas berangkat ke Kelurahan Selong untuk mengantar sembilan paket pertama.
Tak ada masalah berarti. Pukul 11.53, paket-paket Selong sudah terkirim semua. Saya lanjut ke Senopati. Saya tiba dan memarkir sepeda motor di Jl. Senopati Dalam II pada tengah hari. Saya lantas berjalan kaki mengantarkan satu paket ke penjual pecel ayam di dekat situ, dua paket ke Office 8, tiga paket ke apartemen Residence 8, dan satu paket ke apartemen District 8. Saya berjalan kaki kembali ke tempat parkir sepeda motor dan sampai di sana pukul 13.15. Saya makan siang sebentar, lalu tancap gas lagi.
Saya habiskan satu setengah jam berikutnya untuk berkeliling area SCBD dalam. Empat paket berhasil terkirim dan satu tertunda karena alamat tak jelas dan penerima tak bisa dihubungi. Setelahnya, saya mengantar sembilan barang ke restoran dan rumah-rumah di dan sekitar Jl. Wolter Monginsidi.
Pukul 17.15, saya selesai mengirim 29 barang. Saya segera mengarahkan sepeda motor kembali ke virtual hub untuk mengembalikan satu paket yang tertunda dan mengambil tumpukan barang selanjutnya. Saya perlu mengirim 11 paket lagi agar bisa mendapatkan bonus Rp115.000.
Hingga saat itu, saya belum pernah berhasil meraih bonus karena selalu gagal mengantar 40 paket dalam sehari. Ini karena saya kerap baru mendapatkan jatah barang saat sore. Saya juga sering buang-buang waktu di jalan karena belum paham wilayah antaran.
Akhirnya jadi tekor. Rata-rata, saya hanya mampu mengantar 25,4 paket dan mendapat pemasukan Rp54.610 per hari pada periode 1-6 Juni, kecuali pada 4 Juni saat saya libur. Padahal, saya wajib menghasilkan lebih dari itu untuk sekadar bertahan hidup sehari-hari.
Perhitungannya begini. Saya menghabiskan Rp1,8 juta per bulan, atau Rp60.000 per hari, untuk membayar sewa kos. Saya juga butuh setidaknya Rp20.000 untuk makan dua kali di warteg setiap hari dan Rp24.000 untuk mengisi sepeda motor dengan bahan bakar Premium setiap tiga hari, atau Rp8.000 per hari. Belum lagi pulsa dan paket data. Katakanlah saya harus keluar Rp90.000 per bulan untuk urusan komunikasi dan internet, atau Rp3.000 per hari. Total, saya butuh sedikitnya Rp91.000 per hari.
Saya pernah curhat soal ini kepada salah satu dedicated courier. Ia bilang wajar bila anak baru sering merugi. Lama-kelamaan, setelah saya terbiasa dengan irama kerja sebagai kurir dan paham seluk-beluk wilayah antaran, saya diyakini bakal untung. Ia memberi contoh temannya yang berstatus mitra. Katanya, temannya itu kini rutin mengantar setidaknya 70 paket sehari. Karena itu, saya diminta untuk bersabar.
Namun, jangankan mengantar 70 paket, mengirim setengahnya saja rasanya sulit betul. Pada Senin itu pun, kelihatannya saya bakal kembali apes. Setibanya kembali di virtual hub saat magrib, saya langsung meminta tambahan jatah barang untuk diantar. Tak disangka, seluruh barang telah habis dibawa kurir lain. Saya kecewa.
“Memangnya tadi bawa berapa barang, Bang?” tanya salah satu senior.
“Bawa 30, Bang, tapi ada satu yang on hold.”
“Duh, kurang 11 lagi ya?”
“Iya, Bang. Enggak apa-apa, saya pulang aja, deh.”
“Ngaso dulu aja, Bang, di sini.”
Sepertinya tak ada salahnya beristirahat sebentar. Saya putuskan untuk membakar rokok sebatang sebelum pulang.
Tak lama, datang kawan mitra kurir seangkatan saya. Ia terlihat lemas. Melihat saya, ia langsung curhat. Katanya, ia baru ditegur kapten karena ada barang antarannya yang tak sampai ke tujuan. Padahal, barang itu telah ia titipkan ke warung dekat rumah si pembeli. Sekarang, ia mesti ganti rugi.
Kawan saya itu lupa berapa harga paketnya. Namun ia sangat khawatir bila harus membayar hingga ratusan ribu rupiah. Tak ada uang, katanya.
Ia lantas bengong saja menatap pintu virtual hub sembari mengisap rokok. Setiap beberapa saat sekali, ia bakal menengok ke saya dan bertanya, “Bagaimana, nih?” Seperti robot rusak.
“Coba cek daftar barang terkirim di aplikasi. Di situ kan ada harganya,” kata saya.
“Benar juga.”
Ia segera mengambil ponselnya dan membuka aplikasi. Mukanya serius sekali. Ia menelusuri perlahan daftar paket terkirim di sana hingga, tiba-tiba, mukanya berseri.
“Alhamdulillah!”
“Kenapa?”
“Harganya cuma Rp15.000! Santai gue kalau gitu.”
Dan seketika, masalahnya sirna.
Pukul 18.30, tiba-tiba datang beberapa orang sembari mengangkut karung-karung besar.
“Apaan, tuh, Bang?”
“Paket.”
Lah, datang lagi.
“Nah, mau bawa barang lagi enggak, Bang, biar tembus 40?” tanya seorang senior.
“Boleh.”
Kurir-kurir segera menata barang berdasarkan wilayah antaran. Setelah dihitung, ternyata paket tujuan SCBD dan sekitarnya hanya ada sembilan. Biarpun saya sukses mengantar semuanya, total jumlah barang terkirim saya hari itu cuma bakal menyentuh 38. Ya Allah. Tanggung banget!
Seorang mitra kurir senior lantas mendekati saya dan bilang, “Ini ada enam paket Blok M, gue aja yang antar, tapi atas nama elo.”
“Memangnya enggak apa-apa, Bang, kayak begitu?”
“Santai aja. Biar elo tembus 40.”
Rasanya saya ingin memeluk si kurir senior.
Operator yang berjaga langsung memindai barcode di sembilan paket saya dan enam paket si kurir senior, lalu mendaftarkan semuanya atas nama saya. Saya mengambil sembilan paket saya dan memasukkannya ke kantong plastik.
Saya ingin segera berangkat, tapi ada yang mengganjal. Biasanya, untuk melaporkan keberhasilan pengiriman barang, saya mesti memindai barcode di paket atau mengetik manual nomor resi paket itu, lalu mengunggah foto pembeli bersama paketnya di aplikasi. Kalau barangnya dibawa orang lain, bagaimana cara saya mengambil dan mengunggah bukti foto?
“Tenang aja, Bang. Nanti fotonya gue ambil, terus gue kirim ke elo lewat WhatsApp,” kata si kurir senior.
Saya tak tahu lagi harus berkata apa. Saya ucapkan terima kasih berulang kali kepada si senior, lantas tancap gas.
Saya menyambangi Senopati, SCBD dalam, dan Jl. Wolter Monginsidi hingga selesai mengantar sembilan paket pada jam 9 malam. Saya putuskan menarik napas sejenak dan duduk di pinggir parkiran sepeda motor sebuah kantor.
Tak lama, masuk pesan WhatsApp dari si kurir senior. Ia mengirimkan enam foto paket Blok M yang ia bawa. Lima paket sukses terkirim. Satu paket dengan tujuan Panglima Polim tertunda karena penerimanya, seorang pekerja rumah tangga, sudah berhenti kerja dan tidak tinggal di sana lagi.
“Tembus 40 enggak, Bang?”
“Tembus, Bang.”
“Alhamdulillah.”
IV
NGOS-NGOSAN DEMI TARGET MENGANTAR 40 PAKET SEHARI
NASI goreng dan es jeruk saya telah habis, tapi masih saja turun gerimis. Saya cek ponsel. Sudah pukul 22.45. Masih ada tujuh paket di atas sepeda motor saya. Bagaimana baiknya?
Saya membuka aplikasi dan mengecek alamat pengiriman tujuh barang tersebut. Satu ke Markas Besar Kepolisian RI, tiga ke rumah-rumah dan satu ke salon di Senopati, satu ke rumah di Radio Dalam, dan satu ke tempat spa di Dharmawangsa.
Empat paket rumah langsung saya coret. Saya bisa dimaki bila mengantar barang jam segini. Tempat spa sudah saya sambangi sebelum terjebak hujan. Tutup dan tak ada sekuriti yang berjaga. Sisa dua lagi: kantor polisi dan salon.
Saya hanya punya waktu untuk mengantar barang ke salah satunya karena saya masih harus mengembalikan paket lain ke hub Pancoran sebelum hari berganti. Tak butuh waktu lama, saya putuskan untuk ke salon. Rasanya lebih masuk akal daripada mampir ke kantor polisi selarut ini.
Saya berangkat menembus gerimis. Untungnya, hujan reda setibanya saya di Senopati. Sialnya, salon sudah tutup dan, lagi-lagi, saya tak menemukan sekuriti. Saya coba cari akal. Saya lihat, kedai martabak di samping salon masih buka. Saya ke sana, lalu meminta izin untuk menitipkan paket. Kasirnya bersedia. Saya lega.
Jam 23.00, setelah selesai mengantar paket ke-38, saya meluncur ke hub Pancoran untuk mengembalikan enam paket yang tertunda. Semua beres pukul 23.30.
Enam menit sebelum tengah malam, saya tiba di tempat kos di Duren Tiga. Badan tak lagi bisa kompromi. Saya segera rebahan dengan penuh penyesalan. Bila saya berhasil mengantar dua paket lagi saja, saya bakal mendapat Rp115.000. Kenyataannya, hari Selasa itu, 8 Juni, saya cuma mampu mengirim 38 paket dan meraih Rp81.700.
Rentetan kesialan saya terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Pada 9, 10, dan 12 Juni, masing-masing saya hanya sukses mengirimkan 37, 38, dan 32 paket. Ada saja masalahnya. Walau telah datang sejak pagi ke virtual hub Radio Dalam atau hub Pancoran, paling cepat saya baru bisa mendapat jatah paket pada jam 15.00. Di tengah perjalanan pun selalu ada paket yang gagal terkirim, entah karena alamat tujuannya tak jelas atau penerimanya tak bisa dihubungi.
Alhasil, hingga 12 Juni, saya baru sekali berhasil mengantar lebih dari 40 paket, yaitu saat saya dibantu kurir senior; saya tercatat mengirimkan 43 paket dan berhasil mendapatkan Rp121.450.
Saya bertekad untuk bisa mengantar 40 paket dengan usaha sendiri sebelum hari terakhir menjadi mitra kurir Shopee Express pada 14 Juni. Jadinya memang saya hanya dua minggu bekerja sebagai kurir. Sebenarnya saya ingin sebulan, tapi Evi Mariani menolak mengizinkan, dengan alasan saya dibutuhkan untuk mengerjakan hal-hal lain di Project Multatuli.
Karena itulah saya mengajukan pengunduran diri pada 8 Juni. Saya hanya diminta mengisi formulir dan, bila ada, mengembalikan seluruh aset kantor yang saya pegang. Saya bekerja dengan sepeda motor pribadi dan tak pernah mendapat seragam dari Shopee Express. Hingga saat itu juga tak ada kabar soal proses pendaftaran saya ke program JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan. Bila telah didaftarkan pun, saya tak bisa mencairkan uangnya; beda perkara bila saya masuk program JHT. Jadi, tak ada banyak hal yang mesti saya urus. Semua berjalan mulus.
Saya tinggal punya dua hari untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu mengantar 40 paket dalam sehari, yaitu pada 13 dan 14 Juni, hari Minggu dan Senin. Kemungkinan terbesar untuk mencapai target ada di Minggu karena, biasanya, hanya ada segelintir paket yang bisa diantar saat Senin, kecuali ketika ada kampanye belanja.
Maka, Minggu itu saya tiba di hub Pancoran pukul 8.38 dan segera mengemis jatah barang kepada operator di gudang. Namun, tetap saja, saya baru mendapat barang jam 13.00. Jumlahnya pas 40. Itu pun saya sudah mengambil paket untuk Radio Dalam yang sebenarnya bukan wilayah antaran saya dan sejumlah paket perkantoran meski kantor tutup saat akhir pekan.
Seorang mitra kurir senior lalu membantu saya menata barang. Melihat ada beberapa paket perkantoran, ia berkata, “Nanti telepon saja penerimanya, terus minta izin, boleh enggak barangnya diantar besok tapi di aplikasi statusnya sudah terkirim?”
Setelahnya, ia memanggil seorang kurir senior lain yang memegang wilayah Radio Dalam. Ia mengambil satu paket nyasar saya, lalu berkata ke temannya, “Ini paket ke Radio Dalam titip elo aja, ya?”
Temannya mengambil paket tersebut, membaca informasi pengiriman yang tertera, lalu berkata kepada saya, “Paket COD, nih. Duitnya mau gue transfer apa kasih langsung aja pas ketemu, Bang?”
“Kasih langsung aja nanti, Bang. Gampang,” kata saya. “Makasih banyak ya, Bang.”
“Selow, Bang.”
Dengan begitu bisa dipastikan, hari itu saya tetap tak bisa mengantar 40 paket dengan usaha sendiri. Dan, dipikir-pikir, memang tak semuanya perlu saya kerjakan sendiri.
Saya berangkat dari hub Pancoran pukul 13.20. Saya habiskan dua jam untuk mengirim paket ke kawasan SCBD. Ada kendala saat mengirim dua paket, masing-masing dengan tujuan Menara Sudirman dan Bursa Efek Indonesia.
Penerima paket Menara Sudirman tak mengangkat telepon atau membalas pesan singkat. Namun, saya tak buru-buru mengubah statusnya di aplikasi menjadi “on hold“. Saya berencana menghubunginya kembali nanti. Sementara penerima paket Bursa Efek Indonesia tak ada di tempat. Wajar, ini hari Minggu. Saya coba bernegosiasi dengannya lewat telepon.
“Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Boleh enggak kalau saya antarkan langsung paketnya ke rumah? Soalnya saya lagi kejar target.”
“Boleh aja, Mas.”
“Kalau boleh tahu, rumahnya di mana ya, Mbak?”
“Di dekat Ciledug, sih. Enggak apa-apa?”
Astagfirullah.
“Enggak apa-apa, Mbak.”
Tak lama, si pembeli mengirimkan alamat rumahnya via WhatsApp. Ternyata, ia bukan di Ciledug, tapi di Pondok Aren di Tangerang Selatan, Banten. Ya Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini?
Sudah kepalang basah. Ya sudahlah. Sekali saja saya merasakan ngurir antarprovinsi sebelum undur diri.
Saya lanjut menyambangi toko dan rumah-rumah di sekitar Jl. Wolter Monginsidi. Setelahnya, saya geser ke Senopati. Semua berjalan cukup lancar, sebelum saya harus mengirim paket COD ke Senopati Suites.
Saya menelepon pembeli untuk janjian bertemu dan menyelesaikan pembayaran. Tak disangka, si pembeli justru terkejut mendengar saya ada di Senopati.
“Mas, maaf banget! Saya lupa ganti alamat saya di Shopee. Saya sudah enggak tinggal di sana. Saya sekarang di Benhil.”
“Aduh. Enaknya bagaimana ya, Mbak?”
“Boleh enggak, Mas, kalau minta tolong untuk diantarkan paketnya ke Benhil?”
Saya terdiam sesaat dan berpikir, Kenapa ada saja, sih, masalahnya?
“Ya sudah, Mbak. Kirim aja alamatnya di WhatsApp. Tapi saya baru bisa ke sana agak malam. Enggak apa-apa?”
“Enggak apa-apa, Mas. Maaf banget ya! Makasih banyak!”
Saya cuma bisa tertawa pasrah.
Saya terus tancap gas hingga berhasil mengirim 37 barang pada pukul 19.12. Rinciannya, 36 paket saya antar sendiri dan satu dibantu kurir senior. Masih tersisa tiga paket lagi dengan tujuan Menara Sudirman, Bendungan Hilir, dan Pondok Aren.
Saya berkali-kali mencoba, tapi penerima paket Menara Sudirman tetap tak bisa dihubungi. Nekat, saya datangi saja gedung itu. Di sana, saya meminta izin untuk menitipkan paket pada sekuriti yang berjaga. Untungnya, ia bersedia.
Saya berangkat dari Menara Sudirman pukul 19.30 dan tiba di Bendungan Hilir pukul 19.50. Si pembeli keluar dari rumah dan meminta maaf berulang kali sembari menyerahkan uang pembayaran paket COD. Harga paketnya Rp60.770, tapi ia memberikan Rp70.000. Kembaliannya untuk saya, katanya.
Sebelum meninggalkan Bendungan Hilir, saya mengecek barang terakhir yang mesti saya antar. Paket nomor 40. Ukurannya tak seberapa, kira-kira hanya sebesar genggaman tangan. Namun, inilah raja terakhirnya.
Dengan berhati-hati, saya masukkan lagi paket itu ke tas. Saya memasang earphone dan mencari lagu-lagu yang pas. Saya pilih album Sinestesia Efek Rumah Kaca. Setelahnya, barulah saya meluncur kembali ke jalan.
Saya keluar Bendungan Hilir dan masuk ke Senayan. Setelah melalui Kompleks Gelora Bung Karno, saya berbelok kanan, menyusuri jalan di samping kompleks parlemen.
Sampai kapan kau biarkan, dia tak berperan.
Ditelantarkan harapan, dia kesakitan.
Terburai berantakan, tak keruan.
Marah di mana-mana.
Sampai kapan kau ikhlaskan, dia dihancurkan.
Lumpuhkan alam pikiran, dan sekujur badan.
Terhampar masa depan, temaram.
Lara di mana-mana.
Keajaiban dan khayalan, taruh di awan.
Kenyataan dalam pelukan.
Kelembaman pada tekanan.
Raih elan, kepalkan tangan.
Saya menyusuri Jl. Tentara Pelajar, masuk ke Jl. Teuku Nyak Arief, berbelok ke Jl. Kebayoran Baru, lalu putar balik ke Jl. Ciledug Raya. Setelahnya, saya bagai memasuki arena berbeda.
Ciledug memang tak pernah mati, bahkan di saat pandemi. Orang-orang lalu-lalang. Banyak trotoar penuh pedagang. Sepeda motor dan mobil berhamburan di jalan. Siapa bisa menyalahkan mereka? Tak semua punya kemewahan untuk mencari pemasukan dari rumah saat pandemi. Saya yakin banyak yang berpikir, lebih baik mati kena virus di jalan daripada mati kelaparan di rumah karena pemerintah tak bisa diandalkan.
Imajinasi rasa takut larut di dalamnya.
Tak terkira siksanya, hingga capai bahagia.
Amarah angan-angan berhamburan berkejaran.
Akan terus mendera, hingga titik terangnya.
Kegelapan masih membayang.
Menyelimuti, menolak pergi.
Mencari ruang gerak ditentang.
Dan menjadi ironi.
Saya berbelok kiri ke Jl. H. Adam Malik. Terus saja mengikuti jalan, hingga saatnya berbelok kanan, tembus ke Jl. Caraka Buana Raya. Gelap. Sepi. Semua tampaknya telah menutup hari, tapi saya masih di sini.
‘Ku menelan cahaya rembulan,
menjadi harapan,
nyala tak terperikan.
Segala gulita sirna,
terkikis doa.
Semua indra terbuka,
berfungsi mata.
Yang hilang,
berganti hingga tak terbilang.
Cahaya, ‘ku jelang.
Dan, saya tiba di destinasi pamungkas. Saya serahkan paket ke si pembeli, berterima kasih, dan pamit.
Saya menaiki sepeda motor, lalu terdiam sesaat. Saya memulai hari di hub Pancoran, Jakarta Selatan, pada pukul 8.38 pagi dan mengakhiri di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada pukul 20.26. Saya bekerja 12 jam dan menempuh jarak lebih dari 50 kilometer untuk mengantar 40 paket demi meraih Rp115.000.
Lalu, apa?
Tiba-tiba saya tak mengerti apa yang saya cari.
Baca juga reportase lain Viriya Singgih untuk serial #SekrupKecil:
SESUAI dugaan, tak banyak yang bisa dikerjakan di hari terakhir saya sebagai kurir. Senin, 14 Juni, saya lebih banyak melamun melebihi PNS paling malas sekalipun.
Saya tiba di hub Pancoran jelang tengah hari, mendapatkan delapan barang, dan segera mengantarkannya ke SCBD dan sekitarnya. Jam 15.00, saya telah kembali ke hub untuk mengambil paket tambahan yang ternyata tak ada. Alhasil, saya habiskan waktu dengan bermain ponsel, bengong, dan mengobrol dengan beberapa kurir lain, yang juga tak ada kerjaan tapi malas pulang.
Akhirnya saya pamit pukul 16.40 dan sampai di tempat kos 20 menit kemudian. Karier saya sebagai kurir berakhir begitu saja. Antiklimaks.
Selama dua minggu jadi kurir, saya terbiasa pulang malam. Karena itu, sekalinya pulang sore saya bingung harus apa. Apalagi, selama ini saya cuma menggunakan tempat kos untuk menumpang tidur dan mandi.
Iseng, saya putuskan membuka catatan harian selama jadi kurir dan membuat tabel riwayat kerja.
Saya juga menghitung jam kerja setiap hari. Jam kerja dimulai sejak saya tiba di hub dan menunggu jatah barang. Pengecualian ada pada 3 Juni karena saya mesti mengantarkan paket sisa hari sebelumnya terlebih dulu sebelum berangkat ke hub. Saya meminta izin kepada si penerima paket untuk melakukan ini dan ia menyetujui. Di sisi lain, saya anggap pekerjaan saya selesai setelah berhasil mengantarkan seluruh barang atau usai mengembalikan paket-paket yang tertunda ke gudang. Hasilnya, rata-rata saya bekerja selama 10 jam per hari.
Sementara itu, total jarak tempuh selama jadi kurir adalah 527,4 kilometer, atau 44 kilometer per hari. Ini mencakup ketika saya berkendara dengan sepeda motor dan berjalan kaki. Melihat angka tersebut, saya jadi ingin segera membawa sepeda motor saya ke bengkel untuk servis lengkap.
Selama seminggu pertama jadi kurir, saya mendapat grade A setiap hari di aplikasi Shopee Express. Itu karena saya selalu berhasil mengantarkan mayoritas paket yang saya bawa. Masuk minggu kedua, performa saya turun. Grade saya mentok di B selama empat hari beruntun. Saya baru mendapat A lagi di dua hari terakhir. Harus diakui, saya kerap ngos-ngosan setelah dipercaya membawa barang lebih banyak dan diberi wilayah antaran tetap di SCBD dan sekitarnya. Namun, saya yakin, bila diberi waktu tambahan sebulan saja, pasti saya mampu menguasai wilayah tersebut.
Secara umum, saya puas dengan kinerja saya sebagai kurir. Sejak awal, saya memang tak mau sekadar coba-coba agar bisa menulis cerita. Saya ingin bisa benar-benar menguasai pekerjaan saya. Kalau bisa, saya ingin jadi seperti kurir LEL Express yang tak sengaja saya temui saat mengantar barang ke Jl. Pecandran, Kebayoran Baru.
Saat itu, 12 Juni, saya membawa tiga barang untuk diantar ke tiga rumah berbeda di Jl. Pecandran. Setibanya di sana pukul 15.15, saya langsung pusing. Nomor-nomor rumah di sana acak. Alhasil, saya mesti menyusuri perlahan jalan itu sembari melihat nomor rumah satu per satu.
Di tengah kebingungan, tiba-tiba seorang pria yang duduk santai di pinggir jalan menegur saya.
“Cari rumah nomor berapa, Bang?”
“Nomor (…), Bang.”
“Tuh, di bawah pohon cemara yang mobilnya ketutup cover,” kata si pria tak dikenal sembari menunjuk rumah yang baru saja saya lewati.
“Makasih, Bang!”
Selesai mengantar paket pertama, saya kembali menyusuri jalan secara perlahan mencari alamat rumah selanjutnya.
“Rumah nomor berapa lagi, Bang?
“Nomor (…), Bang.”
“Tuh, kos-kosan yang pagar hijau. Titip Ibu RT di seberangnya aja. Lagi enggak ada orang di kos.”
Buset. Jago amat.
“Makasih, Bang!”
Saat menitipkan barang ke Ibu RT, saya sekalian menanyakan alamat rumah ketiga, yang ternyata berjarak tak jauh. Selesai mengantar semua paket, saya melaju keluar dari Jl. Pecandran. Saya kembali berpapasan dengan si pria tak dikenal.
“Abang kurir juga?” tanya saya.
“Iya. Lazada.”
Saya rasanya ingin teriak, “Gokil banget ente, Bang!”
Namun, saya menahan diri dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dalam hati saya berpikir, kapan saya bisa selihai itu?
Rute pengiriman paket selama dua minggu saya menjadi mitra kurir “Last Mile” Shopee Express.
Tentu, waktu dua minggu tak cukup untuk membuat saya jadi kurir jagoan. Walakin, saya tak menyesal. Dipikir-pikir, kini saya justru bersyukur hanya diberi dua minggu.
Saya berhenti jadi kurir di tengah momentum lonjakan jumlah kasus Covid-19 nasional. Sejak itu, jumlah kasus baru dan kematian akibat virus korona terus bertambah dari hari ke hari.
Karena itu, saya tak langsung kembali ke rumah di Kebayoran Lama. Saya tetap tinggal di kos Duren Tiga hingga akhir Juni untuk berjaga-jaga seandainya saya positif Covid-19 tanpa gejala.
Selama jadi kurir, saya selalu mencoba berhati-hati, walau harus diakui ada saja momen-momen saya lengah dan lalai. Saat mengendarai sepeda motor, saya kadang melepas masker karena panas dan pengap. Tanpa disadari, saya kebablasan tetap tak mengenakannya sampai selesai mengantar barang ke tujuan tertentu. Saya juga melepas masker ketika makan siang di warteg atau sekadar melepas dahaga dengan membeli air di warung pinggir jalan. Untungnya, mayoritas penerima barang yang saya temui mengenakan masker.
Saya lantas menjalani tes usap polymerase chain reaction (PCR) pada 29 Juni di IMC Lab di Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Esoknya, setelah mendapat hasil negatif, barulah saya berani pulang ke rumah di Kebayoran Lama.
Selang tiga hari setelah saya pulang, pemerintah meluncurkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Saya tak bisa membayangkan rumitnya mengantar barang di tengah ancaman Covid-19 dan segala pembatasan yang ada.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kurir untuk menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja dan surat pengiriman barang ketika menjalankan tugasnya. Di sisi lain, perusahaan ekspedisi seperti Anteraja dan Ninja Xpress terkesan bersemangat menghadapi potensi kenaikan jumlah kiriman barang dan berambisi menjaga tingkat layanan selama PPKM Darurat.
Jadinya penuh dilema. Perusahaan menuntut kurir mempertahankan kinerja, sementara pemerintah membatasi ruang gerak mereka.
Kurir, khususnya yang berstatus mitra, tak punya banyak pilihan. Tak ada upah minimum, apalagi perlindungan kesehatan. Yang mereka tahu hanya mengambil dan mengantar barang, berjibaku demi Rp115.000. Bagi sebagian orang, itu bukan apa-apa. Bagi mereka, itu segalanya.*
Editor: Fahri Salam
Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #SekrupKecil di Mesin ‘Big Tech’ yang didukung oleh yayasan Kurawal.
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
