Oleh Muhammad Ishlahuddin, Project Multatuli
August 11, 2026
Jam dinding menunjukkan pukul 22.27 ketika Marlinda masih bertahan di balik meja kasir toko kelontongnya, Jumat, 10 Juli 2026. Di rak-rak kayu, minyak goreng, gula, dan mi instan tersusun rapi. Namun, malam itu pembeli datang bergantian dalam jeda yang panjang. Sebagian hanya membeli satu atau dua kebutuhan pokok, lalu bergegas pulang.
Perempuan 48 tahun yang akrab disapa Uni Lin itu telah belasan tahun mengelola toko kelontongnya di Kota Batam. Dari balik meja kasir, ia mengaku hafal betul naik-turunnya harga bahan pangan. Sejak ada proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), kata Uni Lin, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Harga beras bahkan kenaikannya pernah mencapai Rp20 ribu per karung.
Kondisi itu memukul usahanya. Ketika harga naik, banyak pelanggan mengurangi jumlah belanja atau menunda membeli kebutuhan yang dianggap tidak mendesak. Akibatnya, omzet tokonya ikut menyusut.
“Iya, harga tinggi, orang pun belinya susah,” keluh Uni Lin.
Belakangan, harga beberapa komoditas mulai sedikit turun setelah pelaksanaan MBG dihentikan sementara. Namun, penurunan harga belum mampu mengembalikan keramaian toko. Daya beli masyarakat, menurut Uni Lin, masih lesu.
Ia menilai kondisi itu juga dipengaruhi musim libur sekolah. Pengeluaran rumah tangga bergeser. Banyak orang tua lebih memprioritaskan biaya liburan, pulang kampung, atau menyiapkan kebutuhan anak untuk memasuki tahun ajaran baru.
“Ada juga yang daftar anak masuk sekolah,” kata Uni Lin berbagi keluh kesahnya dalam berjualan.
Baginya, perubahan pola belanja itu terasa jelas. Jika biasanya pelanggan rutin membeli sayur dan kebutuhan dapur dalam jumlah lebih banyak, kini mereka datang dengan daftar belanja yang lebih pendek dan pengeluaran yang lebih hemat.
***
Keluhan Uni Lin bukan suara tunggal. Partinik, seorang pedagang makanan di kawasan Bida Ayu, Mangsang, Sei Beduk, Batam, merasakan hal serupa. Hampir setiap hari ia berbelanja bahan baku di Pasar TPID 3 Sei Beduk. Rutinitas itu membuatnya hafal perubahan harga dari waktu ke waktu.
“Sejak MBG itu, beras, minyak, telur, ayam itu yang paling terasa,” katanya usai berbelanja pagi itu, Rabu, 15 Juli 2026.
Bagi Partinik, ayam menjadi komoditas yang paling sulit kembali ke harga lama. Ia masih mengingat ketika daging ayam pernah dijual di kisaran Rp28 ribu hingga Rp32 ribu per kilogram. Kini, menurutnya, harga serendah itu nyaris tak pernah ditemui lagi. Harga paling rendah berkisar Rp38 ribu per kilogram dan kerap melonjak hingga Rp42 ribu.
“Memang benar, pengaruh betul harga sama MBG ini,” ujarnya.
Keluhan yang sama juga datang dari Kasiyanto. Pekerja swasta 31 tahun itu rutin berbelanja kebutuhan pokok untuk keluarganya.
“Aku masih ingat, sebelum program MBG itu harga minyak memang sudah naik, tapi masih mentok di kisaran Rp28 ribu sampai Rp29 ribu per dua liter. Sekarang kami akhirnya pakai Minyakita. Kalau mau bertahan pakai Fortune atau Bimoli, mana tahan,” ujarnya mengeluhkan biaya kebutuhan yang semakin mahal.
Beban paling terasa bagi bapak dua anak itu ketika membeli kebutuhan bulanan, seperti minyak goreng, beras, ayam, dan susu yang rata-rata mengalami kenaikan. Harga bahan pokok yang paling terasa baginya bukan beras, melainkan ayam dan minyak goreng yang melonjak signifikan.
“Dari harga Rp28 ribu sekilo (harga ayam) ke Rp38 ribu sekilo, menurutku itu signifikan,” katanya.
Kesulitan tidak hanya datang dari kenaikan harga. Untuk susu, ia mengaku lebih sering menemui rak yang kosong. Ketika satu merek yang biasa mereka konsumsi habis, merek alternatif pun ikut sulit ditemukan.
Kasiyanto mencatat tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Harga beberapa jenis sayuran justru sempat turun. Tomat yang pernah menyentuh Rp25 ribu per kilogram kini lebih murah, begitu pula wortel yang sempat berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram lalu turun menjadi sekitar Rp9 ribu.
Namun, harga sayuran yang mulai turun belum banyak membantu. Bahan pangan yang paling sering masuk dapur, seperti ayam, minyak goreng, dan beras, tetap lebih mahal dibanding sebelumnya.
Perubahan itu juga terasa dari suasana di pasar tradisional. Menurutnya, pasar memang tidak sampai sepi, tetapi keramaiannya berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Dulu kalau ke pasar sering desak-desakan. Sekarang masih ada pembeli, tapi terasa lebih longgar, lebih lengang,” katanya.
Bagi Kasiyanto, perubahan itu menjadi gambaran bahwa banyak keluarga mulai lebih berhati-hati mengatur pengeluaran di tengah harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya kembali normal.
Pedagang juga Rasakan Sepi
Keluhan mengenai mahalnya harga bahan pangan juga terdengar dari lorong-lorong Pasar. Namun, ketika ditanya penyebabnya, jawaban para pedagang tidak selalu sama. Ada yang meyakini kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan untuk program MBG, ada pula yang mengaitkannya dengan pelemahan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hampir semua sepakat pada satu hal: daya beli masyarakat sedang melemah.
Sabar, pedagang sayur di pasar TOS 3000 Jodoh, Batu Ampar, Batam yang setiap hari menerima pasokan dari Medan, mengaku sempat menghadapi situasi yang berat. Harga kulakan naik, sementara pembeli justru berkurang.
“Kemarin modal saya tinggi, tapi daya beli melemah. Setelah dolar turun, baru mulai agak normal lagi,” ujar Sabar saat ditemui di sela-sela menjajakan dagangannya, Senin, 15 Juni 2026.
Pembeli yang semakin jarang datang membuat Sabar tak bisa begitu saja menaikkan harga jual. Jika dipaksakan, dagangannya justru berisiko tak laku.
Tidak semua pedagang melihat persoalannya sama. Sari, yang sudah lebih dari dua dekade berjualan sayur, justru menunjuk MBG sebagai salah satu penyebab harga melonjak.
“Tomat masih Rp25 ribu karena barang enggak masuk. Menurut saya banyak yang masuk ke MBG, jadi yang ke pasar sedikit,” kata perempuan kelahiran Sumatra Utara, 49 tahun silam, 11 Juli 2026.
Ia menduga distributor lebih dahulu memenuhi permintaan dalam jumlah besar untuk MBG sehingga pasokan ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga beberapa komoditas naik.
“Yang bagus-bagus mungkin dipilih buat MBG, jadi stok di pasar berkurang. Makanya harga melambung,” ujarnya sembari melayani pembeli.
Bagi Sari, kenaikan harga juga tidak terjadi merata. Wortel relatif stabil dan kini berada di kisaran Rp15 ribu per kilogram setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp25 ribu. Namun, komoditas lain seperti tomat, sawi putih, kol, dan brokoli lebih sering berfluktuasi.
Harga kol, misalnya, naik dari sekitar Rp8 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram. Brokoli bahkan pernah melonjak dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.
“Kalau brokoli itu jadi bingung, sering naik,” katanya.
Meski demikian, Sari mengakui harga sejumlah komoditas mulai turun selama masa libur sekolah ketika kebutuhan bahan baku untuk MBG berkurang. Baginya, perubahan itu memperkuat keyakinannya bahwa permintaan dalam jumlah besar ikut memengaruhi dinamika pasokan di pasar, meski ia mengaku tidak memiliki data untuk memastikan hal tersebut.
Setiap hari, Sari membuka lapaknya sejak pukul lima pagi hingga dua siang. Selama lebih dari dua dekade berjualan, ia telah melewati berbagai gejolak harga. Namun, menurutnya, kali ini yang paling terasa bukan hanya harga yang naik, melainkan juga pembeli yang semakin berhitung sebelum mengambil sayur dari lapaknya.
Inflasi dan Dinamika Pasar
Cerita para pedagang dan konsumen itu memiliki irisan dengan data inflasi yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam. Kepala BPS Kota Batam, Eko Budi Prasetyo, mengatakan inflasi Batam pada Juni 2026 tercatat sekitar 0,6 persen secara bulanan (month-to-month), sementara inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 4,75 persen.
Menurut Eko, pendorong utama inflasi pada Juni berasal dari kelompok transportasi setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan biaya transportasi kemudian merambat ke biaya distribusi berbagai komoditas, termasuk bahan pangan.
“Efek kenaikan bahan bakar itu akan berpengaruh ke beberapa sektor, terutama transportasi. Transportasi memiliki peran penting dalam distribusi barang. Dengan adanya penyesuaian di sektor transportasi, otomatis biaya distribusi ikut naik, yang pada akhirnya harga kebutuhan masyarakat Kota Batam juga mengalami penyesuaian,” ujar Eko melalui sambungan telepon.
BPS mencatat sejumlah komoditas pangan ikut memberikan andil terhadap inflasi. Meski demikian, Eko mengatakan lembaganya tidak mempublikasikan harga masing-masing komoditas dalam rilis inflasi, melainkan besaran kontribusi setiap komoditas terhadap kenaikan maupun penurunan inflasi.
“Di rilis BPS kami tampilkan sepuluh komoditas yang memiliki andil terbesar terhadap inflasi maupun deflasi,” katanya.
Eko tidak buru-buru menarik kesimpulan bahwa MBG menjadi penyebab inflasi. Ia menjelaskan bahwa secara ekonomi, harga akan bergerak mengikuti keseimbangan antara penawaran dan permintaan.
“Kami melihatnya dari sisi supply dan demand. Kalau memang ada tambahan permintaan barang yang melebihi penawaran yang tersedia di pasar, otomatis dengan ketersediaan yang terbatas harga akan meningkat,” jelasnya.
Bagi Eko, mekanisme itu tidak hanya berlaku pada MBG. Setiap kali permintaan melonjak sementara pasokan terbatas, harga cenderung ikut bergerak naik.
“Mau MBG maupun faktor musiman seperti hari raya, kalau permintaannya meningkat sementara pasokannya tidak seimbang, maka akan terjadi penyesuaian harga,” katanya mengakhiri panggilan telepon.
Korelasi SPPG dan Harga Pangan
Dugaan yang berkembang di kalangan pedagang dan konsumen juga muncul dalam kajian Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalam Policy Note yang dipublikasi pada 30 Mei 2026, lembaga itu meneliti hubungan antara ekspansi program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, dan dinamika harga pangan, di 418 kabupaten dan kota di Indonesia selama Februari 2025 hingga April 2026.
Menggunakan model statistik panel fixed effect, Celios menemukan adanya korelasi kenaikan harga pangan rata-rata 0,08 persen setiap penambahan 10 unit SPPG. Pada komoditas yang umum digunakan dalam program MBG seperti beras, telur, ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang dan cabai mengalami kenaikan sekitar 0,12 hingga 0,13 persen.
Celios juga menemukan keterkaitan antara pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga pangan. Namun, pengaruh tersebut melemah setelah faktor-faktor lain seperti musim panen, inflasi, distribusi pangan dan kondisi pasar nasional ikut diperhitungkan dalam analisis. Di tingkat rumah tangga, terutama di pedesaan, pelemahan rupiah tetap dirasakan melalui meningkatnya biaya produksi, harga pupuk, pakan ternak, hingga biaya dalam rantai pasok pangan.
Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, wilayah yang bergantung pada pasokan pangan dari luar lebih rentan mengalami tekanan harga ketika permintaan meningkat.
“Karena dia bukan basis pangan. Sehingga hadirnya MBG akan jadi kompetitor bagi ritel, rumah tangga. Harga-harga pangan jadi naik,” kata Bhima lewat sambungan telepon, Kamis, 16 Juli 2026.
Bhima menilai kenaikan harga pangan yang dipicu peningkatan permintaan tidak serta-merta akan kembali normal ketika kebutuhan MBG berkurang.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama ketika pelemahan rupiah dan daya beli masyarakat juga sedang tertekan. Ia berpendapat pemerintah perlu mengevaluasi keberlanjutan program MBG apabila dampaknya terhadap inflasi pangan dinilai lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.
“Pemerintah akan berada pada pilihan, apakah menjaga inflasi pangan tetap stabil di tengah pelemahan rupiah dan daya beli yang sedang melemah, atau tetap memaksakan MBG yang akhirnya memicu tekanan terhadap harga pangan,” ujarnya.
Bhima mengingatkan, kenaikan inflasi pangan berisiko memperbesar jumlah penduduk miskin maupun mendorong sebagian kelas menengah turun kelas. Karena itu, Bhima berpendapat penghentian MBG menjadi solusi menjaga stabilitas harga pangan.
“Solusi terbaiknya memang hentikan MBG,” katanya mengakhir pembicaraan.
Sisa Makanan yang Berakhir ke Peternak
Kenaikan harga pangan hanya satu bab dari perjalanan MBG di Batam. Dalam pelaksanaannya, program ini juga menghadapi berbagai persoalan lain, mulai dari dugaan keracunan massal, temuan beling pada makanan siswa, hingga pengelolaan limbah makanan oleh SPPG yang memunculkan pertanyaan baru.
Wawancara dengan Koordinator Wilayah SPPG Batam, Defri Frenaldi, Kepala SPPG di kawasan Sei Beduk, Fandi, serta seorang pemilik SPPG di Batam menunjukkan praktik yang serupa dalam menangani sisa makanan. Ketiganya menyampaikan keterangan yang sama. Sisa makanan dari program MBG dikumpulkan, lalu dijual kepada peternak sebagai pakan ternak babi atau entok.
Fandi menyebut sisa makanan dalam program MBG tidak bisa dihindari. Dari ribuan porsi yang disiapkan setiap hari, rata-rata sekitar 50 kilogram sisa makanan terkumpul dalam sehari.
“Tidak ada kami olah. Kami hanya memilah di plastik,” ujar Fandi saat ditemui di SPPG Kawasan Sei Beduk.
Sisa makanan itu kemudian diambil oleh peternak. Menurut Fandi, tidak ada tarif khusus yang ditetapkan. Peternak hanya memberikan uang secara sukarela. Meski demikian, setiap makanan yang keluar dari dapur tetap dicatat sebagai bagian dari administrasi SPPG.
Praktik serupa juga ditemukan di SPPG lain. Seorang pemilik dapur MBG di Batam yang enggan disebutkan namanya mengatakan sisa makanan dari dapurnya rutin diambil oleh peternak babi.
“Ditimbang, terus diangkut. Sampah-sampah kami juga mereka yang angkut,” ujarnya.
Ia tidak menjelaskan apakah ada nilai transaksi dalam penyerahan sisa makanan tersebut, termasuk biaya yang berkaitan dengan pengangkutan limbah makanan.
***
Koordinator Wilayah SPPG Batam, Defri Frenaldi membenarkan pengelolaan sisa makanan di setiap SPPG di Batam. Menurutnya, seluruh SPPG diwajibkan memisahkan food waste atau sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi dengan food loss, yakni bahan pangan yang rusak selama proses produksi.
Kedua jenis limbah tersebut kemudian ditimbang dan dicatat berdasarkan jenisnya, mulai dari karbohidrat, protein hewani, hingga sayuran. Pada SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, total food waste dan food loss dapat mencapai 50 hingga 100 kilogram per hari, atau sekitar 7–10 persen dari total makanan yang diproduksi.
Batam kini memiliki 147 SPPG. Jika menggunakan angka 50 kilogram sebagai asumsi rata-rata food waste dan food lossyang dihasilkan setiap SPPG per hari, totalnya diperkirakan mencapai sekitar 7,35 ton per hari.
“Sebagian besar SPPG di Batam bekerja sama dengan peternak untuk memanfaatkan sisa makanan tersebut sebagai pakan ternak,” kata Defri melalui sambungan telepon.
Peternak babi menjadi pihak yang paling banyak mengambil sisa makanan, disusul peternak bebek dan ayam dalam jumlah lebih kecil. Adapun limbah yang tidak dapat dimanfaatkan, seperti plastik dan kardus, diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS).
Defri mengatakan, mekanisme kerja sama antara SPPG dan peternak berbeda-beda. Ada yang memberikan nilai ekonomis atas sisa makanan, ada pula yang hanya membantu mengangkut sampah dan menjaga kebersihan area SPPG.
Hingga kini, lanjut Defri, belum ada SPPG di Batam yang mengolah sisa makanan menjadi kompos atau produk lain. Pengelolaan limbah makanan masih terbatas pada pemilahan, penimbangan, dan penyerahan kepada peternak atau pembuangan ke TPS.
Potensi Korupsi Jual Beli Limbah Makanan
Persoalan limbah makanan ternyata tidak berhenti pada urusan sampah. Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herdiansyah Hamzah, menilai terdapat persoalan tata kelola yang perlu dikaji lebih jauh ketika limbah makanan dari program yang dibiayai APBN memiliki nilai ekonomi dan berpindah ke pihak lain.
Menurut pria yang akrab disapa Bung Castro tersebut, tanggung jawab SPPG tidak berhenti setelah makanan dibagikan kepada penerima manfaat. SPPG juga bertanggung jawab mengelola limbah dan sampah yang dihasilkan selama proses penyelenggaraan program.
“Menjual atau membisniskan sisa makanan itu bertentangan dengan aturan yang dibuat BGN sendiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, SPPG bukan hanya ditugaskan mengelola makanan, tetapi juga mengelola limbah dan sampah,” kata Castro melalui pesan singkat.
Bagi dosen hukum Universitas Mulawarman itu, pengelolaan limbah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan MBG. Ketika limbah justru menjadi objek transaksi, menurutnya, persoalan tersebut bergeser dari sekadar pengelolaan sampah menjadi persoalan kepatuhan terhadap tata kelola program.
“Ini sebenarnya aset negara. Kalau aset negara itu dijual dan keuntungannya masuk ke kantong pribadi, itu bisa dikualifikasikan sebagai kerugian negara dan tindak pidana korupsi,” katanya.
Meski demikian, Herdiansyah membedakan antara pemanfaatan limbah dengan transaksi atas limbah. Menurutnya, pelibatan pihak ketiga tetap dimungkinkan sepanjang bertujuan mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti kompos atau bentuk pengolahan lainnya, bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Baginya, alasan bahwa peternak hanya memberikan uang “seikhlasnya” tidak mengubah substansi praktik tersebut apabila tetap terdapat imbalan yang diberikan kepada pengelola.
“Kalau dibilang cuma-cuma tetapi kemudian diberi uang seikhlasnya, menurut saya itu tetap menunjukkan adanya transaksi. Itu tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya perencanaan program sejak awal. Menurutnya, sebelum SPPG mulai beroperasi, pemerintah semestinya memastikan seluruh rantai penyelenggaraan telah siap, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengelolaan limbah.
“Dalam hukum administrasi, urusan SPPG itu harus disiapkan dari hulu sampai hilir. Bukan hanya bagaimana makanan diproduksi dan dibagikan, tetapi juga bagaimana limbahnya dikelola. Itu seharusnya sudah dipastikan sebelum SPPG beroperasi,” katanya.
Bhima melihat persoalan itu dari sudut yang hampir sama. Ia menilai praktik pemanfaatan sisa makanan tersebut perlu dievaluasi. Menurutnya, jika pengelolaan limbah tidak diatur dalam skema penyelenggaraan SPPG, tetapi kemudian menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut tata kelola program.
“Kalau itu memang tidak ada dalam kontrak SPPG, berarti ada persoalan. Ada potensi kerugian negara, kerugian perekonomian, bahkan bisa mengarah pada korupsi,” katanya.
Bhima melihat persoalan itu berawal dari banyaknya makanan yang tidak dikonsumsi penerima manfaat. Ketika makanan yang dibiayai APBN berakhir sebagai limbah, kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak, menurutnya pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas program secara menyeluruh.
“Kalau lingkaran setan itu enggak diputus, MBG akhirnya sama saja menjadi subsidi pakan ternak yang sebenarnya boros,” ujarnya.
Kritik atas Fondasi Program
“MBG itu produk gagal yang sudah salah sejak dalam pikirannya. Itu lahir sebagai janji politik,” kata Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.
Persoalan muncul ketika sebuah janji politik dijalankan tanpa diiringi perencanaan teknokratis yang memadai. Akibatnya, berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari tata kelola, pengawasan, hingga pengelolaan anggaran, berjalan tanpa fondasi yang cukup kuat.
“Kalau yang dikedepankan hanya nafsu politik, program seperti ini tidak akan berjalan baik,” ujarnya.
Ia membandingkan MBG dengan program makan sekolah di sejumlah negara lain. Menurutnya, negara-negara tersebut tetap menjadikan kompetensi kelembagaan, kapasitas pelaksana, dan sistem pengawasan sebagai fondasi utama, meski programnya juga lahir dari keputusan politik.
“Di negara lain, program seperti ini tetap mengombinasikan keputusan politik dengan pendekatan teknokratis. Basisnya kompetensi. Di kita, menurut saya, itu yang belum terlihat sehingga akhirnya muncul banyak persoalan,” katanya.
Herdiansyah menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, rantai pasok pangan, hingga mekanisme pengawasan sebelum memperluas implementasi MBG secara nasional.
***
Alih-alih melihat MBG sebagai sekadar program makan gratis, Uni Lin justru lebih sering mendengar cerita tentang makanan yang tidak habis dimakan. Keluhan itu datang dari pelanggan hingga orang tua murid yang singgah ke tokonya.
“Kadang anak itu makanannya enggak disentuh. Kalau enggak dimakan kan mubazir, buang-buang duit saja,” katanya malam itu sambil menjaga tokonya.
Ia memahami pemerintah memiliki tujuan baik meningkatkan gizi anak. Namun, menurutnya, kebutuhan setiap anak tidak bisa diseragamkan. Ada anak yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu, ada pula yang tidak menyukai menu yang disajikan. Dalam kondisi seperti itu, Uni Lin menilai orang tua jauh lebih memahami kebutuhan makan anak mereka dibandingkan pemerintah.
“Masalah makan anak itu macam-macam. Ada yang alergi, ada yang enggak bisa makan sosis atau makanan tertentu. Orang tua lebih tahu makanan anaknya,” ujarnya.
Karena itu, Uni Lin berharap pemerintah mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, jika diminta memilih, ia lebih setuju dana MBG dialihkan untuk membantu biaya pendidikan anak atau kebutuhan lain yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau menurut saya, lebih baik uangnya dipakai untuk sekolah digratiskan. Kalau takut dipakai orang tua, langsung kasih saja ke sekolah. Pemerintah harus bijak. Kalau keuangan negara lagi enggak bagus, manfaatkan untuk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Artikel ini diterbitkan oleh Project Multatuli.
