Saat menghadiri acara komunitas Indonesia di Amerika Serikat, saya sempat tergelitik melihat bagaimana “kekhasan” masyarakat kita tampak begitu nyata dalam menyelenggarakan acara tersebut. Kekhasan tersebut sangat kontras dengan budaya Amerika yang menjunjung tinggi ketepatan waktu (punctuality). Meskipun hal itu bukan persoalan hidup dan mati, kita sebenarnya tahu bahwa kebiasaan tersebut bukanlah kebiasaan yang baik. Namun, tanpa sadar kita sudah terbiasa memakluminya, sehingga kebiasaan tersebut berubah menjadi kesadaran kolektif yang dianggap wajar. Itu baru satu contoh kebiasaan, tentu masih banyak kebiasaan lain yang tidak sehat tetapi sudah terlanjur kita anggap lumrah, sehingga mengakar menjadi sebuah kesadaran kolektif.
Boleh jadi para pejabat adalah miniatur masyarakat Indonesia saat ditempatkan di pucuk kekuasaan, dengan privilege dan beragam kenyamanannya. Dengan kesadaran kolektif yang telah mengakar, mereka pun saling berinteraksi dan secara otomatis membentuk sistem yang saling mendukung kenyamanan satu sama lain. Sialnya kesadaran kolektif yang negatif pun turut mereka bawa dan pelihara. Sehingga sistem pemerintahan pun menjadi cerminan dari akumulasi kesadaran kolektif yang negatif tersebut. Meskipun mereka menyadari keburukannya, mereka tetap membiarkan keburukan tersebut terjadi karena tidak ingin kenyamanan yang telah terbentuk secara komunal terusik. Tidak heran meskipun rezim telah berganti berkali-kali, masalah yang dihadapi bangsa ini tetap saja sama.
Pejabat yang tidak kompeten memang sepantasnya diberhentikan, karena merekalah yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Merekalah yang bertanggung jawab memantik amarah rakyat, berujung demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan tragedi memilukan. Rakyat marah, rakyat menuntut keadilan.
Sayangnya, persoalan tersebut tidak seketika berhenti ketika para penyeleweng jabatan akhirnya lengser. Setelah mereka lengser, siapa yang kemudian akan menggantikan? Jika penggantinya masih membawa kesadaran kolektif yang sama dengan mereka, besar kemungkinan sistem yang sudah ada ini hanya akan menghilang sekejap kemudian kembali seperti semula.
Pengganti yang ideal harus memiliki kompetensi sekaligus idealisme untuk mereformasi kesadaran kolektif yang negatif tersebut. Memang, upaya ini akan memicu resistensi dari pihak-pihak yang tidak mau kenyamanannya terusik dan bertahan dengan kesadaran lama. Namun, perubahan sejati hanya mungkin terjadi bila kesadaran baru yang lebih konstruktif mampu tumbuh dominan dan mengikis kesadaran lama, hingga kemudian menggantinya.
Perubahan Dimulai dari Diri Sendiri
Layaknya pohon yang menjulang tinggi, akarnya pun tentu harus kuat agar dapat menopang pohon tersebut. Sama halnya dengan kekuatan perubahan, perubahan yang kuat dan bertahan lama ditentukan oleh akarnya. Apabila kita sungguh-sungguh menginginkan transformasi berkelanjutan, maka kita perlu berbenah bersama: mengevaluasi diri, memperbaiki kebiasaan, dan membentuk kesadaran baru, dimulai dari diri kita sendiri sebagai akar rumput. Memang masalah di Indonesia tidak seketika menghilang begitu saja, tetapi setidaknya akan mengarah ke arah yang lebih konstruktif.
Di sinilah pendidikan kembali memainkan peran kunci. Bukan sekadar pendidikan berbasis hafalan, melainkan pendidikan yang menumbuhkan pemahaman konteks, kemampuan analisis, berpikir kritis, dan sikap humanis. Menjadi pembelajar seumur hidup memang tidak mudah, apalagi di tengah problematika kehidupan sehari-hari. Namun, justru di situlah tantangannya. Jika kita gagal melewatinya, bukan tidak mungkin sejarah yang sama akan terus berulang.
Saya pun melihat inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan oleh Ferry Irwandi melalui Malaka Project atau Fahruddin Faiz dengan Ngaji Filsafat menjadi sangat relevan dan penting di era sekarang. Langkah-langkah gerilya semacam ini mampu memantik kesadaran masyarakat akar rumput, terutama anak-anak muda. Kesadaran itulah yang nantinya menjadi fondasi bagaimana mereka berpikir secara benar, sehingga jalan menuju kesadaran kolektif yang lebih konstruktif pun terbuka lebar.
Kejadian kesewenangan hukum dan kebrutalan aparat yang terjadi pada penghujung bulan Agustus 2025 memang menorehkan luka mendalam bagi masyarakat. Sebuah peristiwa yang bakal tertulis abadi dalam sejarah kelam bangsa Indonesia dalam menghadapi kesenjangan sosial dan melawan ketidakadilan.
Namun, sebagai makhluk yang diberi kemampuan belajar bahkan dari pengalaman pahit sekalipun, peristiwa ini menjadi pemantik kesadaran kita bersama. Tidak hanya sekadar milestone gegap gempita melengserkan (dan membalas dendam) para pejabat yang tidak kompeten di zaman digital, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berefleksi. Kesempatan untuk mempersiapkan diri dan mendidik generasi selanjutnya agar memiliki kesadaran kolektif yang lebih konstruktif. Dengan demikian, kesadaran kolektif dapat diterapkan secara massal hingga mampu merombak sistem yang selama ini telah rusak.
Di kota-kota besar, perjuangan memiliki rumah layak rasanya kian seperti mengejar bayangan. Harga tanah dan bangunan terus melambung, sementara penghasilan warga justru stagnan atau melambat pertumbuhannya. Jangankan menabung untuk membeli rumah, banyak yang masih kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian.
Padahal, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia pada 2005.
Warga menolak penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menuntut hak atas hunian layak bagi orang miskin dalam aksi di Balai Kota Jakarta pada September 2014. (Project M/Henry Lopulalan)
Karena itu, urusan rumah tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar atau kemampuan individu. Negara bertanggung jawab untuk hadir dan membantu. Apalagi, negara punya semua instrumen yang diperlukan untuk bertindak. Ia menguasai tanah dan memiliki wewenang mengatur tata ruang. Ia bisa menerbitkan peraturan, pun merumuskan anggaran dan skema subsidi bagi yang membutuhkan.
Semua itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu warga memiliki tempat tinggal yang layak; yang tidak sekadar memiliki atap dan dinding, tapi mampu membuat penghuninya hidup dengan rasa aman, damai, dan bermartabat.
Namun, selama ini negara tidak hadir secara efektif, dan justru membiarkan sistem perumahan urban yang berpihak kepada pasar dan pengembang besar.
Ini membuat rumah hanya dipandang sebagai barang dagangan atau alat mencari keuntungan. Banyak rumah lantas dibeli bukan untuk ditinggali, tapi untuk dijual lagi atau investasi. Imbasnya, harga semakin tidak masuk akal, jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
Maka, kita butuh cara pandang baru. Rumah harus dilihat sebagai hak, bukan komoditas, dan kita bisa mengusahakannya bersama di tengah minimnya peran negara.
Ini bisa diwujudkan, misalnya, dengan skema koperasi perumahan.
Bangunan apartemen terlihat dari balik tembok Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara. Negara membiarkan sistem perumahan urban berpihak kepada pasar dan pengembang besar sehingga menghasilkan hunian dengan harga selangit yang tidak menjawab kebutuhan banyak orang. (Project M/Ricky Yudhistira)
Apa Itu Koperasi Perumahan?
Banyak orang mengasosiasikan koperasi hanya dengan kegiatan simpan-pinjam. Padahal, koperasi bisa bergerak di banyak bidang, dari pertanian hingga kesehatan dan perumahan. Intinya: koperasi hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
Melalui koperasi perumahan, warga bisa bergotong royong merancang, membangun, dan mengelola hunian layak di wilayah urban. Tanah dan bangunan dikelola secara kolektif sehingga harganya tetap terjangkau dalam jangka panjang. Aset pun tidak bisa dijual atau digadaikan sembarangan karena keputusan semacam itu harus mendapat persetujuan anggota dalam rapat.
Kompleks apartemen menjulang di kawasan PIK yang membentang dari pesisir Jakarta hingga Kabupaten Tangerang., Banten. Rumah hanya dipandang sebagai komoditas sehingga harga semakin jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Ini jelas berbeda dengan cara main pengembang perumahan konvensional, yang membangun dan menjual unit rumah satu per satu ke individu. Ini biasanya membuat rumah jadi objek spekulasi dengan harga yang terus melonjak dari waktu ke waktu.
Tujuan koperasi perumahan adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anggotanya, bukan mengejar cuan. Kalaupun ada keuntungan, ia benar-benar dianggap sebagai sisa, bukan target utama. Uang yang ada bakal digunakan untuk perawatan bangunan, kegiatan komunitas, atau pembangunan unit baru.
Meski begitu, uang anggota tidak akan hilang begitu saja. Jika ada anggota yang keluar dari koperasi, simpanan atau biaya konstruksi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.
Yang paling menarik, koperasi perumahan tidak hanya membangun rumah, tapi juga komunitas. Para anggota bisa saling membantu, berbagi sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman.
Sebagian orang mungkin berpikir bahwa bergiat di koperasi akan menyita banyak waktu. Namun, tidak harus begitu. Koperasi bisa mengangkat karyawan untuk mengurus kegiatan operasional harian. Anggota pun tidak mesti jadi pengurus atau pengawas, dan bisa masuk divisi tertentu sesuai minat masing-masing.
Seorang perempuan berjalan melintasi ruangan Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri di lantai dasar Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. (Project M/Ricky Yudhistira)
Memang, pada saat-saat tertentu, partisipasi lebih sangat dibutuhkan, misalnya dalam proses perencanaan desain hunian atau penyusunan kegiatan usaha koperasi. Di momen seperti itu, keterlibatan aktif anggota justru menjadi kekuatan utama.
Bila bisa melangkah jauh bersama-sama, mengapa mesti sendirian?
Tiga Pilar Koperasi Perumahan
Mewujudkan perumahan kolektif berbasis koperasi bukanlah proses yang instan. Namun, kita bisa menjalankannya secara bertahap dan terarah dengan bertumpu pada tiga pilar: pengorganisasian, advokasi, serta jaringan.
Dalam pengorganisasian, prosesnya bisa dimulai dari obrolan kecil antar-tetangga tentang kondisi tempat tinggal, kebutuhan bersama, atau keinginan untuk membangun hunian yang lebih baik. Intinya adalah membangun kesadaran bersama.
Dari situ, kumpulkan warga dengan visi yang sama untuk membentuk koperasi. Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), lalu tentukan pengurus awalnya. Setiap anggota dapat mulai menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan pembangunan rumah sebagai fondasi pembiayaan koperasi.
Seorang pria membuang sampah di Kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. Pengelolaan sampah jadi salah satu unit usaha Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri untuk menutup biaya operasional dan perawatan bangunan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Lakukan pendataan kebutuhan tiap anggota, jumlah anggota keluarga, kemampuan finansial, keterampilan, dan lainnya. Data ini menjadi dasar untuk merancang desain hunian dan kegiatan usaha koperasi secara partisipatif. Kegiatan seperti pengelolaan sampah, penjualan barang kebutuhan pokok, atau usaha mikro lainnya dapat menutup biaya operasional dan perawatan bangunan secara berkelanjutan.
Pertemuan rutin, baik tatap muka maupun daring, perlu disepakati sebagai ruang diskusi dan pengambilan keputusan. Pendidikan bersama tentang hak atas tempat tinggal, prinsip koperasi, dan perencanaan komunitas juga sangat penting untuk memperkuat rasa kepemilikan kolektif.
Setelah terbentuk, koperasi harus memetakan lokasi tanah yang akan digunakan, menghitung estimasi biaya pembangunan, memahami tahapan perizinan, serta menyiapkan skema pengelolaan jangka panjang. Di sini, penting untuk menjalankan advokasi dan negosiasi.
Jika warga tidak memiliki atau tidak mampu membeli tanah, mereka bisa menelusuri dan mengajukan pemanfaatan tanah negara atau aset pemerintah yang tidak digunakan. Banyak komunitas berhasil memanfaatkan skema ini dengan dukungan dokumentasi dan strategi advokasi yang kuat.
Koperasi juga perlu cermat merancang strategi pembiayaan dengan opsi beragam. Selain menarik iuran anggota, koperasi dapat menggalang dana publik, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, mengajukan pinjaman ke bank, atau mencoba mengakses subsidi pemerintah.
Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertugas menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Selama ini, dananya banyak disalurkan untuk mendukung usaha koperasi simpan-pinjam dan konsumsi. Namun, pada prinsipnya, koperasi perumahan juga bisa mengakses dana tersebut.
Anggota koperasi dari sejumlah kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan, terutama hak atas hunian layak, melalui kegiatan aspirasi politik di Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara pada Januari 2023. (Project M/Ricky Yudhistira)
Kerja-kerja advokasi dan negosiasi juga penting untuk mendapat pengakuan hukum dan dukungan pemerintah, termasuk dalam hal penyesuaian tata ruang, insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan program pendampingan. Ini dapat dilakukan melalui jalur administratif maupun kampanye publik.
Seluruh proses yang telah dijabarkan tersebut akan lebih mudah dijalani bila koperasi perumahan dapat membangun jejaring dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Perlu dicatat: koperasi tidak bisa berjalan sendiri.
Arsitek komunitas, LSM, dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan dan dukungan, termasuk untuk merancang desain hunian, menyusun rencana usaha, dan menguatkan sistem pengelolaan pasca-huni. Akses ke tanah, dana pembangunan, dan pelatihan teknis pun bisa didapat bila kita aktif berjejaring dengan koperasi lainnya atau bergabung dalam aliansi yang memiliki perhatian terhadap hak atas tempat tinggal.
Tidak hanya itu, kita bisa membangun hubungan dengan pemerintah daerah untuk melancarkan proses negosiasi serta berkonsultasi dengan organisasi internasional yang memiliki visi serupa.
Ini semua bisa terwujud bila koperasi dapat membangun kepercayaan dan senantiasa menjunjung kepentingan komunitas.
Tentu, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi. Namun, contoh kasus di berbagai kota membuktikan ini bukan hal mustahil. Warga bisa membangun hunian layak dan berkelanjutan asal terus menjaga semangat gotong royong, serta mau belajar dan beradaptasi sepanjang prosesnya.
Melihat Contoh Keberhasilan
Warga Kampung Akuarium di Jakarta Utara tetap bertahan dengan mendirikan gubuk baru di atas puing-puing setelah penggusuran paksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada April 2016. (Project M/Henry Lopulalan)
Salah satu contoh kasus yang bisa jadi inspirasi membangun perumahan kolektif berbasis koperasi adalah Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara.
Dulunya, ia adalah Kampung Akuarium, satu dari sekian banyak kampung kota yang rutin dicap “ilegal”. Pada 2016, kampung ini digusur paksa. Namun, warga tidak menyerah. Mereka membentuk koperasi, menyusun rencana pembangunan bersama arsitek komunitas, dan memperjuangkan haknya lewat jalur politik dan hukum.
Hasilnya, pada 2021, berdirilah Kampung Susun Akuarium. Disebut “kampung susun” karena ia mengakomodasi cara hidup kampung kota dalam hunian bertingkat.
Terdiri dari 241 unit hunian, ia dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desain bangunannya dirancang secara partisipatif oleh calon penghuni sesuai kebutuhan mereka, dengan pendampingan arsitek komunitas.
Kampung Susun Akuarium telah mendapatkan penghargaan Asia Pacific Housing Innovation Award 2023 dan World Habitat Award 2024 atas keberhasilan inovasi perumahan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, serta memberikan solusi atas masalah hunian di perkotaan. (Project M/Ricky Yudhistira)
Karena seluruh biaya pembangunan ditanggung pemprov, bangunan yang ada menjadi milik pemprov. Namun, pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara kedua pihak.
Untuk tiap unitnya, koperasi hanya perlu membayar sewa Rp34.000 per bulan ke pemprov. Ini salah satu bentuk subsidi negara untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal di sana.
Biaya perawatan dan pengelolaan gedung ditanggung oleh koperasi dengan uang dari berbagai usaha yang dijalankannya, termasuk jasa cuci baju, katering, air isi ulang, warung sembako, perahu wisata, dan homestay. Dengan begitu, beban iuran bulanan anggota koperasi bisa ditekan.
Perjanjian kerja sama yang ada bakal berakhir selewat lima tahun. Setelah itu, koperasi bisa mengajukan kepada pemprov agar tanah dan bangunan yang ada dihibahkan kepada mereka.
Selain itu, ada pula proyek rumah flat Menteng di Jakarta Pusat. Belakangan, ia menarik perhatian publik karena harganya yang relatif terjangkau meski terletak di Jalan Rembang, kawasan elite yang dikenal serba mahal.
Rumah flat ini dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh koperasi. Desainnya dirancang secara partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni dan keberadaan ruang bersama seperti kantor koperasi dan toko buku.
Ada tujuh unit hunian di bangunan empat lantai ini dengan luas beragam, mulai dari 40 hingga 128 meter persegi. Ongkos konstruksi sepenuhnya ditanggung anggota koperasi berdasarkan luas unit yang mereka tempati. Biaya per unit berkisar dari sekitar Rp400 juta hingga Rp1,2 miliar.
Warga kelas menengah berhasil menggagas dan mewujudkan rumah flat Menteng di kawasan elite Jakarta Pusat dengan harga relatif terjangkau. Menurut kajian Rujak Center for Urban Studies, hunian flat multifamily dengan tinggi maksimal empat lantai dapat menjawab keterbatasan lahan perumahan di Jakarta dan masih dapat diterima masyarakat yang cenderung berorientasi pada rumah tapak. (Project M/Ricky Yudhistira)
Rumah flat Menteng berdiri di atas lahan 280 meter persegi milik Marco Kusumawijaya, pengamat tata kota sekaligus anggota koperasi. Koperasi menyewa lahan dari Marco selama 70 tahun dengan biaya Rp90 juta per tahun. Penghuni membayar sewa tanah secara bulanan dengan nilai berbeda, tergantung luas unit masing-masing.
Setelah berhasil di Menteng, koperasi berencana mengembangkan rumah flat lainnya di dua lokasi baru: Matraman di Jakarta Timur dan Pancoran di Jakarta Selatan.
Dua contoh tersebut menunjukkan skema koperasi perumahan bukan sekadar angan-angan, baik untuk kelas menengah ataupun mereka yang tergolong tidak mampu.
Dengan semangat kolektif, warga terbukti mampu mengambil alih kendali atas ruang tinggalnya, menciptakan rumah yang aman, nyaman, dan bebas dari spekulasi pasar.
Maka, mari bergerak. Susun kelompok, bentuk koperasi, ajukan hak atas tanah, dan bangun jejaring. Kita punya alat, pengalaman, dan—yang terpenting—hak untuk tinggal di kota. Dan, hak itu harus diperjuangkan bersama-sama.
by Gugun Muhammad (pegiat koperasi perumahan dari Urban Poor Consortium), Project Multatuli August 8, 2025
Beberapa hari setelah kedatangan saya di Tampa, saya diajak berbelanja perlengkapan esensial untuk kebutuhan sehari-hari saya selama tinggal di sini. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah thrift store, sebuah “department store” yang menjual barang-barang bekas layak pakai atau sering disebut pre-owned dengan harga yang terjangkau. Dua thrift store yang kami kunjungi saat itu adalah Community Thrift Store dan The Salvation Army yang yang berada di Nebraska Ave.
Meskipun menjual barang-barang bekas layak pakai atau pre-owned, thrift store dikonsep dengan matang dan tidak asal-asalan. Barang-barangnya pun ter-display dengan rapi dan terawat, meski tetap terlihat bukan barang baru. Barang yang dijual juga beragam dan terkurasi dengan baik, mulai dari perabotan rumah, pakaian, sepatu, mainan anak, sepeda, perkakas dapur, hingga barang koleksi.
Thrift store pada umumnya dikelola secara profesional oleh komunitas, organisasi keagamaan, maupun organisasi nirlaba. Walau tidak semewah department store atau retailer besar pada umumnya, thrift store tetap memberikan fasilitas kenyamanan, mulai dari AC, kebersihan tempat, musik latar yang terus memainkan hits populer era 90-an, dan juga troli belanja. Pengalaman berbelanja menjadi semakin nyaman, mudah, dan tentu saja terkesan profesional.
Selain itu, thrift store juga memiliki program marketing yang benar-benar dipersiapkan dengan sangat terstruktur, seperti diskon pembelian barang-barang tertentu bagi para membernya pada minggu tertentu. Ini menunjukkan bagaimana thrift store benar-benar dikelola secara matang dan terarah. Kombinasi hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya menjadikan thrift store berhasil tumbuh di tengah-tengah masyarakat Amerika. Thrift store tidak hanya memperpanjang usia barang-barang layak pakai yang ada di sana, tetapi turut berkontribusi membuka lapangan kerja baru dan menjaga standar pelayanan komunitas.
Perkembangan thrift store di Tampa, Florida, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana masyarakatnya menerima thrift store itu sendiri. Mulai dari anak muda hingga orang tua, semua datang untuk mencari kebutuhan mereka masing-masing. Lupakan gengsi dan perasaan minder, mereka tidak risih atau ragu berbelanja di sana asalkan barang yang ditawarkan memang murah dan layak pakai. Membeli di thrift store bukanlah sesuatu yang aneh dan tidak trendi, melainkan kebiasaan yang memang dilakukan karena kebutuhan.
Relevankah Mengadaptasi Konsep Thrift Store?
Pengalaman di thrift store pun mengingatkan saya kembali dengan Ruang Solidaritas Joli Jolan. Keduanya memiliki kesamaan terkait upaya perpanjangan usia barang layak pakai, meski berbeda metode. Kemudian muncul pertanyaan dalam hati, apakah Joli Jolan nantinya dapat bertransformasi menjadi thrift store? Apakah konsep thrift store dengan pengelolaan profesionalnya relevan untuk komunitas tersebut? Mengingat akan adanya biaya-biaya tambahan serta strategi progresif yang bakal menyertainya.
Asalkan konsep thrift store masih selaras dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh Joli Jolan, yakni ruang solidaritas berbagi barang secara gratis, maka mengadopsi konsep thrift store bukanlah hal yang tidak mungkin, tentunya dengan beberapa penyesuaian. Butuh waktu, persiapan, dan strategi yang tepat agar Joli Jolan dapat berkembang menjadi sebuah ruang profesional layaknya thrift store. Ketika hal itu tercapai, semua pihak tentunya perlu untuk beradaptasi kembali dengan langkah yang diambil Joli Jolan. Sebab, Joli Jolan tidak lagi sekadar memberikan manfaat gratis kepada masyarakat, tetapi berorientasi pada profit demi keberlanjutan usahanya.
Di tengah hamparan sawah yang membentang luas dan jalan desa yang teduh oleh pepohonan, Desa Kedungampel, Cawas, Klaten, kini memiliki cerita baru tentang semangat belajar. Cerita ini lahir dari kepedulian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 045 UIN RMS Surakarta yang menjalankan program dengan tema Desa Ramah Perempuan dan Anak.
Tema tersebut mendorong para mahasiswa untuk merancang kegiatan yang memberi ruang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi perempuan dan anak-anak di desa. Salah satu wujud nyatanya adalah pembentukan Taman Belajar Kedungampel, sebuah sudut sederhana yang diubah menjadi pusat aktivitas edukatif dan kreatif untuk anak-anak.
Tidak perlu gedung megah, cukup tikar yang digelar rapi, rak buku yang tertata, dan koleksi bacaan yang menggoda rasa ingin tahu. Setiap sore, anak-anak datang membawa semangat, duduk bersama, membuka buku, dan membiarkan dunia imajinasi mengalir di benak mereka.
Taman belajar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca. Di sinilah berlangsung berbagai kegiatan yang memadukan pendidikan dan hiburan: belajar menulis dan berhitung, menggambar, mewarnai, bermain permainan edukatif, hingga mendengarkan cerita yang dibacakan mahasiswa.
Suasana yang santai membuat anak-anak merasa belajar adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan kewajiban yang membebani. Selain itu, taman belajar ini menjadi ruang aman di mana anak-anak dapat berinteraksi, mengekspresikan diri, dan mengembangkan kreativitas tanpa rasa takut.
Donasi Buku sebagai Jembatan Pengetahuan
Koleksi bacaan yang menjadi daya tarik utama taman belajar ini hadir berkat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Joli Jolan. Melalui donasi buku yang mereka berikan, taman belajar ini memiliki bahan bacaan yang variatif. Mulai dari buku cerita bergambar, majalah anak, hingga buku pengetahuan umum yang sesuai usia.
Selain Joli Jolan, bantuan juga datang dari pihak-pihak lain yang tak kalah peduli. Ada yang menyumbangkan buku tambahan hingga dukungan keuangan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa literasi dapat berkembang melalui gotong royong dan kepedulian bersama.
Sebagai bagian dari program Desa Ramah Perempuan dan Anak, taman belajar ini dirancang untuk terus berlanjut bahkan setelah masa KKN berakhir. Mahasiswa KKN 045 menata penempatan taman belajar yang strategis dan terdapat pengelolanya sendiri.
Dengan begitu, taman belajar tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan minat baca dan kreativitas anak-anak Kedungampel untuk tahun-tahun mendatang.
Harapan yang Tertanam di Halaman Buku
Kini, Taman Belajar Kedungampel berdiri sebagai simbol bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil. Dengan dukungan dari Joli Jolan, para donatur, dan semangat gotong royong masyarakat, desa ini membuktikan bahwa akses bacaan yang memadai bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan yang layak diperjuangkan.
Di setiap buku yang dibuka, tersimpan harapan. Harapan bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berani bermimpi. Dan di Kedungampel, harapan itu kini sedang mekar satu halaman demi satu halaman.
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang sedang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Kelompok 285 yang bertempat di Desa Bolali, Wonosari, Klaten telah menyelenggarakan program kerja utama berupa Festival Literasi dan Seni Anak Bolali. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2025 tersebut mengangkat tema Moderasi Beragama. Kegiatan yang diselenggarakan di kantor halaman Desa Bolali ini turut mengundang pihak sponsorship dan media partner untuk mendukung suksesnya acara.
Kegiatan ini ditujukan untuk semua kalangan anak-anak yang ada di Desa Bolali dan dapat diakses secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Festival ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai toleransi sejak dini pada anak-anak Desa Bolali melalui media edukasi yang kreatif. Festival ini menyajikan beranekaragam kegiatan menarik seperti mewarnai gambar yang mengandung pesan toleransi beragama, membaca buku gratis, mendengarkan dongeng, pembagian makanan, mainan, dan tas gratis yang merupakan hasil kolaborasi dengan komunitas sosial Ruang Solidaritas Joli Jolan.
Kegiatan ini sangat didukung dan mendapat sambutan positif oleh pihak masyarakat dan anak-anak Bolali. Hal tersebut dapat dilihat dari antusias mereka yang cukup tinggi. Bahkan sebagian besar anak-anak sudah membawa peralatan sendiri untuk mengikuti kegiatan ini dan berangkat lebih awal dari waktu yang sudah diinformasikan. Ibu Barokah, salah satu warga Desa Bolali, mengatakan, “Saya sangat senang mendapatkan tas yang sangat layak pakai, bisa untuk dipakai ke kondangan, atau main. Apalagi lihat atusias ibu-ibu lain yang menghantarkan anaknya untuk mengikuti kegiatan ini saya turut terharu kalau warga sini kompak semua untuk mendukung kegiatan satu sama lain”.
Apa yang menjadi tantangan utama Joli Jolan saat ini? Jika boleh menyebut salah satu, hal itu adalah keberlimpahan donasi. Ya, hampir setiap hari ada kiriman (terutama pakaian) yang datang di drop box kami. Tentu kami mengapresiasi kebaikan hati kawan-kawan yang telah bersolidaritas melalui Joli Jolan.
Makin hari, makin banyak warga yang telah berbagi dengan berkesadaran, memberikan barang dengan kondisi baik untuk digunakan kembali oleh sesama. Namun di saat yang sama, hal ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengelola donasi dengan sebaik-baiknya.
Salah satu solusi untuk mengatasi keberlimpahan adalah redistribusi dan membuka jaringan. Akhir pekan ini kami menambah jaringan warga baru, bekerja sama dengan Posyandu Lansia dan Balita di RW XI Manahan, Solo.
Sejumlah pakaian dewasa, anak, dan jilbab kami salurkan untuk warga setempat yang membutuhkan, tentu saja dengan bantuan pengurus posyandu setempat. Pola-pola redistribusi dengan melibatkan warga sejatinya sudah cukup lama kami inisiasi.
Beberapa bahkan mulai melaksanakan kegiatan berbagi secara rutin. Kegiatan itu tersebar di Masjid Al Huda, Kerten; Wirosari, Grobogan; Totosari, Laweyan; Jaten, Karanganyar; Pucangan, Kartasura; hingga Cepu. Jaringan dan kolektivisme ini menjadi modal berharga untuk mendorong pemerataan penerima donasi pakaian/barang.
Apa yang menjadi prioritas kami sejujurnya bukan mendapatkan donasi sebanyak-banyaknya. Donasi secukupnya dengan kualitas terjaga dan sesuai kebutuhan lebih kami utamakan. Oleh karena itu, kami pasti selalu menanyakan terlebih dulu apa yang hendak kawan berikan.
Bukan kami menolak kebaikan kawan-kawan, tapi agar donasi itu nantinya benar-benar tepat guna dan tidak menumpuk di ruang penyimpanan. Karena, tak setiap waktu jaringan yang kami miliki dapat menyerap barang dari Joli Jolan. Sama dengan kami, mereka juga memiliki keterbatasan di sana-sini. Panjang umur hal-hal baik.
