Bagaimana sebuah gerakan dapat berkembang dan berkelanjutan? Salah satu hal yang penting adalah jaringan. Dengan berjejaring, langkah gerakan bakal lebih ringan dan berdampak luas. Itulah yang membuat kami intens berkolaborasi dengan komunitas hingga warga akar rumput hingga sekarang.
Beberapa kelompok warga akhirnya terinspirasi membuat gerakan berbagi seperti di Jaten, Karanganyar, Pengging, Boyolali, Grobogan, dan yang terkini warga Rusunawa Putri Cempo Solo. Namun yang mungkin belum banyak diketahui, Joli Jolan juga intens melibatkan tetangga kampung untuk saling bantu.
Beberapa sukarelawan kami adalah tetangga. Ada pula tetangga pengusaha yang rutin memberi teh kesehatan gratis setiap akhir pekan. Dokter yang membuka praktik di dekat Joli Jolan juga memberikan jasa cek kesehatan secara cuma-cuma. Tak kalah seru, kami turut berkolaborasi dengan Masjid Al Huda, Kerten, sebuah masjid yang berlokasi hanya sepelemparan batu dengan Joli Jolan.
Ya, seusai Joli Jolan tutup Sabtu siang, kami langsung memilah sejumlah pakaian dan barang lain untuk diberikan ke pengelola masjid. Barang donasi itu nantinya akan dibagi pada warga masjid seusai salat Subuh setiap hari Minggu. Biasanya, masjid turut menyediakan sayuran yang juga dapat diambil gratis. Kegiatan ini pun secara tak langsung menambah motivasi warga sekitar untuk subuhan berjemaah.
Meski sederhana, Masjid Al Huda telah menjalankan fungsi sebenarnya dari pemberdayaan umat. Bagi kami, sudah sewajarnya tempat ibadah tak hanya menjadi ruang untuk beritual, tetapi juga menjadi ruang yang memberikan manfaat sosial-ekonomi secara langsung bagi jemaahnya. Tidak perlu menunggu siapa-siapa, mari kita inisiasi gerakan serupa bersama tetangga. Berani memulai, kawan?
Kebahagian itu kadang sangat sederhana, sekedar bertemu dan ngobrol sembari minum atau makan dengan sahabat kita. Seperti pertemuan hari ini (3/7), pertemuan saya bersama Robby Tulus (84) dan Daisy Taniredja (88). Saya jemput Robby yang menginap di hotel di daerah Jakarta Pusat dan kami berdua naik kereta komuter ke rumah Daisy di Depok, Jawa Barat.
Robby, tokoh koperasi yang dikenal secara luas di kalangan gerakan koperasi nasional dan internasional ini memang sudah tinggal dan menjadi warga negara Canada dan sedang ke Indonesia dalam rangka memberikan nasihat pengembangan koperasi. Robby adalah guru koperasi saya. Persahabatan kami sudah terjalin lama sejak tahun 2000. Saya mengenal Daisy juga melalui Robby.
Sementara itu, Daisy adalah salah satu perintis awal koran KOMPAS bersama PK Ojong dan Jacoeb Oetama yang berkantor di daerah Harmoni, Jakarta Pusat. Salah satu peninggalanya untuk usaha media adalah model iklan koran kecik atau iklan baris yang memungkinkan orang orang kecil beriklan di koran.
Soal koperasi, memang tidak banyak yang mengetahui peranan Daisy. Orang ini memang tidak banyak bicara tapi banyak mendukung di belakang secara kongkrit usaha pengembangan koperasi.
Daisy dari sejak muda, begitu pulang kantor dari KOMPAS, dia membantu Robby secara volounter mengembangkan Koperasi Kredit (Credit Union) melalui CUCO (Credit Union Conseling Office) yang kantornya kebetulan tidak terlalu jauh dari KOMPAS. CUCO (Credit Union Conseling Office) atau Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) ini dirintis tahun 1970 an oleh Pater Abrecht Kariem Arbie, SJ.
Pater Albrecht memimpin CUCO hanya selama satu tahun, lalu kepemimpinan CUCO diserahkan kepada Robby. Daisy secara partimer mendukungnya. Saat ini gerakan ini telah menghasilkan 900 an koperasi kredit (Credit Union) di tingkat primer dengan anggota 4,6 juta anggota individu dengan asset mandiri hingga 47 trilyun rupiah.
Sebagaimana diketahui, Pater Albrecht, perintis CUCO ini meninggal tertembak pada saat pergolakkan terjadi Dili, Timor Leste tahun 1999 dan dimakamkan di sana. Untuk mengenang banyak jasa-jasanya dan juga karya sosial Pater Albrecht, Daisy bersama beberapa imam dari Ordo Jesuit dan awam dirikan Yayasan Albrecht Kariem Arbie (YAKA).
Melalui sponsorship YAKA, Robby sebagai penasehat YAKA pada tahun 2010 mengembangkan program kaderisasi kepemimpinan. Tujuanya adalah membentuk jaringan kader yang berkarakter kuat dan juga berkomitmen dalam pengembangan lembaga sosial ekonomi masyarakat. Program tersebut dinamakan Kaderisasi Kolega Sosial Ekonomi Strategis Indonesia (K3SI). Dengan dukungan penuh Daisy, Robby berhasil selenggarakan program kaderisasi awal hingga 8 volume di 5 propinsi di Jawa, Sumatra, NTT, Kalbar, hingga Ambon. Kebetulan saya adalah bagian dari kader pertama.
Dari kegiatan kaderisasi ini lahir dua organisasi penting Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), sebuah lembaga think tank sosial ekonomi dan Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) yang merupakan federasi nasional dari koperasi sektor riil (KSR) dimana saya saat ini terlibat aktif sebagai ketua AKSES sekaligus CEO INKUR.
AKSES saat ini telah memiliki 376 orang kader aktif yang tersebar di tanah air. INKUR sendiri sudah memiliki 22 koperasi primer yang bergerak di bidang koperasi konsumsi, Agrobisnis, Eco Tourism, jasa perhotelan dan lain lain.
Daisy memang bertangan dingin, melalui dukunganya, mimpi-mimpi sederhana menjadi mudah terwujud. Dia dalam banyak sesi kaderisasi awal juga masih sering ikut. Bahkan sampai di pelosok Tobelo, Maluku Utara.
Daisy pribadi yang sederhana, kalau diminta pidato kalimatnya sangat singkat tapi mendasar. Seperti misalnya pesan yang disampaikan kepada kader AKSES, “kepemimpinan berkarakter itu muncul karena memegang nilai-nilai penting yang diyakini dan dipertahankan. Ini sangat penting, misalnya kejujuran dan keberanian. Dengan kejujuran dan keberanian orang mungkin banyak yang tidak suka, tapi hal tersebut akan datangkan banyak manfaat”.
Dia juga pernah bercerita, ketika dia memimpin usaha periklanan di KOMPAS, dia dengan berani menolak iklan dari keluarga para petinggi pemerintah yang datang memaksa agar iklanya diberikan prioritas segera terbit dan bahkan sampai dengan menancapkan belati di mejanya, tapi dia tetap memegang prinsip tetap harus antri.
Daisy yang sudah tidak bisa pergi terlalu jauh karena fisiknya yang mulai melemah itu terlihat masih sangat jernih pemikiranya. Dia senang mendengarkan cerita tentang perkembangan Koperasi dan itu terlihat dari senyumnya yang sumringah. Tak lupa dia juga menanyakan tokoh tokoh CU seperti Pak Sitanggang, Pak Florus dan lain lain.
Pertemuan kami selain temu kangen, sesungguhnya Daisy sedang mengajak kami untuk selenggarakan kegiatan sederhana untuk memperingati 25 tahun hari meninggalnya dua orang Imam Jesuit penting yang meninggal di Timor Leste ketika masa pergolakkan politik, yaitu alm. Pater Albrecht Kariem Arbie, SJ pendiri Credit Union Indonesia dan Pater Tarcisius Dewanto, SJ.
Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu melekat untuk Daisy. Trimakasih atas dedikasi dan ajaran kesederhanaanmu.
Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
JOGJA—Kebebasan pers media lokal masih terbelenggu motif ekonomi sehingga belum sepenuhnya berpihak ke publik. Di Jogja, belenggu itu ditambah sistem monarki yang membuat keberpihakan media pada publik kadang dipertanyakan. Kehadiran media alternatif yang independen perlu didorong untuk menjaga atmosfer kebebasan pers.
Hal itu mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Potret Independensi Media Lokal di Yogyakarta” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (16/6/2022). Diskusi yang bekerjasama dengan UII dan Yayasan Kurawal itu memaparkan hasil riset akademisi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Gilang Jiwana Adikara.
Dalam risetnya, dosen Ilmu Komunikasi itu meneliti independensi media lokal di Jogja dalam memberitakan pusat kekuasaan di wilayah tersebut yakni Keraton Jogja. Fokus pemberitaan utamanya terkait isu pertanahan di DIY. “Awalnya AJI Jogja menggelar liputan investigasi soal isu agraria di Jogja. Namun dari semua media yang terlibat, tidak ada satu pun dari media lokal di Jogja. Pernah ada yang mencoba mendaftar tapi mundur. Ini sebenarnya ada apa?,” kata Gilang.
Bersama AJI Jogja, Gilang kemudian berinisiatif merancang peneliian dengan mengambil sampel tiga media lokal terbesar di Jogja yakni Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Tribun Jogja. Penelitian dimulai sejak akhir 2021 hingga awal 2022. Ada dua hal yang dibidik yakni frame pemberitaan media mengenai isu pertanahan dan Keraton Jogja serta kebijakan redaksi media dalam memberitakan isu yang terkait dengan pertanahan Keraton Jogja.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan di media online sepanjang 2021-2022 dengan kata kunci Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Diketahui penguasaan tanah di Yogyakarta oleh Keraton Jogja dilakukan melalui klaim atas SG dan PAG. Dari pengumpulan berita, tercatat sebanyak 43 berita terkait SG dan PAG dibikin Harian Jogja dalam rentang 2021-2022.
Adapun Tribun Jogja mengangkat 18 berita dan Kedaulatan Rakyat 16 berita. Dari hasil penelitian, Gilang menyebut media lokal di DIY memilih berhati-hati saat mengkritik persoalan publik yang menyangkut Keraton Jogja. “Seluruh media relatif melepaskan keberadaan Sultan atau Kadipaten yang mungkin terkait dengan konflik [agraria],” ujar Gilang.
Dia mencontohkan konflik lahan antara warga Jogja dengan PT Kereta Api (KAI). Dalam masalah tersebut, Sultan HB X tidak dimintai pendapat. Wartawan, imbuhnya, hanya mewawancara PT KAI dan masyarakat terdampak. “Di KR bahkan hanya terbit dua kali yang menggambarkan konflik antara warga dan kesultanan [kaitannya dengan tanah],” kata dia.
Ewuh Pakewuh
Sebaliknya, apabila isu yang diangkat terkait SG dan PAG untuk memakmurkan rakyat seperti wacana pemerintah dan Keraton Jogja selama ini, ketiga media lokal tersebut kompak memberitakan. “Ketiga Wacana itu diulang-ulang terus. Ini temuan menarik. Tapi kalau isu konflik, media lokal adem ayem, yang bikin hanya media nasional,” kata dia.
Dari hasil penelusuran ke kebijakan redaksi lewat wawancara, media terkait mengakui fokus pemberitaan lebih pada pemerintahan daerah bukan kekuasaan Kesultanan Jogja alias kerajaan. “Yang dikritik Sultan HB X sebagai gubernur bukan Sultan. Kalau ada kritik (ke pemerintah atau Keraton) diarahkan [wawancara media] ke pembantu Sultan entah sekda atau kepala dinas,” papar Gilang.
Selain itu, media juga sepakat pelaksanaan Undang-Undang Keistimewan (UUK) di Jogja sudah bagus meski tetap harus dikontrol. Menurut Gilang, ada upaya dari media di Jogja untuk menghindari protes keras dari masyarakat Jogja yang selama ini loyal terhadap kerajaan atau status quo. “Kritik dilakukan tapi ekstra hati-hati. Menghindari protes keras masyarakat Jogja yang dinilai masil loyal terhadap Keraton. Jadi daripada diboikot mending main halus,” tutur Gilang.
Kondisi tersebut diperkuat dengan tradisi ewuh pakewuh di Jogja. Hal itu terlihat dari pilihan redaksi KR yang menyatakan bukan takut mengkritik tapi segan dengan kerajaan. Hal itu berkelindan dengan kepentingan ekonomi. “Pasar mereka warga Jogja. Enggak bisa kritik keras ke sosok (Sultan) yang masih jadi panutan masyarakat,” tutur dia.
Media pun memilih jalan pragmatis karena pertimbanggan ekonomi. Alih-alih menghasilkan berita konflik meski terkait kepentingan publik, mereka memilih berita ringan atau yang sedang tren di media sosial meski jauh dari kepentingan publik. Gilang mengambil contoh kebijakan redaksi Tribun Jogja.
Tersandera Iklan
Faktor ekonomi dalam framing dan kebijakan redaksional media di Jogja juga diyakini akademisi komunikasi UII, Masduki. Doktor lulusan Jerman ini menyebut aktor yang mengontrol independensi media dapat dilacak dengan mudah. Hal itu tak lain pemerintah yang menggelontorkan APBN, APBD, dan sponsor untuk pasang iklan di media-media daerah, termasuk berbagai subsidi. “Kita sudah 25 tahun lebih mengklaim kebebasan pers tapi apakah (kinerja pers) produktif bagi demokrasi,” ujar Masduki.
Selain itu, media lokal dinilai punya ketergantungan ekonomi pada elit politik atau penguasa lokal dari pemerintah daerah di DIY maupun Keraton Jogja. Menurut Masduki, Jogja adalah potret kecil liberalisasi media dan politisasi media. Hal itu lantaran ada ketergantungan pada otoritas politik lokal. “Jogja mungkin liberal karena semua media boleh berdiri di sini. Namun (media) menjadi komprimistis terhadap keraton dan paternalisme kultur Jawa (ewuh pakewuh),” jelasnya lagi.
Masduki pun mengajak insan media berefleksi soal tujuan media didirikan, apakah setia terhadap kepentingan publik seperti amanah UU Pers atau murni motif ekonomi. Menurut Masduki, pertanyaan soal motif ini penting di tengah mayoritas kepemilikan media yang berpola jaringan dan dikelola dengan motivasi ekonomi serta politik yang lebih kuat ketimbang sosial. “Motif utama pasti motif bisnis. Pasti mengutamakan aset [ekonomi] dulu daripada kritik sosial (persoalan publik yang lebih penting),” sebut Masduki.
Media Alternatif
Pihaknya mendorong tumbuhnya media-media alternatif yang model bisnisnya ditopang oleh sistem membership atau iuran keanggotaan. Dengan demikian, media tidak bergantung terhadap APBD maupun penguasa lokal. Masduki menyebut munculnya media baru seperti Project Multatuli (PM) yang menyoroti persoalan publik yang serius menjadi oase di tengah karut marut independensi media arus utama saat ini.
Lebih jauh, Masduki menekankan pentingnya liputan-liputan kolaborasi yang mendalam untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Hal tersebut, imbuhnya, penting agar publik tak hanya disuguhi berita yang berat sebelah.
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, mengatakan media kini dihadapkan dengan tantangan berat. Di satu sisi, media dituntut untuk tetap independen dan kritis terhadap persoalan publik. Namun, di sisi lain mereka harus berkompromi dengan kekuasaan yang menjadi sumber penghasilan melalui iklan. Tantangan di Jogja, imbuhnya, semakin berat karena ditambah sistem sosial-politik yang loyal terhadap kekuasaan kerajaan. “Menegakan independensi saat ini seperti menegakkan benang basah. Sejarah media massa di dunia tidak lepas dari kepentingan parpol, elit politik, juga organisasi politik,” ujar Paulus.
Aktivitas belanja pakaian bekas atau thrifting belakangan menjadi tren di berbagai kota di Indonesia, termasuk Solo. Tak sekadar melapak di lokapasar (marketplace), para pelaku bisnis thrifting “bergerilya” lewat sejumlah festival atau pameran. Jual-beli pakaian bekas menjadi medium perlawanan terhadap fast fashion yang cenderung kurang ramah lingkungan dan bermasalah dalam upah pekerjanya.
Namun ada kecenderungan gerakan thrifting masa kini lupa dengan “misi mulia”-nya yakni memperpanjang usia produk atau pakaian. Sejumlah toko thrift justru membeli pakaian bekas dari luar negeri untuk dijual lagi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Konsep thrifting yang mestinya mendukung kampanye zero waste malah berpotensi menimbulkan sampah fesyen baru apabila produk impor tersebut tak terserap pasar. Itu belum termasuk pertimbangan kesehatan dan regulasi yang hingga kini masih jadi perdebatan.
Konsumen pun belum sepenuhnya teredukasi ihwal tujuan sejati thrifting. Tak sedikit yang justru nge-thrift secara impulsif karena harga murah atau termakan brand, meski sebetulnya tidak benar-benar mereka butuhkan. Lantas bagaimana model thrifting yang ideal di era kekinian? Bagaimana pola konsumsi fesyen yang berkelanjutan? Yuk, kita obrolin bareng dalam Webinar Joli Jolan bertema Di Balik Thrifting: Antara Tren Fesyen dan Kesadaran Lingkungan pada:
🗓 Selasa, 15 Februari 2022 ⏰ 19.00-21.00 WIB 🍭 Live via zoom
Narasumber: Risa Vibia (Sustainable fashion enthusiast, founder Pasar Wiguna) Septina Setyaningrum (Provincial Advisor Green Infrastructure Development) Chrisna Chanis Cara (Inisiator Ruang Solidaritas Joli Jolan)
Moderator: Ika Yuniati (Jurnalis Solopos)
Kegiatan webinar gratis, terbuka untuk umum. Fasilitas: E-certificate & souvenir Joli Jolan (bagi peserta terpilih).
