Saat menghadiri acara komunitas Indonesia di Amerika Serikat, saya sempat tergelitik melihat bagaimana “kekhasan” masyarakat kita tampak begitu nyata dalam menyelenggarakan acara tersebut. Kekhasan tersebut sangat kontras dengan budaya Amerika yang menjunjung tinggi ketepatan waktu (punctuality). Meskipun hal itu bukan persoalan hidup dan mati, kita sebenarnya tahu bahwa kebiasaan tersebut bukanlah kebiasaan yang baik. Namun, tanpa sadar kita sudah terbiasa memakluminya, sehingga kebiasaan tersebut berubah menjadi kesadaran kolektif yang dianggap wajar. Itu baru satu contoh kebiasaan, tentu masih banyak kebiasaan lain yang tidak sehat tetapi sudah terlanjur kita anggap lumrah, sehingga mengakar menjadi sebuah kesadaran kolektif.
Boleh jadi para pejabat adalah miniatur masyarakat Indonesia saat ditempatkan di pucuk kekuasaan, dengan privilege dan beragam kenyamanannya. Dengan kesadaran kolektif yang telah mengakar, mereka pun saling berinteraksi dan secara otomatis membentuk sistem yang saling mendukung kenyamanan satu sama lain. Sialnya kesadaran kolektif yang negatif pun turut mereka bawa dan pelihara. Sehingga sistem pemerintahan pun menjadi cerminan dari akumulasi kesadaran kolektif yang negatif tersebut. Meskipun mereka menyadari keburukannya, mereka tetap membiarkan keburukan tersebut terjadi karena tidak ingin kenyamanan yang telah terbentuk secara komunal terusik. Tidak heran meskipun rezim telah berganti berkali-kali, masalah yang dihadapi bangsa ini tetap saja sama.
Pejabat yang tidak kompeten memang sepantasnya diberhentikan, karena merekalah yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Merekalah yang bertanggung jawab memantik amarah rakyat, berujung demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan tragedi memilukan. Rakyat marah, rakyat menuntut keadilan.
Sayangnya, persoalan tersebut tidak seketika berhenti ketika para penyeleweng jabatan akhirnya lengser. Setelah mereka lengser, siapa yang kemudian akan menggantikan? Jika penggantinya masih membawa kesadaran kolektif yang sama dengan mereka, besar kemungkinan sistem yang sudah ada ini hanya akan menghilang sekejap kemudian kembali seperti semula.
Pengganti yang ideal harus memiliki kompetensi sekaligus idealisme untuk mereformasi kesadaran kolektif yang negatif tersebut. Memang, upaya ini akan memicu resistensi dari pihak-pihak yang tidak mau kenyamanannya terusik dan bertahan dengan kesadaran lama. Namun, perubahan sejati hanya mungkin terjadi bila kesadaran baru yang lebih konstruktif mampu tumbuh dominan dan mengikis kesadaran lama, hingga kemudian menggantinya.
Perubahan Dimulai dari Diri Sendiri
Layaknya pohon yang menjulang tinggi, akarnya pun tentu harus kuat agar dapat menopang pohon tersebut. Sama halnya dengan kekuatan perubahan, perubahan yang kuat dan bertahan lama ditentukan oleh akarnya. Apabila kita sungguh-sungguh menginginkan transformasi berkelanjutan, maka kita perlu berbenah bersama: mengevaluasi diri, memperbaiki kebiasaan, dan membentuk kesadaran baru, dimulai dari diri kita sendiri sebagai akar rumput. Memang masalah di Indonesia tidak seketika menghilang begitu saja, tetapi setidaknya akan mengarah ke arah yang lebih konstruktif.
Di sinilah pendidikan kembali memainkan peran kunci. Bukan sekadar pendidikan berbasis hafalan, melainkan pendidikan yang menumbuhkan pemahaman konteks, kemampuan analisis, berpikir kritis, dan sikap humanis. Menjadi pembelajar seumur hidup memang tidak mudah, apalagi di tengah problematika kehidupan sehari-hari. Namun, justru di situlah tantangannya. Jika kita gagal melewatinya, bukan tidak mungkin sejarah yang sama akan terus berulang.
Saya pun melihat inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan oleh Ferry Irwandi melalui Malaka Project atau Fahruddin Faiz dengan Ngaji Filsafat menjadi sangat relevan dan penting di era sekarang. Langkah-langkah gerilya semacam ini mampu memantik kesadaran masyarakat akar rumput, terutama anak-anak muda. Kesadaran itulah yang nantinya menjadi fondasi bagaimana mereka berpikir secara benar, sehingga jalan menuju kesadaran kolektif yang lebih konstruktif pun terbuka lebar.
Kejadian kesewenangan hukum dan kebrutalan aparat yang terjadi pada penghujung bulan Agustus 2025 memang menorehkan luka mendalam bagi masyarakat. Sebuah peristiwa yang bakal tertulis abadi dalam sejarah kelam bangsa Indonesia dalam menghadapi kesenjangan sosial dan melawan ketidakadilan.
Namun, sebagai makhluk yang diberi kemampuan belajar bahkan dari pengalaman pahit sekalipun, peristiwa ini menjadi pemantik kesadaran kita bersama. Tidak hanya sekadar milestone gegap gempita melengserkan (dan membalas dendam) para pejabat yang tidak kompeten di zaman digital, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berefleksi. Kesempatan untuk mempersiapkan diri dan mendidik generasi selanjutnya agar memiliki kesadaran kolektif yang lebih konstruktif. Dengan demikian, kesadaran kolektif dapat diterapkan secara massal hingga mampu merombak sistem yang selama ini telah rusak.
