Pertengahan September tahun 2022, saya memenuhi panggilan seorang rekan untuk silaturahmi ke Jakarta. Saat ini saya berdomisili di Surakarta dan sudah lama tidak berkunjung ke sana. Beberapa kali di bulan September dia mengundang Saya, tetapi saya baru bisa memenuhi panggilan tersebut pada pertengahan bulan.
Sebelum berangkat ke Jakarta, saya survei di beberapa biro perjalanan tujuan Jakarta. Mulai dari travel, kereta sampai bus. Mulai dari harga, waktu pemberangkatan, dan tempat tujuan. Akhirnya, saya putuskan untuk menggunakan moda transportasi bus untuk ke sana dengan tujuan Grogol. Ya, Grogol lebih dekat dengan Menteng, tempat kawan saya berada. Saya pikir turun di Grogol lebih dekat. Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan memesan ojek online agar waktu tempuh lebih akurat dan tentunya ongkos perjalanan menuju Menteng, lokasi yang saya tuju, lebih bersahabat.
Keesokan harinya saya datang ke biro perjalanan bus terkenal dan telah mendapatkan rekor MURI atas capaian pelayanannya. Setelah transaksi tiket, saya lihat waktu pemberangkatan bus pukul 17.30 WIB dengan titik pemberangkatan di Kartasura.
Saya lanjutkan untuk menghubungi teman saya yang di dekat lokasi pemberangkatan sekalian menjenguknya yang baru saja pulang dari rumah sakit. Setelah semua perlengkapan dirasa sudah disiapkan, saya memutuskan untuk ke rumah teman saya yang berada di Kartasura.
Satu jam sebelum pemberangkatan saya sudah sampai di rumah teman saya. Mengobrol dan saling bertukar kabar. Sudah lama juga tidak bertegur sapa dengan dia hingga waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB. Akhirnya saya putuskan untuk segera merapat ke titik kumpul pemberangkatan dengan diantarkan oleh seorang teman.
Ternyata, jadwal pemberangkatan bus mundur hingga pukul 18.30 WIB. Saya menikmati waktu menunggu untuk bercengkrama dengan penumpang lain yang turun di Kali Deres. Menurutnya prediksi akan tiba di sana menjelang subuh, artinya sekitar pukul 04.30 WIB.
Kami berbeda bus karena tujuannya berbeda. Pikir saya bus yang akan saya tumpangi tujuan akhir di Grogol, semua penumpang akan turun di sana. Tibalah bus yang harus saya tumpangi. Saya naik dan menuju kursi D-8. Ternyata belakang sendiri dekat dengan toilet.
Tidak masalah bagi saya. Fasilitas dan kenyamanan penumpang memang diutamakan di bus ini. Setengah berbaring, saya berkabar dengan beberapa orang tua, teman, dan relasi kerja melalui pesan singkat WhatsApp, berpamitan.
Dirasa semua selesai, saya tarik selimut untuk tidur. Estimasi perjalanan diperkirakan sampai Grogol adalah pagi menjelang subuh. Sesuai perkataan orang yang saya temui di ruang tunggu tadi. Dalam hati saya, ah masih lama. Masih cukup waktu untuk tidur nyenyak. Apalagi dengan fasilitas full tol, akan lebih nyaman lagi tanpa ada kemacetan.
Setelah beberapa jam perjalanan, saya terbangun, bus berhenti di Rest Area Subang. Berhenti di tempat ini adalah fasilitas yang disediakan oleh biro bus ini. Saya turun, memesan kopi, dan menghisap dua batang rokok, menunggu waktu istirahat di rest area selesai.
Ada pengumuman dengan pengeras suara, penumpang diminta menaiki bus dengan nomor lambung 493 untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Waktu menunjukan pukul 00.00 WIB. Setelah menaiki bus dan duduk sesuai nomor pemesanan. Seperti sebelumnya, saya ambil selimut untuk melanjutkan tidur, karena saya rasa perjalanan masih menyisakan waktu kurang lebih 4 jam 30 menit.
Di saat saya pulas tertidur, saya dibangunkan oleh pramugari. Dia mengabarkan kalau tujuan saya, Grogol, sudah terlewati. Dia pun menyarankan saya untuk turun di Kali Deres. Aissh, bingung bukan kepalang.
Saya kira saya akan dibangunkan apabila sudah sampai tujuan dan Grogol adalah pemberhentian terakhir. Ternyata tidak. Akhirnya saya menurut sesuai arahan pramugari. Tidak lama berselang, pengemudi membawa bus tiba di Kali Deres. Akhirnya saya turun dari bus dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada supir dan pramugari.
Baru turun dari bus, saya menghela napas sembari menyusun langkah. Menentukan ke arah mana dan naik apa untuk bisa sampai Menteng. Tidak lama berselang, ada ojek motor pangkalan yang menghampiri.
Driver Ojek
Driver paruh baya sembari bawa motor jupiternya. Dia langsung bertanya, “tujuannya ke mana mas?”. Saya setengah sadar, efek bangun tidur, sambil menjawab. “Ke Grogol, Pak”. Sambil membuka hape untuk menentukan lokasi saya berada.
Driver ojek itu berkata, “Jangan main hape di sini mas. Banyak jambret”. Saya pikir relevan juga apa yang disampaikan oleh bapaknya, mengingat waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB.
“Udah saya antar saja, Mas. Biar aman,” ujar driver menawarkan jasa. Perasaan saya sudah gak nyaman dengan tawaran driver. Saya menolak dan mencoba berjalan kaki ke arah keramaian. Driver tersebut mengikuti.
“Mau ke mana, Mas? Di sini gak ada orang, jauh dari keramaian. Kalau masnya ke sana lebih baik jangan, karena banyak pendemo di sana. Besok ada agenda demo buruh besar-besaran kenaikan BBM,” kata driver tersebut kembali menawarkan dengan nada menakut-nakuti.
Kembali rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Sebab, naik jasa ojek pangkalan tanpa aplikasi akan berkaitan dengan ongkos yang dibayar. Tanpa aplikasi jarak tempuh yang tak pasti. Driver tersebut akan mudah menaikturunkan ongkos perjalanan ke lokasi. Namun, dengan badan yang masih lemas gara-gara habis tidur.
Akhirnya saya menuruti saja ajakan driver untuk naik motor jupiter yang dia bawa, seolah terhipnotis. Sewaktu saya naik, belum negosiasi harga jasa. Ah, mungkin kisaran harga 50 ribu sampai 100 ribu, pikir saya. Harga itu relevan untuk ojek tanpa aplikasi yang berlokasi di Jakarta. Saya putuskan untuk turun di Grogol. Rencana saya, dari Grogol ke Menteng saya lanjutkan naik ojek online agar lebih terjangkau.
Perjalanan naik ojek motor tanpa aplikasi dimulai. Menyusuri ibu kota yang terjal dan keras. Diiringi dengan tanya jawab antara driver dengan saya. Bagi saya, mengobrol menjadi hal yang menyenangkan di tengah perjalanan. Kita saling lempar pertanyaan, mulai dari asal daerah, berapa lama tinggal, sudah lamakah bekerja sebagai driver, hingga kehidupan rumah tangganya.
Driver tersebut asli Purwokerto. Punya dua anak, yang pertama sudah masuk menengah atas dan terakhir sudah mulai sekolah dasar. Dia dan keluarganya lama tinggal di Jakarta, sekitar tahun 2000. Saat ini dia mengontrak, total kebutuhan per bulan untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari paling tidak dia harus mengamankan sekitar dua sampai tiga juta per bulan dengan pekerjaan sebagai ojek pangkalan.
Apalagi dengan pendapatan yang untung-untungan kadang dia harus putar otak dan kerja serabutan. Mengingat saat ini harga BBM naik dan secara otomatis barang lain mengikuti naik. Dia juga bercerita, kalau hari ini akan ada demo besar-besaran soal kenaikan harga BBM.
Banyak buruh berbagai daerah sudah memadati wilayah Bundaran Monas. Beberapa hari terakhir memang terjadi demo besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Surakarta. Di Surakarta, Saya bersinggungan langsung dengan banyak keluarga yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM, beberapa keluarga bercerita ke saya, mereka berusaha keras untuk menyambung napas kehidupan pascadampak pandemi Covid-19.
Kehidupan rumah tangga yang harus diperjuangkan dan harus diupayakan benar-benar terasa di masyarakat arus bawah. Dalam pikiran saya, sangat ngeri juga menjadi seorang bapak dengan banyak anggota keluarga yang harus memperjuangkan keluarganya, menjaga harga dirinya dan keluarganya. Ya, saya berimajinasi dan menduga inilah yang dialami oleh driver ojek pangkalan yang saya tumpangi ini.
Roda motor jupiter terus berputar menyusuri jalanan ibu kota dengan speedometer yang mati. Dia bercerita, kalau mencari BBM tengah malam memang tidak ada yang buka. Dia menduga bensin motornya masih sedikit. Aiish, semakin ngeri di pikiran perjalanan ini. Apalagi saya masih berpikir berapa ongkos yang akan saya keluarkan.
Tarif Mahal Ojek Manual
Tidak berselang lama, motor yang saya tumpangi akhirnya sampai di Grogol. Tempat pemberhentian yang seharusnya sebelum bus sampai di Kali Deres. Tempat yang saya tuju sebelumnya.
Driver itu pun memberitahu saya. “Mas, ini mau lanjut atau sampai di sini?” Tanya driver. “Harga berapa sampai sini, Pak?” Tanyaku. “275 ribu, Mas,” jawab si driver.
Aish, mahal sekali, tuturku dalam hati. Hampir sampai angka harga tiket bus Surakarta-Jakarta yang saya beli. Benar dugaan saya, potensi naik turun harga benar-benar terjadi. Uang di saku hanya ada Rp70.000,00.
Saya coba serahkan ke driver. “Pak hanya ini yang ada. Bagaimana, Pak?”
“Gini aja, Mas, kita duduk dulu sambil merokok,” Sang driver tau, saya perokok. Saat saya merogoh kantong, saya mengeluarkan korek dan rokok sebelum mengambil uang Rp70.000.
Kami kemudian merokok sembari membuat kesepakatan baru. Driver memulai dengan membuat pernyataan. “Harganya memang segitu, Mas. Jauh lho itu. Saya gak bohong, Mas,” kata dia.
Saya sembari putar otak bagaimana caranya lepas dari jeratan tipu daya sang driver. Jarak antara Grogol dengan Menteng tinggal beberapa menit. Saya coba nego, “Saya hanya ada uang saya dikantong segini, Pak. Gimana? Gak ada uang lagi,” kataku. “Wah gak bisa begitu, Mas. Masnya punya ATM kan. Ambil aja di ATM,” timpal si driver. “Ini buat bekal saya di Jakarta, Pak. Gak ada lagi uang,” kataku lagi memberi alasan.
Saya menolak dengan harga yang ditawarkan. “Tapi memang segitu harganya, Mas,” jawab driver dengan nada keras. Nadanya keras sembari melihat situasi. Kasian sekali bapak ini, dapat uangnya dengan cara yang kejam. Harus menipu dan melakukan intimidasi.
Dengan perasaan masih lelah perjalanan dan malas untuk membuat keributan. Akhirnya saya mencoba bertanya. “Kalau sampai ke Menteng berapa harganya, Pak?” Aku coba bernegosiasi. “Tambah 50 ribu saja deh, Mas. Jadi semuanya 320 ribu,” kata sang driver.
“Wah, kemahalan kalau segitu, Pak,” jawabku. “Gamau gapapa, Mas. Berarti sampai sini saja, 275 ribu,” kata si driver lagi. “Turunkan sedikit saja, Pak. 300 gitu,” saya mencoba nego.
“Gak bisa, Mas. Masih jauh soalnya,” jawab sang driver memelas. Setengah enggak percaya dengan si bapak. Tapi saya coba iyakan apa yang dia mau. “Ya sudah, Pak. Harga segitu gapapa, itu harga di luar nalar sebenarnya, Pak,” kataku menyerah.
Rokok yang kami hisap sudah habis. Sesuai dengan janji driver, kami melanjutkan perjalanan. Memang tidak terlalu jauh. Selama perjalanan, saya masih berbincang dengan driver, masih terkait dengan harga yang dipatoknya.
Dia sempat memohon untuk mengikhlaskan uang yang harus saya bayarkan. Pikir saya, dia memang sadar kalau harga yang diberikan memang di luar nalar. Ya, saya pastikan bahwa saya ikhlas. Mungkin dengan jalan itu dia mencari rejeki. Memang ini gambaran kerasnya Jakarta. Menghalalkan segala cara, termasuk membuat tipu daya.
Tibalah pada tujuan yang sudah ditentukan. Transaksi selesai. “Mas, boleh minta rokok lagi?” Kata sang driver. “Boleh, Pak. Ini buat Bapak semua,” saya berikan satu bungkus. Setelah itu saya berpamitan dengan mengatakan, “Semoga berkah ya, Pak. Selamat sampai tujuan. Jaga kesehatan,” kataku mendoakan. “Iya sama-sama, Mas,” jawab driver kemudian melanjutkan perjalanan.
Sembari melangkah menuju rumah, saya mencoba untuk bertanya dalam diri. Kenapa ya begitu mudahnya? Apakah saya dibohongi si bapak driver? Ataukah saya memang terlalu polos untuk berada di Jakarta sehingga mudah sekali memberikan uang yang diminta driver.
Sehari berselang memang masih saya pikirkan kejadian itu. Apa benar Jakarta itu keras? Atau saya yang terlalu polos. Ah, sudahlah. Driver juga sedang butuh uang banyak untuk biaya hidup. Apalagi BBM sedang naik dan ah sudahlah. Eh, tapi bagaimana dengan hidup saya selama di Jakarta? Terlalu polosnya mungkin saya sampai tidak memikirkan hal tersebut. Sampai memprioritaskan kepentingan orang daripada diri sendiri. Jakarta (mungkin) memang keras.
Terdapat perbedaan sejarah terbentuknya ruang kota antara di Barat dan di Indonesia. Di Barat, kota dibangun sebagai kota benteng. Kota berpusat pada kastil dilengkapi benteng yang dibangun mengelilingi pemukiman warga di dalamnya. Prioritas paling penting dari model kota semacam itu adalah aspek keamanan.
Pada perkembangannya, setelah relasi antar kota menjadi semakin aman, otoritas kota dengan sengaja memikirkan, merancang, menata, dan menyiapkan berbagai kebutuhan ruang kota. Salah satu yang mendapat perhatian adalah ruang publik. Secara tradisional ruang publik kota-kota di Barat dibangun di dekat pasar kota, berupa plaza terbuka tempat aktivitas bersama.
Seiring berjalannya waktu, plaza-plaza dihadirkan sebagai bagian dari perencanaan kota. Plaza bersama taman-taman kota sebagai ruang publik sengaja dihadirkan sebagai sarana rekreatif warga. Oleh sebab itu, ruang publik di Barat secara fisik hadir lebih teratur dan terlihat sebagai sebuah kesatuan dari pola rancangan struktur ruang kota.
Sejarah tersebut menunjukkan bahwa peran otoritas kota/negara sangat besar dalam pembentukan ruang publik di kota-kota Barat. Berbeda dengan di Barat, di Indonesia ruang publik hadir lebih organik sebagai bagian dari aktivitas publik warga. Kerajaan sebagai otoritas yang pada awalnya hadir membangun kota/negara kurang berperan dalam membangun ruang publik untuk warga kota.
Adanya alun-alun kota lebih berfungsi sebagai arena perhelatan ritual-ritual yang berhubungan dengan aktivitas kerajaan. Sementara warga akan dengan swakelola mengelola ruang-ruang kosong di sekitar mereka untuk menjadi tempat kegiatan publik. Di setiap lingkungan kampung lazimnya memiliki ruang lapang yang diperuntukkan sebagai ruang publik multifungsi.
Ruang tersebut bisa menjadi tempat menjemur baju di pagi sampai siang hari, di sore hari menjadi tempat bermain anak-anak, dan di malam hari bisa dipakai sebagai arena bercengkerama para orang tua. Di waktu-waktu tertentu bahkan bisa digunakan sebagai lokasi menggelar pesta pernikahan. Demikianlah ruang publik kota-kota di Indonesia awalnya tumbuh lebih organik sebagai bagian dari peristiwa keseharian warga.
Ruang-ruang tersebut hadir dalam bentuk yang tidak teratur, karena biasanya merupakan pemanfaatan area sisa di lingkup pemukiman. Ruang tersebut merupakan persinggungan antara informalitas, spontanitas, dan temporalitas. Kota di Indonesia mulai memikirkan penataan ruang secara lebih terencana ketika kolonialisme datang. Kota ditata sedemikian rupa (termasuk ruang publiknya) terutama untuk kepentingan bangsa kolonial.
Berbagai praktik penataan kota demi kepentingan kolonialisme, seperti segregasi, prioritas ekonomi kolonial dan keamanan, serta kenyamanan bangsa kolonial terjadi selama kolonialisme menguasai Nusantara. Meski begitu bangsa kolonial juga mengenalkan konsep ruang publik yang terintegrasi dengan perencanaan kawasan kota. Maka mulai muncul konsep plaza dan taman kota yang secara sengaja didesain.
Dari situlah akar mengapa otoritas kota sangat dominan mengatur kebijakan pembangunan kota. Akan tetapi pada kenyataanya ruang adalah produk sosial. Sekuat apa pun otoritas (pemkot dan desainer) mencoba menghasilkan ruang kota yang ideal, pasti akan meninggalkan residu permasalahan. Manusia pengguna ruang akan selalu memproduksi ulang rancangan yang dihasilkan otoritas. Pengguna akan memproduksi tafsir, ide, gagasan akan ruang yang menurut mereka ideal.
Maka merencanakan ruang kota (termasuk ruang publiknya) dengan tanpa melibatkan warga jelas akan sia-sia. Apalagi warga kota-kota di Indonesia hingga hari ini masih memiliki kearifan dalam mengelola ruang publik di lingkunganya. Oleh karena itu, peran untuk menghadirkan, mengelola, dan merawat ruang publik semestinya melibatkan warga kota.
Pengelolaan secara organik akan jauh lebih berkelanjutan daripada menyerahkannya kepada hanya otoritas kota. Selanjutnya yang perlu dipkirkan adalah mekanisme pelibatan warga dalam merencanakan, merawat, mengelola, dan bahkan memperbaiki ruang publik kota. Mestinya warga bisa terlibat di semua aktivitas tersebut, bahkan dalam pengelolaan pendanaan untuk ruang publik.
Sudah saatnya otoritas kota membagi kewenangan (termasuk pengelolaan keuangan) dalam urusan ruang publik kepada warganya. Keikutsertaan warga dalam urusan publik akan lebih memberi jaminan bagi masa depan keberlanjutan ruang publik tersebut. Demikian.
Kota Solo termasuk wilayah dengan ruang publik yang cukup melimpah. Dengan luas “hanya” 44,02 kilometer persegi, Kota Bengawan punya deretan lokasi berkumpul warga seperti Taman Balekambang, Plaza Manahan, Plaza Sriwedari, Taman Banjarsari, hingga taman-taman kecil yang tersebar di kelurahan. Solo juga baru saja membangun Taman Bendung Tirtonadi yang membuat pilihan ruang publik semakin melimpah.
Itu belum termasuk beberapa halaman kantor kecamatan dan kelurahan yang kini disulap sebagai pusat-pusat kuliner UMKM di malam hari. Hal ini tentu perlu disyukuri. Namun jika ditilik, seluruh ruang publik tersebut adalah fasilitas yang disediakan pemerintah. Warga cenderung hanya ditempatkan sebagai objek pengguna. Padahal, partisipasi warga dalam menciptakan ruang-ruang publik yang inklusif dan sesuai kebutuhan mereka pun tak kalah penting.
Inisiatif tersebut bukannya tak pernah ada. Sempat muncul deretan ruang publik yang dimotori anak muda dan warga sipil seperti Gedung Kesenian Solo, Cangwit Creative Space, Pakem Solo, Muara Market hingga Gudang Sekarpace. Sejumlah seniman muda juga sempat mengelola Gedung Djoeang 45 untuk berkreasi.
Namun deretan inisiatif warga ini tak bertahan lama lantaran kendala internal maupun eksternal. Hanya beberapa yang masih eksis seperti Rumah Budaya Kratonan, Rumah Banjarsari, Ruang Atas serta sejumlah wadah publik anyar seperti Solo Art Market dan Ruang Solidaritas Joli Jolan.
Lalu, bagaimanakah model pengelolaan ruang publik yang ideal dan berkelanjutan? Apakah keterlibatan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan atau justru melemahkan? Ataukah saat ini inisiatif warga menjadi lebih cair dan tidak terikat satu ruang?
Menanggapi hal ini, Golek Bolo Space mengundang komunitas, mahasiswa, pegiat ruang publik, akademisi, jurnalis dan masyarakat umum untuk mengikuti diskusi bertajuk Warga dan Tantangan Pengelolaan Ruang Publik. Acara akan digelar pada:
Hari, tanggal: Sabtu, 24 September 2022
Pukul: 09.30 – 12.00 WIB
Tempat: Golek Bolo Space, Jl. Ronggowarsito 72, Keprabon, Banjarsari, Solo (sekompleks dengan Hotel Fortuna)
Narasumber:
Zen Zulkarnaen (Direktur Rumah Banjarsari)
Sita Ratih Pratiwi (Manajer Rumah Budaya Kratonan)
Septina Setyaningrum (Inisiator Ruang Solidaritas Joli Jolan)
Moderator: Sukma Larasati (General Manager Golek Bolo Space)
Diskusi tidak dipungut biaya alias gratis. Seluruh peserta diskusi akan mendapatkan diskon makan 50% dari Kedai Golek Bolo. Yuk, sumbangkan gagasan atau sekadar unek-unek kalian untuk mewujudkan kota yang dinamis dan berpihak pada kepentingan warga.
SOLO—Subsidi energi kotor yang digelontorkan pemerintah selama ini lebih banyak menguntungkan pengusaha ketimbang masyarakat umum. DPR RI menyebut sekitar 72-80% subsidi bahan bakar minyak (solar) bahkan dinikmati golongan kaya. Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) justru kerap terhambat karena keterbatasan investasi dan kebijakan yang tak berpihak. Perlu reformasi subsidi agar pengembangan EBT dapat berkelanjutan dan menghasilkan energi ramah lingkungan.
Dilansir Siej.or.id, rata-rata porsi subsidi listrik yang kebanyakan dari PLTU sebesar 47,25% dari total subsidi energi dan rata-rata porsi subsidi BBM fosil sebesar 22,5% dari total subsidi energi. Jika dijumlahkan, berarti sekitar 70% subsidi energi digenlontorkan untuk energi kotor. Data tersebut merupakan realisasi APBN 2015-2021.
BBM jenis solar banyak dikonsumsi truk perusahaan tambang dan perkebunan seperti pengangkut batubara dan minyak sawit dalam temuan lapangan. Padahal, pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian ESDM/No.4.E/MB.01/DJB.S/2022, tentang penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, mobil truk pengangkut mineral dan batubara dilarang mengisi BBM Subsidi.
Selain BBM dari fosil, subsidi energi mengucur ke pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara. Founder sekaligus Executive Director Yayasan Cerah, Adhityani Putri, mengatakan subsidi pembangkit energi kotor itu berlangsung dari hulu hingga hilir. Bentuk subsidinya, kata Adhityani, bervariasi, mulai dari subsidi di pembangkit listriknya dalam bentuk tarif, sampai dengan subsidi infrastruktur. “Dari penambangan batubaranya sampai dengan transportasi, sampai menjadi listrik,” ujar Adhityani dalam diskusi daring bertajuk, Jurnalis dan Anak Muda Bunyikan Aksi Iklim, belum lama ini.
Subsidi Bisnis Energi Kotor
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Cerah dan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu, Adhityani membeberkan begitu banyak insentif dan subsidi yang diberikan untuk bisnis energi kotor. Mirip seperti subsidi BBM, subsidi listrik dari batubara disebutnya juga membengkak. Hal ini karena kenaikan harga batubara acuan yang meningkat. “Tentu yang menikmati kenaikan komoditas ini adalah pengusaha batubara,” imbuh Adhityani.
Watchdoc Documentary dan Greenpeace Indonesia mencatat ada 16 menteri atau separuh dari total kabinet Presiden Joko Widodo berkaitan kuat dengan perusahaan tambang. Diperparah lagi, 55% anggota DPR RI, yang dianggap sebagai wakil rakyat juga pebisnis tambang. Itu baru menghitung, subsidi, belum kompensasi yang digelontorkan pemerintah untuk PLN yang ujungnya digunakan untuk mendukung bisnis pembangkit dari energi kotor. Hal itu seperti maintenance pembangkit dan jaringan transmisi.
Adhityani meyakini bisnis PLTU dan batubara tidak memiliki risiko lantaran risiko bisnis ditanggung semua oleh pemerintah. “Sampai pendanaan juga risikonya ditanggung pemerintah. Itu namanya subsidi,” sindirnya. Yang menjadi problem, semua fasilitas yang diberikan kepada bisnis energi kotor tidak diberikan pada bisnis EBT. Menurut Adhityani, pengembangan investasi sektor EBT di Indonesia seperti dihambat. Berdasarkan pantauannya, sering kali pelaku bisnis sektor EBT kesulitan mengembangkan EBT di Indonesia. “Bayangkan dia yang cari lokasi, dia yang urus sana-sini. Itu juga masih dipersulit. Kalau PLTU, lahan sudah disiapkan, tinggal main telepon saja. Kalau EBT harus keluar dulu jutaan dolar buat bikin uji kelayakan. Sudah dapat, datang ke PLN, disuruh ikut tender, yang dapat orang lain. Kan gila,” bebernya.
Dari kajian Yayasan Cerah, nilai insentif dan subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk energi kotor ditambah nilai dari dampak kerusakan yang diciptakannya, sebenarnya masih lebih mahal daripada produk EBT. Adhityani mengusulkan perlu adanya reformasi subsidi. Menurut dia, puluhan bahkan ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah setiap tahun untuk energi kotor perlu dialihkan untuk pengembangan dan produksi EBT. “Dengan begitu bukan saja tercipta energi ramah lingkungan, tetapi juga pasokan energi yang murah,” kata dia.
Persoalannya, pemerintah seringkali menggaungkan hambatan penggunaan energi bersih karena faktor harga. Padahal jika fasilitas-fasilitas tadi dialihkan ke sektor EBT, bukan tidak mungkin Pertamina dan PLN bisa menjual kedua produk tersebut lebih murah dari BBM dan listrik dari fosil dan batubara. Menurut Adhityani, persoalan pengembangan EBT pada dasarnya bukan di harga atau tarif. “Itu bisa hilang dengan political will. Jalannya dengan merumuskan kebijakan yang betul-betul memihak energi terbarukan dan mencabut keberpihakan terhadap energi fosil,” tukasnya.
Bulan September ini Ruang Solidaritas Joli Jolan bakal punya sejumlah kegiatan outdoor setelah rutin beroperasi di Kerten, Laweyan. Selama September, Joli Jolan akan banyak berkolaborasi dengan warga dan komunitas untuk penyaluran pakaian dan barang di lingkungan mereka. Penyaluran langsung ini kami lakukan agar penerima manfaat dari gerakan Joli Jolan lebih merata, tidak sebatas pada warga yang berkunjung ke galeri saja.
Sejauh ini ada beberapa lokasi penyaluran yang tersebar di wilayah Solo (Gilingan, Jagalan), Sukoharjo (Baki, Grogol), dan Karanganyar (Jumapolo). Kami juga berencana menggelar garage sale di sebuah ruang publik di tengah kota pada akhir bulan. Selain asas pemerataan, kegiatan ini kami lakukan untuk mengurangi koleksi di galeri secara drastis. Hal tersebut agar galeri bisa “bernapas”, menata ulang ruang sehingga koleksi berganti anyar.
Sejumlah kegiatan dan upaya penataan ini membuat kami harus menutup sementara galeri selama September. Saat tutup galeri, kami membatasi donasi barang yang masuk, terutama pakaian. Kami akan memberitahukan lebih lanjut apabila sudah bisa menerima donasi secara normal. Joli Jolan bakal kembali menyapa kawan-kawan di galeri Jalan Siwalan No. 1 Kerten pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Apabila ada yang ingin berkolaborasi, jangan sungkan kontak kami.
Kami terbuka bagi kawan yang ingin berkolaborasi. Kami juga mengundang kawan untuk terlibat menjadi sukarelawan. Panjang umur solidaritas! Klik tautan berikut beriku ini.
SOLO—Sejumlah upaya membangun ekosistem digital terus digaungkan di Kota Solo. Tak hanya mendorong munculnya platform-platform bisnis, perlu ada upaya edukasi agar masyarakat memiliki kecakapan digital. Hal tersebut menjadi misi Digifun Festival 2022 yang akan digelar di Grand Atrium Solo Paragon, Jumat-Minggu (26-28/8/2022).
Digifun menjadi ajang bertemunya para pelaku, kreator, dan stakeholder industri digital untuk saling menyampaikan gagasan dan ide. Festival yang diinisiasi Look Creative dan Indonesia Esports Association (IESPA) Jawa Tengah ini mendorong ekosistem digital melalui tiga lini yakni E-sport, Edutaintment, dan Expo. “Kami ingin acara ini dapat mengambil peran untuk membangun ekosistem digital di Kota Solo,” ujar koordinator pelaksana Digifun, Agnya Paramarta, dalam keterangannya, Kamis.
Festival akan diisi beberapa kegiatan yakni turnamen e-sport (Free Fire), pameran karya digital, talkshow, expo hingga pergelaran musik. Pada penyelenggaraan perdana ini, Digifun memilih e-sport sebagai program utama untuk menjembatani minat generasi muda. Penyelenggara Digifun menggandeng IESPA untuk menggelar kompetisi Free Fire selama tiga hari. “Selain kompetisi e-sport, ada beberapa program edukasi mengenai terobosan digital yang akan digeber di festival,” imbuh Agnya.
Di hari pertama, akan ada talkshow yang membahas soal bagaimana mendistribusikan konten ke dalam platform digital. Talkshow tersebut menghadirkan Zen Al Ansory sebagai founder platform Bicaralive.id dan In Magma founder dari Pregnant Pause. Hari kedua, ada talkshow dari Mona Liem seorang kurator dan artpreneur, yang akan mengulik tema aplikasi digital art dalam industri masa kini.
Pada hari ketiga, Digifun giliran membahas pentingnya berinvestasi yang aman dengan pilihan instrumen investasi digital ataupun konvensional (selengkapnya lihat jadwal acara). Ketua acara Digifun, Zen Al Ansory, mengatakan Digifun ingin memberika stimulus bagi generasi muda dan masyarakat secara umum agar memiliki kecapakan digital. “Kami juga ingin memperkenalkan dan menghubungkan ekosistem digital lokal, nasional, dan internasional. Sebagai embrio festival digital, kami berharap Digifun 2022 dapat mewujudkan ekosistem digital city festival yang kolaboratif, integratif, dan inovatif,” ujar Zen.
Jadwal Acara
Jum’at, 26 Agustus 2022
14.00 : Opening MC
14.15 : Speech from Chairman of IESPA Irman Jaya Wardana
14.30 : Speech from Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka
15.00 : Opening Ceremony (Oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka)
15.15 : Offline Qualification sesi I
16.15 : Music Performance : Bugy and Friend
16.30 : Talkshow: BicaraLive.id (Zen Al Ansory) Pregnant Pause (InMagma) “Distribusi Konten melalui Digital Platform”.
17.15 : Break Maghrib
18.30 : Offline Qualification sesi II
19.30 : Music Performance: TEORI
20.00 : Announcement Winner to Semi Final
Sabtu, 27 Agustus 2022
13.00 : Opening Day II preparation
14.15 : Opening MC
14.30 : Semi-Final Qualification sesi I
16.30 : Talkshow: Mona Liem (Media Art Globale & Connected Art Platform) “Aplikasi Digital Art kedalam kebutuhan industri multimediahari ini”.
17.00 : Dance Performance: Carbon Kru
17.30 : Break Maghrib
18.30 : Semi Final Qualification sesi II
19.30 : Talkshow: BRM Suryo Adhityo Nuswantoro (Ketua Umum IESPA Jawa Tengah) “Sharing Knowledge tentang Kompetisi E-sport di Ajang Kejuaraan Dunia”.
20.00 : Music Performance: Malinoa
20.30 : Announcement Winner to Final
Minggu, 28 Agustus 2022
13.00 : Opening Day III preparation
14.15 : Opening Game
14.30 : Hammer Drum Performance
15.30 : Stand Up Comedy Arum Mudub
16.30 : Talkshow: Erose Perwita (The Investor) & Tokocrypto “Pentingnya Memulai Investasi yang Aman untuk Generasi Z”.
Tanpa basa-basi saya langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dengan sigap ia berjalan ke warung di sebelah rumahnya dan kembali dengan secangkir kopi panas tanpa gula yang langsung disuguhkan kepada saya.
“Sebentar ya mas, saya kelarin kerjaan bentar,” ujar Gugun.
Saat saya datang, Gugun Muhammad memang tampak sibuk. Ditemani sebuah laptop, sebungkus rokok dan kopi, ia asyik berunding dengan rekan di sebelahnya sembari sesekali mencatat. Tak berselang lama, Gugun memberi isyarat bahwa pekerjaannya telah usai dan ia siap diwawancara.
Gugun merupakan community organizer dari Urban Poor Consortium, yang tinggal di tepian muara di daerah Kampung Tongkol, jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Ia juga merupakan pegiat dan pendamping warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Saat ini ada 3 entitas yang dinaungi oleh JRMK, yaitu warga perkampungan, pedagang kaki lima, dan tukang becak.
Bersama JRMK, Gugun turut aktif memperjuangkan hak atas tanah dan hunian layak bagi warga yang mendiami permukiman informal di Jakarta. Guna mewujudkan itu, JRMK menghadirkan gagasan baru berupa koperasi perumahan. Rencananya, koperasi tersebut akan menjadi pemegang hak atas tanah, sekaligus pemegang hak mengelola kawasan perkampungan.
Ide tentang koperasi muncul di tengah maraknya penggusuran pemukiman warga pada 2015-2017. Kondisi tersebut, membuat JRMK melakukan kontrak politik yang akhirnya disepakati oleh calon gubernur DKI saat itu, Anies Baswedan. Salah satu tuntutan yang paling kuat adalah legalisasi atas tanah dan hunian yang mereka tinggali.
“Kami sepakat tidak hanya menuntut adanya sertifikat tanah, tetapi fokus pada upaya menyelamatkan kampung,” jelas Gugun, Jumat (3/6/2022).
Untuk menyelamatkan kampung, warga bersepakat untuk tidak menjual tanah secara bebas. Mereka berpendapat sistem kepemilikan sertifikat tanah per individu justru memperbesar potensi warga kehilangan tanah.
“Memang legal, tetapi tidak menyelamatkan kampung.”
“Kalau misal satu-satu dapat sertifikat, harganya naik, lalu dijual dan dibeli perusahaan jadi repot nanti.”
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Pengambilalihan tanah warga oleh perusahaan pernah terjadi di kampung Lengkong. Menurut Gugun, pertama-tama, perusahaan membayar mafia tanah untuk membuat sertifikat bagi warga. Setelah statusnya jelas, perusahaan menghembuskan isu adanya penggusuran dan warga diiming-imingi kompensasi tinggi. Akhirnya, sebagian warga setuju menjual tanah ke perusahaan. Atas pertimbangan tersebut, JRMK sepakat untuk memakai sistem kepemilikan bersama dengan koperasi.
Jalan Panjang Kepemilikan Tanah Kolektif
Kunci dari mempertahankan kampung kota adalah kepemilikan tanah bersama, bukan individu per individu. Sayangnya, aturan koperasi justru jadi penghambat, sehingga JRMK mesti bolak-balik negosiasi dengan BPN.
Walaupun disetujui oleh gubernur, pemerintah di level bawah enggan memberikan izin dengan alasan koperasi tidak bisa memegang hak atas tanah. Penolakan tersebut didasari pada PP nomor 38 tahun 1963. Dalam aturan tersebut dikatakan, hanya koperasi pertanian yang boleh memegang hak atas tanah.
Tidak menyerah, Gugun dan kawan-kawannya menyodorkan bantahan yang didasarkan pada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Aturan itu menyebutkan bahwa hasil redistribusi non-pertanian diberikan sertifikat hak milik tanah. Perpres tersebut secara langsung menguatkan posisi koperasi perumahan JRMK sebagai subjek yang penerima redistribusi tanah, hasil dari reforma agraria.
“Kami mendebat dengan aturan yang lebih baru. Dengan itu pejabat Kanwil Badan Pertanahan Nasional membolehkan karena gubernur dan wakil menteri sudah setuju akan ngasih sertifikat tanah ke koperasi.”
“Itu ada buktinya, berupa hasil rapat terbatas gubernur dan wakil menteri. Itu kita tempel di mading kampung,” jelas Gugun.
Tak berselang lama, kantor Wilayah BPN akhirnya membolehkan koperasi JRMK memegang hak atas tanah, dengan syarat AD ART koperasi mencantumkan keterangan unit usaha properti.
“Kami harus ubah lagi AD ART ke notaris dan keluar duit sendiri karena pemda cuma mau bantu bayar pas pendaftaran.”
Setelah AD ART resmi diubah, BPN kembali mempersoalkan status koperasi JRMK. Lagi-lagi BPN menolak memberi izin dengan alasan organisasi tersebut bukanlah koperasi pertanian.
Setelah melakukan proses diskusi dan riset, warga yang tergabung di JRMK kembali melakukan bantahan ke BPN. Para warga menemukan fakta bahwa PP Nomor 38 tahun 1963 hanya berlaku untuk tanah reguler atau tanah biasa yang dibeli oleh koperasi. Adapun tanah koperasi JRMK tidak termasuk dalam cakupan PP tersebut, karena merupakan pemberian dari negara.
“Sampai saat ini belum ada putusan lagi. Kontrak politik kami dengan gubernur jelas, hak tanah di koperasi, bukan individu. BPN di tingkat kanwil ini yang malah mempersulit prosesnya.”
Warga menduga aparatur pemerintah di level bawah sengaja mempersulit proses perizinan koperasi. Dugaan itu muncul karena melihat proses Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa kampung yang dipersulit oleh aparat desa dan BPN. Program PTSL diperuntukkan bagi warga yang memiliki tanah (non-sengketa) untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak milik (SHM) secara gratis.
Anehnya, menurut penuturan Gugun, saat PTSL digelar di salah satu kampung Jakarta Utara, bukan SHM yang diperoleh, melainkan hanya sertifikat hak guna bangunan (HGB). Memanfaatkan ketidaktahuan warga, aparat pemerintah mengatakan bahwa HGB dapat langsung diubah ke SHM sehari setelah diterbitkan. Mendengar itu, warga pemegang HGB berbondong-bondong kantor BPN untuk mengubah sertifikatnya menjadi SHM. Sayangnya, proses tersebut tidak lagi gratis, warga dipaksa mengeluarkan dana yang cukup besar.
“Nah ini dibuat celah, jadi HGB gratis, tetapi kalau mengajukan SHM besoknya, sudah harus biaya sendiri, berbayar 10-30 juta per orang,” ujar Gugun. “BPN sempat menyarankan agar jangan atas nama koperasi, tetapi nama semua warga ditulis di sertifikat. Nah itu repot karena tiap ada yang pindah pasti ubah sertifikat dan pasti ada biaya lagi.”
Sistem koperasi membuat kepemilikan tanah dipegang oleh koperasi, sementara warga sebagai anggota koperasi memegang HGB. Jika seorang warga anggota koperasi ingin pindah ke tempat lain, maka ia bisa menjual HGB melalui koperasi.
AD ART koperasi di JRMK membolehkan anggota yang ingin pindah hunian untuk menjual HGB ke sesama anggota atau ke koperasi. HGB tersebut boleh ditawarkan ke orang di luar anggota koperasi dengan syarat seluruh proses penjualan harus melalui koperasi dan disetujui 75 persen dari keseluruhan anggota koperasi.
“Karena harus kita cek, jangan sampai orang luar ini udah punya rumah banyak atau juragan kos-kosan misalnya. Kalau dia tidak punya rumah dan memang layak, dia nanti jadi anggota koperasi dulu untuk beli HGB itu.”
Sembari menunggu keputusan gubernur untuk menetapkan koperasi sebagai pemegang hak atas tanah, JRMK menyiapkan AD ART koperasi yang digodok selama 6 bulan bersama anggota JRMK di tiap kampung.
Secara umum dalam keanggotaan JRMK terdapat dua jenis pemukiman warga, yaitu kampung tapak dan kampung susun. Pengelolaan koperasi perumahan di dua pemukiman tersebut relatif sama, dan yang membedakan adalah jumlah objek yang dikelola. Kampung tapak mengelola tanah dan rumah, sedangkan kampung susun mengelola tanah, gedung, dan ditambah unit hunian.
Pada kampung susun JRMK telah menjalin kerja sama dan perjanjian dengan pemerintah provinsi, untuk mengelola keseluruhan kampung. Mulai dari tanah, unit, dan gedung beserta kawasannya.
JRMK mengusulkan perjanjian berupa kerja sama pemanfaatan, dan koperasi memperoleh HGB. Untuk bangunan atau gedung, pemerintah diharapkan berkenan untuk menghibahkan ke koperasi, sedangkan tiap unitnya diserahkan ke anggota koperasi beserta SHM. Kepemilikan unit tersebut memiliki jangka waktu yang sama HGB, yaitu sekitar 80 tahun bila mengikuti aturan yang berlaku.
“Ini kita targetkan Oktober tahun ini status hak tanahnya sudah jelas, di kampung susun harus sudah ada Perjanjian Kerja Sama. Kita usulkan untuk sewa hibah, jadi misal Perjanjian Kerja Sama itu 5 tahun, 2 tahun sewa, setelah itu diproses hibahnya. Untuk rumah tapak, kita targetkan redistribusi tanahnya Oktober 2022 ini,” jelas Gugun.
***
Sejak April 2022 lalu, semua kampung yang terdaftar di JRMK telah memiliki Koperasi. Saat ini ada 26 koperasi aktif, dengan basis anggota berdasarkan Kartu Keluarga, dan tercatat jumlah total anggota koperasi di JRMK adalah 3.952 KK per 3 April 2022 lalu. Dari jumlah tersebut, tinggal 4 koperasi yang belum berbadan hukum dan sedang dalam proses pengajuan ke pemerintah.
Selain hak tanah dan hunian, menurut Gugun, penting bagi koperasi untuk dapat mengelola kawasan perkampungan. Pengelolaan kawasan berarti juga peluang untuk menumbuhkan perekonomian warga melalui berbagai macam usaha. Sebagai warga kampung Tongkol, ia bermimpi dapat membuat wisata perahu yang dikelola langsung oleh koperasi.
“Mas lihat beton-beton berundak yang menjorok ke sungai itu? Itu untuk dermaga perahu, bisa untuk nongkrong juga,” ucapnya sembari menunjuk bantaran sungai yang terletak persis di depan rumahnya.
Gugun mengatakan, kondisi bantaran sungai yang telah tertata cukup rapi dan bersih dapat difungsikan sebagai jalur wisata baru menuju Kota Tua. Perahu-perahu itu dapat lalu-lalang mengantar wisatawan di daerah kota tua melalui sungai serta muara-muara di utara Jakarta. Namun, hak pengelola kawasan dapat terwujud ketika koperasi berhasil memperoleh hak atas tanah terlebih dahulu.
Selain membangun usaha kecil di kawasan perkampungan, koperasi juga berfungsi sebagai kontraktor atau penyedia jasa perbaikan rumah warga. Menurut penjelasan Gugun, praktik serupa telah diterapkan di kampung tapak Marlina di Jakarta Utara.
“Jika ada anggota yang membutuhkan perbaikan rumah, nah koperasi berfungsi sebagai kontraktornya. Dengan itu bila ada keuntungan, itu dapat dirasakan juga oleh anggota, kembali ke anggota.”
Salah satu koperasi JRMK yang menjadi pengelola kampung susun terletak di Jalan Kunir RT 004/06 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Lokasinya di dekat Kota Tua dan stasiun Jakarta Kota, mayoritas warganya berprofesi sebagai pedagang di kawasan wisata tersebut. Ide keberadaan koperasi muncul setelah pada 2015 kampung Kunir digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para warga yang terdiri dari 77 keluarga dipaksa mengungsi dan menjauh dari tempat mereka mendulang nafkah.
Penggusuran tersebut cukup mengejutkan bagi warga, mengingat di Kunir memiliki perangkat administratif yang sah seperti RT dan RW. Bahkan kampung Kunir sempat memperoleh penghargaan dari wali kota sebagai wilayah yang menerapkan kebersihan dan penghijauan dengan baik.
“Kami ajukan penghargaan itu sebagai pembelaan agar tidak digusur, tetapi kata Ahok itu nggak bener, yang kasih penghargaan gila. Camat sempat bantu mempertahankan tetapi keputusan di atas tetap digusur,” kisah Koordinator Koperasi Konsumen Kunir Pinangsia Sejahtera (K3PS) Marsha Chairudin saat ditemui, Minggu (10/6/2022).
Setelah digusur, 33 keluarga memutuskan untuk bertahan. Mereka membangun tenda di bekas reruntuhan rumah dan sebagian memilih menyewa hunian di kampung sebelah. Salah satu alasan mereka bertahan adalah agar tetap bisa mencari nafkah di seputaran Kota Tua.
“Selain kampung kami yang diratakan, ternyata dagangan kami juga kena gusuran, diobrak-abrik.”
Memasuki 2017, warga Kunir bersama anggota JRMK yang tersebar di DKI Jakarta melakukan kontrak politik dengan Anies Baswedan. Kampung Kunir memiliki 3 tuntutan. Tuntutan tersebut berupa legalitas lahan, pembentukan kembali RTRW, dan pembangunan kembali hunian warga. Cagub menyetujui kontrak politik tersebut tanpa terkecuali.
Selain 3 tuntutan tersebut, warga Kunir bulat mengajukan koperasi sebagai pemegang hak atas tanah. Bagi warga, keberadaan koperasi mampu memperkuat posisi mereka secara legal. Dengan itu, penggusuran seperti yang terjadi pada 2015 dapat dicegah.
Akhirnya dibentuklah Koperasi Konsumen Kunir Pinangsia Sejahtera (K3PS) yang terdiri dari 33 keluarga sebagai anggota. K3PS dirancang untuk mengelola unit hunian (kampung susun) dan unit usaha yang terletak di area pemukiman warga.
Pada Maret 2022 pembangunan unit hunian berupa kampung susun Kunir dimulai. Unit kampung susun ditargetkan dapat selesai dibangun dalam kurun waktu 6 bulan. Jika sesuai jadwal, pada akhir 17 Oktober 2022 mendatang, unit hunian sudah dapat diresmikan.
“Kami sempat diminta pindah selama kampung susun dibangun. Kami tolak karena justru ingin awasi pembangunan secara langsung,” ujar Marsha.
Bangunan tersebut terdiri dari 4 lantai dan 33 unit hunian. Jumlah itu sesuai dengan jumlah keluarga anggota koperasi di Kunir. Adapun status bangunan dan lahan tersebut diberikan HGB atas nama koperasi.
Menurut Marsha, warga sebenarnya berharap negara dan pemerintah memberikan SHM kepada koperasi. Namun, proses tersebut dipandang akan membutuhkan waktu yang lama.
“Untuk sementara kami terima status ini dulu, yang lainnya nanti kami terus usahakan.”
Para anggota koperasi tidak dikenakan biaya sewa saat menempati rusun tersebut. K3PS hanya menerapkan adanya biaya perawatan yang direncanakan sebesar Rp350.000 untuk lantai dasar. Adapun untuk lantai di atasnya dikenakan biaya perawatan yang lebih murah. Tiap lantai memiliki selisih biaya sebesar Rp50.000. Sementara itu, untuk listrik dan air di tiap unitnya, dibebankan langsung kepada penghuni.
Marsha mengatakan, biaya perawatan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan dapat berubah sesuai kesepakatan dengan anggota. Namun, penentuan jumlah biaya akan selalu disesuaikan dengan tingkat penghasilan anggota yang terkecil.
Menurutnya, biaya tersebut relatif terjangkau bagi warga. Bahkan lebih murah dibandingkan harga sewa hunian di kampung-kampung sekitar Kunir. Jika warga kesulitan membayar, koperasi akan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak.
“Kalau di deket sini, sewa kamar kos sudah sejutaan,” ujar Marsha.
K3PS juga telah merencanakan pembagian unit hunian. Bagi anggota koperasi yang berstatus lansia, akan ditempatkan di lantai dasar. Hal itu diterapkan agar para lansia tidak perlu menaiki tangga untuk menuju hunian.
Sementara itu, pengelolaan unit hunian seluruhnya dilakukan oleh koperasi tanpa campur tangan pihak ketiga. Seluruh operasional seperti keamanan, perbaikan, kebersihan gedung, dikelola koperasi dengan mempekerjakan warga sekitar.
Selain hunian, tepat di sebelah kampung susun, di tanah yang memanjang sekitar 100 meter, koperasi berencana membangun unit usaha. Sebelumnya koperasi juga telah mengajukan penerbitan SHM untuk lahan bekas pemukiman warga yang telah digusur pada 2015 silam tersebut.
“Kami berharap dapat diterbitkan SHM melalui redistribusi lahan, bagian dari reforma agraria. Dengan itu, negara memberikan sejumlah lahan untuk warga negara dalam hal ini koperasi, jadi bukan diberikan ke individu,” jelas Marsha.
Sebagai wujud keseriusan, warga Kunir telah menyiapkan desain dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan unit usaha. Dengan desain bangunan lebih terbuka, unit usaha tersebut direncanakan mampu menampung 22 kios. Sama seperti kampung susun, unit usaha seluruhnya dikelola oleh koperasi. Begitu juga dengan pendapatan dari penyewaan kios akan menjadi pemasukan bagi koperasi.
Hingga saat ini, sudah ada 10 anggota koperasi yang mendaftar sebagai pengguna kios. Selain anggota koperasi, warga sekitar yang memiliki KTP diperbolehkan menyewa unit-unit kios P3PS tersebut. Harga sewa kios masih dalam tahap penggodokan, tetapi pihak koperasi enggan menetapkan tarif yang terlalu mahal bagi warga.
“Tentu iurannya sesuai batas paling bahwa kemampuan warga. Karena warga sudah dibebani iuran wajib koperasi Rp20.000 ditambah uang perawatan hunian,” ucap Marsha.
P3PS menargetkan izin unit usaha dapat segera diterbitkan bebarengan dengan rampungnya pembangunan kampung susun. Bagi warga, keberadaan kios-kios tersebut juga sebagai penopang operasional dan perawatan kampung susun.
Namun menurut Marsha, pemerintah setempat seolah mempersulit izin pendirian unit usaha tersebut. Padahal, legalitas lahan termasuk dalam kontrak politik yang telah disepakati oleh gubernur Anies Baswedan.
“Mereka berdalih akan dibuat untuk keperluan lain, tapi tidak jelas. Nggak dibikin apa-apa dari dulu. Padahal ini untuk mata pencarian kami dan berada di lahan yang kami tempati puluhan .”
Selain selain iuran wajib dan penyewaan kios, saat ini P3PS telah memiliki beberapa unit usaha aktif. Dua diantaranya adalah penyediaan sembako untuk warga dan toilet umum. Pada lini usaha penyediaan bahan pokok , koperasi sengaja tidak mengambil banyak keuntungan. Selama ini pemasukan terbesar koperasi justru dari penyediaan jasa toilet umum, yaitu berkisar Rp1 juta tiap bulannya. Adapun pemasukan koperasi tiap bulan dapat menyentuh angkat Rp1,5 juta. Dari jumlah itu, sekitar Rp500.000 dipotong tiap bulannya untuk operasional koperasi.
Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri
Selain Kunir, salah satu kampung JRMK yang terbilang sukses menggerakkan koperasi adalah Akuarium. Kampung yang terletak di kelurahan Penjaringan, kecamatan Penjaringan tersebut juga sempat digusur pada 2016 silam.
Penampakan Rumah Susun yang diberi nama Kampung Susun Akuarium (Ryan/RRI)
Saat digusur, Akuarium didiami oleh 700 keluarga dengan total bangunan yang digusur berjumlah 234 unit. Pemukiman di Akuarium terbilang padat karena digunakan sebagai area kos para pekerja di pesisir Jakarta.
Tidak tinggal diam, warga Akuarium kompak menggugat penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI saat itu. Gugatan tersebut diperkuat dengan kontrak politik yang akhirnya JRMK sepakati dengan calon gubernur.
“Kami agak waspada waktu itu, karena sebelumnya sudah kontrak politik dengan Jokowi. Sempat ditepati, tetapi waktu Ahok kita digusur,” ujar ketua RT 12 Kampung Akuarium dan Pengawas Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Topas Juanda.
Topas mengatakan kontrak politik yang disepakati JRMK dengan gubernur DKI, menjadi momentum terbentuknya koperasi. Sembari mematangkan konsep koperasi, warga memutuskan untuk bertahan di bekas gusuran kampung Akuarium tanpa fasilitas yang memadai, termasuk listrik dan air bersih. Akhirnya koperasi berhasil terbentuk dan mulai beroperasi di kisaran tahun 2018-2019.
Sebelum kampung susun berdiri, koperasi berusaha mengelola pasokan bahan pokok bagi warga yang bertahan di shelter-shelter. Beras yang dipasok dari Jawa Tengah, saat itu disalurkan ke warga dengan harga terjangkau, di kisaran Rp10.000.
Selain urusan sembako, koperasi memiliki dua tuntutan utama ke Pemprov DKI, yaitu kembalikan kampung dan kembalikan warga di Akuarium. Akhirnya, pada akhir 2020, kampung susun Akuarium mulai dibangun menempati lahan seluas 10.834 meter persegi.
Dalam proses pembangunan tersebut, warga dilibatkan secara langsung. Desain gedung dan hunian merupakan hasil urun daya warga kampung. “Kami bikin beberapa kelompok, masing-masing memberikan gambar dan desain bangunan. Ada 9 desain. Kami diskusikan dengan ahli, lalu yang terpilih diajukan,” ucap Topas.
Menurutnya, sebelum pembangunan, perwakilan warga Akuarium juga melakukan survei ke beberapa rumah susun di kawasan Jakarta. Survei itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan desain. Terutama terkait keamanan, akses, dan sanitasi gedung. Hasil survei tersebut juga turut dimasukkan ke dalam desain yang sudah disepakati oleh warga.
Setelah dibangun selama kurang lebih 8 bulan, sebagian gedung kampung susun telah berdiri dan dapat ditempati. Saat ini baru ada dua gedung yaitu blok B dan blok D dengan 107 unit hunian. Adapun 3 blok sisanya masih dalam proses pembangunan. Ditargetkan 5 gedung tersebut mampu menampung 241 unit hunian beserta fasilitas umum seperti kios, aula pertemuan, ruang serba guna, dan tempat ibadah.
“Ini ditargetkan selesai Agustus mendatang tetapi karena beberapa kendala, kemungkinan akan mundur dari target awal,” jelas Topas. “Kami juga akan usulkan aturan gubernur yang mengikat agar nanti ketika gubernur lengser, pekerjaan di sini dapat jaminan untuk segera selesai.”
Menurut penuturan Topas, saat ini lahan yang ditempati kampung susun Akuarium berstatus Hak Pakai Lahan (HPL). Adapun status untuk pengelolaan kampung susun sudah sepenuhnya dikelola oleh koperasi berdasarkan perjanjian dengan gubernur. Selain itu, warga berharap HGB juga dapat segera diterbitkan atas nama koperasi, sedangkan hak milik per unit dapat diberikan ke anggota koperasi.
Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berencana menggratiskan biaya perawatan hunian bagi warga kampung susun dengan skema biaya perawatan ditanggung unit usaha yang dikelola oleh koperasi. Koperasi memiliki beberapa unit usaha, yaitu air galon isi ulang, penyewaan kios untuk warga yang ingin berjualan, laundry pakaian, dan penyewaan rumah singgah.
Saat ini tersedia 3 kios disewakan dengan harga sewa Rp600.000 per bulan. Selain itu, ada 4 hunian yang disediakan untuk rumah singgah bagi peneliti atau mahasiswa yang melakukan riset di pesisir Jakarta, dengan tarif Rp150.000 per malamnya.
Namun, karena gedung belum sepenuhnya selesai dibangun dan beberapa unit usaha masih belum maksimal, warga masih dikenakan dua jenis iuran. Pertama yaitu iuran perawatan gedung sebesar Rp100.000 tiap bulan. Iuran tersebut akan disimpan koperasi dan akan digunakan bila terjadi kerusakan dan perbaikan pada gedung atau hunian. Iuran kedua adalah biaya operasional sebesar Rp70.000. Iuran tersebut diperuntukkan bagi operasional gedung seperti listrik, teknisi, dan keamanan gedung.
Selain iuran tersebut, anggota koperasi juga harus membayar Rp20.000 sebagai iuran wajib bulanan. Urusan kebersihan warga memilih untuk kerja bakti. Tiap sudut gedung dijaga tetap bersih, salah satunya dengan melepas alas kaki saat masuk ke gedung.
“Kami ingin menunjukkan bahwa koperasi bisa mengelola pemukiman ini dengan baik.”
Sementara itu, ketua dan koordinator Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Yani, mengatakan, animo warga untuk bergiat dalam koperasi makin meningkat sejak 2019. Terutama di kalangan perempuan.
“Sejak 2019 iuran wajib relatif rutin dan warga disiplin untuk saling mengingatkan,” ujar Yani.
Selain unit usaha yang telah disebutkan sebelumnya, Yani berharap ke depan koperasi dapat mengelola lapangan olahraga dan kebun bersama. Dua fasilitas tersebut nantinya akan dibangun di kompleks kampung susun Akuarium secara bertahap.
Namun, menurut Yani, yang menjadi prioritas koperasi saat ini adalah pembangunan unit usaha berupa toko serba ada. Nantinya toko tersebut akan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari warga Akuarium.
“Kalau koperasi ada usaha yang banyak diakses warga, otomatis hasilnya akan mampu untuk membiayai operasional gedung dan meringankan biaya hidup warga.”
Koperasi Marlina Maju Bersama
Tak hanya kampung susun, sistem koperasi perumahan JRMK juga diterapkan di kampung tapak. Salah satu yang dapat menjadi contoh adalah koperasi Marlina Maju Bersama.
Koordinator Kampung Marlina, Dwi Purnomo atau biasa dipanggil Aco mengatakan, koperasi yang kelola warga tersebut membawahi sekitar 8 RT. Wilayah cakupannya secara administratif terletak di kawasan Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Menurut Aco, di Marlina, fokus koperasi adalah menjadi kontraktor untuk renovasi dan perbaikan rumah warga. Selain itu, koperasi juga bertugas mengelola sejumlah dana donor yang diperuntukan bagi warga Marlina.
“Saat ini kami sedang melakukan perbaikan rumah warga dengan sistem pinjaman bergulir yang dikelola koperasi,” Ucap Aco, Minggu (5/6/2022).
Dalam waktu dekat perbaikan tersebut ditargetkan menyasar 23 rumah warga. Rumah warga dengan kerusakan paling banyak atau tidak layak huni, diprioritaskan untuk diperbaiki lebih awal. Adapun jumlah keseluruhan rumah anggota koperasi Marlina mencapai 202 unit. Sementara ini, baru 6 rumah yang telah rampung direnovasi dengan menghabiskan biaya sebesar Rp600 juta. Setelah itu, koperasi berencana merenovasi minimal 2 rumah tiap tahunnya.
Bantuan yang diberikan koperasi tidak berupa uang tunai, tetapi bahan bangunan dan material pendukungnya. Warga yang direnovasi rumahnya diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB). Dari total nilai RAB tersebut, pemilik rumah diminta untuk berkontribusi sebesar 10 persen sebagai tanda komitmen awal.
Terkait desain rumah, warga kampung Marlina selama ini dibantu oleh Rujak Center for Urban Studies, lembaga pusat studi untuk kajian-kajian yang berhubungan dengan masyarakat urban. Sementara itu untuk pekerjanya, pemilik rumah dapat melakukan penunjukkan secara mandiri.
Selain renovasi rumah, koperasi warga di Marlina juga mengelola beberapa unit usaha. Salah satunya adalah memasok bahan pokok seperti telur dan gas. “Kami juga jadi pemasok untuk 5 warung kelontong warga, tetapi saat ini belum maksimal,” ujarnya.
Selama ini menurut Aco, warga cukup rajin membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulannya. Namun keikutsertaan warga dalam rapat dan kegiatan rutin koperasi masih minim. Walaupun begitu, program-program koperasi tetap berjalan berkat koordinasi pengurus di tiap RT.
Pengawas Koperasi Marlina Maju Bersama, Eni, menyebut, keberadaan koperasi berfungsi sebagai pengelola penataan kampung. Sebelumnya rumah Eni juga menjadi salah satu yang pertama direnovasi menggunakan dana pinjaman koperasi.
“Rumah saya dirombak total, dengan biaya total Rp125 juta. Dari nilai itu, sekitar Rp115 juta ditanggung oleh koperasi,” ucap Eni.
Ia tidak merasa keberatan dengan beban pinjaman yang ia terima dari koperasi. Pinjaman tersebut dapat Eni cicil selama 10 tahun ke depan.
Sebagai pengawas koperasi, Eni turut mengkoordinir warga untuk aktif berkoperasi. Saat ini, menurutnya, geliat koperasi didominasi oleh para perempuan.
Bersama beberapa anggota koperasi yang lain, Eni memproduksi berbagai jenis jamu. Jamu-jamu yang diracik diantaranya jahe instan, temulawak, kunyit asam, dan beras kencur. Minuman kesehatan tersebut juga dipasarkan ke koperasi-koperasi JRMK yang lain. Hasil dari usaha tersebut sebagian didedikasikan untuk kas koperasi.
Editor: Mawa Kresna
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
Sejumlah pelajar di Kota Solo menonton laga voli duduk ASEAN Paragames (APG) 2022 di GOR Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Solo di Karanganyar, Minggu (31/7/2022).
SOLO—Ramainya perhelatan cabang paraangkat berat ASEAN Para Games (APG) 2022 di Hotel Paragon Solo tak lepas dari aksi para suporter. Kelompok pelajar di Kota Solo menjadi salah satu kalangan yang setia mendukung perjuangan Indonesia di ajang multievent internasional tersebut. Tak hanya euforia, mereka mendapatkan pesan empati dan pembangunan karakter lewat perjuangan para atlet.
Pada hari Selasa (2/8/2022), sekitar 30 siswa SMPN 27 Solo turut memadati venue paraangkat berat di Hotel Solo Paragon. Mereka memberikan dukungan pada Abdul Hadi yang akan bertarung di kelas 49 kg pada pukul 15.00 WIB. Saking antusiasnya, para siswa didampingi sejumlah guru sudah hadir di venue sejak pukul 14.00 WIB.
Mereka membawa bendera Merah Putih kecil untuk memberi semangat atlet Indonesia. “Kami sengaja datang lebih awal agar kebagian kursi. Senin (1/8/2022) kemarin kami sempat mau nonton juga, tapi akhirnya pulang karena venue penuh,” ujar koordinator siswa yang juga guru Informatika di SMPN 27, Istiqomah Nugraheni, saat ditemui di sela kejuaraan, Selasa.
Sejumlah pelajar di kota Solo membawa bendera merah menyaksikan jalannya pertandingan Para Angkat Berat 11 th ASEAN Paragames 2022 di Hotel Paragon, Solo, Selasa 2 Agustus 2022. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan pada lifter Indonesia yang bertanding. INASPOC/Tandur Rimoro
Sambil mengibarkan bendera mini, para pelajar antusias memekikkan kata “Indonesia” ketika Abdul Hadi bersiap melakukan angkatan. Mereka juga memberi tepuk tangan pada kontingen negara lain yang tampil. Isti mengatakan pengalaman menonton APG menjadi pelajaran karakter tersendiri. Dia menyebut semangat pantang menyerah para atlet di tengah keterbatasan patut dicontoh para siswa. “Aksi para atlet bisa menjadi sumber inspirasi siswa agar tekun dan tidak cepat menyerah,” kata dia.
Rasa empati juga diharapkan menular pada siswa lewat gelaran APG. Saat bertanding, kontingen dari sejumlah negara tak jarang saling mendukung apabila atlet rival gagal melakukan angkatan. Mereka bersama penonton memberikan tepuk tangan untuk menguatkan para atlet. “Empati dan tolong menolong juga menjadi ilmu yang berharga,” imbuh Isti.
Seorang siswa SMPN 27, Sofi Retno, mengaku antusias menonton APG 2022 Solo. Itu menjadi pengalaman pertamanya melihat event olahraga internasional secara langsung. “Senang bisa lihat dan mendukung langsung atlet Indonesia,” ujar siswa kelas VIII tersebut. Dia takjub dengan para atlet disabilitas yang mampu mengangkat beban hingga seratusan kg. “Awal lihatnya ngeri sih. Tapi mereka keren,” ujar Sofi.
Dosen IPB University melatih sejumlah siswa SMK Bhineka Karya (BK) 5 Teras, Boyolali, jaringan mikrotik, Rabu (27/7/2022). Pelatihan itu digelar dalam program Dosen Pulang Kampung (Dospulkam) LPPM IPB University. Para siswa mendapatkan materi membangun jaringan komputer berbasis virtual laboratorium menggunakan Graphical Network Simulator-3 atau GNS3.
Dosen Program Studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB University, Bayu Widodo, mengatakan pelatihan ini memberikan pemahaman dan kemampuan teknis terkait jaringan komputer berbasis virtual laboratorium menggunakan GNS3.
“Kemampuan ini dibutuhkan untuk membuat topologi jaringan komputer,” kata Bayu, saat ditemui wartawan di sela acara, Rabu.
Dosen Program Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB University, Nur Aziezah, menambahkan perangkat GNS3 memiliki sejumlah keunggulan yang cocok untuk para siswa SMK khususnya di Boyolali.
Sebab, GNS3 adalah alat pelengkap yang sangat baik untuk laboratorium nyata bagi network. “Aplikasi ini dapat diinstal dengan mudah di laboratorium karena multiplatform,” sambung dia.
Dia menjelaskan ke depan, pengembangan strategi pembelajaran untuk memperkuat kompetensi para peserta didik khususnya di lingkungan pendidikan vokasi digelar melalui teaching factory atau TEFA.
TEFA merupakan model pembelajaran di SMK dengan konsep layaknya pekerjaan yang ada di dunia industri. Proses pembelajaran digelar terpadu berorientasi pada tindakan dalam lingkungan belajar di sekolah.
“Pembelajaran di sekolah yang berorientasi TEFA dapat memadukan model yang sudah ada Competency Based Training [CBT], model Production Based Training [PBT]. Peserta didik akan memiliki pengalaman belajar yang lebih riil dengan mengutamakan penguasaan kompetensi,” ujar Aziezah.
Sementara itu, Program Dospulkam LPPM IPB University bertujuan mendorong proses alih teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.(*)
