Joli Jolan membuka “galeri mini” di Car Free Day Colomadu, Minggu, 3 Maret 2024. Kegiatan yang berada tepat di depan pabrik Gula Colomadu ini turut didukung teman-teman dari komunitas ‘Dari Kita’, sebuah komunitas saling berbagi yang diinisiasi oleh mahasiswa UNS Solo. Mereka menemukan visi dan misi yang sama dengan Joli Jolan dalam upaya berbagi dan menyebarkan semangat kebaikan.
Dari pukul 06.00 pagi, relawan Ruang Solidaritas Joli Jolan dan komunitas ‘Dari Kita’ mempersiapkan lapak barang-barang preloved yang dapat diambil secara gratis. Di luar dugaan, lapak tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pejalan kaki yang sedang lewat. Dengan penasaran, mereka mampir dan memilih berbagai macam barang untuk diambil, mulai dari tas, pakaian, hingga sepatu.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Ruang Solidaritas Joli Jolan mengkampanyekan secara langsung kepada masyarakat umum aksi memperpanjang usia barang bekas. Para pengunjung yang berinteraksi dengan relawan Joli Jolan pun merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka berharap Joli Jolan senantiasa rutin menggelar kegiatan serupa di Car Free Day selanjutnya.
Judul asli “Mandiri Pangan di Tengah Kebijakan Nol Sawah: Petani Kota Solo Menanam di Antara Tembok Rumah dan Toko” oleh Ariyanto Mahardika, Project Multatuli September 22, 2023
Sinar matahari terik menyorot para pekerja bangunan di pinggir Jl. Melon Raya, Karangasem, Solo. Seorang perempuan paruh baya tampak mendorong troli berisi air untuk mengaduk pasir dan semen. Air diambilnya dari selokan yang dibendung dengan batu-batu kecil dan plastik bekas pembungkus makanan. Selokan itu semula adalah saluran irigasi untuk mengairi sawah di kawasan ini.
“Untuk perumahan,” kata perempuan itu, merujuk adonan semen dan pasir.
Pemandangan perempuan pekerja bangunan tak sulit ditemukan di Solo. Mereka kebanyakannya adalah petani dari luar kota. Demi bisa tetap hidup, bila sedang tidak musim panen, mereka akan melakoni profesi lain. Salah satunya pekerja bangunan musiman.
‘Kota Batik’ ini kini semakin ramai dengan kompleks perumahan baru, kafe yang menyajikan aneka makanan, dan tempat indekos. Bangunan-bangunan itu berdiri di bidang-bidang lahan persawahan. Di antara bangunan, sebagian lahan yang tersisa dibiarkan penuh dengan ilalang.
Kondisi nyaris serupa juga dijumpai di Jajar, tetangga Kelurahan Karangasem. Lahan-lahan di antara gedung dan permukiman dibiarkan bera atau tak lagi ditanami, sebagian lain ditumbuhi rumput liar. Bila sudah begitu, maka cepat atau lambat lahan itu bakal berubah jadi kompleks perumahan atau bangunan baru.
***
Di Kampung Nayu, Banjarsari, sekitar enam kilometer arah timur laut Karangasem, sekelompok ibu-ibu sibuk memanfaatkan lahan kosong yang tersisa dengan menanam aneka rupa sayur.
Tanaman sawi, tomat, dan labu terlihat menyembul dari sebidang tanah dan taman bedengan, atau yang kerap dikenal orang kota dengan raised-bed gardening. Tanaman cabai juga ada di petak lainnya.
Sebidang tanah itu berada di antara rumah warga yang berada di belakang Kantor Kelurahan Joglo. Lahan yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam itu hanya sepertiga dari total kebun. Di tengah-tengah sebidang tanah itu berdiri rumah tua berbentuk joglo, rumah khas Jawa. Di bagian pinggir kebun terdapat pohon nangka dan sisa tonggak bambu.
Hampir setiap sore, ibu-ibu berkumpul dan bercocok tanam di lahan yang semula ditumbuhi ilalang dan rumpun bambu. Mereka rutin menyemprot tanaman, mencabuti rumput, atau membersihkan petak untuk persemaian. Tanaman disemprot pestisida alami yang dibuat dari buah dan rempah seperti kunir, sirsak, cengkih, dan serai. Campuran bahan-bahan ini tak hanya bisa membasmi hama tetapi juga menjaga kesuburan tanah.
Di bagian lain, di atas tanah petak berukuran satu kali empat meter, kangkung mulai rimbun. Tumbuhan itu subur pada petak yang ditata rapi dengan batang-batang paving block pada pinggir area tanamnya. Sebentar lagi kangkung bisa dipanen.
“Satu petak itu bisa menghasilkan sekitar Rp200 ribu setiap panen. Kami jual secara online melalui media sosial. Per ikat kami jual Rp7 ribu. Semua kami tanam dengan organik,” begitu kata Margareta Pety Aryani, warga yang juga Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur.
Harga jual sayur-mayur organik KWT Ngudi Makmur memang lebih mahal dari pasar, tetapi masih di bawah harga pasar swalayan. Bu Pety, begitu ia akrab disapa, mengaku selama ini sayur-mayur yang ditanamnya selalu laku, bahkan ia sering menerima pesanan di awal.
Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur sedang memanen sayuran di kebunnya yang terletak di Joglo, Banjarsari, Solo, beberapa waktu lalu. Sayuran organik tersebut sebagian dimanfaatkan untuk dikonsumsi warga setempat, sebagian dijual untuk kas kelompok. (Chrisna Chanis Cara/Joli Jolan)
Pety memimpin KWT Ngudi Makmur sejak kali pertama kegiatan ini dimulai sekira empat tahun lalu. Tanah yang dipakai milik tetangganya, keluarga Rodiah.
Rodiah (63) merelakan lahan di samping rumahnya untuk kegiatan para tetangga asalkan saat dibutuhkan, kegiatan kelompok perempuan yang peduli pada penghijauan dan ketahanan pangan itu, bersedia dipindahkan ke lokasi lain.
“Ya, ndak ada perjanjian khusus. Ini memang milik keluarga kami. Saudara saya tinggal di Bali. Tapi kalau kami nanti sewaktu-waktu membutuhkan bisa diminta kembali,” kata Rodiah.
Pety berkisah, ia semula tidak bertani di lahan milik Rodiah. Ia bersama beberapa ibu-ibu awalnya menanam di lahan kosong yang juga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kegiatannya itu mengundang keinginan warga lain untuk ikut berpartisipasi. Alhasil, mereka meminta agar kegiatan bercocok tanam dilakukan di lahan yang lebih luas.
“Kami lalu pindah ke sini. Di sana luasnya sekitar 700 meter persegi. Dulu itu, di sini banyak alang-alang dan pohon-pohon besar,” kata Pety yang juga seorang guru agama Katolik di SMP Negeri 3 Surakarta.
Tidak mudah bagi Pety dan kelompoknya memulai bercocok tanam. Anggota KWT Ngudi Makmur terdiri atas ibu-ibu kampung yang sebagian besarnya ibu rumah tangga. Tak ada dari mereka yang merupakan petani tulen, yang sehari-hari bergelut dengan lumpur dan cuaca terik, serta hafal jenis-jenis penyakit tanaman.
“Awalnya susah. Tanaman banyak yang mati atau terserang penyakit. Tapi kami kemudian mendapat bimbingan penyuluhan dari dinas pertanian,” imbuh Pety, merujuk pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.
Pety menerangkan kegiatannya turut mengundang perhatian Pemkot Surakarta. Pada 2021, kelompok tani yang dipimpinnya mendapat dukungan dana sebesar Rp55 juta dalam dua tahap.
“Pada 2021, kami menerima Rp30 juta dan tahun berikutnya Rp25 juta dari DAK [Dana Alokasi Khusus]. Dana itu kami gunakan macam-macam kebutuhan di antaranya untuk membuat saluran air”, kata Pety.
Semula, KWT Ngudi Makmur beranggotakan sekitar 30 orang. Saat ini, yang masih aktif tinggal separuhnya. Penyebabnya karena sebagian anggota bergabung dengan kelompok tani di lahan sebelumnya. Sementara, sebagian lain anggota KWT yang mundur karena merasa tidak memiliki kecocokan dengan kegiatan ini, kata Pety.
Warga sekitar kampung memutuskan untuk tetap mengolah lahan sebelumnya dan membentuk kelompok tani bernama Sumber Berkah. Anggota kelompok tani tak semuanya perempuan tetapi juga laki-laki. Selain bercocok tanam, ibu-ibu ini juga mencoba usaha lain dengan menjual minuman dari daun telang. Produksinya masih terbatas. Saat ini mereka hanya akan membuat minuman apabila ada pesanan. Satu botol minuman telang berukuran seperempat liter dijual dengan harga Rp15 ribu.
Sawah Nol Hektare
Area persawahan di Solo bukan sudah habis. Di sisi timur Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Kecamatan Laweyan masih terlihat hamparan tanaman padi di antara kompleks permukiman warga. Begitu juga di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres. Bila ditotal, luas lahan persawahan di kedua kecamatan ini bisa mencapai sekitar 40 hektare. Akan tetapi, bisa dikatakan lahan-lahan itu adalah yang terakhir di tengah maraknya pembangunan area bermukim dan berniaga.
Kebanyakan petani yang menggarap sawah yang tersisa di Solo adalah pendatang, bukan pemilik lahannya. Produktivitas sawah anjlok, panen terus merosot akibat dari menurunnya fungsi saluran irigasi. Para petani dan penyewa lahan harus mengebor tanah agar tetap bisa mengairi lahan garapan.
Merespons situasi itu, pada 2017, saat FX Hadi Rudyatmo masih menjabat Wali Kota Surakarta, mengusulkan agar sawah lestari di wilayah yang dipimpinnya dihapus. Usulan sudah disampaikan ke Ganjar Pranowo, yang ketika adalah Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, sawah di Solo tercatat mencapai 96 hektare. Luasan itu telah merosot dibandingkan empat tahun sebelumnya yang mencapai 135,03 hektare.
Alih fungsi lahan mulai masif terjadi sejak kehadiran Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta 2011-2031. Perda yang ditandatangani Joko Widodo, selaku Wali Kota Surakarta saat itu, bertujuan mengatur kota yang semakin padat dengan penduduk, selain juga untuk menjadi panduan bagi arah investasi pembangunan.
Kota Solo memiliki luas 46,72 kilometer persegi dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 522.364 jiwa pada 2020, dan terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan ruang. Keberadaan lahan non-terbangun di Solo hingga ke wilayah pinggiran kota pada akhirnya menyebabkan perluasan aktivitas perkotaan hingga ke area tersebut.
Melihat kebutuhan ruang terbangun yang terus meningkat, usulan penghapusan area sawah akhirnya benar-benar terealisasi. Pada 2021, Perda No. 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 lahir. Seiring munculnya regulasi tersebut, lahan pertanian di kota ini menjadi nol hektare.
“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian tertulis pada salinan Perda yang diteken Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pada 9 Juli 2021, atau sekitar lima bulan setelah dirinya dilantik.
Syarat Minimum Lahan Pertanian Kota
Dua tahun lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menerbitkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) untuk menjelaskan lokasi wilayah rentan pangan di kota tersebut. Dari laporan itu, terdata sebanyak enam dari 54 kelurahan di Solo berada pada status rentan pangan dengan skala tinggi, sedang, dan rendah. Status rentan pangan di antaranya mengacu pada indikator akses ekonomi, kesehatan, dan kepadatan penduduk. Salah satu rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendorong pembangunan pertanian kota atau urban farming, sebuah inisiatif yang sudah lebih dulu dilakukan oleh KWT Ngudi Makmur sebelum peta itu muncul.
Kendati demikian, pertanian kota bukan hal yang mudah dilakukan di Solo. Silvania Dwi Utami, peneliti dari organisasi non-pemerintah yang konsen pada isu perencanaan kota, Yayasan Kota Kita, menerangkan bahwa pertanian kota sejatinya juga membutuhkan syarat minimum lahan. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan di Solo yang ketersediaan lahannya terus berpacu dengan laju permukiman.
“Untuk mencapai hasil optimal produksi dibutuhkan lahan 50 meter persegi,” kata Silvania, seraya menambahkan bahwa jumlah minimum itu juga belum berarti dapat secara penuh menyediakan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kata lain, menurut Silvania, para pemangku kepentingan di Solo perlu memastikan terlebih dahulu jumlah produksi yang konsisten. Setelahnya, baru dikembangkan model bisnis secara profesional.
Saat ini, terdapat sekitar 86 kelompok tani dan tujuh KWT, termasuk Ngudi Makmur di Solo. Silvania secara umum mendorong agar kegiatan ini lebih dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan pangan warga secara mandiri.
“[Inisiatif] Pertanian perkotaan [seperti KWT Ngudi Makmur] membantu memenuhi kebutuhan pangan di saat krisis pandemi dan secara lebih khusus memiliki manfaat pemberdayaan bagi wanita, bagi komunitas. Mampu memperkuat kohesi sosial,” katanya.
“Di sisi lain, praktik-praktik pangan lokal, jika dipraktikkan secara luas mampu memangkas rantai pasok pangan dan mendorong upaya pengurangan emisi dari sektor pangan.”
Pandemi dan Masalah Pangan yang Bergizi
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian pangan menjadi semakin bernilai manakala bencana seperti pandemi Covid-19 terjadi. Selama pandemi, pasokan makanan terganggu pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, hingga perubahan pola konsumsi.
Penelitian Smeru Institute menemukan rumah tangga di Indonesia menerapkan coping mechanism dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan menjual barang atau mengurangi pengeluaran selama pandemi. Bagi keluarga dari kelompok masyarakat miskin, mekanisme ini hanya semakin mencekik kehidupan.
Angka kemiskinan Indonesia meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 10,19 persen pada 2020. Kondisi tak berbeda terjadi di Solo. Pada 2019, persentase kemiskinan di Solo mencapai 8,70 persen, angka itu kemudian naik pada 2020 menjadi 9,03 persen, dan 9,40 pada 2021.
Sebagai kota yang dirancang sebagai wilayah bisnis dan perniagaan, pasokan pangan di Solo dipasok dari luar daerah. Semisalnya jagung dari Boyolali dan beras dari Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, dan sayur seperti cabai dari Blora.
Maka, kehadiran inisiatif pertanian kota seperti yang dilakukan KWT Ngudi Makmur sejatinya dapat meminimalisir dampak memburuknya kemiskinan yang dapat memicu masalah gizi seperti stunting.
Di tengah persoalan alih fungsi lahan dan kepadatan penduduk, Pemkot Surakarta juga tengah menargetkan daerahnya mengejar target nol kasus stunting pada 2024. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemkot Surakarta pada Februari 2023, terdapat 1.050 anak balita atau tiga persen kasus stunting.
Wali Kota Gibran pada Maret 2023, mengakui bahwa kasus stunting di kotanya masih banyak dan mengatakan akan menindaklanjuti melalui penanganan rumah tidak layak huni dan kemiskinan.
Penelitian Yayasan Kota Kita tentang peran sektor informal dalam mendorong sistem pangan berkelanjutan pada Maret-Mei 2023, menemukan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka utamanya dengan sumber karbohidrat seperti nasi dan sayur. Kondisi ini mencerminkan kurangnya asupan protein hewani sebagai zat gizi penting yang dapat mencegah masalah stunting pada anak.
Kebutuhan protein utamanya didapatkan dari telur, dengan lebih dari 80% responden mengkonsumsi telur paling tidak 3-6 kali seminggu. Namun demikian, diversifikasi asupan protein dari sumber lain seperti ayam dan daging tergolong sangat rendah karena faktor keterjangkauan harga. Sebanyak 26% responden menyebutkan hampir tidak pernah mengkonsumsi daging. Mereka hanya mengkonsumsi daging sapi saat perayaan seperti Iduladha.
Namun, memenuhi kebutuhan pangan harian dengan protein hewani sulit dilakukan. Hasil penelitian yang sama menemukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangannya, masyarakat miskin telah menghabiskan 62 persen dari pendapatannya.
Di Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari misalnya, tercatat terdapat 25 anak balita yang tengah dipantau kelurahan setempat karena rawan terkena stunting.
“Di sekitar anak itu tinggal ada masalah sanitasi karena penduduknya sangat padat. Di RW 05 masih banyak yang menggunakan sumur dan kamar mandi umum yang lokasinya berdekatan,” kata Prita Ratnaningtyas, penyuluh KB Kelurahan Setabelan, awal Agustus lalu.
Kepadatan penduduk Kecamatan Banjarsari, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta pada 2022, mencapai 11.074 orang per kilometer persegi. Luas total Kecamatan Banjarsari adalah 15,26 kilometer persegi.
Beruntung solidaritas komunitas lokal masih cukup tinggi di wilayah ini. Sewaktu pandemi, warga sekitar berinisiatif meminta para pedagang sayur di Pasar Legi menyisihkan sebagian dagangan mereka untuk disalurkan ke Kelurahan Setabelan.
Aksi yang bermula dari sumbangan para pedagang pasar itu lantas menjadi gerakan berkelanjutan dan mengundang sejumlah pendonor baik perorangan atau kelompok usaha yang ikut membantu inisiatif tersebut. Gerakan yang dilakukan setiap Jumat pekan pertama dan ketiga tersebut kemudian diberi nama Lurginting alias Sedulur Pasar Legi Peduli Stunting.
Wahyuningsih A. Nugraheni, koordinator Lurginting, mengatakan saat ini bentuk bantuan yang diterimanya semakin variatif, seperti susu baik untuk anak-anak maupun ibu hamil. Sejumlah penjual daging ayam juga mulai mau menyumbangkan sedikit dari dagangannya.
“Kegiatan sempat terhenti tetapi kemudian berlanjut dan pedagang juga makin antusias. Ini kan untuk ‘Berkah Jumat’ juga,” kata Wahyu.
Akan tetapi, upaya itu masih sangat kecil dibandingkan kemiskinan dan akses terhadap makanan bergizi yang masih menjadi tantangan di Solo yang memerlukan penanganan lebih serius dari para pejabat pembuat kewenangan.
“Meskipun inisiatif skala kecil yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT Ngudi Makmur dan Lurginting ini masih memiliki banyak keterbatasan dan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam mendorong kemandirian pangan, inisiatif berbasis warga ini mampu memberikan sumbangan secara nyata pada situasi krisis, utamanya dalam memberikan alternatif akses pangan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan di kota,” kata Silvania, menutup percakapan.
—
Artikel ini adalah kolaborasi bersama Yayasan Kota Kita untuk memotret inisiatif kemandirian pangan di kawasan urban.
Melimpahnya alat peraga kampanye (APK) dalam kontestasi Pemilu 2024 belakangan menjadi masalah tersendiri. Apabila tidak terkelola, deretan APK dengan beragam variannya dapat menjadi sampah usai perhelatan pemilihan umum usai.
Sebagai contoh, sampah APK di provinsi kecil seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja mencapai 160 ton. Angka itu diketahui usai Satpol PP DIY membersihkan APK di sudut-sudut kota pada masa tenang. Padahal sebelumnya Jogja sudah terbelit problem sampah rumah tangga yang hingga kini belum dapat dipecahkan.
Terbatasnya kapasitas TPA hingga ketiadaan teknologi atau sarana-prasarana untuk mengelola sampah APK membuat banyak daerah kesulitan menangani hal tersebut. Setali tiga uang, partai politik sebagai “pihak yang bertanggungjawab” menghasilkan sampah APK pun minim partisipasi dalam memecahkan masalah.
Namun kabar baiknya, ada sejumlah daerah yang mulai berinovasi untuk mengelola sampah APK sehingga berdayaguna. Di Bogor, pemda setempat mendaur ulang sampah APK menjadi bahan konstruksi seperti paving block. Mereka mengelolanya di Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) Mekarwangi, Bogor.
Dalam sehari, TPS3R dapat mengolah 400 kilogram (kg) sampah plastik dan 200 kg sampah APK untuk menghasilkan bahan konstruksi. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan upaya tersebut lebih baik ketimbang sampah ditimbun begitu saja di TPA.
“Namun kapasitasnya memang terbatas, hanya 200 kg sehari. Yang tidak bisa diolah kami salurkan ke jejaring dan titik-titik lain,” ujar Bima, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Februari 2024.
Lalu, bagaimana teknis mengolah APK menjadi bahan konstruksi? Pertama, sampak APK akan disortir terlebih dulu. Sampah yang telah tersortir kemudian dipindahkan secara estafet ke ruang utama pengolahan untuk dicacah menjadi biji atau serpihan plastik.
Beberapa APK berbahan flexi seperti baliho atau banner perlu disobek terlebih dulu secara manual untuk memudahkan dalam proses pencacahan. Setelah dicacah, APK dicampur dengan sampah plastik dan alumunium yang juga sudah melalui proses pencacahan.
Selanjutnya, material masuk ke dalam mesin pencetakan bahan konstruksi jenis balok atau papan dan sebagainya. Bahan konstruksi ini dapat dipakai untuk membuat kerangka atau fondasi sumur resapan. Ke depan, balok dan kayu hasil produksi dari sampah APK diharapkan dapat diolah menjadi paving block.
Diolah Jadi Kompos
Di Jakarta, pemda setempat menjadikan fasilitas pengelolaan sampah di Saringan Sampah TB Simatupang, Jakarta Selatan sebagai lokasi pengolahan sampah APK. Fasilitas tersebut telah dilengkapi beberapa mesin pencacah masing-masing sesuai jenis sampah.
Sampah APK dari bahan kayu atau bambu bakal diolah menjadi kompos. Sedangkan spanduk atau baliho yang berbahan plastik dapat menjadi RDF. Untuk sampah berbahan tekstil, pemda mendorong ke PLTSa Bantargebang dengan pencacahan terlebih dahulu di fasilitas TB Simatupang. Di Bantargebang, sampah berbahan tekstil akan menjadi bahan bakar PLTSa.
Sementara itu, Kota Depok memilih berkolaborasi dengan bank sampah setempat untuk memecahkan problem timbunan sampah APK. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok telah memastikan tidak akan membuang sampah bekas APK ke TPA Cipayung. Mereka akan bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Harum untuk mengolah material itu menjadi barang berdayaguna. DLHK telah memfasilitasi tempat penampungan sementara khusus sampah APK di UPS Cisalak untuk kemudian diolah di bank sampah.
Namun, upaya mendaur ulang sampah APK yang mulai dilakukan di sejumlah kota bukan tanpa kritik. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai mendaur ulang APK bukan solusi komprehensif untuk mengurangi limbah APK. Apalagi jika daur ulang tersebut berujung pembakaran sehingga memicu polusi udara.
ICEL mendesak pemerintah dan pihak terkait mulai memikirkan dampak sampah APK sejak sebelum masa kampanye dimulai. Mereka mendorong regulasi tegas yang mendorong peserta pemilu menggunakan APK yang dapat dipakai ulang. Hal itu dinilai menjadi upaya mendasar agar sampah APK dapat ditanggulangi sejak dini sehingga menekan dampak pada lingkungan.
Suasana workhsop motivasi dan growth mindset yang digelar Sekolah Vokasi IPB University di SMKS Bhineka Karya 5 Boyolali
SMKS Bhinneka Karya 5 Teras, Boyolali disiapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan (PK). Upaya ini salah satunya didorong oleh sejumlah akademisi dari Sekolah Vokasi IPB University melalui program Dosen Mengabdi Inovasi 2023.
Program Dosen Mengabdi Inovasi 2023 digelar melalui serangkatan kegiatan salah satunya Workshop Motivasi dan Growth Mindset bagi guru dan tenaga kependidikan dan para siswa sekolah serempat, Selasa (7/11/2023). Dalam workshop itu hadir sejumlah narasumber dari Prodi Manajemen Agribisnis dan Prodi Teknologi Rekayasa Komputer di antaranya Dr. Ir. Wien Kuntari, M.Si, Uding Sastrawan, S.P., M.Si, dan Bayu Widodo, ST., MT.
Suasana workhsop motivasi dan growth mindset yang digelar Sekolah Vokasi IPB University di SMKS Bhineka Karya 5 BoyolaliSuasana workhsop motivasi dan growth mindset yang digelar Sekolah Vokasi IPB University di SMKS Bhineka Karya 5 BoyolaliSuasana workhsop motivasi dan growth mindset yang digelar Sekolah Vokasi IPB University di SMKS Bhineka Karya 5 Boyolali
Workshop itu membahas peran penting pendidikan pada era digital agar para guru dan tenaga kependidikan bisa berkontribusi positif pada perkembangan siswa. Fokusnya meliputi strategi untuk meningkatkan motivasi, merumuskan tujuan yang jelas, dan membangun keyakinan diri, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan dukungan kepada siswa.
Ketua tim Dosen Mengabdi Inovasi IPB 2023, Bayu Widodo, ST., MT, , menyampaikan kegiatan ini juga mendukung sertifikasi kompetensi, mempersiapkan SMK Bhinneka Karya 5 Teras sebagai SMK Pusat Keunggulan (PK).
Sertifikasi kompetensi bukan hanya meningkatkan daya saing di dunia kerja, tetapi juga merupakan pengakuan atas capaian kemampuan individu. “Diharapkan, kegiatan ini dapat memotivasi pelajar untuk meningkatkan kompetensi dan mendorong semangat guru di SMK Bhinneka Karya 5 Teras,” sambung Uding Sastrawan, SP, MSi.
Kepala SMKS Bhineka Karya 5 Teras Boyolali, Deny Prihasanti, ST, , menyambut baik program kerja sama antara sekolah yang dipimpinnya dengan SV IPB University. Dia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan untuk mendukung semangat para guru dan meningkatkan persiapan lulusan SMK. Muaranya adalah peningkatan mutu pendidikan dan lulusan SMK.
Air merupakan unsur dasar dalam kehidupan manusia di Bumi. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk selalu menghargai peran air dalam menjaga eksistensi dan kesejahteraan manusia, flora, dan fauna. Akan tetapi badai El Nino yang terjadi pada tahun 2023 telah menjadi faktor pemicu periode panas yang berkepanjangan. Salah satu dampak yang paling mencolok dari badai El Nino adalah periode kekeringan yang panjang dan parah. Curah hujan di berbagai tempat di Indonesia juga berkurang sehingga pasokan air bagi masyarakat di wilayah-wilayah tertentu menjadi bermasalah. Pada saat seperti ini, kebutuhan akan air untuk konsumsi manusia, pertanian, serta industri menjadi sangat mendesak. Ketersediaan air bersih menjadi kritikal ketika sumber-sumber air alami mengering.
Dalam upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, Perusahaan Otobus (PO) Mata Trans berkolaborasi dengan LAZISMU Kota Surakarta berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan selama badai El Nino berlangsung. Pada hari Jum’at, 20 Oktober 2023, program Mata Trans Berbagi telah menyalurkan 11 tangki air bersih di Dusun Ngaliyan, Kawengen, Bakalan, Kembangsari Desa Mriyan Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali. Kolaborasi ini merupakan ikhtiar perusahaan dalam memperluas manfaat kepada masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Aris Purwanto sebagai koordinator kegiatan menyatakan bahwa “Mata Trans adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha Persewaan Armada Transportasi Pariwisata dan tersebar di Solo, Jogja, Jakarta serta Bali, kami selalu memegang teguh prinsip kesetaraan, kesimbangan serta keberlanjutan. Program CSR ini merupakan langkah kongkrit perusahaan dalam proses implementasi corporate value di tengah masyarakat”.
Air adalah hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Air menjadi sumber kehidupan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi dengan sistem penyediaan air minum yang berkualitas dan sehat serta terintegrasi kepada sektor sanitasi. Apabila kebutuhan ini terpenuhi maka manusia dapat hidup sehat dan produktif.
Minggu, tanggal 25 Mei 2023 Ruang Solidaritas Joli Jolan bersama USAID IUWASH Tangguh mengadakan kegiatan susur kampung dan workshop menulis dengan tema “Mengenal akses air minum dan sanitasi warga surakarta”. Kegiatan susur kampung ini dilaksanakan di kampung Gilingan, Banjarsari, sebuah area perkampungan padat penduduk yang berada di bantaran kali Anyar, anak sungai Bengawan Solo.
Menurut informasi yang kami terima dari pemaparan ketua RT dan warga setempat, ternyata kebutuhan air bersih yang layak masih sangat dibutuhkan di kawasan tersebut. Dari sekitar 90 rumah untuk 1 kawasan RT, hanya terdapat 7 rumah yang memiliki sumur dan 2 titik fasilitas MCK umum/bersama. Dari 7 rumah tersebut, tidak semua kebutuhan air minum warga diambil dari air sumur karena kualitas air terindikasi tercemar. Bau air yang kadang tidak sedap dan rasa air yang tidak layak minum menjadi alasan yang kuat untuk tidak mengonsumsi air tersebut. Akhirnya warga pun memilih untuk membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum warga.
Kualitas air yang kurang baik di kawasan kampung tersebut berbanding lurus dengan kondisi kesehatan warga, baik dewasa maupun anak-anak. Salah satu yang cukup kentara adalah beberapa kasus stunting di kampung Gilingan. Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup serius, mengingat kawasan ini berada di lingkungan kota Surakarta yang secara administratif memiliki akses kesehatan yang memadai.
Warga sangat berharap adanya akses air dan sanitasi layak yang merata bagi seluruh warga. Apalagi lokasi tersebut tidak jauh dari pusat kota Surakarta. Akan sangat miris apabila masih menemukan ketimpangan-ketimpangan kebutuhan dasar seperti itu.
Bisa jadi hal ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah kota setempat, melainkan menjadi tugas kita bersama sebagai manusia. Minimal dengan terus-menerus memberikan kesadaran tentang pentingnya kebutuhan dan akses air serta sanitasi yang layak. Menyadari bahwa masih ada wilayah-wilayah yang “belum” terlihat oleh para pemangku kepentingan.
Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah ketersediaan akses untuk air minum bersih dan sanitasi yang aman. Namun, bagaimana jadinya bila ada perkampungan di salah sudut kota Solo yang berdekatan dengan Kawasan wisata baru Masjid Al Zayed yang ternyata tidak memiliki jamban untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK)? Cukup miris tentunya.
Pemandangan pemukiman yang berjejal, rumah-rumah yang berderetan di gang sempit, satu rumah yang dihuni lebih dari 3 kepala keluarga merupakan fenomena yang jamak kita lihat saat berada di kelurahan Gilingan. Pak Andri Prasetyo selaku ketua RT 04 RW 15 kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menuturkan bahwa kebanyakan warga di tempat tinggalnya tidak memiliki sanitasi yang layak. Tercatat hanya ada 7 rumah dari sekitar 60 rumah yang memiliki septic tank. Bu Jamal, salah satu warga yang memiliki septic tank di rumahnya, mengaku bahwa dari awal sejak memiliki rumah tersebut hingga sekarang sudah 23 tahun belum pernah sekalipun melakukan sedot WC. Padahal sedot WC sebaiknya wajib dilakukan setiap 2 sampai 3 tahun sekali.
Kelurahan Gilingan berada di tepi Kali Pepe. Kali Pepe berada di tengah kota Surakarta yang membentang dari Gilingan-Bendung Karet Tirtonadi- Balapan-Pasar Legi-Pasar Gedhe dan berakhir di Demangan. Di Kali Pepe terdapat tujuh sampai sembilan segmen yang bisa dijadikan tempat pengolahan sumber air bagi warga. Namun, apakah akses sanitasi dan air minum yang mereka gunakan sudah termasuk aman?
Pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 yang lalu, saya dan rombongan peserta yang terdiri dari komunitas, pembuat konten, dan jurnalis mengikuti susur kampung dan workshop menulis yang diadakan oleh USAID IUWASH Tangguh dan Joli Jolan. Dalam kegiatan ini, saya berkesempatan untuk melihat lebih dekat kondisi riil tentang pengelolaan sumber daya air, air minum sanitasi, dan perilaku hygiene masyarakat kelurahan Gilingan.
Menurut penuturan Pak Andri, banyak warganya yang menggunakan 2 sumber air. Air dari sumur digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan minum dan memasak didapat dengan membeli air isi ulang. Tentu setiap bulan pengeluaran untuk kebutuhan tersebut mencapai ratusan ribu rupiah, tergantung kebutuhan rumah tangganya. Padahal kebanyakan penghasilan mereka tidak seberapa besar, tetapi mereka tetap harus membeli air karena air merupakan kebutuhan vital.
Salah satu rumah warga yang dihuni 6 kepala keluarga dalam satu rumah.
Risiko Stunting Akibat Sanitasi Buruk
Salah satu dampak yang terjadi akibat sanitasi buruk adalah stunting. Sebanyak 1.103 keluarga atau lebih dari 50% dari total 2.085 keluarga di Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo, berisiko stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang bisa mempengaruhi kondisinya saat dewasa nanti (Sumber: https://soloraya.solopos.com/waduh-50-keluarga-di-gilingan-solo-berisiko-stunting-kenapa-ya-1326800)
Penyebab stunting antara lain kurangnya pengetahuan si ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Hal ini semakin diperburuk dengan terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, serta masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.
Puskesmas Gilingan pernah melakukan penelitian terhadap air sumur yang berada di kawasan ini, hasilnya ada yang layak untuk digunakan dan ada yang tidak layak. Padahal sumber air yang diteliti jaraknya berdekatan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surakarta sebanyak 514,171 jiwa dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 524,483 jiwa, serta prediksi kebutuhan air pada tahun 2016 sebesar 1,163,428 liter per detik dan pada tahun 2022 sebesar 1.186,763 liter per detik.
Pemerintah Kota Surakarta membutuhkan pasokan air dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk yang kian bertambah. Penurunan kuantitas air baku menjadi salah satu isu yang dihadapi Perumda Air Minum dalam meningkatkan produksinya. Selain itu, sumber air baku yang digunakan berpotensi terkontaminasi akibat praktik pembuangan air limbah yang tidak aman.
Untuk memperoleh air bersih, kita juga harus memperhatikan sanitasi yang layak. Air bersih dan sanitasi yang layak dapat mencegah terjadinya infeksi berulang, mencegah diare, mencegah penyakit yang disebabkan oleh racun tinja serta dapat mencegah kekurangan nutrisi dan stunting. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk terus melakukan perilaku penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar membuang air besar dan kecil di toilet/WC, mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah (limbah padat) rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga (membangun IPAL Komunal). Penyediaan dan pengelolaan air bersih di rumah tangga dapat dilakukan dengan selalu mengolah air sebelum dikonsumsi. Setelah itu, air minum yang telah diolah kemudian disimpan di dalam wadah yang tertutup serta dibersihkan secara rutin.
Tiga puluh enam derajat. Ya, tiga puluh enam derajat celsius waktu kami melakukan kunjungan lapangan sekaligus observasi di Kampung Gilingan, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Suhu yang cukup panas tentunya dan sangat berpotensi membuat kerongkongan kami kering sejadi-jadinya. Namun tenang, kami adalah tim yang haus ilmu, sehingga rasa haus kami cukup terobati dengan informasi yang kami dapatkan melalui pengamatan lapangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama dari USAID IUWASH dan Joli Jolan dalam rangka memberikan edukasi tentang daerah yang tergolong slum area dan isu-isu di dalamnya. Salah satu isu yang ditekankan pada kegiatan ini adalah sanitasi dan akses air minum aman.
Kegiatan dimulai dari Minggu pagi pada tanggal 25 Juni 2023 dan dihadiri oleh 20 orang yang sangat antusias terhadap ilmu baru. Kegiatan susur kampung dilakukan dengan berjalan kaki di bawah terik matahari yang sedang tinggi-tingginya kala itu. Semangat para peserta saling beradu dengan panasnya matahari yang kadang membuat kami harus istirahat sejenak. Keringat kami mulai menetes bersamaan dengan air pipa paralon di Kampung Gilingan. Bagi kami itu bukanlah suatu masalah, toh air yang menetes juga sama-sama air sekresi dari tubuh manusia kan?
Kampung Gilingan memiliki struktur tata letak permukiman yang cukup klise. Dapat dibayangkan sebuah kampung yang terletak di bantaran sungai di pinggiran kota. Namun hal tersebut justru membuat Kampung Gilingan sangat humanis, baik dari segi sosial maupun strukturnya yang tidak dapat dipisahkan. Rumah-rumah terlihat berdampingan erat dan saling terkoneksi, bahkan saking dekatnya sepertinya masyarakat tidak memiliki privasi tersendiri. Namun keguyuban tersebut malah membuat kedekatan sosial warga sekitar menjadi sangat kukuh. Bagaimana tidak, terdapat 90 rumah dengan lebih dari 100 KK yang saling tumpang-tindih yang membuat tembok-tembok mereka saling berbicara. Tidak heran kalau menurut BPS Surakarta (2018), Kelurahan Gilingan merupakan kelurahan terpadat di Banjarsari dengan kepadatan 15.880 penduduk/ha.
Hal pertama yang membuat saya takjub ketika pertama kali memasuki kampung tersebut adalah sistem perpipaan untuk akses sanitasi yang sempat membuat saya terdiam sejenak. Menurut apa yang saya pelajari semasa kuliah di teknik lingkungan, ini merupakan anomali besar! Sanitasi aman selayaknya harus memisahkan limbah domestik dengan lumpur tinja, karena pengelolaannya pun juga berbeda. Namun hal serupa tidak berlaku untuk Kampung Gilingan. Entah direncanakan atau tidak, sistem perpipaan di Kampung Gilingan memiliki sistem unik mereka sendiri, yaitu integrasi dari semua limbah, baik domestik maupun lumpur tinja menjadi satu pipa output yang sama. Sungguh ide yang sangat efektif untuk mengombinasikan dua saluran yang berbeda mazhabnya menjadi satu jalur eksklusif. Entah ada insinyur di balik ide brilian ini atau faktor lain yang membuat masyarakat beradaptasi dengan impitan Kota Surakarta yang megah itu. Menurut saya, hal ini bukanlah hal yang bisa dinormalkan, meskipun tampaknya DPUPR Kota Surakarta telah menormalkannya. New normal, noted!
Adaptasi di Tengah Keterbatasan
Tidak jauh dari Kampung Gilingan, kami dapat melihat salah satu anak sungai dari Bengawan Solo, yaitu Kali Pepe. Sungai ini adalah sungai yang peruntukannya sangat konsisten bahkan dari tahun 1500-an. Dari sejarahnya yang digunakan sebagai sarana transportasi semenjak abad 16, kini Kali Pepe masih dimanfaatkan sebagai sarana transportasi limbah padat dan limbah domestik. Namun, jangan harap untuk menemukan kapal atau sampan pengangkut limbah di badan sungai. Masyarakat sudah berpikir lebih maju daripada transportasi via wahana. Alih-alih menggunakan sampan dari DLHK Surakarta, masyarakat mencampurkan limbah padat dan domestik mereka dan mengarungkannya di Kali Pepe. Mungkin mereka berpikir bahwa tugas menangani sampah di sungai adalah milik BBWS Bengawan Solo semata. Entahlah, tidak ada yang tahu itu tugas siapa. Yang jelas fungsi Kali Pepe sebagai media transportasi masih dilestarikan hingga kini.
Tapi tenang, toh sungai di dekat kampung pasti tidak akan mencemari air tanah kan? Di tengah desakan ekonomi, masyakarat Kampung Gilingan telah menemukan solusi untuk mendapatkan akses air minum yang tergolong murah. Mayoritas masyarakat tidak menggunakan air dari PDAM, melainkan air tanah yang hanya memiliki kedalaman belasan meter (tidak jauh berbeda dengan jarak topografi permukiman dengan kedalaman sungai). Untuk apa bayar air kalau di bawah rumah kita masih ada air yang bisa kita manfaatkan kan? Lagipula Perumda Toya Wening Surakarta juga tidak mau repot-repot memberikan saluran air ke kampung pinggiran. Tidak mungkin pula apabila air tanah yang setiap hari diseruput warga Kampung Gilingan telah terkontaminasi dari air sungai yang digunakan untuk menghanyutkan seluruh limbah manusia itu kan? Air tanah pasti bersih, murah pula. Tinggal pakai jasa sumur bor lalu pasang pompa air, beres.
Sejauh ini masyarakat juga masih terlihat sehat kok. Bahkan menurut Saputro, 2017, bantaran sungai Kali Pepe ini mulai dihuni masyarakat semenjak 1998 dikarenakan faktor ekonomi dan lemahnya penegakan aturan dari Pemerintah Kota Surakarta. Sudah sekitar seperempat abad kampung itu dihuni dan itu menandakan bahwa masyakarat betah tinggal di sana. Meskipun menurut wawancara kami dengan seorang warga, terdapat keluhan berupa bau apabila terjadi kebocoran saluran pembuangan limbah. Namun, namanya juga limbah, kalau tidak dikelola dengan benar pasti akan berdampak. Tapi namanya juga sudah nyaman, meskipun banyaknya anomali yang membuat kawasan ini menjadi tidak layak huni, masyarakat masih dengan ikhlas menghuni warisan permukiman tersebut kok.
Banyak perspektif baru yang kami dapatkan dari kegiatan susur kampung ini. Salah satunya adalah inovasi-inovasi masyarakat Kampung Gilingan yang mungkin dapat mengubah pandangan kita mengenai lingkungan permukiman yang sehat. Di samping glamornya Kota Surakarta, ternyata masih banyak masyarakat yang hidup dengan keterbatasannya. Namun dengan lingkungan yang dinilai jauh dari layak tersebut, masyarakat masih dapat hidup berdampingan dengan senyumnya. Mungkin menurut sudut pandang Pemerintah Kota Surakarta, kebahagiaan warga sudah cukup dinilai sebagai standar kelayakan daripada lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.
Tulisan ini hanya ditujukan untuk berbagi pengalaman saja. Tidak ada pihak yang disinggung untuk bertanggungjawab atas anomali yang telah terjadi sekian lamanya, meskipun itu berhubungan dengan Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri. Toh permasalahan akses air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar setiap manusia dan tercantum dalam SDGs nomor 6. Semoga pengalaman saya dalam kegiatan susur kampung ini dapat menambah wawasan pembaca dalam sisi lain Kota Surakarta yang megah.
Source: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2018). Kecamatan Banjarsari Dalam Angka 2018. Surakarta: BPS Kota Surakarta
Primasasti, Agnia. (2023). Cerita Tentang Kali Pepe. Dulu Jadi Jalur Transportasi Perdagangan, Kini Jadi Simbol Event-event Keberagaman dan Kerukunan – Pemerintah Kota Surakarta. Diakses pada 29 Juni 2023 dari website Pemerintah Kota Surakarta
Saputro, TD. (2017). Dinamika Sosial Ekonomi Pemukiman Liar di Surakarta. Skripsi: Program. Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
Pertengahan September tahun 2022, saya memenuhi panggilan seorang rekan untuk silaturahmi ke Jakarta. Saat ini saya berdomisili di Surakarta dan sudah lama tidak berkunjung ke sana. Beberapa kali di bulan September dia mengundang Saya, tetapi saya baru bisa memenuhi panggilan tersebut pada pertengahan bulan.
Sebelum berangkat ke Jakarta, saya survei di beberapa biro perjalanan tujuan Jakarta. Mulai dari travel, kereta sampai bus. Mulai dari harga, waktu pemberangkatan, dan tempat tujuan. Akhirnya, saya putuskan untuk menggunakan moda transportasi bus untuk ke sana dengan tujuan Grogol. Ya, Grogol lebih dekat dengan Menteng, tempat kawan saya berada. Saya pikir turun di Grogol lebih dekat. Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan memesan ojek online agar waktu tempuh lebih akurat dan tentunya ongkos perjalanan menuju Menteng, lokasi yang saya tuju, lebih bersahabat.
Keesokan harinya saya datang ke biro perjalanan bus terkenal dan telah mendapatkan rekor MURI atas capaian pelayanannya. Setelah transaksi tiket, saya lihat waktu pemberangkatan bus pukul 17.30 WIB dengan titik pemberangkatan di Kartasura.
Saya lanjutkan untuk menghubungi teman saya yang di dekat lokasi pemberangkatan sekalian menjenguknya yang baru saja pulang dari rumah sakit. Setelah semua perlengkapan dirasa sudah disiapkan, saya memutuskan untuk ke rumah teman saya yang berada di Kartasura.
Satu jam sebelum pemberangkatan saya sudah sampai di rumah teman saya. Mengobrol dan saling bertukar kabar. Sudah lama juga tidak bertegur sapa dengan dia hingga waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB. Akhirnya saya putuskan untuk segera merapat ke titik kumpul pemberangkatan dengan diantarkan oleh seorang teman.
Ternyata, jadwal pemberangkatan bus mundur hingga pukul 18.30 WIB. Saya menikmati waktu menunggu untuk bercengkrama dengan penumpang lain yang turun di Kali Deres. Menurutnya prediksi akan tiba di sana menjelang subuh, artinya sekitar pukul 04.30 WIB.
Kami berbeda bus karena tujuannya berbeda. Pikir saya bus yang akan saya tumpangi tujuan akhir di Grogol, semua penumpang akan turun di sana. Tibalah bus yang harus saya tumpangi. Saya naik dan menuju kursi D-8. Ternyata belakang sendiri dekat dengan toilet.
Tidak masalah bagi saya. Fasilitas dan kenyamanan penumpang memang diutamakan di bus ini. Setengah berbaring, saya berkabar dengan beberapa orang tua, teman, dan relasi kerja melalui pesan singkat WhatsApp, berpamitan.
Dirasa semua selesai, saya tarik selimut untuk tidur. Estimasi perjalanan diperkirakan sampai Grogol adalah pagi menjelang subuh. Sesuai perkataan orang yang saya temui di ruang tunggu tadi. Dalam hati saya, ah masih lama. Masih cukup waktu untuk tidur nyenyak. Apalagi dengan fasilitas full tol, akan lebih nyaman lagi tanpa ada kemacetan.
Setelah beberapa jam perjalanan, saya terbangun, bus berhenti di Rest Area Subang. Berhenti di tempat ini adalah fasilitas yang disediakan oleh biro bus ini. Saya turun, memesan kopi, dan menghisap dua batang rokok, menunggu waktu istirahat di rest area selesai.
Ada pengumuman dengan pengeras suara, penumpang diminta menaiki bus dengan nomor lambung 493 untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Waktu menunjukan pukul 00.00 WIB. Setelah menaiki bus dan duduk sesuai nomor pemesanan. Seperti sebelumnya, saya ambil selimut untuk melanjutkan tidur, karena saya rasa perjalanan masih menyisakan waktu kurang lebih 4 jam 30 menit.
Di saat saya pulas tertidur, saya dibangunkan oleh pramugari. Dia mengabarkan kalau tujuan saya, Grogol, sudah terlewati. Dia pun menyarankan saya untuk turun di Kali Deres. Aissh, bingung bukan kepalang.
Saya kira saya akan dibangunkan apabila sudah sampai tujuan dan Grogol adalah pemberhentian terakhir. Ternyata tidak. Akhirnya saya menurut sesuai arahan pramugari. Tidak lama berselang, pengemudi membawa bus tiba di Kali Deres. Akhirnya saya turun dari bus dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada supir dan pramugari.
Baru turun dari bus, saya menghela napas sembari menyusun langkah. Menentukan ke arah mana dan naik apa untuk bisa sampai Menteng. Tidak lama berselang, ada ojek motor pangkalan yang menghampiri.
Driver Ojek
Driver paruh baya sembari bawa motor jupiternya. Dia langsung bertanya, “tujuannya ke mana mas?”. Saya setengah sadar, efek bangun tidur, sambil menjawab. “Ke Grogol, Pak”. Sambil membuka hape untuk menentukan lokasi saya berada.
Driver ojek itu berkata, “Jangan main hape di sini mas. Banyak jambret”. Saya pikir relevan juga apa yang disampaikan oleh bapaknya, mengingat waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB.
“Udah saya antar saja, Mas. Biar aman,” ujar driver menawarkan jasa. Perasaan saya sudah gak nyaman dengan tawaran driver. Saya menolak dan mencoba berjalan kaki ke arah keramaian. Driver tersebut mengikuti.
“Mau ke mana, Mas? Di sini gak ada orang, jauh dari keramaian. Kalau masnya ke sana lebih baik jangan, karena banyak pendemo di sana. Besok ada agenda demo buruh besar-besaran kenaikan BBM,” kata driver tersebut kembali menawarkan dengan nada menakut-nakuti.
Kembali rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Sebab, naik jasa ojek pangkalan tanpa aplikasi akan berkaitan dengan ongkos yang dibayar. Tanpa aplikasi jarak tempuh yang tak pasti. Driver tersebut akan mudah menaikturunkan ongkos perjalanan ke lokasi. Namun, dengan badan yang masih lemas gara-gara habis tidur.
Akhirnya saya menuruti saja ajakan driver untuk naik motor jupiter yang dia bawa, seolah terhipnotis. Sewaktu saya naik, belum negosiasi harga jasa. Ah, mungkin kisaran harga 50 ribu sampai 100 ribu, pikir saya. Harga itu relevan untuk ojek tanpa aplikasi yang berlokasi di Jakarta. Saya putuskan untuk turun di Grogol. Rencana saya, dari Grogol ke Menteng saya lanjutkan naik ojek online agar lebih terjangkau.
Perjalanan naik ojek motor tanpa aplikasi dimulai. Menyusuri ibu kota yang terjal dan keras. Diiringi dengan tanya jawab antara driver dengan saya. Bagi saya, mengobrol menjadi hal yang menyenangkan di tengah perjalanan. Kita saling lempar pertanyaan, mulai dari asal daerah, berapa lama tinggal, sudah lamakah bekerja sebagai driver, hingga kehidupan rumah tangganya.
Driver tersebut asli Purwokerto. Punya dua anak, yang pertama sudah masuk menengah atas dan terakhir sudah mulai sekolah dasar. Dia dan keluarganya lama tinggal di Jakarta, sekitar tahun 2000. Saat ini dia mengontrak, total kebutuhan per bulan untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari paling tidak dia harus mengamankan sekitar dua sampai tiga juta per bulan dengan pekerjaan sebagai ojek pangkalan.
Apalagi dengan pendapatan yang untung-untungan kadang dia harus putar otak dan kerja serabutan. Mengingat saat ini harga BBM naik dan secara otomatis barang lain mengikuti naik. Dia juga bercerita, kalau hari ini akan ada demo besar-besaran soal kenaikan harga BBM.
Banyak buruh berbagai daerah sudah memadati wilayah Bundaran Monas. Beberapa hari terakhir memang terjadi demo besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Surakarta. Di Surakarta, Saya bersinggungan langsung dengan banyak keluarga yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM, beberapa keluarga bercerita ke saya, mereka berusaha keras untuk menyambung napas kehidupan pascadampak pandemi Covid-19.
Kehidupan rumah tangga yang harus diperjuangkan dan harus diupayakan benar-benar terasa di masyarakat arus bawah. Dalam pikiran saya, sangat ngeri juga menjadi seorang bapak dengan banyak anggota keluarga yang harus memperjuangkan keluarganya, menjaga harga dirinya dan keluarganya. Ya, saya berimajinasi dan menduga inilah yang dialami oleh driver ojek pangkalan yang saya tumpangi ini.
Roda motor jupiter terus berputar menyusuri jalanan ibu kota dengan speedometer yang mati. Dia bercerita, kalau mencari BBM tengah malam memang tidak ada yang buka. Dia menduga bensin motornya masih sedikit. Aiish, semakin ngeri di pikiran perjalanan ini. Apalagi saya masih berpikir berapa ongkos yang akan saya keluarkan.
Tarif Mahal Ojek Manual
Tidak berselang lama, motor yang saya tumpangi akhirnya sampai di Grogol. Tempat pemberhentian yang seharusnya sebelum bus sampai di Kali Deres. Tempat yang saya tuju sebelumnya.
Driver itu pun memberitahu saya. “Mas, ini mau lanjut atau sampai di sini?” Tanya driver. “Harga berapa sampai sini, Pak?” Tanyaku. “275 ribu, Mas,” jawab si driver.
Aish, mahal sekali, tuturku dalam hati. Hampir sampai angka harga tiket bus Surakarta-Jakarta yang saya beli. Benar dugaan saya, potensi naik turun harga benar-benar terjadi. Uang di saku hanya ada Rp70.000,00.
Saya coba serahkan ke driver. “Pak hanya ini yang ada. Bagaimana, Pak?”
“Gini aja, Mas, kita duduk dulu sambil merokok,” Sang driver tau, saya perokok. Saat saya merogoh kantong, saya mengeluarkan korek dan rokok sebelum mengambil uang Rp70.000.
Kami kemudian merokok sembari membuat kesepakatan baru. Driver memulai dengan membuat pernyataan. “Harganya memang segitu, Mas. Jauh lho itu. Saya gak bohong, Mas,” kata dia.
Saya sembari putar otak bagaimana caranya lepas dari jeratan tipu daya sang driver. Jarak antara Grogol dengan Menteng tinggal beberapa menit. Saya coba nego, “Saya hanya ada uang saya dikantong segini, Pak. Gimana? Gak ada uang lagi,” kataku. “Wah gak bisa begitu, Mas. Masnya punya ATM kan. Ambil aja di ATM,” timpal si driver. “Ini buat bekal saya di Jakarta, Pak. Gak ada lagi uang,” kataku lagi memberi alasan.
Saya menolak dengan harga yang ditawarkan. “Tapi memang segitu harganya, Mas,” jawab driver dengan nada keras. Nadanya keras sembari melihat situasi. Kasian sekali bapak ini, dapat uangnya dengan cara yang kejam. Harus menipu dan melakukan intimidasi.
Dengan perasaan masih lelah perjalanan dan malas untuk membuat keributan. Akhirnya saya mencoba bertanya. “Kalau sampai ke Menteng berapa harganya, Pak?” Aku coba bernegosiasi. “Tambah 50 ribu saja deh, Mas. Jadi semuanya 320 ribu,” kata sang driver.
“Wah, kemahalan kalau segitu, Pak,” jawabku. “Gamau gapapa, Mas. Berarti sampai sini saja, 275 ribu,” kata si driver lagi. “Turunkan sedikit saja, Pak. 300 gitu,” saya mencoba nego.
“Gak bisa, Mas. Masih jauh soalnya,” jawab sang driver memelas. Setengah enggak percaya dengan si bapak. Tapi saya coba iyakan apa yang dia mau. “Ya sudah, Pak. Harga segitu gapapa, itu harga di luar nalar sebenarnya, Pak,” kataku menyerah.
Rokok yang kami hisap sudah habis. Sesuai dengan janji driver, kami melanjutkan perjalanan. Memang tidak terlalu jauh. Selama perjalanan, saya masih berbincang dengan driver, masih terkait dengan harga yang dipatoknya.
Dia sempat memohon untuk mengikhlaskan uang yang harus saya bayarkan. Pikir saya, dia memang sadar kalau harga yang diberikan memang di luar nalar. Ya, saya pastikan bahwa saya ikhlas. Mungkin dengan jalan itu dia mencari rejeki. Memang ini gambaran kerasnya Jakarta. Menghalalkan segala cara, termasuk membuat tipu daya.
Tibalah pada tujuan yang sudah ditentukan. Transaksi selesai. “Mas, boleh minta rokok lagi?” Kata sang driver. “Boleh, Pak. Ini buat Bapak semua,” saya berikan satu bungkus. Setelah itu saya berpamitan dengan mengatakan, “Semoga berkah ya, Pak. Selamat sampai tujuan. Jaga kesehatan,” kataku mendoakan. “Iya sama-sama, Mas,” jawab driver kemudian melanjutkan perjalanan.
Sembari melangkah menuju rumah, saya mencoba untuk bertanya dalam diri. Kenapa ya begitu mudahnya? Apakah saya dibohongi si bapak driver? Ataukah saya memang terlalu polos untuk berada di Jakarta sehingga mudah sekali memberikan uang yang diminta driver.
Sehari berselang memang masih saya pikirkan kejadian itu. Apa benar Jakarta itu keras? Atau saya yang terlalu polos. Ah, sudahlah. Driver juga sedang butuh uang banyak untuk biaya hidup. Apalagi BBM sedang naik dan ah sudahlah. Eh, tapi bagaimana dengan hidup saya selama di Jakarta? Terlalu polosnya mungkin saya sampai tidak memikirkan hal tersebut. Sampai memprioritaskan kepentingan orang daripada diri sendiri. Jakarta (mungkin) memang keras.
Kota Solo termasuk wilayah dengan ruang publik yang cukup melimpah. Dengan luas “hanya” 44,02 kilometer persegi, Kota Bengawan punya deretan lokasi berkumpul warga seperti Taman Balekambang, Plaza Manahan, Plaza Sriwedari, Taman Banjarsari, hingga taman-taman kecil yang tersebar di kelurahan. Solo juga baru saja membangun Taman Bendung Tirtonadi yang membuat pilihan ruang publik semakin melimpah.
Itu belum termasuk beberapa halaman kantor kecamatan dan kelurahan yang kini disulap sebagai pusat-pusat kuliner UMKM di malam hari. Hal ini tentu perlu disyukuri. Namun jika ditilik, seluruh ruang publik tersebut adalah fasilitas yang disediakan pemerintah. Warga cenderung hanya ditempatkan sebagai objek pengguna. Padahal, partisipasi warga dalam menciptakan ruang-ruang publik yang inklusif dan sesuai kebutuhan mereka pun tak kalah penting.
Inisiatif tersebut bukannya tak pernah ada. Sempat muncul deretan ruang publik yang dimotori anak muda dan warga sipil seperti Gedung Kesenian Solo, Cangwit Creative Space, Pakem Solo, Muara Market hingga Gudang Sekarpace. Sejumlah seniman muda juga sempat mengelola Gedung Djoeang 45 untuk berkreasi.
Namun deretan inisiatif warga ini tak bertahan lama lantaran kendala internal maupun eksternal. Hanya beberapa yang masih eksis seperti Rumah Budaya Kratonan, Rumah Banjarsari, Ruang Atas serta sejumlah wadah publik anyar seperti Solo Art Market dan Ruang Solidaritas Joli Jolan.
Lalu, bagaimanakah model pengelolaan ruang publik yang ideal dan berkelanjutan? Apakah keterlibatan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan atau justru melemahkan? Ataukah saat ini inisiatif warga menjadi lebih cair dan tidak terikat satu ruang?
Menanggapi hal ini, Golek Bolo Space mengundang komunitas, mahasiswa, pegiat ruang publik, akademisi, jurnalis dan masyarakat umum untuk mengikuti diskusi bertajuk Warga dan Tantangan Pengelolaan Ruang Publik. Acara akan digelar pada:
Hari, tanggal: Sabtu, 24 September 2022
Pukul: 09.30 – 12.00 WIB
Tempat: Golek Bolo Space, Jl. Ronggowarsito 72, Keprabon, Banjarsari, Solo (sekompleks dengan Hotel Fortuna)
Narasumber:
Zen Zulkarnaen (Direktur Rumah Banjarsari)
Sita Ratih Pratiwi (Manajer Rumah Budaya Kratonan)
Septina Setyaningrum (Inisiator Ruang Solidaritas Joli Jolan)
Moderator: Sukma Larasati (General Manager Golek Bolo Space)
Diskusi tidak dipungut biaya alias gratis. Seluruh peserta diskusi akan mendapatkan diskon makan 50% dari Kedai Golek Bolo. Yuk, sumbangkan gagasan atau sekadar unek-unek kalian untuk mewujudkan kota yang dinamis dan berpihak pada kepentingan warga.
