SOLO—Subsidi energi kotor yang digelontorkan pemerintah selama ini lebih banyak menguntungkan pengusaha ketimbang masyarakat umum. DPR RI menyebut sekitar 72-80% subsidi bahan bakar minyak (solar) bahkan dinikmati golongan kaya. Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) justru kerap terhambat karena keterbatasan investasi dan kebijakan yang tak berpihak. Perlu reformasi subsidi agar pengembangan EBT dapat berkelanjutan dan menghasilkan energi ramah lingkungan.
Dilansir Siej.or.id, rata-rata porsi subsidi listrik yang kebanyakan dari PLTU sebesar 47,25% dari total subsidi energi dan rata-rata porsi subsidi BBM fosil sebesar 22,5% dari total subsidi energi. Jika dijumlahkan, berarti sekitar 70% subsidi energi digenlontorkan untuk energi kotor. Data tersebut merupakan realisasi APBN 2015-2021.
BBM jenis solar banyak dikonsumsi truk perusahaan tambang dan perkebunan seperti pengangkut batubara dan minyak sawit dalam temuan lapangan. Padahal, pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian ESDM/No.4.E/MB.01/DJB.S/2022, tentang penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, mobil truk pengangkut mineral dan batubara dilarang mengisi BBM Subsidi.
Selain BBM dari fosil, subsidi energi mengucur ke pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara. Founder sekaligus Executive Director Yayasan Cerah, Adhityani Putri, mengatakan subsidi pembangkit energi kotor itu berlangsung dari hulu hingga hilir. Bentuk subsidinya, kata Adhityani, bervariasi, mulai dari subsidi di pembangkit listriknya dalam bentuk tarif, sampai dengan subsidi infrastruktur. “Dari penambangan batubaranya sampai dengan transportasi, sampai menjadi listrik,” ujar Adhityani dalam diskusi daring bertajuk, Jurnalis dan Anak Muda Bunyikan Aksi Iklim, belum lama ini.
Subsidi Bisnis Energi Kotor
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Cerah dan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu, Adhityani membeberkan begitu banyak insentif dan subsidi yang diberikan untuk bisnis energi kotor. Mirip seperti subsidi BBM, subsidi listrik dari batubara disebutnya juga membengkak. Hal ini karena kenaikan harga batubara acuan yang meningkat. “Tentu yang menikmati kenaikan komoditas ini adalah pengusaha batubara,” imbuh Adhityani.
Watchdoc Documentary dan Greenpeace Indonesia mencatat ada 16 menteri atau separuh dari total kabinet Presiden Joko Widodo berkaitan kuat dengan perusahaan tambang. Diperparah lagi, 55% anggota DPR RI, yang dianggap sebagai wakil rakyat juga pebisnis tambang. Itu baru menghitung, subsidi, belum kompensasi yang digelontorkan pemerintah untuk PLN yang ujungnya digunakan untuk mendukung bisnis pembangkit dari energi kotor. Hal itu seperti maintenance pembangkit dan jaringan transmisi.
Adhityani meyakini bisnis PLTU dan batubara tidak memiliki risiko lantaran risiko bisnis ditanggung semua oleh pemerintah. “Sampai pendanaan juga risikonya ditanggung pemerintah. Itu namanya subsidi,” sindirnya. Yang menjadi problem, semua fasilitas yang diberikan kepada bisnis energi kotor tidak diberikan pada bisnis EBT. Menurut Adhityani, pengembangan investasi sektor EBT di Indonesia seperti dihambat. Berdasarkan pantauannya, sering kali pelaku bisnis sektor EBT kesulitan mengembangkan EBT di Indonesia. “Bayangkan dia yang cari lokasi, dia yang urus sana-sini. Itu juga masih dipersulit. Kalau PLTU, lahan sudah disiapkan, tinggal main telepon saja. Kalau EBT harus keluar dulu jutaan dolar buat bikin uji kelayakan. Sudah dapat, datang ke PLN, disuruh ikut tender, yang dapat orang lain. Kan gila,” bebernya.
Dari kajian Yayasan Cerah, nilai insentif dan subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk energi kotor ditambah nilai dari dampak kerusakan yang diciptakannya, sebenarnya masih lebih mahal daripada produk EBT. Adhityani mengusulkan perlu adanya reformasi subsidi. Menurut dia, puluhan bahkan ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah setiap tahun untuk energi kotor perlu dialihkan untuk pengembangan dan produksi EBT. “Dengan begitu bukan saja tercipta energi ramah lingkungan, tetapi juga pasokan energi yang murah,” kata dia.
Persoalannya, pemerintah seringkali menggaungkan hambatan penggunaan energi bersih karena faktor harga. Padahal jika fasilitas-fasilitas tadi dialihkan ke sektor EBT, bukan tidak mungkin Pertamina dan PLN bisa menjual kedua produk tersebut lebih murah dari BBM dan listrik dari fosil dan batubara. Menurut Adhityani, persoalan pengembangan EBT pada dasarnya bukan di harga atau tarif. “Itu bisa hilang dengan political will. Jalannya dengan merumuskan kebijakan yang betul-betul memihak energi terbarukan dan mencabut keberpihakan terhadap energi fosil,” tukasnya.
SOLO—Sejumlah upaya membangun ekosistem digital terus digaungkan di Kota Solo. Tak hanya mendorong munculnya platform-platform bisnis, perlu ada upaya edukasi agar masyarakat memiliki kecakapan digital. Hal tersebut menjadi misi Digifun Festival 2022 yang akan digelar di Grand Atrium Solo Paragon, Jumat-Minggu (26-28/8/2022).
Digifun menjadi ajang bertemunya para pelaku, kreator, dan stakeholder industri digital untuk saling menyampaikan gagasan dan ide. Festival yang diinisiasi Look Creative dan Indonesia Esports Association (IESPA) Jawa Tengah ini mendorong ekosistem digital melalui tiga lini yakni E-sport, Edutaintment, dan Expo. “Kami ingin acara ini dapat mengambil peran untuk membangun ekosistem digital di Kota Solo,” ujar koordinator pelaksana Digifun, Agnya Paramarta, dalam keterangannya, Kamis.
Festival akan diisi beberapa kegiatan yakni turnamen e-sport (Free Fire), pameran karya digital, talkshow, expo hingga pergelaran musik. Pada penyelenggaraan perdana ini, Digifun memilih e-sport sebagai program utama untuk menjembatani minat generasi muda. Penyelenggara Digifun menggandeng IESPA untuk menggelar kompetisi Free Fire selama tiga hari. “Selain kompetisi e-sport, ada beberapa program edukasi mengenai terobosan digital yang akan digeber di festival,” imbuh Agnya.
Di hari pertama, akan ada talkshow yang membahas soal bagaimana mendistribusikan konten ke dalam platform digital. Talkshow tersebut menghadirkan Zen Al Ansory sebagai founder platform Bicaralive.id dan In Magma founder dari Pregnant Pause. Hari kedua, ada talkshow dari Mona Liem seorang kurator dan artpreneur, yang akan mengulik tema aplikasi digital art dalam industri masa kini.
Pada hari ketiga, Digifun giliran membahas pentingnya berinvestasi yang aman dengan pilihan instrumen investasi digital ataupun konvensional (selengkapnya lihat jadwal acara). Ketua acara Digifun, Zen Al Ansory, mengatakan Digifun ingin memberika stimulus bagi generasi muda dan masyarakat secara umum agar memiliki kecapakan digital. “Kami juga ingin memperkenalkan dan menghubungkan ekosistem digital lokal, nasional, dan internasional. Sebagai embrio festival digital, kami berharap Digifun 2022 dapat mewujudkan ekosistem digital city festival yang kolaboratif, integratif, dan inovatif,” ujar Zen.
Jadwal Acara
Jum’at, 26 Agustus 2022
14.00 : Opening MC
14.15 : Speech from Chairman of IESPA Irman Jaya Wardana
14.30 : Speech from Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka
15.00 : Opening Ceremony (Oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka)
15.15 : Offline Qualification sesi I
16.15 : Music Performance : Bugy and Friend
16.30 : Talkshow: BicaraLive.id (Zen Al Ansory) Pregnant Pause (InMagma) “Distribusi Konten melalui Digital Platform”.
17.15 : Break Maghrib
18.30 : Offline Qualification sesi II
19.30 : Music Performance: TEORI
20.00 : Announcement Winner to Semi Final
Sabtu, 27 Agustus 2022
13.00 : Opening Day II preparation
14.15 : Opening MC
14.30 : Semi-Final Qualification sesi I
16.30 : Talkshow: Mona Liem (Media Art Globale & Connected Art Platform) “Aplikasi Digital Art kedalam kebutuhan industri multimediahari ini”.
17.00 : Dance Performance: Carbon Kru
17.30 : Break Maghrib
18.30 : Semi Final Qualification sesi II
19.30 : Talkshow: BRM Suryo Adhityo Nuswantoro (Ketua Umum IESPA Jawa Tengah) “Sharing Knowledge tentang Kompetisi E-sport di Ajang Kejuaraan Dunia”.
20.00 : Music Performance: Malinoa
20.30 : Announcement Winner to Final
Minggu, 28 Agustus 2022
13.00 : Opening Day III preparation
14.15 : Opening Game
14.30 : Hammer Drum Performance
15.30 : Stand Up Comedy Arum Mudub
16.30 : Talkshow: Erose Perwita (The Investor) & Tokocrypto “Pentingnya Memulai Investasi yang Aman untuk Generasi Z”.
Tanpa basa-basi saya langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dengan sigap ia berjalan ke warung di sebelah rumahnya dan kembali dengan secangkir kopi panas tanpa gula yang langsung disuguhkan kepada saya.
“Sebentar ya mas, saya kelarin kerjaan bentar,” ujar Gugun.
Saat saya datang, Gugun Muhammad memang tampak sibuk. Ditemani sebuah laptop, sebungkus rokok dan kopi, ia asyik berunding dengan rekan di sebelahnya sembari sesekali mencatat. Tak berselang lama, Gugun memberi isyarat bahwa pekerjaannya telah usai dan ia siap diwawancara.
Gugun merupakan community organizer dari Urban Poor Consortium, yang tinggal di tepian muara di daerah Kampung Tongkol, jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Ia juga merupakan pegiat dan pendamping warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Saat ini ada 3 entitas yang dinaungi oleh JRMK, yaitu warga perkampungan, pedagang kaki lima, dan tukang becak.
Bersama JRMK, Gugun turut aktif memperjuangkan hak atas tanah dan hunian layak bagi warga yang mendiami permukiman informal di Jakarta. Guna mewujudkan itu, JRMK menghadirkan gagasan baru berupa koperasi perumahan. Rencananya, koperasi tersebut akan menjadi pemegang hak atas tanah, sekaligus pemegang hak mengelola kawasan perkampungan.
Ide tentang koperasi muncul di tengah maraknya penggusuran pemukiman warga pada 2015-2017. Kondisi tersebut, membuat JRMK melakukan kontrak politik yang akhirnya disepakati oleh calon gubernur DKI saat itu, Anies Baswedan. Salah satu tuntutan yang paling kuat adalah legalisasi atas tanah dan hunian yang mereka tinggali.
“Kami sepakat tidak hanya menuntut adanya sertifikat tanah, tetapi fokus pada upaya menyelamatkan kampung,” jelas Gugun, Jumat (3/6/2022).
Untuk menyelamatkan kampung, warga bersepakat untuk tidak menjual tanah secara bebas. Mereka berpendapat sistem kepemilikan sertifikat tanah per individu justru memperbesar potensi warga kehilangan tanah.
“Memang legal, tetapi tidak menyelamatkan kampung.”
“Kalau misal satu-satu dapat sertifikat, harganya naik, lalu dijual dan dibeli perusahaan jadi repot nanti.”
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Pengambilalihan tanah warga oleh perusahaan pernah terjadi di kampung Lengkong. Menurut Gugun, pertama-tama, perusahaan membayar mafia tanah untuk membuat sertifikat bagi warga. Setelah statusnya jelas, perusahaan menghembuskan isu adanya penggusuran dan warga diiming-imingi kompensasi tinggi. Akhirnya, sebagian warga setuju menjual tanah ke perusahaan. Atas pertimbangan tersebut, JRMK sepakat untuk memakai sistem kepemilikan bersama dengan koperasi.
Jalan Panjang Kepemilikan Tanah Kolektif
Kunci dari mempertahankan kampung kota adalah kepemilikan tanah bersama, bukan individu per individu. Sayangnya, aturan koperasi justru jadi penghambat, sehingga JRMK mesti bolak-balik negosiasi dengan BPN.
Walaupun disetujui oleh gubernur, pemerintah di level bawah enggan memberikan izin dengan alasan koperasi tidak bisa memegang hak atas tanah. Penolakan tersebut didasari pada PP nomor 38 tahun 1963. Dalam aturan tersebut dikatakan, hanya koperasi pertanian yang boleh memegang hak atas tanah.
Tidak menyerah, Gugun dan kawan-kawannya menyodorkan bantahan yang didasarkan pada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Aturan itu menyebutkan bahwa hasil redistribusi non-pertanian diberikan sertifikat hak milik tanah. Perpres tersebut secara langsung menguatkan posisi koperasi perumahan JRMK sebagai subjek yang penerima redistribusi tanah, hasil dari reforma agraria.
“Kami mendebat dengan aturan yang lebih baru. Dengan itu pejabat Kanwil Badan Pertanahan Nasional membolehkan karena gubernur dan wakil menteri sudah setuju akan ngasih sertifikat tanah ke koperasi.”
“Itu ada buktinya, berupa hasil rapat terbatas gubernur dan wakil menteri. Itu kita tempel di mading kampung,” jelas Gugun.
Tak berselang lama, kantor Wilayah BPN akhirnya membolehkan koperasi JRMK memegang hak atas tanah, dengan syarat AD ART koperasi mencantumkan keterangan unit usaha properti.
“Kami harus ubah lagi AD ART ke notaris dan keluar duit sendiri karena pemda cuma mau bantu bayar pas pendaftaran.”
Setelah AD ART resmi diubah, BPN kembali mempersoalkan status koperasi JRMK. Lagi-lagi BPN menolak memberi izin dengan alasan organisasi tersebut bukanlah koperasi pertanian.
Setelah melakukan proses diskusi dan riset, warga yang tergabung di JRMK kembali melakukan bantahan ke BPN. Para warga menemukan fakta bahwa PP Nomor 38 tahun 1963 hanya berlaku untuk tanah reguler atau tanah biasa yang dibeli oleh koperasi. Adapun tanah koperasi JRMK tidak termasuk dalam cakupan PP tersebut, karena merupakan pemberian dari negara.
“Sampai saat ini belum ada putusan lagi. Kontrak politik kami dengan gubernur jelas, hak tanah di koperasi, bukan individu. BPN di tingkat kanwil ini yang malah mempersulit prosesnya.”
Warga menduga aparatur pemerintah di level bawah sengaja mempersulit proses perizinan koperasi. Dugaan itu muncul karena melihat proses Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di beberapa kampung yang dipersulit oleh aparat desa dan BPN. Program PTSL diperuntukkan bagi warga yang memiliki tanah (non-sengketa) untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak milik (SHM) secara gratis.
Anehnya, menurut penuturan Gugun, saat PTSL digelar di salah satu kampung Jakarta Utara, bukan SHM yang diperoleh, melainkan hanya sertifikat hak guna bangunan (HGB). Memanfaatkan ketidaktahuan warga, aparat pemerintah mengatakan bahwa HGB dapat langsung diubah ke SHM sehari setelah diterbitkan. Mendengar itu, warga pemegang HGB berbondong-bondong kantor BPN untuk mengubah sertifikatnya menjadi SHM. Sayangnya, proses tersebut tidak lagi gratis, warga dipaksa mengeluarkan dana yang cukup besar.
“Nah ini dibuat celah, jadi HGB gratis, tetapi kalau mengajukan SHM besoknya, sudah harus biaya sendiri, berbayar 10-30 juta per orang,” ujar Gugun. “BPN sempat menyarankan agar jangan atas nama koperasi, tetapi nama semua warga ditulis di sertifikat. Nah itu repot karena tiap ada yang pindah pasti ubah sertifikat dan pasti ada biaya lagi.”
Sistem koperasi membuat kepemilikan tanah dipegang oleh koperasi, sementara warga sebagai anggota koperasi memegang HGB. Jika seorang warga anggota koperasi ingin pindah ke tempat lain, maka ia bisa menjual HGB melalui koperasi.
AD ART koperasi di JRMK membolehkan anggota yang ingin pindah hunian untuk menjual HGB ke sesama anggota atau ke koperasi. HGB tersebut boleh ditawarkan ke orang di luar anggota koperasi dengan syarat seluruh proses penjualan harus melalui koperasi dan disetujui 75 persen dari keseluruhan anggota koperasi.
“Karena harus kita cek, jangan sampai orang luar ini udah punya rumah banyak atau juragan kos-kosan misalnya. Kalau dia tidak punya rumah dan memang layak, dia nanti jadi anggota koperasi dulu untuk beli HGB itu.”
Sembari menunggu keputusan gubernur untuk menetapkan koperasi sebagai pemegang hak atas tanah, JRMK menyiapkan AD ART koperasi yang digodok selama 6 bulan bersama anggota JRMK di tiap kampung.
Secara umum dalam keanggotaan JRMK terdapat dua jenis pemukiman warga, yaitu kampung tapak dan kampung susun. Pengelolaan koperasi perumahan di dua pemukiman tersebut relatif sama, dan yang membedakan adalah jumlah objek yang dikelola. Kampung tapak mengelola tanah dan rumah, sedangkan kampung susun mengelola tanah, gedung, dan ditambah unit hunian.
Pada kampung susun JRMK telah menjalin kerja sama dan perjanjian dengan pemerintah provinsi, untuk mengelola keseluruhan kampung. Mulai dari tanah, unit, dan gedung beserta kawasannya.
JRMK mengusulkan perjanjian berupa kerja sama pemanfaatan, dan koperasi memperoleh HGB. Untuk bangunan atau gedung, pemerintah diharapkan berkenan untuk menghibahkan ke koperasi, sedangkan tiap unitnya diserahkan ke anggota koperasi beserta SHM. Kepemilikan unit tersebut memiliki jangka waktu yang sama HGB, yaitu sekitar 80 tahun bila mengikuti aturan yang berlaku.
“Ini kita targetkan Oktober tahun ini status hak tanahnya sudah jelas, di kampung susun harus sudah ada Perjanjian Kerja Sama. Kita usulkan untuk sewa hibah, jadi misal Perjanjian Kerja Sama itu 5 tahun, 2 tahun sewa, setelah itu diproses hibahnya. Untuk rumah tapak, kita targetkan redistribusi tanahnya Oktober 2022 ini,” jelas Gugun.
***
Sejak April 2022 lalu, semua kampung yang terdaftar di JRMK telah memiliki Koperasi. Saat ini ada 26 koperasi aktif, dengan basis anggota berdasarkan Kartu Keluarga, dan tercatat jumlah total anggota koperasi di JRMK adalah 3.952 KK per 3 April 2022 lalu. Dari jumlah tersebut, tinggal 4 koperasi yang belum berbadan hukum dan sedang dalam proses pengajuan ke pemerintah.
Selain hak tanah dan hunian, menurut Gugun, penting bagi koperasi untuk dapat mengelola kawasan perkampungan. Pengelolaan kawasan berarti juga peluang untuk menumbuhkan perekonomian warga melalui berbagai macam usaha. Sebagai warga kampung Tongkol, ia bermimpi dapat membuat wisata perahu yang dikelola langsung oleh koperasi.
“Mas lihat beton-beton berundak yang menjorok ke sungai itu? Itu untuk dermaga perahu, bisa untuk nongkrong juga,” ucapnya sembari menunjuk bantaran sungai yang terletak persis di depan rumahnya.
Gugun mengatakan, kondisi bantaran sungai yang telah tertata cukup rapi dan bersih dapat difungsikan sebagai jalur wisata baru menuju Kota Tua. Perahu-perahu itu dapat lalu-lalang mengantar wisatawan di daerah kota tua melalui sungai serta muara-muara di utara Jakarta. Namun, hak pengelola kawasan dapat terwujud ketika koperasi berhasil memperoleh hak atas tanah terlebih dahulu.
Selain membangun usaha kecil di kawasan perkampungan, koperasi juga berfungsi sebagai kontraktor atau penyedia jasa perbaikan rumah warga. Menurut penjelasan Gugun, praktik serupa telah diterapkan di kampung tapak Marlina di Jakarta Utara.
“Jika ada anggota yang membutuhkan perbaikan rumah, nah koperasi berfungsi sebagai kontraktornya. Dengan itu bila ada keuntungan, itu dapat dirasakan juga oleh anggota, kembali ke anggota.”
Salah satu koperasi JRMK yang menjadi pengelola kampung susun terletak di Jalan Kunir RT 004/06 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Lokasinya di dekat Kota Tua dan stasiun Jakarta Kota, mayoritas warganya berprofesi sebagai pedagang di kawasan wisata tersebut. Ide keberadaan koperasi muncul setelah pada 2015 kampung Kunir digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para warga yang terdiri dari 77 keluarga dipaksa mengungsi dan menjauh dari tempat mereka mendulang nafkah.
Penggusuran tersebut cukup mengejutkan bagi warga, mengingat di Kunir memiliki perangkat administratif yang sah seperti RT dan RW. Bahkan kampung Kunir sempat memperoleh penghargaan dari wali kota sebagai wilayah yang menerapkan kebersihan dan penghijauan dengan baik.
“Kami ajukan penghargaan itu sebagai pembelaan agar tidak digusur, tetapi kata Ahok itu nggak bener, yang kasih penghargaan gila. Camat sempat bantu mempertahankan tetapi keputusan di atas tetap digusur,” kisah Koordinator Koperasi Konsumen Kunir Pinangsia Sejahtera (K3PS) Marsha Chairudin saat ditemui, Minggu (10/6/2022).
Setelah digusur, 33 keluarga memutuskan untuk bertahan. Mereka membangun tenda di bekas reruntuhan rumah dan sebagian memilih menyewa hunian di kampung sebelah. Salah satu alasan mereka bertahan adalah agar tetap bisa mencari nafkah di seputaran Kota Tua.
“Selain kampung kami yang diratakan, ternyata dagangan kami juga kena gusuran, diobrak-abrik.”
Memasuki 2017, warga Kunir bersama anggota JRMK yang tersebar di DKI Jakarta melakukan kontrak politik dengan Anies Baswedan. Kampung Kunir memiliki 3 tuntutan. Tuntutan tersebut berupa legalitas lahan, pembentukan kembali RTRW, dan pembangunan kembali hunian warga. Cagub menyetujui kontrak politik tersebut tanpa terkecuali.
Selain 3 tuntutan tersebut, warga Kunir bulat mengajukan koperasi sebagai pemegang hak atas tanah. Bagi warga, keberadaan koperasi mampu memperkuat posisi mereka secara legal. Dengan itu, penggusuran seperti yang terjadi pada 2015 dapat dicegah.
Akhirnya dibentuklah Koperasi Konsumen Kunir Pinangsia Sejahtera (K3PS) yang terdiri dari 33 keluarga sebagai anggota. K3PS dirancang untuk mengelola unit hunian (kampung susun) dan unit usaha yang terletak di area pemukiman warga.
Pada Maret 2022 pembangunan unit hunian berupa kampung susun Kunir dimulai. Unit kampung susun ditargetkan dapat selesai dibangun dalam kurun waktu 6 bulan. Jika sesuai jadwal, pada akhir 17 Oktober 2022 mendatang, unit hunian sudah dapat diresmikan.
“Kami sempat diminta pindah selama kampung susun dibangun. Kami tolak karena justru ingin awasi pembangunan secara langsung,” ujar Marsha.
Bangunan tersebut terdiri dari 4 lantai dan 33 unit hunian. Jumlah itu sesuai dengan jumlah keluarga anggota koperasi di Kunir. Adapun status bangunan dan lahan tersebut diberikan HGB atas nama koperasi.
Menurut Marsha, warga sebenarnya berharap negara dan pemerintah memberikan SHM kepada koperasi. Namun, proses tersebut dipandang akan membutuhkan waktu yang lama.
“Untuk sementara kami terima status ini dulu, yang lainnya nanti kami terus usahakan.”
Para anggota koperasi tidak dikenakan biaya sewa saat menempati rusun tersebut. K3PS hanya menerapkan adanya biaya perawatan yang direncanakan sebesar Rp350.000 untuk lantai dasar. Adapun untuk lantai di atasnya dikenakan biaya perawatan yang lebih murah. Tiap lantai memiliki selisih biaya sebesar Rp50.000. Sementara itu, untuk listrik dan air di tiap unitnya, dibebankan langsung kepada penghuni.
Marsha mengatakan, biaya perawatan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan dapat berubah sesuai kesepakatan dengan anggota. Namun, penentuan jumlah biaya akan selalu disesuaikan dengan tingkat penghasilan anggota yang terkecil.
Menurutnya, biaya tersebut relatif terjangkau bagi warga. Bahkan lebih murah dibandingkan harga sewa hunian di kampung-kampung sekitar Kunir. Jika warga kesulitan membayar, koperasi akan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak.
“Kalau di deket sini, sewa kamar kos sudah sejutaan,” ujar Marsha.
K3PS juga telah merencanakan pembagian unit hunian. Bagi anggota koperasi yang berstatus lansia, akan ditempatkan di lantai dasar. Hal itu diterapkan agar para lansia tidak perlu menaiki tangga untuk menuju hunian.
Sementara itu, pengelolaan unit hunian seluruhnya dilakukan oleh koperasi tanpa campur tangan pihak ketiga. Seluruh operasional seperti keamanan, perbaikan, kebersihan gedung, dikelola koperasi dengan mempekerjakan warga sekitar.
Selain hunian, tepat di sebelah kampung susun, di tanah yang memanjang sekitar 100 meter, koperasi berencana membangun unit usaha. Sebelumnya koperasi juga telah mengajukan penerbitan SHM untuk lahan bekas pemukiman warga yang telah digusur pada 2015 silam tersebut.
“Kami berharap dapat diterbitkan SHM melalui redistribusi lahan, bagian dari reforma agraria. Dengan itu, negara memberikan sejumlah lahan untuk warga negara dalam hal ini koperasi, jadi bukan diberikan ke individu,” jelas Marsha.
Sebagai wujud keseriusan, warga Kunir telah menyiapkan desain dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan unit usaha. Dengan desain bangunan lebih terbuka, unit usaha tersebut direncanakan mampu menampung 22 kios. Sama seperti kampung susun, unit usaha seluruhnya dikelola oleh koperasi. Begitu juga dengan pendapatan dari penyewaan kios akan menjadi pemasukan bagi koperasi.
Hingga saat ini, sudah ada 10 anggota koperasi yang mendaftar sebagai pengguna kios. Selain anggota koperasi, warga sekitar yang memiliki KTP diperbolehkan menyewa unit-unit kios P3PS tersebut. Harga sewa kios masih dalam tahap penggodokan, tetapi pihak koperasi enggan menetapkan tarif yang terlalu mahal bagi warga.
“Tentu iurannya sesuai batas paling bahwa kemampuan warga. Karena warga sudah dibebani iuran wajib koperasi Rp20.000 ditambah uang perawatan hunian,” ucap Marsha.
P3PS menargetkan izin unit usaha dapat segera diterbitkan bebarengan dengan rampungnya pembangunan kampung susun. Bagi warga, keberadaan kios-kios tersebut juga sebagai penopang operasional dan perawatan kampung susun.
Namun menurut Marsha, pemerintah setempat seolah mempersulit izin pendirian unit usaha tersebut. Padahal, legalitas lahan termasuk dalam kontrak politik yang telah disepakati oleh gubernur Anies Baswedan.
“Mereka berdalih akan dibuat untuk keperluan lain, tapi tidak jelas. Nggak dibikin apa-apa dari dulu. Padahal ini untuk mata pencarian kami dan berada di lahan yang kami tempati puluhan .”
Selain selain iuran wajib dan penyewaan kios, saat ini P3PS telah memiliki beberapa unit usaha aktif. Dua diantaranya adalah penyediaan sembako untuk warga dan toilet umum. Pada lini usaha penyediaan bahan pokok , koperasi sengaja tidak mengambil banyak keuntungan. Selama ini pemasukan terbesar koperasi justru dari penyediaan jasa toilet umum, yaitu berkisar Rp1 juta tiap bulannya. Adapun pemasukan koperasi tiap bulan dapat menyentuh angkat Rp1,5 juta. Dari jumlah itu, sekitar Rp500.000 dipotong tiap bulannya untuk operasional koperasi.
Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri
Selain Kunir, salah satu kampung JRMK yang terbilang sukses menggerakkan koperasi adalah Akuarium. Kampung yang terletak di kelurahan Penjaringan, kecamatan Penjaringan tersebut juga sempat digusur pada 2016 silam.
Penampakan Rumah Susun yang diberi nama Kampung Susun Akuarium (Ryan/RRI)
Saat digusur, Akuarium didiami oleh 700 keluarga dengan total bangunan yang digusur berjumlah 234 unit. Pemukiman di Akuarium terbilang padat karena digunakan sebagai area kos para pekerja di pesisir Jakarta.
Tidak tinggal diam, warga Akuarium kompak menggugat penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI saat itu. Gugatan tersebut diperkuat dengan kontrak politik yang akhirnya JRMK sepakati dengan calon gubernur.
“Kami agak waspada waktu itu, karena sebelumnya sudah kontrak politik dengan Jokowi. Sempat ditepati, tetapi waktu Ahok kita digusur,” ujar ketua RT 12 Kampung Akuarium dan Pengawas Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Topas Juanda.
Topas mengatakan kontrak politik yang disepakati JRMK dengan gubernur DKI, menjadi momentum terbentuknya koperasi. Sembari mematangkan konsep koperasi, warga memutuskan untuk bertahan di bekas gusuran kampung Akuarium tanpa fasilitas yang memadai, termasuk listrik dan air bersih. Akhirnya koperasi berhasil terbentuk dan mulai beroperasi di kisaran tahun 2018-2019.
Sebelum kampung susun berdiri, koperasi berusaha mengelola pasokan bahan pokok bagi warga yang bertahan di shelter-shelter. Beras yang dipasok dari Jawa Tengah, saat itu disalurkan ke warga dengan harga terjangkau, di kisaran Rp10.000.
Selain urusan sembako, koperasi memiliki dua tuntutan utama ke Pemprov DKI, yaitu kembalikan kampung dan kembalikan warga di Akuarium. Akhirnya, pada akhir 2020, kampung susun Akuarium mulai dibangun menempati lahan seluas 10.834 meter persegi.
Dalam proses pembangunan tersebut, warga dilibatkan secara langsung. Desain gedung dan hunian merupakan hasil urun daya warga kampung. “Kami bikin beberapa kelompok, masing-masing memberikan gambar dan desain bangunan. Ada 9 desain. Kami diskusikan dengan ahli, lalu yang terpilih diajukan,” ucap Topas.
Menurutnya, sebelum pembangunan, perwakilan warga Akuarium juga melakukan survei ke beberapa rumah susun di kawasan Jakarta. Survei itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan desain. Terutama terkait keamanan, akses, dan sanitasi gedung. Hasil survei tersebut juga turut dimasukkan ke dalam desain yang sudah disepakati oleh warga.
Setelah dibangun selama kurang lebih 8 bulan, sebagian gedung kampung susun telah berdiri dan dapat ditempati. Saat ini baru ada dua gedung yaitu blok B dan blok D dengan 107 unit hunian. Adapun 3 blok sisanya masih dalam proses pembangunan. Ditargetkan 5 gedung tersebut mampu menampung 241 unit hunian beserta fasilitas umum seperti kios, aula pertemuan, ruang serba guna, dan tempat ibadah.
“Ini ditargetkan selesai Agustus mendatang tetapi karena beberapa kendala, kemungkinan akan mundur dari target awal,” jelas Topas. “Kami juga akan usulkan aturan gubernur yang mengikat agar nanti ketika gubernur lengser, pekerjaan di sini dapat jaminan untuk segera selesai.”
Menurut penuturan Topas, saat ini lahan yang ditempati kampung susun Akuarium berstatus Hak Pakai Lahan (HPL). Adapun status untuk pengelolaan kampung susun sudah sepenuhnya dikelola oleh koperasi berdasarkan perjanjian dengan gubernur. Selain itu, warga berharap HGB juga dapat segera diterbitkan atas nama koperasi, sedangkan hak milik per unit dapat diberikan ke anggota koperasi.
Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berencana menggratiskan biaya perawatan hunian bagi warga kampung susun dengan skema biaya perawatan ditanggung unit usaha yang dikelola oleh koperasi. Koperasi memiliki beberapa unit usaha, yaitu air galon isi ulang, penyewaan kios untuk warga yang ingin berjualan, laundry pakaian, dan penyewaan rumah singgah.
Saat ini tersedia 3 kios disewakan dengan harga sewa Rp600.000 per bulan. Selain itu, ada 4 hunian yang disediakan untuk rumah singgah bagi peneliti atau mahasiswa yang melakukan riset di pesisir Jakarta, dengan tarif Rp150.000 per malamnya.
Namun, karena gedung belum sepenuhnya selesai dibangun dan beberapa unit usaha masih belum maksimal, warga masih dikenakan dua jenis iuran. Pertama yaitu iuran perawatan gedung sebesar Rp100.000 tiap bulan. Iuran tersebut akan disimpan koperasi dan akan digunakan bila terjadi kerusakan dan perbaikan pada gedung atau hunian. Iuran kedua adalah biaya operasional sebesar Rp70.000. Iuran tersebut diperuntukkan bagi operasional gedung seperti listrik, teknisi, dan keamanan gedung.
Selain iuran tersebut, anggota koperasi juga harus membayar Rp20.000 sebagai iuran wajib bulanan. Urusan kebersihan warga memilih untuk kerja bakti. Tiap sudut gedung dijaga tetap bersih, salah satunya dengan melepas alas kaki saat masuk ke gedung.
“Kami ingin menunjukkan bahwa koperasi bisa mengelola pemukiman ini dengan baik.”
Sementara itu, ketua dan koordinator Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Yani, mengatakan, animo warga untuk bergiat dalam koperasi makin meningkat sejak 2019. Terutama di kalangan perempuan.
“Sejak 2019 iuran wajib relatif rutin dan warga disiplin untuk saling mengingatkan,” ujar Yani.
Selain unit usaha yang telah disebutkan sebelumnya, Yani berharap ke depan koperasi dapat mengelola lapangan olahraga dan kebun bersama. Dua fasilitas tersebut nantinya akan dibangun di kompleks kampung susun Akuarium secara bertahap.
Namun, menurut Yani, yang menjadi prioritas koperasi saat ini adalah pembangunan unit usaha berupa toko serba ada. Nantinya toko tersebut akan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari warga Akuarium.
“Kalau koperasi ada usaha yang banyak diakses warga, otomatis hasilnya akan mampu untuk membiayai operasional gedung dan meringankan biaya hidup warga.”
Koperasi Marlina Maju Bersama
Tak hanya kampung susun, sistem koperasi perumahan JRMK juga diterapkan di kampung tapak. Salah satu yang dapat menjadi contoh adalah koperasi Marlina Maju Bersama.
Koordinator Kampung Marlina, Dwi Purnomo atau biasa dipanggil Aco mengatakan, koperasi yang kelola warga tersebut membawahi sekitar 8 RT. Wilayah cakupannya secara administratif terletak di kawasan Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Menurut Aco, di Marlina, fokus koperasi adalah menjadi kontraktor untuk renovasi dan perbaikan rumah warga. Selain itu, koperasi juga bertugas mengelola sejumlah dana donor yang diperuntukan bagi warga Marlina.
“Saat ini kami sedang melakukan perbaikan rumah warga dengan sistem pinjaman bergulir yang dikelola koperasi,” Ucap Aco, Minggu (5/6/2022).
Dalam waktu dekat perbaikan tersebut ditargetkan menyasar 23 rumah warga. Rumah warga dengan kerusakan paling banyak atau tidak layak huni, diprioritaskan untuk diperbaiki lebih awal. Adapun jumlah keseluruhan rumah anggota koperasi Marlina mencapai 202 unit. Sementara ini, baru 6 rumah yang telah rampung direnovasi dengan menghabiskan biaya sebesar Rp600 juta. Setelah itu, koperasi berencana merenovasi minimal 2 rumah tiap tahunnya.
Bantuan yang diberikan koperasi tidak berupa uang tunai, tetapi bahan bangunan dan material pendukungnya. Warga yang direnovasi rumahnya diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB). Dari total nilai RAB tersebut, pemilik rumah diminta untuk berkontribusi sebesar 10 persen sebagai tanda komitmen awal.
Terkait desain rumah, warga kampung Marlina selama ini dibantu oleh Rujak Center for Urban Studies, lembaga pusat studi untuk kajian-kajian yang berhubungan dengan masyarakat urban. Sementara itu untuk pekerjanya, pemilik rumah dapat melakukan penunjukkan secara mandiri.
Selain renovasi rumah, koperasi warga di Marlina juga mengelola beberapa unit usaha. Salah satunya adalah memasok bahan pokok seperti telur dan gas. “Kami juga jadi pemasok untuk 5 warung kelontong warga, tetapi saat ini belum maksimal,” ujarnya.
Selama ini menurut Aco, warga cukup rajin membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulannya. Namun keikutsertaan warga dalam rapat dan kegiatan rutin koperasi masih minim. Walaupun begitu, program-program koperasi tetap berjalan berkat koordinasi pengurus di tiap RT.
Pengawas Koperasi Marlina Maju Bersama, Eni, menyebut, keberadaan koperasi berfungsi sebagai pengelola penataan kampung. Sebelumnya rumah Eni juga menjadi salah satu yang pertama direnovasi menggunakan dana pinjaman koperasi.
“Rumah saya dirombak total, dengan biaya total Rp125 juta. Dari nilai itu, sekitar Rp115 juta ditanggung oleh koperasi,” ucap Eni.
Ia tidak merasa keberatan dengan beban pinjaman yang ia terima dari koperasi. Pinjaman tersebut dapat Eni cicil selama 10 tahun ke depan.
Sebagai pengawas koperasi, Eni turut mengkoordinir warga untuk aktif berkoperasi. Saat ini, menurutnya, geliat koperasi didominasi oleh para perempuan.
Bersama beberapa anggota koperasi yang lain, Eni memproduksi berbagai jenis jamu. Jamu-jamu yang diracik diantaranya jahe instan, temulawak, kunyit asam, dan beras kencur. Minuman kesehatan tersebut juga dipasarkan ke koperasi-koperasi JRMK yang lain. Hasil dari usaha tersebut sebagian didedikasikan untuk kas koperasi.
Editor: Mawa Kresna
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
Sejumlah pelajar di Kota Solo menonton laga voli duduk ASEAN Paragames (APG) 2022 di GOR Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Solo di Karanganyar, Minggu (31/7/2022).
SOLO—Ramainya perhelatan cabang paraangkat berat ASEAN Para Games (APG) 2022 di Hotel Paragon Solo tak lepas dari aksi para suporter. Kelompok pelajar di Kota Solo menjadi salah satu kalangan yang setia mendukung perjuangan Indonesia di ajang multievent internasional tersebut. Tak hanya euforia, mereka mendapatkan pesan empati dan pembangunan karakter lewat perjuangan para atlet.
Pada hari Selasa (2/8/2022), sekitar 30 siswa SMPN 27 Solo turut memadati venue paraangkat berat di Hotel Solo Paragon. Mereka memberikan dukungan pada Abdul Hadi yang akan bertarung di kelas 49 kg pada pukul 15.00 WIB. Saking antusiasnya, para siswa didampingi sejumlah guru sudah hadir di venue sejak pukul 14.00 WIB.
Mereka membawa bendera Merah Putih kecil untuk memberi semangat atlet Indonesia. “Kami sengaja datang lebih awal agar kebagian kursi. Senin (1/8/2022) kemarin kami sempat mau nonton juga, tapi akhirnya pulang karena venue penuh,” ujar koordinator siswa yang juga guru Informatika di SMPN 27, Istiqomah Nugraheni, saat ditemui di sela kejuaraan, Selasa.
Sejumlah pelajar di kota Solo membawa bendera merah menyaksikan jalannya pertandingan Para Angkat Berat 11 th ASEAN Paragames 2022 di Hotel Paragon, Solo, Selasa 2 Agustus 2022. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan pada lifter Indonesia yang bertanding. INASPOC/Tandur Rimoro
Sambil mengibarkan bendera mini, para pelajar antusias memekikkan kata “Indonesia” ketika Abdul Hadi bersiap melakukan angkatan. Mereka juga memberi tepuk tangan pada kontingen negara lain yang tampil. Isti mengatakan pengalaman menonton APG menjadi pelajaran karakter tersendiri. Dia menyebut semangat pantang menyerah para atlet di tengah keterbatasan patut dicontoh para siswa. “Aksi para atlet bisa menjadi sumber inspirasi siswa agar tekun dan tidak cepat menyerah,” kata dia.
Rasa empati juga diharapkan menular pada siswa lewat gelaran APG. Saat bertanding, kontingen dari sejumlah negara tak jarang saling mendukung apabila atlet rival gagal melakukan angkatan. Mereka bersama penonton memberikan tepuk tangan untuk menguatkan para atlet. “Empati dan tolong menolong juga menjadi ilmu yang berharga,” imbuh Isti.
Seorang siswa SMPN 27, Sofi Retno, mengaku antusias menonton APG 2022 Solo. Itu menjadi pengalaman pertamanya melihat event olahraga internasional secara langsung. “Senang bisa lihat dan mendukung langsung atlet Indonesia,” ujar siswa kelas VIII tersebut. Dia takjub dengan para atlet disabilitas yang mampu mengangkat beban hingga seratusan kg. “Awal lihatnya ngeri sih. Tapi mereka keren,” ujar Sofi.
Dosen IPB University melatih sejumlah siswa SMK Bhineka Karya (BK) 5 Teras, Boyolali, jaringan mikrotik, Rabu (27/7/2022). Pelatihan itu digelar dalam program Dosen Pulang Kampung (Dospulkam) LPPM IPB University. Para siswa mendapatkan materi membangun jaringan komputer berbasis virtual laboratorium menggunakan Graphical Network Simulator-3 atau GNS3.
Dosen Program Studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB University, Bayu Widodo, mengatakan pelatihan ini memberikan pemahaman dan kemampuan teknis terkait jaringan komputer berbasis virtual laboratorium menggunakan GNS3.
“Kemampuan ini dibutuhkan untuk membuat topologi jaringan komputer,” kata Bayu, saat ditemui wartawan di sela acara, Rabu.
Dosen Program Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB University, Nur Aziezah, menambahkan perangkat GNS3 memiliki sejumlah keunggulan yang cocok untuk para siswa SMK khususnya di Boyolali.
Sebab, GNS3 adalah alat pelengkap yang sangat baik untuk laboratorium nyata bagi network. “Aplikasi ini dapat diinstal dengan mudah di laboratorium karena multiplatform,” sambung dia.
Dia menjelaskan ke depan, pengembangan strategi pembelajaran untuk memperkuat kompetensi para peserta didik khususnya di lingkungan pendidikan vokasi digelar melalui teaching factory atau TEFA.
TEFA merupakan model pembelajaran di SMK dengan konsep layaknya pekerjaan yang ada di dunia industri. Proses pembelajaran digelar terpadu berorientasi pada tindakan dalam lingkungan belajar di sekolah.
“Pembelajaran di sekolah yang berorientasi TEFA dapat memadukan model yang sudah ada Competency Based Training [CBT], model Production Based Training [PBT]. Peserta didik akan memiliki pengalaman belajar yang lebih riil dengan mengutamakan penguasaan kompetensi,” ujar Aziezah.
Sementara itu, Program Dospulkam LPPM IPB University bertujuan mendorong proses alih teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.(*)
Kasus kekerasan seksual belakangan terus berulang di penjuru Nusantara. Pelaku dan lokasinya pun beragam. Terakhir, kasus pelecehan seksual turut menyeret suporter sepak bola. Seorang jurnalis perempuan Liputan6.com, menjadi korban kekerasan seksual oleh suporter saat laga PSS Sleman melawan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jogja, Kamis, 7 Juli 2022.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan AJI Surakarta mengecam keras karena perilaku tersebut termasuk menghalangi kerja jurnalistik. Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dilarang sesuai UU Pers. Selain itu, perbuatan pelaku mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. AJI Yogyakarta dan AJI Surakarta meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.
Informasi yang dihimpun Jolijolan.org, kejadian itu berlangsung ketika ia hendak masuk ke tribun stadion. Tribun nyaris penuh saat korban tiba. Ketika korban berupaya masuk tribun, pelecehan itu terjadi. Pelaku memegang dada korban secara cepat. Dalam keadaan panik, korban berpikir bahwa kejadian itu tak disengaja. Setelah itu, korban dan pelaku sempat bertatap muka. “Dia cuma liatin mukaku sambil tangannya gerak-gerak. Kejadiannya cepat banget,” kata korban dalam keterangan tertulis yang diterima Jolijolan.org, Selasa, 12 Juli 2022.
Setelah kejadian itu, korban langsung menuju tribun stadion. Ia sempat membuka laptop dan menyaksikan pertandingan sembari berupaya menenangkan diri. Namun, korban belum bisa menutupi kepanikannya. “Aku mendekat ke wartawan Goal dan Jenius. Lalu cerita kepada mereka sambil gemetaran karena baru saja dapat pelecehan,” ujar dia.
Mendengar hal itu, kawan-kawan sesama jurnalis di lokasi mencoba menenangkannya. Mereka memberi saran kepada korban untuk melapor kepada panitia pelaksana dan mengawasi pelaku dari jauh untuk memastikan wajah pelaku. Steward (petugas penjaga stadion) pintu lalu memastikan wajah pelaku tersebut dengan bertanya kepada korban.
Ketika babak kedua pertandingan berlangsung, korban didampingi manajemen PSS Sleman dan kawan sesama jurnalis menuju ruang media agar lebih tenang. Usai pertandingan, pelaku dibawa ke ruangan. “Ada polisi, manajemen, dan teman-teman media,” katanya. Semula pelaku tidak mengaku. Setelah didesak, barulah pelaku berdalih dia dalam pengaruh minuman beralkohol. Pelaku juga membawa obat penenang.
Setelah lebih dari dua jam, pelaku akhirnya kooperatif. “Kondisi saya saat itu capek dan larut banget,” kata korban. Dalam situasi panik, korban meminta agar pelaku meminta maaf dan memenuhi beberapa persyaratan dari korban agar dia jera dan tidak mengulangi perbuatan itu. Pelaku kemudian membuat pernyataan maaf disertai tanda tangan pelaku, korban, dan dua orang saksi. Surat pernyataan itu disampaikan di depan anggota Kepolisian Polsek Depok Timur, Sleman.
Khawatir Teror
Namun, usai kejadian malam itu pelaku justru menggiring opini bersama kawan-kawannya. Korban mengaku ada pesan langsung atau direct message ke akun Instagram saudara korban. Kini korban khawatir pelaku berlindung di balik nama besar kelompok suporternya. “Saya beberapa hari seperti ketakutan setiap mau ke stadion atau berhadapan dengan orang banyak,” kata korban.
AJI Yogyakarta dan AJI Solo, organisasi profesi jurnalis yang fokus pada kebebasan pers menentang berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis. AJI berpandangan perbuatan pelaku termasuk menghalangi kerja jurnalistik. Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dilarang sesuai Undang-Undang Pers.
UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 3 menjamin kemerdekaan pers. Aturan itu menyebutkan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat 3, maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp500 juta.
Ketentuan sanksi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ada pada bab VII yang mengatur ketentuan pidana. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Selain itu, AJI berpandangan perbuatan pelaku mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. AJI meminta kepada seluruh pihak bahu-membahu melawan berbagai bentuk pelecehan seksual dan melindungi kerja-kerja jurnalis. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai aturan agar peristiwa tersebut tidak berulang.
AJI juga mendorong kepada seluruh suporter sepak bola untuk menghentikan budaya kekerasan. Seluruh penyelenggara acara-acara olahraga juga perlu lebih awas terhadap serangan atau pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan. Selain itu, penyelenggara perlu membuat aturan dan peringatan tegas yang menyatakan tak boleh ada kekerasan dalam bentuk apa pun oleh suporter bola atau siapa pun di lokasi acara.
AJI Yogya dan AJI Surakarta juga meminta kantor redaksi jurnalis tersebut untuk memberikan dukungan penuh terhadap jurnalis tersebut. Perusahaan media massa perlu membuat standar perlindungan untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan yang lebih rentan. Perusahaan media bertanggung jawab atas keselamatan pekerja medianya, termasuk mendampingi jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan.
Pemimpin redaksi Liputan6.com, Irna Gustiawati, mengatakan Liputan6.com menjamin keselamatan dan keamanan tim dalam bertugas. Liputan6.com, imbuhnya, juga berkomitmen mengawal isu pelecehan seksual. Pihaknya berharap ini adalah kasus pelecehan yang terakhir bagi para jurnalis dan bagi siapa pun. “Kami harap semua pihak bisa melindungi jurnalis perempuan atau perempuan umumnya dari aksi pelecehan seksual atau seksisme di mana pun berada,” kata dia.
PSS Sleman juga menyayangkan dan mengecam aksi kekerasan seksual yang terjadi saat pertandingan tim. Pihak klub turut mendampingi korban hingga ke polsek untuk penyelesaian kasus.
Pada zaman kiwari, kita diajak membaca sejarah dengan cara yang cukup mudah. Salah satunya disampaikan lewat ingar bingar panggung musik. Begitu kiranya misi utama festival musik andalan Prambanan Jazz Festival (PJF) hingga mampu melewati sewindu perjalanan.
Momen yang paling mengena pada perayaan sewindu Prambanan Jazz Festival akhir pekan lalu yakni penampilan solois asal Yogyakarta, Kunto Aji. Pernah gagal kompetisi ajang pencarian bakat, ia justru bertemu dengan dirinya sendiri. Berkarier sebagai penyanyi tunggal hingga mencipta album Mantra Mantra yang mengajak pendengarnya kontemplasi setidaknya tiga tahun terakhir ini.
Gebukan drum dimulai, suara sang penyanyi terdengar hangat di telinga. Saatnya menikmati lirik lagu sembari glorifikasi masa lalu. Disusul romansa Bandung Bandawasa dan Roro Jonggrang yang terekam kuat dari latar panggung siluet Candi Prambanan.
Deretan lagu ciptaan Kunto Aji yang dinyanyikan saat PJF hari kedua, Sabtu (2/7/2022), membawa Joani Twelvia, 32, pada ruang nostalgia tiga tahun silam. Nomor andalan berjudul Sulung yang dirilis bersama album Mantra Mantra akhir 2018 dan booming 2019 jadi obat penawar rindu baginya.
Lirik “cukupkanlah, ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu” yang dibawakan dengan lampu temaram membuat Joani semakin terharu. Cerita soal kerelaan melepaskan sesuatu itu jadi judul paling sentimental bagi Joani atau biasa dipanggil Jojo sepanjang PJF 2022. “Rasanya adem banget. Seneng akhirnya bisa merasakan konser langsung setelah dua tahun absen karena pandemi,” ucap penggemar Kunto Aji asal Solo ini, Sabtu.
Jojo mengamini latar Candi Prambanan yang menjadi venue langganan PJF tak pernah gagal dalam mengiringi konser musikus Tanah Air. Bersama ribuan penikmat musik lainnya, Jojo, sing along hampir sepanjang pentas.
Sebelum Kunto Aji, Jojo dan para penggemar PJF lain juga diajak kontemplasi lewat lagu-lagu dengan beat pelan oleh solois Tulus. Sejumlah judul hit di album terbarunya Manusia, dinyanyikan selama satu jam tanpa jeda. Hati-Hati di Jalan, Diri, dan Jatuh Suka langsung direspons penonton dengan sing along bersama.
Saking tingginya antusias penggemar, Tulus, diundang kembali pada PJF 2022 hari ketiga, Minggu (3/7/2022). Langganan jawara Anugerah Music Indonesia di sejumlah kategori ini menutup PJF 2022 hari terakhir dengan apik. Euforia merayakan kembali panggung jaz bersama Tulus pada Minggu malam tak terasa membosankan meski ia kembali membawa song list sama seperti sebelumnya.
Meriah
PJF 2022 merupakan gelaran musik tahunan berskala internasional. Panitia mengklaim setiap tahunnya selalu menyuguhkan proses kolaborasi antara dua mahakarya, yakni musik dan narasi sejarah Candi Prambanan.
Founder Rajawali Indonesia sekaligus CEO Prambanan Jazz Festival, Anas Syahrul Alimi, melalui rilis yang dikirimkan kepada wartawan, Senin (4/7/2022) mengatakan penyelenggaraan PJF 2022 berlangsung meriah. “Alhamdulillah penyelenggaraan Prambanan Jazz selama tiga hari berjalan dengan lancar, bahkan melebihi dari ekspektasi kami sebelumnya. Kami semua benar-benar merayakan rindu bersama. Sama seperti tema yang kami usung pada tahun ini,” kata Anas.
Mengusung tema Sewindu Merayakan Rindu, PJF 2022 menjadi momen perayaan dua tahun pertemuan setelah pandemi sekaligus delapan tahun perjalanan PJF sejak 2014 silam. Perayaan tahun ini diadakan selama tiga hari mulai Jumat-Minggu (1-3/7/2022).
Sejumlah musikus Tanah Air mengawal pentas pertemuan PJF 2022 dengan para penggemarnya. Mereka di antaranya Andien, Pamungkas, Ardhito Pramono, Maliq & D’Essentials, Kukuh Kudamai feat Ndarboy Genk, Diskoria feat Fariz RM, Melancholic Bitch, Dere, Tulus, Kunto Aji, Padi Reborn, Sore, Mus Mujiono, Deddy Dhukun, Nania Yusuf, Everyday, dan Trio Lestari.
Sama halnya dengan penonton, vokalis Kahitna, Mario Ginanjar, ikut antusias dengan PJF 2022 yang diselenggarakan secara offline tahun ini. Ia mengibaratkan kedekatan Prambanan Jazz dan Kahitna seperti lagunya berjudul Soulmate. “Prambanan Jazz dan Kahitna itu sudah seperti Soulmate. Ngerasa bangga bisa tampil di Prambanan Jazz tahun ini. Kami bangga sekali bisa manggung di sini. Karena Candi Prambanan adalah warisan budaya asli Indonesia, dan kami adalah musisi yang berasal dari Indonesia. Prambanan Jazz adalah event yang selalu kami tunggu,” puji Mario.
KATANYA, jika seseorang bilang hujan turun dan orang lain menyanggah, tugas wartawan bukan untuk mengutip dan mengadu omongan keduanya. Tugas wartawan adalah keluar ruangan dan mengecek sendiri kebenarannya.
Saya cocok dengan petuah ini. Kadang wartawan memang perlu keluar ruangan, bukan hanya untuk memastikan kebenaran hujan, tapi juga untuk mengetahui seberapa deras hujannya dan seberapa parah dampak yang ditimbulkan. Bikin banjir atau sekadar masuk angin? Saksikan, alami, dan ceritakan. Sederhana saja.
Karena itu, saat saya ingin menulis soal kurir, saya memutuskan jadi kurir. Tak lama. Hanya dua minggu. Awalnya, saya pikir, ini mudah saja. Nyatanya, bikin sakit kepala. Saya, wartawan kelas menengah yang terbiasa hidup serba cukup, tiba-tiba mesti berkeliling Jakarta hingga lewat tengah malam untuk mengantar puluhan barang dan mengejar pemasukan harian setara segelas kopi Starbucks.
Bila ada yang bertanya bagaimana rasanya dua minggu jadi kurir, saya cuma akan bilang, “Capek.” Pergi pagi. Pulang malam. Tidur. Ulangi lagi. Begitu saja terus setiap hari, kecuali saat saya libur seminggu sekali.
Belum lama ini, seorang kawan sempat berkata setengah bercanda, “Galau itu privilese.”
Saya menuntut elaborasi. Ia jawab, “Orang lapar enggak punya waktu buat galau. Waktunya habis untuk kerja biar bisa makan. Elo bisa galau kalau elo punya duit.”
Saya tertawa mendengarnya. Saya merasa itulah yang terjadi selama jadi kurir. Seharian memacu sepeda motor, pikiran saya hanya fokus pada perhitungan sisa barang yang mesti diantar dan jumlah pemasukan yang bisa saya terima.
Setelah pulang, saya hanya bisa rebahan sembari menatap langit-langit kamar. Saya sudah tak kuat berpikir macam-macam, entah soal menabung dan berinvestasi, pandemi, atau runtuhnya demokrasi. Saya cuma mau tidur.
I
SELASA, 8 Juni 2021. Saya meminum es jeruk pada pukul 22.20 di pinggir jalan di bawah terpal yang diamuk hujan. Saya lelah, lapar, dan basah. Semua karena perkara Rp115.000.
Sebagai kurir, saya cuma bisa mendapat Rp115.000 bila berhasil mengantar setidaknya 40 paket per hari. Namun malam itu, di saat hanya tersisa 100 menit sebelum hari berganti, saya baru berhasil mengantar 37 paket. Tinggal tiga lagi, tapi hujan sialan memaksa saya menghentikan perjalanan.
Saya memilih berteduh di bawah terpal gerobak penjual minuman saset di pinggir Jl. Dharmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya memesan es jeruk karena kebiasaan, lupa bila saat itu hujan. Tak ada orang bijak yang menyarankan untuk menghajar dingin dengan dingin. Namun, saya bukan orang bijak. Jadi ya peduli setan.
Karena hujan terlihat awet, saya putuskan sekalian memesan nasi goreng. Saya perhatikan, ada tiga orang duduk dalam diam di bawah lindungan terpal gerobak nasi goreng. Kelihatannya mereka sama dengan saya, ada di sini semata-mata karena ogah menembus hujan.
Selama menunggu pesanan datang, pikiran saya terus melayang. Saya mengingat-ingat segala kebodohan yang saya lakukan sepanjang perjalanan.
Selasa itu adalah hari kedelapan saya menjadi mitra kurir “Last Mile” Shopee Express. Sejak sehari sebelumnya, saya mulai mendapat wilayah antaran tetap di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) dan sekitarnya. Walau begitu, sesekali saya tetap harus mengantar barang ke sejumlah daerah lain di Kebayoran Baru, misalnya ke Radio Dalam atau Dharmawangsa.
Wilayah antaran utama saya saja sebenarnya sudah cukup menantang, terutama karena banyak kompleks perkantoran. Paket-paket perkantoran mesti dikirim sebelum penerimanya pulang kerja. Kalau tak ada transaksi cash on delivery (COD), barang mungkin masih bisa dititipkan kepada resepsionis atau sekuriti selewat jam 17.00. Yang repot bila paketnya mesti ditebus tunai, sementara pembelinya telanjur pergi. Terpaksa, saya harus mengembalikan paket itu ke gudang.
Selasa itu sebenarnya saya sudah datang ke hub Shopee Express di Pancoran sejak jam 12. Namun, saya baru mendapat jatah barang kira-kira pukul 14.30, mepet dengan jam pulang kantor. Total ada 44 paket yang harus saya antar.
Saya mendapatkan pemasukan dengan dasar perhitungan jumlah paket terkirim. Bila jumlah barang terkirim dalam satu hari di bawah 40, kurir sepeda motor seperti saya bakal meraih Rp2.150 per paket. Jika jumlahnya mencapai 40, ada bonus sehingga saya akan menerima pemasukan total Rp115.000. Sementara itu, ongkos pengiriman paket nomor 41, 42, 43, dan seterusnya adalah Rp1.800.
Perlu dicatat, perhitungan di atas berlaku untuk paket yang dikirim via layanan Shopee Express “Standard” dengan durasi pengiriman maksimum tiga hari. Bila paket dikirim via layanan “Sameday” dengan durasi maksimum 24 jam, ongkos pengiriman lebih mahal: Rp3.000 per paket.
Dengan perhitungan tersebut, wajar bila kurir-kurir kerap memasang target pribadi untuk mengirimkan setidaknya 40 paket per hari. Sebagai perbandingan, bila saya hanya berhasil mengantar 39 paket “Standard”, pemasukan harian saya adalah Rp83.850. Kalau jumlah kiriman mencapai 40, nominalnya naik jadi Rp115.000.
Karena menerima total 44 paket untuk diantar pada Selasa itu, saya optimis bisa mendapatkan bonus. Setidaknya saya punya “jatah gagal kirim” sebanyak empat paket.
Saya habiskan setengah jam untuk menata 44 paket tersebut berdasarkan jalur dan urutan antaran, memasukkannya ke tiga kantong plastik bening besar, menyusunnya di atas Honda Supra X, serta merekatkannya dengan lakban agar tidak sampai tercecer di jalan. Saya tempatkan kantong berisi paket-paket perkantoran di bagian depan agar bisa terlindungi paha saya di kiri-kanan dan mudah diambil setibanya di tempat pelanggan.
Daftar lengkap barang antaran ada di aplikasi Shopee Express. Di situ, saya bisa mengecek barang mana yang harus dikirim ke kantor atau ke rumah, barang mana yang harus ditebus tunai, barang mana yang berstatus “urgent” karena tenggat pengantarannya sudah kurang dari 24 jam lagi. Aplikasi pun bisa memberikan rekomendasi urutan antaran barang berdasarkan lokasi kurir dan jalur yang harus dilalui. Namun, aplikasi tak memperhitungkan jam pulang kerja. Karena itu, saya mengabaikan rekomendasinya dan memisahkan sendiri paket-paket perkantoran untuk diantar duluan.
Saya hanya sempat melihat sekilas, tujuan pengantaran terjauh adalah Bank Artha Graha Internasional. Saya tak mengecek alamat lengkapnya. Yang pasti, ia paket COD dengan tujuan kantor. Ya sudah, saya putuskan mengantar paket itu terlebih dulu. Saya klik opsi Google Maps dari aplikasi Shopee Express dan berangkat dari hub Pancoran jam 15.00.
Saya patuh saja mengikuti navigasi Google Maps. Dari hub Pancoran, saya mengarahkan sepeda motor ke Jl. M.T. Haryono, lurus melewati Jl. Gatot Subroto, lalu belok kanan ke Jl. H.R. Rasuna Said. Melewati Menara Kadin Indonesia, saya anteng. Melewati Kementerian Hukum dan HAM, saya masih santai. Sampai Menteng, saya baru sadar … kenapa jadi ke Jakarta Pusat? Bukannya wilayah antaran saya adalah Kebayoran Baru?
Saya meminggirkan sepeda motor, membuka aplikasi, dan mengecek alamat lengkap pengiriman barang: Bank Artha Graha Internasional, Jl. Suryopranoto No. 1-9, Gambir, Jakarta Pusat.
Bangsat. Kenapa ke Gambir?
Ternyata paket yang saya bawa adalah paket nyasar. Seharusnya ia diantarkan oleh kurir yang bertugas di hub Taman Sari di Gambir. Entah bagaimana, ia tiba di hub Pancoran dan masuk ke tumpukan barang antaran saya.
Bila mendapatkan paket nyasar, biasanya kurir bakal segera mengubah status paket itu di aplikasi menjadi “on hold” atau “ditunda” dan kemudian mengembalikannya ke gudang. Namun, saya sudah sampai Menteng. Tanggung. Antarkan sajalah.
Singkat cerita, saya selesai mengantar barang ke Gambir pukul 15.50. Saya lantas tancap gas ke SCBD, berjarak sekitar 9 kilometer, dan tiba pukul 16.36. Saya putuskan mampir ke area SCBD luar terlebih dulu.
Mengabaikan Saran Kurir Senior Cara Menghemat Waktu di SCBD
Sebelumnya saya sempat diajarkan oleh para kurir senior soal “cara main” di SCBD. Kawasan ini secara umum terbagi dua: area luar dan dalam.
“SCBD luar” adalah sebutan untuk sederet gedung perkantoran di pinggir Jl. Jenderal Sudirman yang berseberangan dengan Mal fX Sudirman dan Kompleks Gelora Bung Karno. Ia mencakup Gedung Summitmas I dan II, Menara Sudirman, Plaza Asia, Graha CIMB Niaga, Sequis Tower, Gedung Radjiman Wedyodiningrat Direktorat Jenderal Pajak, dan Menara Mandiri.
Sementara itu, sesuai namanya, “SCBD dalam” mencakup segala bangunan di bagian dalam kawasan bisnis ini, entah kompleks perkantoran District 8, Bursa Efek Indonesia, Mal Pacific Place, restoran dan bar Beer Garden, ataupun apartemen The Capital Residence.
Jingga: SCBD dalam. Biru: SCBD luar. Hijau: Lokasi parkir favorit kurir.
Mengantar paket ke SCBD bisa dibilang susah-susah gampang. Ia gampang terutama karena tujuan pengirimannya jelas. Alamat kantor, apartemen, atau restoran bisa dengan mudah ditemukan di aplikasi semacam Google Maps dan Waze. Bila tujuannya toko di dalam mal, kurir pun tinggal bertanya pada bagian informasi atau sekuriti mal atau bahkan berkeliling mencari sendiri. Di SCBD, kurir juga berpeluang besar untuk “ngebom” alias mengantarkan banyak barang sekaligus ke satu destinasi.
Di SCBD, kurir tak bisa sembarangan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan. Tak ada lahan parkir liar. Setiap kompleks perkantoran, apartemen, atau restoran, memiliki tempat parkirnya sendiri, walau tak semua menyediakan ruang untuk sepeda motor. Masalahnya, kurir bakal tekor kalau harus keluar-masuk berbagai lahan parkir berbeda setiap kali mengantar barang ke SCBD.
Ongkos parkir sepeda motor rata-rata Rp2.000 per jam, sementara pemasukan sebagai kurir “Last Mile” Shopee Express adalah Rp2.150 per paket bila jumlah paket terkirim di bawah 40 per hari. Kalau kurir mengantar lima paket ke lima kompleks berbeda dan mesti bayar parkir lima kali, berarti pemasukan kurir sebesar Rp10.750 otomatis akan terpotong setidaknya Rp10.000. Sisa Rp750 mau dipakai buat apa? Beli rokok setengah batang di warung?
Agar bisa berhemat, kurir biasanya memarkir sepeda motor di satu lokasi, lalu menyambangi kantor-kantor di sekitar dengan berjalan kaki. Bagai Santa Klaus kemarin sore, kurir harus menyusuri trotoar, menyeberangi jalan, dan keluar-masuk kompleks perkantoran di SCBD sembari menenteng kantong plastik besar berisi tumpukan paket dan membagikannya kepada para pembeli.
Tempat parkir andalan kurir di SCBD luar adalah Graha CIMB Niaga, yang posisinya relatif ada di tengah. Parkirannya tertutup, sehingga kurir tak perlu khawatir paket-paket yang ditinggalkan di sepeda motor bakal basah bila turun hujan. Lahannya pun cukup luas dan lega.
Untuk SCBD dalam, area Lot 6 jadi lokasi parkir favorit. Parkirannya memang terbuka, tapi posisinya sentral. Hanya dengan berjalan kaki beberapa ratus meter, kurir bisa mampir ke berbagai pusat kesibukan di SCBD dalam.
Selain Lot 6, kurir juga kerap menitipkan sepeda motor di pos sekuriti di pintu samping apartemen The Capital Residence. Tidak perlu bayar parkir, tapi sesekali bisa juga berbagi Rp2.000 ke sekuriti yang jaga sebagai tanda terima kasih. Namun, perlu dicatat, karena apartemen ini terletak di sebelah timur laut SCBD, kurir mesti berjalan cukup jauh bila misalnya harus mengantar barang ke District 8 di sebelah barat daya.
Beberapa kurir senior telah memberi tahu saya soal tempat-tempat parkir andalan tersebut sebelum saya bertugas di SCBD. Mereka juga bilang, mau tak mau saya mesti parkir setidaknya dua kali; masing-masing sekali di area luar dan dalam. Kalau hanya parkir sekali, jalan kakinya jadi terlalu jauh.
Sayangnya, saya mengabaikan petuah-petuah senior dan memutuskan untuk jadi sok tahu.
Saya tiba di SCBD luar pukul 16.36 dan segera memarkir sepeda motor di Plaza Asia. Saya tidak merasa perlu ke Graha CIMB Niaga karena tak ada barang yang harus diantar ke sana. Namun, ternyata parkiran Plaza Asia terbuka, kecil, dan padat. Saya agak menyesal, tapi ya sudahlah.
Saya mengambil kantong plastik berisi 20 paket dengan destinasi SCBD dan Senopati dan meninggalkan 23 paket yang masih terbungkus dua kantong plastik lain di atas sepeda motor. Saya berjalan masuk ke Plaza Asia, geser sedikit ke Menara Sudirman, lalu lanjut ke Gedung Radjiman Wedyodiningrat. Pukul 17.12, saya sudah selesai mengantar lima barang ke tiga gedung di SCBD luar tersebut.
Selanjutnya ada tiga barang untuk tiga gedung berbeda di SCBD dalam: Treasury Tower, Equity Tower, dan Revenue Tower. Saya pikir, tak perlulah pindah parkir. Pemasukan cuma Rp6.450 dari tiga paket SCBD dalam, masak harus dipotong lagi Rp2.000? Maka, saya lanjut jalan kaki mendatangi tiga gedung itu satu per satu.
Saya selesai mengantar delapan paket SCBD tepat jam 18.00. Hanya ada satu paket COD yang sempat terkendala karena penerimanya tak ada. Untungnya, teman si penerima bersedia menalangi terlebih dulu. Paket lain saya titipkan ke resepsionis dan sekuriti karena penerima aslinya telanjur pulang.
Di tangan saya masih ada 12 paket lagi untuk diantar ke Senopati. Lagi-lagi saya berpikir, tanggung sekali kalau harus jalan kaki kembali ke Plaza Asia untuk mengambil sepeda motor, lalu baru berangkat ke Senopati. Kalau melihat Google Maps, rasanya Senopati tidak terlampau jauh. Bisalah jalan sedikit ke sana.
Maka, jalanlah saya ke Senopati hanya untuk kemudian menyesal dan mengutuk diri.
Ternyata, ia tidak sedekat yang saya kira. Stamina saya juga cepat terkuras karena berjalan sambil menenteng 12 paket. Haus, tapi air minum sudah habis. Capek, tapi masih ada dua kantong paket lagi yang saya tinggal di parkiran Plaza Asia. Duh, membayangkan saya harus jalan kaki lagi nanti dari Senopati ke Plaza Asia bikin saya sewot. Ini juga sudah magrib. Mau selesai mengantar barang jam berapa? Pikiran saya sudah ke sana kemari, padahal belum juga sampai Senopati.
Saya lantas meneguhkan hati. Saya coba jalani saja yang ada di depan mata tanpa berkeluh kesah. Saya berupaya mengingat hal-hal yang saya suka. Contohnya Manchester United, tim sepakbola favorit saya sejak SD.
Saya harus mengaku, saya punya kebiasaan aneh. Saat sedang bengong atau terjebak keadaan sehingga tak bisa berbuat apa-apa, saya kerap mengenang formasi MU di musim 2002/2003, musim pertama saya menjadi penggemar MU dan mulai rutin menonton pertandingan mereka. Untuk menenangkan hati, saya bakal menyebut satu per satu nama pemain MU beserta posisinya masing-masing di musim itu.
Formasi: 4-5-1. Kiper: Fabien Barthez. Bek: Gary Neville, Rio Ferdinand, Mikaël Silvestre, John O’Shea. Gelandang: David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes, Juan Sebastián Verón, Ryan Giggs. Striker: Ruud van Nistelrooy.
Saya mengulang nama-nama tersebut sambil berjalan perlahan menyusuri Jl. Tulodong Atas. Terus saja begitu hingga saya berbelok masuk ke Senopati dan menyambangi Apartemen District 8, Mal Ashta, Apartemen Residence 8, dan Senopati Suites.
Sejak parkir di Plaza Asia pukul 16.36 hingga tiba di Senopati Suites pukul 19.08, total saya telah berjalan kaki sejauh 3,8 kilometer.
Sesampainya di Senopati Suites, saya lega karena akhirnya seluruh paket di kantong pertama bakal terkirim semua. Ternyata tak semudah itu. Tanpa saya duga, tiba-tiba muncul drama.
Paket yang saya antarkan ke sana adalah paket COD. Karena itu, saya coba menghubungi si pembeli untuk janjian bertemu di pos sekuriti depan dan melunasi pembayaran Rp90.000. Melalui telepon, si pembeli bilang telah menitipkan uang ke satpam shift siang. Masalahnya, satpam shift malam tak tahu apa-apa. Tak ada barang atau uang yang diserahterimakan saat pergantian jaga.
“Bu, kata (satpam) yang shift malam, enggak ada serah terima uang,” lapor saya ke si pembeli via telepon. “Bagaimana ya, Bu?”
Si pembeli bingung. Saya juga. Salah satu satpam shift malam meminta ponsel saya agar bisa berbicara langsung dengan si pembeli.
“Halo, Bu.”
Hening.
Pulsa saya habis. Alamak, kenapa harus sekarang, sih?
Saya lantas mengisi pulsa dulu lewat aplikasi mobile banking. Sementara para satpam di pos depan mencoba menganalisis apa yang terjadi. Apa mungkin uangnya terbawa satpam shift siang?
Saya selesai mengisi pulsa dan segera menelepon kembali. Kali ini ponsel langsung saya serahkan ke satpam agar ia bisa bicara sendiri dengan si pembeli. Mereka berbincang beberapa saat hingga tiba-tiba satpam itu berkata, “Oooh, iya, iya. Ini, nih!”
Saya dan satpam lain bengong. Satpam yang sedang menelepon lalu menunjuk ke dinding pos sekuriti. Di situ tertempel sebuah amplop kecil bertulisan: “Duit paket Shopee.”
Semua sontak mengucap, “Ya Allah!”
Uang si pembeli ada di amplop itu. Namun, karena satpam shift siang tak melaporkan apa-apa, semua jadi kalang kabut.
Satpam-satpam lega. Saya juga. Kami akhirnya bisa tertawa lepas. Di tengah keriangan dadakan itu, si pembeli muncul di pintu pos sekuriti. Saya dan si pembeli bertatapan, sebelum sama-sama berseru, “Loh?!”
Ternyata si pembeli adalah mantan suster keponakan saya. Ia pernah bekerja untuk kakak dan ipar saya selama kurang lebih dua tahun. Makanya saya langsung bisa mengenali, walau separuh wajahnya tertutup masker. Begitu juga sebaliknya. Ia segera mengingat saya dan tampak heran melihat saya jadi kurir.
“Ngapain, Sus?” tanya saya dengan kikuk.
“Aku di sini (sekarang), di Senopati,” jawabnya sebelum tertawa.
“Loh, kawan lama?” tanya seorang satpam.
Karena canggung, kami berbincang sebentar saja. Saya segera mengambil foto si suster, alias si pembeli, dan mengunggahnya ke aplikasi Shopee Express sebagai bukti pengiriman barang. Sebelum saya pamit, si suster berkata, “Salam sama Mama dan sama Mami juga.”
“Mama” adalah panggilan saya untuk ibu saya, sementara “Mami” adalah panggilan keponakan saya untuk ibunya, alias ipar saya.
Saya mengiyakan, lantas pamit. Saya berjalan menjauhi Senopati Suites. Selewat beberapa ratus meter, saya memutuskan berhenti sejenak. Mumet.
Jadi begini, saya sengaja tak memberi tahu keluarga soal saya menjadi kurir karena tak mau mereka khawatir mengetahui saya harus mengantar puluhan barang dan bertemu banyak orang di tengah pandemi Covid-19. Nah, sekarang saya jadi kepikiran, jangan-jangan si suster bakal cerita ke mama atau ipar saya bahwa saya baru mengantar paket untuknya. Hingga kini, mereka memang masih rutin bertukar kabar.
Saya coba tak memikirkan itu. Sudah pukul 19.20. Masih ada 23 barang lagi yang harus diantar, atau setidaknya 19 lagi untuk bisa mendapatkan bonus. Namun, paket-paket itu ada di sepeda motor saya terparkir di Plaza Asia. Rasanya terlalu buang waktu kalau saya harus jalan kaki kembali ke sana. Di sisi lain, stamina dan semangat saya kadung tipis.
Saya coba memutar otak. Bagaimana caranya agar saya bisa cepat sampai di Plaza Asia tanpa harus menguras banyak waktu dan tenaga? Mendadak muncul ide, apa pesan ojek online saja, ya?
Ide ini terdengar tepat dan salah di saat bersamaan. Buat kurir seperti saya, Rp2.000 sangat berharga. Makanya saya ogah pindah lokasi parkir berkali-kali. Kalau sekarang saya pesan ojek online, tentu saya bakal merugi. Namun kondisinya saat ini juga cukup mendesak dan saya tak menemukan solusi lain.
Saya sudah tak bisa berpikir jernih. Sudahlah. Saya pesan ojek online via Gojek. Tak sampai lima menit, ia telah datang menjemput saya. Pukul 19.36, saya tiba di Plaza Asia dan segera mengambil sepeda motor. Saat keluar, ternyata saya mesti membayar biaya parkir tiga jam sebesar Rp6.000. Bajingan.
Saya tancap gas dan lanjut mengirim empat barang ke Jl. Wolter Monginsidi. Di tengah perjalanan, benar saja, tiba-tiba masuk pesan WhatsApp dari Mama: “Kamu jadi driver ojek?”
Saya tak mengacuhkannya karena belum tahu harus membalas apa. Saya mau fokus mengirim paket dulu sampai selesai.
Saya berkeliling ke sejumlah restoran, ruko, dan kompleks perumahan mewah hingga, pada pukul 21.50, saya telah berhasil mengantarkan 37 paket. Sisa tujuh paket, atau tiga lagi sebelum mendapat bonus.
Destinasi selanjutnya tempat spa di Ruko Grand Wijaya dekat The Darmawangsa Square. Saya tiba di sana pukul 22.10. Sesuai dugaan, toko-toko di ruko tersebut telah tutup. Tadinya saya bermaksud menitipkan paket ke sekuriti, tapi saya tak bisa menemukannya. Saat sedang mencari si sekuriti itulah tiba-tiba saya dilabrak hujan.
Saya segera memarkir sepeda motor di samping gerobak penjual minuman saset yang berdampingan penjual nasi goreng. Saya memesan es jeruk dan nasi goreng dengan tambahan telur dadar, sebelum terbengong-bengong meratapi nasib.
Sembari menunggu nasi goreng datang, saya iseng membuka WhatsApp. Saya lihat pesan dari mama yang belum saya jawab. Saya menghela napas panjang. Membuka pesan itu. Mencoba menjelaskan segalanya.
II
MELAMAR JADI KURIR
SEMUA bermula dari rapat redaksi pada akhir April 2021. Evi Mariani, pemimpin redaksi Project Multatuli, melempar ide untuk meliput soal nasib para kurir perusahaan teknologi dan lokapasar di Indonesia. Ini dipicu aksi mogok mitra kurir Shopee Express gara-gara ongkos pengiriman barang mereka berulang kali dipotong sepihak oleh perusahaan. Usai rapat, saya berpikir, bagaimana caranya agar saya bisa menulis hal ini dengan berbeda?
Sudah banyak media yang melaporkan permasalahan kurir daring, entah terkait sistem kemitraan atau minim pemasukan mereka. Namun, kebanyakan berita hanya artikel pendek. Saya kepikiran membuat laporan panjang, tapi juga merasa belum cukup puas bila cuma menulis dengan cara mengikuti keseharian kurir. Saya ingin bisa menyelami kehidupan mereka. Maka, saya ingin coba-coba melamar jadi kurir.
Ide itu untungnya dimungkinkan di Project Multatuli yang fokus menerbitkan laporan mendalam tanpa target harian atau bulanan tertentu—suatu kemewahan dalam industri media di sini yang mayoritas mengejar banyak-banyak konten, banyak-banyak klik, banyak-banyak trefik.
Pada awal Mei, saya mulai mencari tahu cara mendaftar jadi kurir di berbagai perusahaan teknologi, ekspedisi, dan lokapasar di Indonesia. Dari riset internet sederhana, saya mempelajari berbagai mekanisme pendaftaran di tiap perusahaan.
Misal, untuk melamar jadi kurir layanan GoSend milik Gojek, GrabExpress milik Grab, atau Anteraja, kita bisa menyambangi situs resmi perusahaan masing-masing dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk LEL Express milik Lazada, kita perlu mengunduh aplikasi Lazada Logistics dari Google Play Store dan mengikuti tahapan di sana. Untuk Shopee Express milik Shopee, kita mesti mengisi formulir pendaftaran. Tautan menuju formulir pendaftaran Shopee Express banyak tersebar di internet, termasuk di berbagai blog dan vlog. Kita cuma perlu telaten untuk menemukannya.
Masalahnya, aplikasi khusus kurir yang dibuat berbagai perusahaan tersebut, entah GoPartner, Lazada Logistics, atau Shopee Express, hanya bisa diunduh dan dijalankan di ponsel dengan sistem operasi Android. Padahal, ponsel saya adalah iPhone 6s Plus yang tentu menggunakan iOS.
iPhone 6s Plus pertama diluncurkan ke pasar pada September 2015. Saya membelinya pada Agustus 2019 karena iPhone 5S saya sudah bocor baterainya dan kerap mati mendadak di tengah liputan. Saya menggunakan iPhone karena sudah terbiasa saja dan tak pernah merasa punya kebutuhan untuk membeli model-model terbarunya, misalnya iPhone 12 Pro Max yang harganya bisa setara Honda Supra X anyar.
Namun, tetap saja, iPhone ya iPhone, yang bagi banyak orang melambangkan status sosial tertentu. Saya curiga, perusahaan-perusahaan penyedia jasa ekspedisi merasa tak mungkin ada pengguna iPhone yang bakal melamar jadi kurir. Karena itu, aplikasinya hanya bisa diunduh dan dijalankan di ponsel Android.
Untuk sementara, saya coba mengabaikan masalah tersebut. Pada minggu pertama Mei, saya melamar jadi kurir Anteraja dan Shopee Express. Saya juga mengirimkan pertanyaan ke Lazada lewat situsnya: bisakah saya melamar jadi kurir LEL Express tanpa melalui aplikasi karena ponsel saya adalah iPhone? Saya tidak mendaftar jadi mitra Gojek dan Grab karena saya ingin menjajal mengantar barang dengan model hub and spoke alih-alih point-to-point.
Dalam model hub and spoke, paket-paket dikumpulkan di gudang atau hub yang terletak dekat dengan lokasi pengiriman. Para kurir lantas mengambil paket-paket itu dan mengantarkannya ke tempat penerima di sekitar hub. Sementara model point-to-point mengharuskan kurir mengambil barang di tempat penjual dan langsung mengantarkannya ke tempat penerima. Rute antarannya tak terduga.
Saya santai saja menunggu hasil lamaran kerja. Kalau dapat ya syukur, tidak ya sudah. Hingga masuk minggu keempat Mei, belum juga ada kabar. Saya pun sejujurnya telah lupa karena sibuk mengerjakan sejumlah liputan. Namun, pada akhir bulan Mei, pukul 12.39, tiba-tiba masuk pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal.
“Selamat siang, saya (…) dari HR Shopee Express ingin mengundang saudara/i untuk hadir dalam Interview Mitra Kurir Last Mile Shopee Express.”
Saya langsung bersemangat. Saya baca pesan itu sampai habis. Isinya cukup panjang. Intinya, wawancara kerja akan berlangsung pada Senin, 31 Mei, pukul 10, di hub Pancoran Shopee Express.
Pelamar diminta datang dengan berpakaian “bebas, sopan, dan menggunakan sepatu” sembari membawa KTP, kartu NPWP, SIM C dan STNK yang masih berlaku, serta buku rekening BCA atas nama pribadi. Sebagai catatan, bila STNK atas nama orang lain, pelamar mesti menunjukkan BPKB atau fotokopi KTP orang terkait. Selain itu, rekening “BCA bekas Gojek tidak akan diproses”.
Saya juga harus mengonfirmasi kehadiran saya dengan membalas pesan tersebut sesuai format yang diminta. Segera saya ketik: “Viriya Paramita Singgih – Hadir – Dokumen Lengkap.”
Saya lantas melapor ke Evi Mariani, yang tertawa dan berpesan agar saya benar-benar memastikan bisa keluar kapan saja tanpa kena penalti.
Setelahnya, saya langsung memikirkan apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi kurir. Di sinilah saya teringat masalah ponsel. Misalnya saya diterima jadi mitra tapi tak bisa mulai kerja karena menggunakan iPhone, rasanya konyol sekali. Berarti, saya perlu segera meminjam atau membeli ponsel Android.
Saya juga bakal sering beraktivitas di luar rumah dan bertemu banyak orang setiap hari di tengah pandemi. Saya memang sudah disuntik vaksin, tapi bagaimana bila saya positif Covid-19 tanpa gejala dan membawa pulang virus korona? Di rumah saya ada dua orang yang belum disuntik vaksin: papa yang belum lama ini mengalami serangan stroke dan keponakan saya berusia empat tahun. Idealnya, saya harus tinggal di tempat kos selama jadi kurir.
Ponsel Android dan tempat kos. Astaga, kok, jadi mahal?
Setelah berpikir masak-masak, saya putuskan untuk membeli ponsel Android. Tidak perlu beli terlalu bagus. Yang paling basic saja dengan harga terjangkau. Kalau ujung-ujungnya tidak diterima jadi kurir, saya toh bisa tetap memakainya dan menjual iPhone saya, atau bisa juga saya menjual ponsel Android itu kembali. Untuk masalah tempat kos, saya akan pikirkan lagi nanti bila benar-benar sudah diterima.
Minggu sore, saya segera mampir ke Mi Store di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, lalu bertanya kepada penjaga toko, “Yang paling basic yang mana?” Penjaga toko menunjuk Redmi Note 9 seharga Rp2 juta. Saya kembali bertanya, “Bisa pakai kartu kredit?”
Kelakuan kelas menengah ngehe memang suka tak keruan, mungkin begitu pikir si penjaga toko.
Mengantre Bareng Para Pelamar dan Memilih Wilayah Antaran
Besoknya, saya tiba di hub Pancoran Shopee Express pukul 10.15 sembari membawa Redmi baru itu. Saya telat karena kesiangan. Saat saya datang, puluhan pelamar telah berkerumun di sekitar pintu gudang di bagian kanan dalam hub. Saya perhatikan, rentang usia pelamar cukup luas, dari 20-an hingga 40-an tahun. Awalnya saya khawatir telah melewatkan sesuatu, tapi ternyata wawancara belum dimulai. Semua hanya disuruh menunggu.
Pukul 10.40, satpam meminta seluruh pelamar pindah tempat menunggu ke pos sekuriti depan. Di sana kami harus mengisi daftar hadir. Lalu tiap beberapa saat, satpam memanggil beberapa orang untuk masuk ke gudang dan melakoni interviu.
Nama saya dan sejumlah pelamar lain dipanggil pada pukul 11.10. Kami lantas masuk ke gudang dan diarahkan naik ke lantai 2. Di salah satu ruangan, terlihat seorang perempuan berbicara kepada sekelompok pelamar yang duduk berlesehan mengelilinginya. Perempuan itu menengok ke saya dan teman-teman yang baru datang, lalu berkata, “Sebentar ya.”
Tak sampai 10 menit, kelompok pelamar sebelumnya keluar dari ruangan dan kelompok saya diminta masuk. Kami berkenalan singkat dengan perempuan itu. Ternyata ia adalah orang HRD Shopee Express yang mengirimkan undangan via WhatsApp pada kami semua.
Mbak HRD kemudian menanyakan domisili dan preferensi wilayah kerja masing-masing. Saat seseorang di kanan saya menjawab Mampang Prapatan, Mbak HRD mendadak bersemangat.
“Mas, yang Mampang enggak ada yang mau join lagi? Menurut Mas, ada enggak kira-kira? Kali temannya gitu.”
“Nanti ditanya, deh.”
“Butuh Mampang atau enggak Kebayoran Baru soalnya.”
Saya sontak melihat peluang.
“Saya mau aja, Mbak, kalau disuruh ke Kebayoran Baru,” kata saya.
“Mas mau? Hafal enggak area situ?”
“Kalau daerah selatan sih familier.”
“Akhirnya dapat juga!”
Mendengar respons Mbak HRD, saya jadi yakin 100% bakal diterima.
Sedari awal, saya memang tak ambil pusing soal wilayah kerja. Saya bersedia ditempatkan di mana saja, asal bukan daerah rumah saya di Kebayoran Lama. Itu karena saya ingin meminimalkan kemungkinan bertemu saudara atau kenalan saat sedang mengantar barang. Malas saja bila nanti saya harus menjelaskan panjang lebar soal alasan jadi kurir.
Mbak HRD lalu meminta kami mengeluarkan KTP, kartu NPWP, SIM, STNK, dan buku rekening BCA. Ia mengecek kelengkapan dokumen masing-masing, memastikan nama yang tertera di setiap dokumen sama, serta mencatat nomor-nomor penting dari berbagai dokumen tersebut.
Langsung Diberi Arahan Kerja Kurir
Mbak HRD juga mengingatkan ada dua jenis kurir di Shopee Express: “Last Mile” dan “P2P”. Saat ini, saya dan teman-teman sedang menjalani proses untuk menjadi kurir “Last Mile”. Mereka yang pernah menjadi kurir “P2P” mesti melapor karena akun lamanya harus dinonaktifkan terlebih dulu sebelum bisa menjadi kurir “Last Mile”.
Kurir “Last Mile” bekerja dengan model hub and spoke. Mereka mengantar paket yang dikirim ke pembeli dengan layanan Shopee Express “Standard” dan “Sameday”, masing-masing durasi pengiriman maksimum tiga hari dan 24 jam. Sementara kurir “P2P” beroperasi dengan model point-to-point, menangani barang yang dikirim via layanan Shopee Express “Instant” dengan durasi pengiriman maksimum tiga jam.
Intinya, kami hanya bisa memilih salah satu, entah menjadi kurir “Last Mile” atau “P2P’. Namun, bila ada yang menjadi kurir ShopeeFood, tak masalah. Kami dapat menjadi kurir “Last Mile” Shopee Express dan kurir ShopeeFood di saat bersamaan. “Sama-sama Shopee, sih, tapi beda PT,” kata Mbak HRD.
Mbak HRD pun menjelaskan cara main kurir “Last Mile”. Sederhana saja, kurir mengambil barang di hub, lantas mengantarkannya ke kecamatan di sekitar hub. Paket-paket yang terkumpul di hub Pancoran, misalnya, mesti dikirim oleh sekitar 200 mitra kurir yang bertugas di sana ke setidaknya tujuh kecamatan berbeda: Pancoran, Mampang Prapatan, Tebet, Menteng, Setiabudi, Tanah Abang, dan Kebayoran Baru.
Merujuk informasi di formulir pendaftaran, ada setidaknya 83 hub Shopee Express tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Paling banyak di Jawa Barat dengan 27 hub, serta terbanyak kedua Jawa Tengah dan DKI Jakarta, masing-masing 11 hub. Mayoritas hub ada di Pulau Jawa, totalnya ada 70. Di Pulau Sumatra ada enam hub. Di Pulau Kalimantan ada empat hub. Di Pulau Sulawesi ada dua hub. Dan, di Pulau Bali ada satu hub. Di formulir, saya tak menemukan hub Shopee Express di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
Di Shopee Express, kurir sepeda motor disebut rider dan kurir mobil disebut driver. Rider biasanya mendapat wilayah antaran tetap di satu atau dua kelurahan, sementara driver mesti berkeliling ke satu kecamatan membawa paket-paket berukuran relatif lebih besar. Tidak ada jumlah minimal pengantaran barang dalam sehari, yang penting semua barang yang dibawa kurir dapat terkirim semua.
Selanjutnya, Mbak HRD menerangkan cara menghitung pemasukan rider dan driver berdasarkan jumlah paket terkirim setiap hari.
Bila jumlah barang terkirim dalam satu hari ada di bawah 40, rider bakal mendapat Rp2.150 per paket dan driver menerima Rp4.750 per paket. Jika jumlahnya mencapai 40, ada bonus untuk rider dan driver sehingga masing-masing akan meraih total Rp115.000 dan Rp270.000. Selewat 40, ongkos per paketnya adalah Rp1.800 untuk rider dan Rp4.250 untuk driver. Ini berlaku untuk paket-paket yang dikirim via layanan Shopee Express “Standard”.
Gajiannya setiap Senin. Ada jeda seminggu dari waktu pengiriman barang hingga saatnya gajian. Misal, uang yang turun pada Senin, 21 Juni, adalah upah untuk keberhasilan mengantar barang pada periode 7-13 Juni.
Mbak HRD bilang para mitra kurir baru juga akan didaftarkan untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak ada Jaminan Hari Tua untuk kami.
Bila menunjukkan kinerja yang baik, para mitra kurir bisa promosi, entah menjadi operator gudang, kapten yang menangani kurir di satu kecamatan, atau kurir berstatus karyawan dengan gaji tetap (di Shopee Express disebut dedicated courier).
Setelah menjelaskan hak-hak para mitra kurir, Mbak HRD mengirimkan dua tautan formulir daring pada kami via WhatsApp. Kami diminta menuliskan data pribadi serta mengunggah foto berbagai dokumen, termasuk KTP, kartu NPWP, dan SIM C, di dua formulir tersebut. Kata Mbak HRD, semua sudah harus beres sebelum para pelamar mengikuti pelatihan pada jam 1 siang.
Saya bingung. Pelatihan? Jadi kami sudah resmi diterima, nih?
“Kan aku sudah kasih tahu rate-nya. Kalau misalkan Mas-nya enggak sreg, itu enggak apa-apa enggak usah ikut training di jam 1,” kata Mbak HRD. “Tapi kalau misalkan Mas-nya—Insyaallah ya, amin ya—kalau misalkan Mas-nya sreg dan mau join Shopee, langsung saja jam 1 ikut training.”
Mbak HRD membahas sekilas soal kontrak. Ia bilang durasi kontraknya setahun dan dimulai sejak besok, Selasa, 1 Juni.
“Cuma kalau memang Mas-nya mau keluar atau bagaimana pas sebulan atau dua bulan, langsung resign ke admin aja,” kata Mbak HRD. “Enggak ada penalti juga, kok. Cuma yang pasti, kontraknya setahun.”
Singkat cerita, saya dan teman-teman selesai menjalani “wawancara” pada pukul 11.50. Kami istirahat dan makan siang, lalu kembali ke hub pada pukul 13.00, tapi jadwal pelatihan baru dimulai pukul 14.00.
Menjadi Mitra: Diukur dengan Grade, Mekanisme COD, Akun Di-suspend
Di sesi pelatihan, rekan si Mbak HRD menjelaskan ulang soal ongkos pengiriman barang serta membahas uang jaminan. Rider dan driver masing-masing harus menyetor Rp500.000 dan Rp1 juta sebagai jaminan untuk mengganti rugi bila kelak ada barang antaran yang hilang atau rusak. Uang jaminan itu akan diambil dari gaji mingguan kurir; lima kali Rp100.000 untuk rider dan 10 kali Rp100.000 untuk driver. Ia akan dikembalikan sepenuhnya bila kurir memutuskan keluar dari Shopee Express.
Penjelasan dilanjutkan cara menggunakan aplikasi Shopee Express. Setiap keberhasilan dan kegagalan pengiriman barang harus dilaporkan via aplikasi, termasuk mengunggah foto dan melaporkan nama penerima barang serta menuliskan alasan bila ada barang yang tak terantar. Persentase keberhasilan mengirim barang akan tercermin dari grade harian kurir di aplikasi, entah A, B, atau C.
Uang pembayaran paket COD mesti disetor ke kantor sebelum jam 12 siang keesokan harinya. Caranya bisa melalui transfer bank atau mendatangi langsung kasir di hub. Bila kurir tidak menyetor, gajinya akan ditahan.
“Buat COD, Mas harus minta dulu uangnya, baru dikasih barangnya. Jadi jangan dikasih dulu barangnya. Takutnya dia enggak mau bayar,” kata rekan si Mbak HRD. “Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali (orangnya dikasih tahu), tapi dia masih maunya buka dulu baru dibayar, mending barangnya jangan dikasih. Jadi dibawa pulang lagi saja kalau dia maksa buat dibuka dulu.”
Ada dua shift kerja untuk mitra kurir: jam 7 pagi dan 13.00. Kapten tiap kecamatan akan mengatur giliran kerja tiap kurir.
“Liburnya bagaimana? Biasanya lima hari kerja, dua hari libur. Dua hari libur itu bebas, boleh request ke kapten,” kata rekan si Mbak HRD. “Kalau misalnya tiga hari berturut-turut enggak masuk, enggak ada kabar, akunnya ke-suspend.”
Pukul 14.47, para calon mitra kurir dipanggil satu per satu untuk menghampiri rekan si Mbak HRD, memindai kode dari ponsel untuk masuk ke grup WhatsApp “Mitra Hub Pancoran III”, dan mengambil kontrak dari Mbak HRD di sebelahnya. Kami diminta mengisi dan menandatangani kontrak tersebut dan segera mengembalikannya ke Mbak HRD tanpa ada penjelasan lebih lanjut, tanpa ada salinan kontrak untuk kami pegang.
Kontrak Kerja Kurir sebagai ‘Mitra’: Perusahaan Lepas Tanggung Jawab
Pukul 14.53, nama saya dipanggil. Saya masuk ke grup WhatsApp mitra kurir dan mengambil kontrak. Saya segera menjauhi kerumunan dan mencari tempat agak sepi.
Saya baca kontraknya dengan cepat. Kontrak itu menyoal perjanjian kemitraan selama setahun antara PT Nusantara Ekspres Kilat (NEK) dan saya sebagai mitra. Ada poin di pasal pertama tentang hubungan kemitraan, bunyinya:
“PT NEK dan MITRA merupakan mitra kerja sama di mana masing-masing merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kemitraan ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan di antara masing-masing PT NEK dan MITRA.”
Jelas, poin ini menegaskan status saya bukan karyawan dan saya tidak bisa dilindungi Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan.
Beda lagi halnya dengan pasal keempat soal tanggung jawab mitra, yang intinya melepaskan perusahaan dari tanggung jawab atas risiko kerja yang dihadapi mitra. Salah satu poin berbunyi:
Saya tertawa saja membacanya. Saya melihat sekeliling. Rekan-rekan lain mulai menyerahkan kontrak kepada Mbak HRD, seperti murid mengumpulkan pekerjaan rumah kepada guru.
Persetanlah. Saya tarik napas dalam-dalam, lalu menandatangani kontrak, dan menyerahkannya.
Tak lama, Mbak HRD memanggil saya dan beberapa kurir lain dan membawa kami menghadap kapten yang menangani kecamatan Kebayoran Baru dan Mampang Prapatan.
“Hari ini istirahat dulu. Pulang. Besok jam 10 pagi ke sini,” kata si kapten. “Untuk tiga hari ini, (shift kerjanya) gue bikin di jam 10 dulu semuanya. Setelah tiga hari, baru dibagi-bagi.”
Seseorang di samping saya bertanya soal jatah libur mingguan. “Tadi dibilang lima hari kerja, dua hari libur?”
“Enggak. Liburnya enam (banding) satu,” tegas si kapten.
Setelahnya, kami bubar. Saya pulang ke rumah di Kebayoran Lama, segera menelepon kawan lama saya yang menyewakan tempat kos di Duren Tiga, berjarak sekira 3,4 kilometer dari hub Pancoran Shopee Express.
“Bro, ada kamar kosong? Gue mau ngekos sebulan, nih.”
SETELAH seminggu jadi mitra Shopee Express, saya melihat ada sejumlah kemiripan antara bekerja sebagai kurir dan wartawan di Jakarta.
Pertama, cara bergaulnya. Sesama kurir pria, terutama bila belum kenal dekat, saling memanggil dengan sebutan “abang”, entah usia lawan bicaranya lebih tua atau muda, entah statusnya senior atau junior. Kita tak perlu tahu nama. Bila ingin mengobrol dengan sesama kurir, tinggal panggil, “Bang!” Untuk kurir wanita — yang jumlahnya jauh lebih sedikit, kita bisa mengganti “abang” dengan “mbak”.
Bagi kurir-kurir sepuh, biasanya ada sebutan-sebutan khusus, entah “babe” untuk pria ataupun “empok” untuk wanita.
Secara umum, para kurir senior cukup terbuka dan hangat terhadap anak-anak baru. Di hari-hari pertama saya jadi kurir, saat menunggu barang di hub saya sering duduk agak jauh dari kerumunan senior karena segan. Namun, pasti ada saja yang memanggil, “Bang! Duduk sini aja, Bang!”
Kurir-kurir senior dengan wilayah antaran yang sama dengan saya bahkan kerap mendekati duluan, memberi saran soal cara main di wilayah tersebut, dan membantu menata paket berdasarkan jalur dan urutan antaran yang paling efisien. Aktivitas yang terakhir itu biasa kami sebut sebagai “routing”.
Sejak pertama menjadi wartawan pada 2013, saya pun sering menemukan hal yang sama saat sedang liputan. Secara umum, para wartawan di lapangan cukup terbuka dan ramah dengan anak-anak baru, serta saling memanggil dengan sebutan “abang”, “mbak”, “babe”, atau “mak”. Saya belum pernah menemukan wartawan perempuan senior yang dipanggil “empok”, tapi saya rasa pasti ada juga yang begitu.
Memang, di beberapa pos liputan, ada saja sekumpulan wartawan senior yang menyebalkan. Mereka judes serta enggan untuk bergaul dan berbagi informasi dengan anak-anak baru. Namun, biasanya mereka bakal menjadi “musuh bersama”. Anak-anak baru akan bersatu dan saling membantu agar tak perlu berurusan dengan senior semacam itu. Untungnya, selama jadi kurir Shopee Express, saya tak pernah berhadapan dengan senior yang bikin dongkol.
Kedua, kurir dan wartawan sama-sama terbiasa “hidup di jalan” dan pandai beradaptasi di lapangan.
Kurir jelas harus memahami seluk-beluk wilayah antaran, termasuk alamat rumah, jalan pintas, lokasi parkir strategis, dan, yang tak kalah penting, tempat makan dengan harga terjangkau.
Setiap wilayah memiliki tantangan sendiri. Kurir yang bertugas di Mampang Prapatan, misalnya, harus menyambangi gang-gang perkampungan sempit dengan nomor rumah acak di sekitar Jl. Poncol Jaya. Di sisi lain, mereka yang bertugas di Kebayoran Baru harus mencari cara agar tidak bayar parkir sering-sering dan bisa mengirim paket sebelum jam pulang kerja saat mengirim barang ke SCBD. Ini tak mudah karena setiap gedung perkantoran memiliki kebijakan masing-masing terkait pengiriman barang.
Secara umum, biasanya kurir mesti menukar KTP dengan kartu akses di resepsionis sebelum diizinkan untuk mengantarkan paket langsung ke lantai tempat kantor tujuan berada. Namun, ada pula yang memiliki pos khusus untuk penitipan barang seperti kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, gedung perkantoran semacam Office 8 tak mengizinkan kurir masuk. Penerima mesti turun sendiri atau menugaskan office boy untuk mengambil paket di kurir yang menunggu di lobi.
Di antara semua gedung perkantoran yang pernah saya sambangi, yang paling menyebalkan adalah Revenue Tower. Kurir harus masuk ke lobi, turun ke lantai B2, dan mendaftarkan diri pada sekuriti. Lalu, kurir diarahkan ke sebuah lift untuk naik ke kantor tujuan. Lift ini digunakan bersama oleh sekuriti, petugas kebersihan, dan kurir seperti saya. Karena lift cuma satu dan ada 30 lantai di sana, saya bisa menghabiskan belasan menit hanya untuk menunggu lift datang dan setengah jam sampai selesai mengantarkan barang. Intinya, buang-buang waktu.
Wartawan pun harus siap ditugaskan liputan ke berbagai tempat. Mereka di desk metropolitan akan menghabiskan banyak waktu di pasar, perkampungan, atau kantor polisi. Sementara wartawan desk ekonomi bakal lebih sering menghadiri seminar di hotel atau konferensi pers di gedung kantor. Yang terakhir sekilas lebih enak, tapi juga menantang dalam hal mencari tempat parkir, tempat makan, atau warung kopi untuk mengetik berita.
Ketiga, kemampuan menjaga hubungan.
Wartawan mesti bisa menjalin relasi dengan narasumber dari berbagai latar belakang, entah untuk mendapatkan informasi sensitif atau sekadar meminta komentar terhadap permasalahan. Kedekatan dengan narasumber dibangun perlahan. Caranya beragam, dari berbasa-basi saat bertemu di tempat liputan, rutin berdiskusi via telepon, hingga sekadar mengucapkan selamat ulang tahun melalui pesan WhatsApp.
Penting pula bagi kurir untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Kurir kerap mengantar barang untuk orang yang sama berulang kali, terutama bila orangnya rajin belanja online. Karena itu, tak jarang kurir menyimpan kontak pelanggan di ponselnya. Kurir tinggal berjanjian via WhatsApp dengan pelanggan setiap kali ada barang yang mesti diantar. Dengan begitu, kurir jadi tahu kapan persisnya pelanggan ada di tempat atau pelanggan bisa menitipkan uang paket COD kepada tetangga atau orang rumah sebelum ia pergi.
Keterampilan berkomunikasi juga dapat membantu kurir menjaga kinerjanya di aplikasi atau mencapai target pengiriman barang dalam sehari.
Misal, kurir tinggal mengirimkan satu paket lagi sebelum bisa meraih bonus. Namun, paket yang tersisa adalah paket dengan tujuan kantor, sementara kondisinya sudah malam dan penerimanya pun telah pulang kerja. Kurir bisa meminta izin baik-baik kepada si pembeli untuk bekerja sama mengakali situasi. Jadi, kurir melaporkan di aplikasi bahwa paket telah terkirim, walau sebenarnya paket itu baru akan ia antar esok hari. Secara umum, pelanggan cukup terbuka dengan hal ini, apalagi bila ia telah mengenal si kurir secara pribadi.
Keempat, kurir dan wartawan sama-sama harus siap ditugaskan ke mana saja sebelum mendapatkan pos tetap.
Misalnya, saat saya mulai bekerja di The Jakarta Post pada 2016, pada bulan-bulan pertama, liputan saya tak tentu. Satu hari bisa meliput kasus pelanggaran hak asasi manusia, besoknya meliput penerimaan pajak. Pada bulan ketujuh, saya memang resmi masuk desk ekonomi, tapi saya baru mendapat pos liputan tetap di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan ke-11. Penempatan ini sangat bergantung penilaian redaktur terhadap potensi dan kinerja masing-masing wartawan.
Sama halnya saat saya jadi kurir. Awalnya, saya tak bisa memilih wilayah pengiriman barang. Pada minggu pertama, saya sempat mengantar paket ke rumah-rumah di daerah Radio Dalam, perkampungan Poncol Jaya, berbagai toko dan restoran di kawasan Blok M, juga kompleks perkantoran di Jl. Gatot Subroto dan SCBD.
Saya ingat betul, pada hari ketiga, saya mengirim paket COD ke perkampungan di Mampang Prapatan. Saya tiba pukul 18.45. Gang sempit, nomor rumahnya manasuka, pembelinya tak bisa dihubungi. Jadilah saya berjalan kaki mengelilingi perkampungan itu untuk mencari si pembeli. Bertanya kepada warga lokal pun sia-sia. Tak ada yang mengenal si pembeli. “Anak kos mungkin. Bukan warga asli sini,” kata sejumlah warga.
Selewat hampir satu jam, saya belum juga berhasil menemukan si pembeli. Rasanya hampir setiap sudut perkampungan itu telah saya sambangi. Lapar. Penat. Kesal. Hanya demi Rp2.150 saya mesti buang-buang waktu dan tenaga seperti ini. Akhirnya saya menyerah dan mengembalikan barang itu ke gudang.
Pada hari ketujuh, saya baru mendapatkan wilayah antaran tetap di SCBD dan sekitarnya. Butuh kurir tambahan untuk mengantar barang ke sana. Apalagi, sehari sebelumnya Shopee bikin kampanye belanja 6.6 dan jumlah barang yang harus diantar diperkirakan melonjak selama beberapa hari ke depan.
Kampanye Diskon Belanja: Kurir Mengantar 2-3 Kali Lipat Paket dari Biasanya
Setiap sebulan sekali, lokapasar seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada memang rutin meluncurkan kampanye belanja di tanggal-tanggal “cantik”; dari 1.1, 2.2, dan seterusnya hingga mencapai puncaknya saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12. Banyak diskon walau diskon “tergila” biasanya pada akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru.
Pada Juni lalu, kampanye belanja 6.6 jatuh di hari Minggu saat kebanyakan toko tutup. Karena itu, banyak pesanan pelanggan yang baru bisa diproses pada Senin dan, diperkirakan, kenaikan jumlah barang antaran akan mencapai puncaknya pada Selasa.
Pada hari biasa, rata-rata ada 17.000-18.000 barang yang datang ke hub Pancoran. Pada 8 Juni, angkanya diprediksi menyentuh 33.000, kata kapten yang menangani Mampang Prapatan dan Kebayoran Baru. Konsekuensinya, para dedicated courier wajib mengantar minimal 180 paket sehari saat periode kampanye belanja. Padahal, di hari biasa, jumlah barang minimal yang harus mereka bawa “hanya” 70.
Mitra kurir seperti saya memang tidak diharuskan membawa barang dengan jumlah minimal tertentu seperti para kurir tetap tersebut. Namun, tetap saja, saya dan kawan-kawan diharapkan dapat bekerja ekstra dan mengirimkan lebih banyak paket dari biasanya. Bila di hari biasa saya boleh menyelesaikan hanya satu trip antaran barang, saat kampanye, saya mesti menjalani setidaknya dua trip. Selesai mengantar tumpukan barang pertama, saya harus kembali lagi ke gudang untuk mengambil dan mengantar tumpukan barang selanjutnya.
Shopee Express bahkan menyewa beberapa tempat untuk menjadi gudang sementara selama masa kampanye 6.6. Gudang sementara ini disebut virtual hub dan hanya ada di kecamatan-kecamatan tertentu berjarak relatif jauh dari hub asli di Pancoran.
Misalnya Kebayoran Baru. Kecamatan ini terpisah belasan kilometer dari hub Pancoran. Kurir akan menghabiskan banyak waktu bila harus bolak-balik mengambil barang di hub dan mengantarkannya ke sana. Karena itu, pada 7-10 Juni, Shopee Express menyewa sebuah rumah di daerah Radio Dalam untuk menjadi virtual hub. Selama periode tersebut, paket-paket dengan tujuan Kebayoran Baru dikumpulkan di virtual hub, sehingga kurir bisa mengambil paket di sana dan mengantarkannya ke pembeli dengan lebih cepat.
Saya pun ikut bertugas di virtual hub sejak 7 Juni, hari pertama saya menangani kawasan SCBD dan sekitarnya. Sejujurnya, saya cukup waswas karena mesti mengantar barang pasca-kampanye belanja 6.6 ke daerah yang saya sendiri belum cukup familier.
Di sinilah saya akan masuk ke poin kelima soal kemiripan antara kurir dan wartawan: keduanya sama-sama bekerja dengan solidaritas tinggi.
Wartawan di lapangan sering kali mesti “kerja kelompok”, terutama saat meliput acara dengan narasumber berlimpah. Misalnya, ketika menghadiri konferensi pers dengan tiga sampai lima narasumber atau diskusi serial seharian yang biasanya mendatangkan belasan pembicara.
Di saat seperti itu, wartawan kerap mengetik cepat atau membuat transkrip omongan narasumber secara bergiliran, lalu membagikan transkripnya via surel kepada sesama wartawan di lapangan. Transkripnya belum tentu akurat 100%, tapi bisa memberi gambaran soal apa saja yang dibicarakan narasumber saat acara berlangsung. Saya sendiri biasanya selalu merekam omongan narasumber. Jadi, bila saya menemukan sesuatu yang menarik dari transkrip dibagikan seorang rekan, saya bisa segera memastikannya sendiri dengan mendengarkan ulang rekaman tersebut.
Transkrip penting, terutama bagi para wartawan media daring yang dituntut redakturnya untuk mengirimkan berita secepat dan sebanyak mungkin. Mereka tak punya banyak waktu untuk mendengarkan kembali rekaman dan membuat transkrip omongan narasumber satu per satu. Bila lama mengirim berita, siap-siap saja menghadapi amukan redaktur.
Solidaritas wartawan juga muncul, misalnya, ketika harus memboikot narasumber yang semena-mena dan tak menghargai wartawan, atau sekadar mengumpulkan uang untuk membantu rekan yang baru tertimpa musibah. Ada rasa senasib sepenanggungan. Mungkin ini karena wartawan di lapangan sadar, semua sama-sama susah. Gaji tak seberapa, beban kerja sering tak masuk akal, kantor kerap lepas tangan bila ada yang celaka dan kebanyakan kantor media di Jakarta menolak ada serikat pekerja. Maka, jalan yang kebanyakan ditempuh adalah bahu-membahu. Namun, sekali lagi, tentu ada saja wartawan yang hidup di dunianya sendiri dan tidak guyub dengan rekan-rekan di lapangan.
Saat menjadi kurir, saya merasakan solidaritas semacam itu sejak hari pertama bertugas di virtual hub Radio Dalam.
Senin itu, saya tiba di virtual hub pukul 9.30. Selang setengah jam, saya sudah menerima jatah 30 barang. Saya habiskan 45 menit berikutnya untuk menata barang sesuai jalur antaran, menyusunnya di sepeda motor, dan sarapan gorengan. Saya lantas berangkat ke Kelurahan Selong untuk mengantar sembilan paket pertama.
Tak ada masalah berarti. Pukul 11.53, paket-paket Selong sudah terkirim semua. Saya lanjut ke Senopati. Saya tiba dan memarkir sepeda motor di Jl. Senopati Dalam II pada tengah hari. Saya lantas berjalan kaki mengantarkan satu paket ke penjual pecel ayam di dekat situ, dua paket ke Office 8, tiga paket ke apartemen Residence 8, dan satu paket ke apartemen District 8. Saya berjalan kaki kembali ke tempat parkir sepeda motor dan sampai di sana pukul 13.15. Saya makan siang sebentar, lalu tancap gas lagi.
Saya habiskan satu setengah jam berikutnya untuk berkeliling area SCBD dalam. Empat paket berhasil terkirim dan satu tertunda karena alamat tak jelas dan penerima tak bisa dihubungi. Setelahnya, saya mengantar sembilan barang ke restoran dan rumah-rumah di dan sekitar Jl. Wolter Monginsidi.
Pukul 17.15, saya selesai mengirim 29 barang. Saya segera mengarahkan sepeda motor kembali ke virtual hub untuk mengembalikan satu paket yang tertunda dan mengambil tumpukan barang selanjutnya. Saya perlu mengirim 11 paket lagi agar bisa mendapatkan bonus Rp115.000.
Hingga saat itu, saya belum pernah berhasil meraih bonus karena selalu gagal mengantar 40 paket dalam sehari. Ini karena saya kerap baru mendapatkan jatah barang saat sore. Saya juga sering buang-buang waktu di jalan karena belum paham wilayah antaran.
Akhirnya jadi tekor. Rata-rata, saya hanya mampu mengantar 25,4 paket dan mendapat pemasukan Rp54.610 per hari pada periode 1-6 Juni, kecuali pada 4 Juni saat saya libur. Padahal, saya wajib menghasilkan lebih dari itu untuk sekadar bertahan hidup sehari-hari.
Perhitungannya begini. Saya menghabiskan Rp1,8 juta per bulan, atau Rp60.000 per hari, untuk membayar sewa kos. Saya juga butuh setidaknya Rp20.000 untuk makan dua kali di warteg setiap hari dan Rp24.000 untuk mengisi sepeda motor dengan bahan bakar Premium setiap tiga hari, atau Rp8.000 per hari. Belum lagi pulsa dan paket data. Katakanlah saya harus keluar Rp90.000 per bulan untuk urusan komunikasi dan internet, atau Rp3.000 per hari. Total, saya butuh sedikitnya Rp91.000 per hari.
Saya pernah curhat soal ini kepada salah satu dedicated courier. Ia bilang wajar bila anak baru sering merugi. Lama-kelamaan, setelah saya terbiasa dengan irama kerja sebagai kurir dan paham seluk-beluk wilayah antaran, saya diyakini bakal untung. Ia memberi contoh temannya yang berstatus mitra. Katanya, temannya itu kini rutin mengantar setidaknya 70 paket sehari. Karena itu, saya diminta untuk bersabar.
Namun, jangankan mengantar 70 paket, mengirim setengahnya saja rasanya sulit betul. Pada Senin itu pun, kelihatannya saya bakal kembali apes. Setibanya kembali di virtual hub saat magrib, saya langsung meminta tambahan jatah barang untuk diantar. Tak disangka, seluruh barang telah habis dibawa kurir lain. Saya kecewa.
“Memangnya tadi bawa berapa barang, Bang?” tanya salah satu senior.
“Bawa 30, Bang, tapi ada satu yang on hold.”
“Duh, kurang 11 lagi ya?”
“Iya, Bang. Enggak apa-apa, saya pulang aja, deh.”
“Ngaso dulu aja, Bang, di sini.”
Sepertinya tak ada salahnya beristirahat sebentar. Saya putuskan untuk membakar rokok sebatang sebelum pulang.
Tak lama, datang kawan mitra kurir seangkatan saya. Ia terlihat lemas. Melihat saya, ia langsung curhat. Katanya, ia baru ditegur kapten karena ada barang antarannya yang tak sampai ke tujuan. Padahal, barang itu telah ia titipkan ke warung dekat rumah si pembeli. Sekarang, ia mesti ganti rugi.
Kawan saya itu lupa berapa harga paketnya. Namun ia sangat khawatir bila harus membayar hingga ratusan ribu rupiah. Tak ada uang, katanya.
Ia lantas bengong saja menatap pintu virtual hub sembari mengisap rokok. Setiap beberapa saat sekali, ia bakal menengok ke saya dan bertanya, “Bagaimana, nih?” Seperti robot rusak.
“Coba cek daftar barang terkirim di aplikasi. Di situ kan ada harganya,” kata saya.
“Benar juga.”
Ia segera mengambil ponselnya dan membuka aplikasi. Mukanya serius sekali. Ia menelusuri perlahan daftar paket terkirim di sana hingga, tiba-tiba, mukanya berseri.
“Alhamdulillah!”
“Kenapa?”
“Harganya cuma Rp15.000! Santai gue kalau gitu.”
Dan seketika, masalahnya sirna.
Pukul 18.30, tiba-tiba datang beberapa orang sembari mengangkut karung-karung besar.
“Apaan, tuh, Bang?”
“Paket.”
Lah, datang lagi.
“Nah, mau bawa barang lagi enggak, Bang, biar tembus 40?” tanya seorang senior.
“Boleh.”
Kurir-kurir segera menata barang berdasarkan wilayah antaran. Setelah dihitung, ternyata paket tujuan SCBD dan sekitarnya hanya ada sembilan. Biarpun saya sukses mengantar semuanya, total jumlah barang terkirim saya hari itu cuma bakal menyentuh 38. Ya Allah. Tanggung banget!
Seorang mitra kurir senior lantas mendekati saya dan bilang, “Ini ada enam paket Blok M, gue aja yang antar, tapi atas nama elo.”
“Memangnya enggak apa-apa, Bang, kayak begitu?”
“Santai aja. Biar elo tembus 40.”
Rasanya saya ingin memeluk si kurir senior.
Operator yang berjaga langsung memindai barcode di sembilan paket saya dan enam paket si kurir senior, lalu mendaftarkan semuanya atas nama saya. Saya mengambil sembilan paket saya dan memasukkannya ke kantong plastik.
Saya ingin segera berangkat, tapi ada yang mengganjal. Biasanya, untuk melaporkan keberhasilan pengiriman barang, saya mesti memindai barcode di paket atau mengetik manual nomor resi paket itu, lalu mengunggah foto pembeli bersama paketnya di aplikasi. Kalau barangnya dibawa orang lain, bagaimana cara saya mengambil dan mengunggah bukti foto?
“Tenang aja, Bang. Nanti fotonya gue ambil, terus gue kirim ke elo lewat WhatsApp,” kata si kurir senior.
Saya tak tahu lagi harus berkata apa. Saya ucapkan terima kasih berulang kali kepada si senior, lantas tancap gas.
Saya menyambangi Senopati, SCBD dalam, dan Jl. Wolter Monginsidi hingga selesai mengantar sembilan paket pada jam 9 malam. Saya putuskan menarik napas sejenak dan duduk di pinggir parkiran sepeda motor sebuah kantor.
Tak lama, masuk pesan WhatsApp dari si kurir senior. Ia mengirimkan enam foto paket Blok M yang ia bawa. Lima paket sukses terkirim. Satu paket dengan tujuan Panglima Polim tertunda karena penerimanya, seorang pekerja rumah tangga, sudah berhenti kerja dan tidak tinggal di sana lagi.
“Tembus 40 enggak, Bang?”
“Tembus, Bang.”
“Alhamdulillah.”
IV
NGOS-NGOSAN DEMI TARGET MENGANTAR 40 PAKET SEHARI
NASI goreng dan es jeruk saya telah habis, tapi masih saja turun gerimis. Saya cek ponsel. Sudah pukul 22.45. Masih ada tujuh paket di atas sepeda motor saya. Bagaimana baiknya?
Saya membuka aplikasi dan mengecek alamat pengiriman tujuh barang tersebut. Satu ke Markas Besar Kepolisian RI, tiga ke rumah-rumah dan satu ke salon di Senopati, satu ke rumah di Radio Dalam, dan satu ke tempat spa di Dharmawangsa.
Empat paket rumah langsung saya coret. Saya bisa dimaki bila mengantar barang jam segini. Tempat spa sudah saya sambangi sebelum terjebak hujan. Tutup dan tak ada sekuriti yang berjaga. Sisa dua lagi: kantor polisi dan salon.
Saya hanya punya waktu untuk mengantar barang ke salah satunya karena saya masih harus mengembalikan paket lain ke hub Pancoran sebelum hari berganti. Tak butuh waktu lama, saya putuskan untuk ke salon. Rasanya lebih masuk akal daripada mampir ke kantor polisi selarut ini.
Saya berangkat menembus gerimis. Untungnya, hujan reda setibanya saya di Senopati. Sialnya, salon sudah tutup dan, lagi-lagi, saya tak menemukan sekuriti. Saya coba cari akal. Saya lihat, kedai martabak di samping salon masih buka. Saya ke sana, lalu meminta izin untuk menitipkan paket. Kasirnya bersedia. Saya lega.
Jam 23.00, setelah selesai mengantar paket ke-38, saya meluncur ke hub Pancoran untuk mengembalikan enam paket yang tertunda. Semua beres pukul 23.30.
Enam menit sebelum tengah malam, saya tiba di tempat kos di Duren Tiga. Badan tak lagi bisa kompromi. Saya segera rebahan dengan penuh penyesalan. Bila saya berhasil mengantar dua paket lagi saja, saya bakal mendapat Rp115.000. Kenyataannya, hari Selasa itu, 8 Juni, saya cuma mampu mengirim 38 paket dan meraih Rp81.700.
Rentetan kesialan saya terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Pada 9, 10, dan 12 Juni, masing-masing saya hanya sukses mengirimkan 37, 38, dan 32 paket. Ada saja masalahnya. Walau telah datang sejak pagi ke virtual hub Radio Dalam atau hub Pancoran, paling cepat saya baru bisa mendapat jatah paket pada jam 15.00. Di tengah perjalanan pun selalu ada paket yang gagal terkirim, entah karena alamat tujuannya tak jelas atau penerimanya tak bisa dihubungi.
Alhasil, hingga 12 Juni, saya baru sekali berhasil mengantar lebih dari 40 paket, yaitu saat saya dibantu kurir senior; saya tercatat mengirimkan 43 paket dan berhasil mendapatkan Rp121.450.
Saya bertekad untuk bisa mengantar 40 paket dengan usaha sendiri sebelum hari terakhir menjadi mitra kurir Shopee Express pada 14 Juni. Jadinya memang saya hanya dua minggu bekerja sebagai kurir. Sebenarnya saya ingin sebulan, tapi Evi Mariani menolak mengizinkan, dengan alasan saya dibutuhkan untuk mengerjakan hal-hal lain di Project Multatuli.
Karena itulah saya mengajukan pengunduran diri pada 8 Juni. Saya hanya diminta mengisi formulir dan, bila ada, mengembalikan seluruh aset kantor yang saya pegang. Saya bekerja dengan sepeda motor pribadi dan tak pernah mendapat seragam dari Shopee Express. Hingga saat itu juga tak ada kabar soal proses pendaftaran saya ke program JKK dan JKm dari BPJS Ketenagakerjaan. Bila telah didaftarkan pun, saya tak bisa mencairkan uangnya; beda perkara bila saya masuk program JHT. Jadi, tak ada banyak hal yang mesti saya urus. Semua berjalan mulus.
Saya tinggal punya dua hari untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu mengantar 40 paket dalam sehari, yaitu pada 13 dan 14 Juni, hari Minggu dan Senin. Kemungkinan terbesar untuk mencapai target ada di Minggu karena, biasanya, hanya ada segelintir paket yang bisa diantar saat Senin, kecuali ketika ada kampanye belanja.
Maka, Minggu itu saya tiba di hub Pancoran pukul 8.38 dan segera mengemis jatah barang kepada operator di gudang. Namun, tetap saja, saya baru mendapat barang jam 13.00. Jumlahnya pas 40. Itu pun saya sudah mengambil paket untuk Radio Dalam yang sebenarnya bukan wilayah antaran saya dan sejumlah paket perkantoran meski kantor tutup saat akhir pekan.
Seorang mitra kurir senior lalu membantu saya menata barang. Melihat ada beberapa paket perkantoran, ia berkata, “Nanti telepon saja penerimanya, terus minta izin, boleh enggak barangnya diantar besok tapi di aplikasi statusnya sudah terkirim?”
Setelahnya, ia memanggil seorang kurir senior lain yang memegang wilayah Radio Dalam. Ia mengambil satu paket nyasar saya, lalu berkata ke temannya, “Ini paket ke Radio Dalam titip elo aja, ya?”
Temannya mengambil paket tersebut, membaca informasi pengiriman yang tertera, lalu berkata kepada saya, “Paket COD, nih. Duitnya mau gue transfer apa kasih langsung aja pas ketemu, Bang?”
“Kasih langsung aja nanti, Bang. Gampang,” kata saya. “Makasih banyak ya, Bang.”
“Selow, Bang.”
Dengan begitu bisa dipastikan, hari itu saya tetap tak bisa mengantar 40 paket dengan usaha sendiri. Dan, dipikir-pikir, memang tak semuanya perlu saya kerjakan sendiri.
Saya berangkat dari hub Pancoran pukul 13.20. Saya habiskan dua jam untuk mengirim paket ke kawasan SCBD. Ada kendala saat mengirim dua paket, masing-masing dengan tujuan Menara Sudirman dan Bursa Efek Indonesia.
Penerima paket Menara Sudirman tak mengangkat telepon atau membalas pesan singkat. Namun, saya tak buru-buru mengubah statusnya di aplikasi menjadi “on hold“. Saya berencana menghubunginya kembali nanti. Sementara penerima paket Bursa Efek Indonesia tak ada di tempat. Wajar, ini hari Minggu. Saya coba bernegosiasi dengannya lewat telepon.
“Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Boleh enggak kalau saya antarkan langsung paketnya ke rumah? Soalnya saya lagi kejar target.”
“Boleh aja, Mas.”
“Kalau boleh tahu, rumahnya di mana ya, Mbak?”
“Di dekat Ciledug, sih. Enggak apa-apa?”
Astagfirullah.
“Enggak apa-apa, Mbak.”
Tak lama, si pembeli mengirimkan alamat rumahnya via WhatsApp. Ternyata, ia bukan di Ciledug, tapi di Pondok Aren di Tangerang Selatan, Banten. Ya Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini?
Sudah kepalang basah. Ya sudahlah. Sekali saja saya merasakan ngurir antarprovinsi sebelum undur diri.
Saya lanjut menyambangi toko dan rumah-rumah di sekitar Jl. Wolter Monginsidi. Setelahnya, saya geser ke Senopati. Semua berjalan cukup lancar, sebelum saya harus mengirim paket COD ke Senopati Suites.
Saya menelepon pembeli untuk janjian bertemu dan menyelesaikan pembayaran. Tak disangka, si pembeli justru terkejut mendengar saya ada di Senopati.
“Mas, maaf banget! Saya lupa ganti alamat saya di Shopee. Saya sudah enggak tinggal di sana. Saya sekarang di Benhil.”
“Aduh. Enaknya bagaimana ya, Mbak?”
“Boleh enggak, Mas, kalau minta tolong untuk diantarkan paketnya ke Benhil?”
Saya terdiam sesaat dan berpikir, Kenapa ada saja, sih, masalahnya?
“Ya sudah, Mbak. Kirim aja alamatnya di WhatsApp. Tapi saya baru bisa ke sana agak malam. Enggak apa-apa?”
“Enggak apa-apa, Mas. Maaf banget ya! Makasih banyak!”
Saya cuma bisa tertawa pasrah.
Saya terus tancap gas hingga berhasil mengirim 37 barang pada pukul 19.12. Rinciannya, 36 paket saya antar sendiri dan satu dibantu kurir senior. Masih tersisa tiga paket lagi dengan tujuan Menara Sudirman, Bendungan Hilir, dan Pondok Aren.
Saya berkali-kali mencoba, tapi penerima paket Menara Sudirman tetap tak bisa dihubungi. Nekat, saya datangi saja gedung itu. Di sana, saya meminta izin untuk menitipkan paket pada sekuriti yang berjaga. Untungnya, ia bersedia.
Saya berangkat dari Menara Sudirman pukul 19.30 dan tiba di Bendungan Hilir pukul 19.50. Si pembeli keluar dari rumah dan meminta maaf berulang kali sembari menyerahkan uang pembayaran paket COD. Harga paketnya Rp60.770, tapi ia memberikan Rp70.000. Kembaliannya untuk saya, katanya.
Sebelum meninggalkan Bendungan Hilir, saya mengecek barang terakhir yang mesti saya antar. Paket nomor 40. Ukurannya tak seberapa, kira-kira hanya sebesar genggaman tangan. Namun, inilah raja terakhirnya.
Dengan berhati-hati, saya masukkan lagi paket itu ke tas. Saya memasang earphone dan mencari lagu-lagu yang pas. Saya pilih album Sinestesia Efek Rumah Kaca. Setelahnya, barulah saya meluncur kembali ke jalan.
Saya keluar Bendungan Hilir dan masuk ke Senayan. Setelah melalui Kompleks Gelora Bung Karno, saya berbelok kanan, menyusuri jalan di samping kompleks parlemen.
Sampai kapan kau biarkan, dia tak berperan.
Ditelantarkan harapan, dia kesakitan.
Terburai berantakan, tak keruan.
Marah di mana-mana.
Sampai kapan kau ikhlaskan, dia dihancurkan.
Lumpuhkan alam pikiran, dan sekujur badan.
Terhampar masa depan, temaram.
Lara di mana-mana.
Keajaiban dan khayalan, taruh di awan.
Kenyataan dalam pelukan.
Kelembaman pada tekanan.
Raih elan, kepalkan tangan.
Saya menyusuri Jl. Tentara Pelajar, masuk ke Jl. Teuku Nyak Arief, berbelok ke Jl. Kebayoran Baru, lalu putar balik ke Jl. Ciledug Raya. Setelahnya, saya bagai memasuki arena berbeda.
Ciledug memang tak pernah mati, bahkan di saat pandemi. Orang-orang lalu-lalang. Banyak trotoar penuh pedagang. Sepeda motor dan mobil berhamburan di jalan. Siapa bisa menyalahkan mereka? Tak semua punya kemewahan untuk mencari pemasukan dari rumah saat pandemi. Saya yakin banyak yang berpikir, lebih baik mati kena virus di jalan daripada mati kelaparan di rumah karena pemerintah tak bisa diandalkan.
Imajinasi rasa takut larut di dalamnya.
Tak terkira siksanya, hingga capai bahagia.
Amarah angan-angan berhamburan berkejaran.
Akan terus mendera, hingga titik terangnya.
Kegelapan masih membayang.
Menyelimuti, menolak pergi.
Mencari ruang gerak ditentang.
Dan menjadi ironi.
Saya berbelok kiri ke Jl. H. Adam Malik. Terus saja mengikuti jalan, hingga saatnya berbelok kanan, tembus ke Jl. Caraka Buana Raya. Gelap. Sepi. Semua tampaknya telah menutup hari, tapi saya masih di sini.
‘Ku menelan cahaya rembulan,
menjadi harapan,
nyala tak terperikan.
Segala gulita sirna,
terkikis doa.
Semua indra terbuka,
berfungsi mata.
Yang hilang,
berganti hingga tak terbilang.
Cahaya, ‘ku jelang.
Dan, saya tiba di destinasi pamungkas. Saya serahkan paket ke si pembeli, berterima kasih, dan pamit.
Saya menaiki sepeda motor, lalu terdiam sesaat. Saya memulai hari di hub Pancoran, Jakarta Selatan, pada pukul 8.38 pagi dan mengakhiri di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada pukul 20.26. Saya bekerja 12 jam dan menempuh jarak lebih dari 50 kilometer untuk mengantar 40 paket demi meraih Rp115.000.
Lalu, apa?
Tiba-tiba saya tak mengerti apa yang saya cari.
Baca juga reportase lain Viriya Singgih untuk serial #SekrupKecil:
SESUAI dugaan, tak banyak yang bisa dikerjakan di hari terakhir saya sebagai kurir. Senin, 14 Juni, saya lebih banyak melamun melebihi PNS paling malas sekalipun.
Saya tiba di hub Pancoran jelang tengah hari, mendapatkan delapan barang, dan segera mengantarkannya ke SCBD dan sekitarnya. Jam 15.00, saya telah kembali ke hub untuk mengambil paket tambahan yang ternyata tak ada. Alhasil, saya habiskan waktu dengan bermain ponsel, bengong, dan mengobrol dengan beberapa kurir lain, yang juga tak ada kerjaan tapi malas pulang.
Akhirnya saya pamit pukul 16.40 dan sampai di tempat kos 20 menit kemudian. Karier saya sebagai kurir berakhir begitu saja. Antiklimaks.
Selama dua minggu jadi kurir, saya terbiasa pulang malam. Karena itu, sekalinya pulang sore saya bingung harus apa. Apalagi, selama ini saya cuma menggunakan tempat kos untuk menumpang tidur dan mandi.
Iseng, saya putuskan membuka catatan harian selama jadi kurir dan membuat tabel riwayat kerja.
Saya juga menghitung jam kerja setiap hari. Jam kerja dimulai sejak saya tiba di hub dan menunggu jatah barang. Pengecualian ada pada 3 Juni karena saya mesti mengantarkan paket sisa hari sebelumnya terlebih dulu sebelum berangkat ke hub. Saya meminta izin kepada si penerima paket untuk melakukan ini dan ia menyetujui. Di sisi lain, saya anggap pekerjaan saya selesai setelah berhasil mengantarkan seluruh barang atau usai mengembalikan paket-paket yang tertunda ke gudang. Hasilnya, rata-rata saya bekerja selama 10 jam per hari.
Sementara itu, total jarak tempuh selama jadi kurir adalah 527,4 kilometer, atau 44 kilometer per hari. Ini mencakup ketika saya berkendara dengan sepeda motor dan berjalan kaki. Melihat angka tersebut, saya jadi ingin segera membawa sepeda motor saya ke bengkel untuk servis lengkap.
Selama seminggu pertama jadi kurir, saya mendapat grade A setiap hari di aplikasi Shopee Express. Itu karena saya selalu berhasil mengantarkan mayoritas paket yang saya bawa. Masuk minggu kedua, performa saya turun. Grade saya mentok di B selama empat hari beruntun. Saya baru mendapat A lagi di dua hari terakhir. Harus diakui, saya kerap ngos-ngosan setelah dipercaya membawa barang lebih banyak dan diberi wilayah antaran tetap di SCBD dan sekitarnya. Namun, saya yakin, bila diberi waktu tambahan sebulan saja, pasti saya mampu menguasai wilayah tersebut.
Secara umum, saya puas dengan kinerja saya sebagai kurir. Sejak awal, saya memang tak mau sekadar coba-coba agar bisa menulis cerita. Saya ingin bisa benar-benar menguasai pekerjaan saya. Kalau bisa, saya ingin jadi seperti kurir LEL Express yang tak sengaja saya temui saat mengantar barang ke Jl. Pecandran, Kebayoran Baru.
Saat itu, 12 Juni, saya membawa tiga barang untuk diantar ke tiga rumah berbeda di Jl. Pecandran. Setibanya di sana pukul 15.15, saya langsung pusing. Nomor-nomor rumah di sana acak. Alhasil, saya mesti menyusuri perlahan jalan itu sembari melihat nomor rumah satu per satu.
Di tengah kebingungan, tiba-tiba seorang pria yang duduk santai di pinggir jalan menegur saya.
“Cari rumah nomor berapa, Bang?”
“Nomor (…), Bang.”
“Tuh, di bawah pohon cemara yang mobilnya ketutup cover,” kata si pria tak dikenal sembari menunjuk rumah yang baru saja saya lewati.
“Makasih, Bang!”
Selesai mengantar paket pertama, saya kembali menyusuri jalan secara perlahan mencari alamat rumah selanjutnya.
“Rumah nomor berapa lagi, Bang?
“Nomor (…), Bang.”
“Tuh, kos-kosan yang pagar hijau. Titip Ibu RT di seberangnya aja. Lagi enggak ada orang di kos.”
Buset. Jago amat.
“Makasih, Bang!”
Saat menitipkan barang ke Ibu RT, saya sekalian menanyakan alamat rumah ketiga, yang ternyata berjarak tak jauh. Selesai mengantar semua paket, saya melaju keluar dari Jl. Pecandran. Saya kembali berpapasan dengan si pria tak dikenal.
“Abang kurir juga?” tanya saya.
“Iya. Lazada.”
Saya rasanya ingin teriak, “Gokil banget ente, Bang!”
Namun, saya menahan diri dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dalam hati saya berpikir, kapan saya bisa selihai itu?
Rute pengiriman paket selama dua minggu saya menjadi mitra kurir “Last Mile” Shopee Express.
Tentu, waktu dua minggu tak cukup untuk membuat saya jadi kurir jagoan. Walakin, saya tak menyesal. Dipikir-pikir, kini saya justru bersyukur hanya diberi dua minggu.
Saya berhenti jadi kurir di tengah momentum lonjakan jumlah kasus Covid-19 nasional. Sejak itu, jumlah kasus baru dan kematian akibat virus korona terus bertambah dari hari ke hari.
Karena itu, saya tak langsung kembali ke rumah di Kebayoran Lama. Saya tetap tinggal di kos Duren Tiga hingga akhir Juni untuk berjaga-jaga seandainya saya positif Covid-19 tanpa gejala.
Selama jadi kurir, saya selalu mencoba berhati-hati, walau harus diakui ada saja momen-momen saya lengah dan lalai. Saat mengendarai sepeda motor, saya kadang melepas masker karena panas dan pengap. Tanpa disadari, saya kebablasan tetap tak mengenakannya sampai selesai mengantar barang ke tujuan tertentu. Saya juga melepas masker ketika makan siang di warteg atau sekadar melepas dahaga dengan membeli air di warung pinggir jalan. Untungnya, mayoritas penerima barang yang saya temui mengenakan masker.
Saya lantas menjalani tes usap polymerase chain reaction (PCR) pada 29 Juni di IMC Lab di Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Esoknya, setelah mendapat hasil negatif, barulah saya berani pulang ke rumah di Kebayoran Lama.
Selang tiga hari setelah saya pulang, pemerintah meluncurkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Saya tak bisa membayangkan rumitnya mengantar barang di tengah ancaman Covid-19 dan segala pembatasan yang ada.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kurir untuk menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja dan surat pengiriman barang ketika menjalankan tugasnya. Di sisi lain, perusahaan ekspedisi seperti Anteraja dan Ninja Xpress terkesan bersemangat menghadapi potensi kenaikan jumlah kiriman barang dan berambisi menjaga tingkat layanan selama PPKM Darurat.
Jadinya penuh dilema. Perusahaan menuntut kurir mempertahankan kinerja, sementara pemerintah membatasi ruang gerak mereka.
Kurir, khususnya yang berstatus mitra, tak punya banyak pilihan. Tak ada upah minimum, apalagi perlindungan kesehatan. Yang mereka tahu hanya mengambil dan mengantar barang, berjibaku demi Rp115.000. Bagi sebagian orang, itu bukan apa-apa. Bagi mereka, itu segalanya.*
Editor: Fahri Salam
Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #SekrupKecil di Mesin ‘Big Tech’ yang didukung oleh yayasan Kurawal.
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
JOGJA—Kebebasan pers media lokal masih terbelenggu motif ekonomi sehingga belum sepenuhnya berpihak ke publik. Di Jogja, belenggu itu ditambah sistem monarki yang membuat keberpihakan media pada publik kadang dipertanyakan. Kehadiran media alternatif yang independen perlu didorong untuk menjaga atmosfer kebebasan pers.
Hal itu mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Potret Independensi Media Lokal di Yogyakarta” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (16/6/2022). Diskusi yang bekerjasama dengan UII dan Yayasan Kurawal itu memaparkan hasil riset akademisi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Gilang Jiwana Adikara.
Dalam risetnya, dosen Ilmu Komunikasi itu meneliti independensi media lokal di Jogja dalam memberitakan pusat kekuasaan di wilayah tersebut yakni Keraton Jogja. Fokus pemberitaan utamanya terkait isu pertanahan di DIY. “Awalnya AJI Jogja menggelar liputan investigasi soal isu agraria di Jogja. Namun dari semua media yang terlibat, tidak ada satu pun dari media lokal di Jogja. Pernah ada yang mencoba mendaftar tapi mundur. Ini sebenarnya ada apa?,” kata Gilang.
Bersama AJI Jogja, Gilang kemudian berinisiatif merancang peneliian dengan mengambil sampel tiga media lokal terbesar di Jogja yakni Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Tribun Jogja. Penelitian dimulai sejak akhir 2021 hingga awal 2022. Ada dua hal yang dibidik yakni frame pemberitaan media mengenai isu pertanahan dan Keraton Jogja serta kebijakan redaksi media dalam memberitakan isu yang terkait dengan pertanahan Keraton Jogja.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan di media online sepanjang 2021-2022 dengan kata kunci Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Diketahui penguasaan tanah di Yogyakarta oleh Keraton Jogja dilakukan melalui klaim atas SG dan PAG. Dari pengumpulan berita, tercatat sebanyak 43 berita terkait SG dan PAG dibikin Harian Jogja dalam rentang 2021-2022.
Adapun Tribun Jogja mengangkat 18 berita dan Kedaulatan Rakyat 16 berita. Dari hasil penelitian, Gilang menyebut media lokal di DIY memilih berhati-hati saat mengkritik persoalan publik yang menyangkut Keraton Jogja. “Seluruh media relatif melepaskan keberadaan Sultan atau Kadipaten yang mungkin terkait dengan konflik [agraria],” ujar Gilang.
Dia mencontohkan konflik lahan antara warga Jogja dengan PT Kereta Api (KAI). Dalam masalah tersebut, Sultan HB X tidak dimintai pendapat. Wartawan, imbuhnya, hanya mewawancara PT KAI dan masyarakat terdampak. “Di KR bahkan hanya terbit dua kali yang menggambarkan konflik antara warga dan kesultanan [kaitannya dengan tanah],” kata dia.
Ewuh Pakewuh
Sebaliknya, apabila isu yang diangkat terkait SG dan PAG untuk memakmurkan rakyat seperti wacana pemerintah dan Keraton Jogja selama ini, ketiga media lokal tersebut kompak memberitakan. “Ketiga Wacana itu diulang-ulang terus. Ini temuan menarik. Tapi kalau isu konflik, media lokal adem ayem, yang bikin hanya media nasional,” kata dia.
Dari hasil penelusuran ke kebijakan redaksi lewat wawancara, media terkait mengakui fokus pemberitaan lebih pada pemerintahan daerah bukan kekuasaan Kesultanan Jogja alias kerajaan. “Yang dikritik Sultan HB X sebagai gubernur bukan Sultan. Kalau ada kritik (ke pemerintah atau Keraton) diarahkan [wawancara media] ke pembantu Sultan entah sekda atau kepala dinas,” papar Gilang.
Selain itu, media juga sepakat pelaksanaan Undang-Undang Keistimewan (UUK) di Jogja sudah bagus meski tetap harus dikontrol. Menurut Gilang, ada upaya dari media di Jogja untuk menghindari protes keras dari masyarakat Jogja yang selama ini loyal terhadap kerajaan atau status quo. “Kritik dilakukan tapi ekstra hati-hati. Menghindari protes keras masyarakat Jogja yang dinilai masil loyal terhadap Keraton. Jadi daripada diboikot mending main halus,” tutur Gilang.
Kondisi tersebut diperkuat dengan tradisi ewuh pakewuh di Jogja. Hal itu terlihat dari pilihan redaksi KR yang menyatakan bukan takut mengkritik tapi segan dengan kerajaan. Hal itu berkelindan dengan kepentingan ekonomi. “Pasar mereka warga Jogja. Enggak bisa kritik keras ke sosok (Sultan) yang masih jadi panutan masyarakat,” tutur dia.
Media pun memilih jalan pragmatis karena pertimbanggan ekonomi. Alih-alih menghasilkan berita konflik meski terkait kepentingan publik, mereka memilih berita ringan atau yang sedang tren di media sosial meski jauh dari kepentingan publik. Gilang mengambil contoh kebijakan redaksi Tribun Jogja.
Tersandera Iklan
Faktor ekonomi dalam framing dan kebijakan redaksional media di Jogja juga diyakini akademisi komunikasi UII, Masduki. Doktor lulusan Jerman ini menyebut aktor yang mengontrol independensi media dapat dilacak dengan mudah. Hal itu tak lain pemerintah yang menggelontorkan APBN, APBD, dan sponsor untuk pasang iklan di media-media daerah, termasuk berbagai subsidi. “Kita sudah 25 tahun lebih mengklaim kebebasan pers tapi apakah (kinerja pers) produktif bagi demokrasi,” ujar Masduki.
Selain itu, media lokal dinilai punya ketergantungan ekonomi pada elit politik atau penguasa lokal dari pemerintah daerah di DIY maupun Keraton Jogja. Menurut Masduki, Jogja adalah potret kecil liberalisasi media dan politisasi media. Hal itu lantaran ada ketergantungan pada otoritas politik lokal. “Jogja mungkin liberal karena semua media boleh berdiri di sini. Namun (media) menjadi komprimistis terhadap keraton dan paternalisme kultur Jawa (ewuh pakewuh),” jelasnya lagi.
Masduki pun mengajak insan media berefleksi soal tujuan media didirikan, apakah setia terhadap kepentingan publik seperti amanah UU Pers atau murni motif ekonomi. Menurut Masduki, pertanyaan soal motif ini penting di tengah mayoritas kepemilikan media yang berpola jaringan dan dikelola dengan motivasi ekonomi serta politik yang lebih kuat ketimbang sosial. “Motif utama pasti motif bisnis. Pasti mengutamakan aset [ekonomi] dulu daripada kritik sosial (persoalan publik yang lebih penting),” sebut Masduki.
Media Alternatif
Pihaknya mendorong tumbuhnya media-media alternatif yang model bisnisnya ditopang oleh sistem membership atau iuran keanggotaan. Dengan demikian, media tidak bergantung terhadap APBD maupun penguasa lokal. Masduki menyebut munculnya media baru seperti Project Multatuli (PM) yang menyoroti persoalan publik yang serius menjadi oase di tengah karut marut independensi media arus utama saat ini.
Lebih jauh, Masduki menekankan pentingnya liputan-liputan kolaborasi yang mendalam untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Hal tersebut, imbuhnya, penting agar publik tak hanya disuguhi berita yang berat sebelah.
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, mengatakan media kini dihadapkan dengan tantangan berat. Di satu sisi, media dituntut untuk tetap independen dan kritis terhadap persoalan publik. Namun, di sisi lain mereka harus berkompromi dengan kekuasaan yang menjadi sumber penghasilan melalui iklan. Tantangan di Jogja, imbuhnya, semakin berat karena ditambah sistem sosial-politik yang loyal terhadap kekuasaan kerajaan. “Menegakan independensi saat ini seperti menegakkan benang basah. Sejarah media massa di dunia tidak lepas dari kepentingan parpol, elit politik, juga organisasi politik,” ujar Paulus.
SOLO—Kabar banjir rob yang melanda sejumlah daerah di pesisir utara Jawa Tengah pada akhir Mei 2022 cukup menyita perhatian. Sedikitnya sembilan wilayah di pesisir utara terendam rob hingga melumpuhkan aktivitas warga. Banjir rob di Demak kali ini bahkan disebut paling parah dibanding bencana sebelumnya.
Media-media pun berlomba memberitakan banjir rob di wilayah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu. Sebagian media fokus memberikan update bencana hingga dampak pada masyarakat sekitar. Ada yang mencari pernyataan politikus, mengaitkan banjir rob dengan kemampuan Ganjar mengelola lingkungan. Ada pula yang hanya mengutip pernyataan pejabat terkait atau “jurnalisme ludah”.
Tak banyak jurnalis yang menelisik banjir rob hingga akar-akarnya, kemudian membingkai realita tersebut untuk membantu mencari solusi permasalahan. Problem itu mengemuka dalam Webinar bertajuk Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Google News Initiative, Selasa (24/5/2022). Hadir tiga narasumber yakni Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Semarang, Sukasno, Redaktur Solopos, Ichwan Prasetyo dan Manajer Program Kota Cerdas Pangan Yayasan Gita Pertiwi, Khoirunnisa.
Peserta dari berbagai kalangan mengikuti Webinar bertema Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Google News Initiative, Selasa (24/5/2022).
Dalam diskusi, Ichwan Prasetyo menyoroti peran media yang belum optimal dalam menyiarkan fakta dan membantu publik memahami urgensi bencana ekologis. Ichwan memandang kecenderungan jurnalis masih sebatas memberitakan peristiwa ketimbang menuangkannya menjadi tulisan yang mencerahkan. “Kalau hanya berbagi kabar, semua orang sekarang bisa berbagi informasi. Hari ini platform nonpers seperti media sosial bahkan sangat berpengaruh. Jurnalisme perlu memberikan lebih,” ujarnya.
Butuh Ketekunan
Ichwan mengatakan jurnalisme bertanggungjawab menyampaikan fakta krisis iklim maupun isu lingkungan dengan pendekatan komprehensif yang mudah dipahami. Sehingga, pembaca dapat memahami akar permasalahan untuk kemudian mengambil sikap. Ichwan tidak menyarankan menulis berita yang cenderung “menakut-nakuti” meskipun hal itu kadang lebih mudah diterima warga.
Riset Reuters Institute, sekitar 50% responden menghindari berita buruk karena menggangu kondisi psikis mereka. “Misal soal banjir rob, warga mungkin bisa cepat waspada apabila media menampilkan realitas-realitas yang menakutkan soal itu. Namun hal ini tak akan membangun kesadaran warga (soal problem lingkungan/krisis iklim). Berita model seperti itu faktanya juga dihindari merujuk riset Reuters.”
Ilustrasi pemberitaan media tIlustrasi pemberitaan media tentang isu krisis iklim.entang isu krisis iklim.
Ichwan mengatakan jurnalisme solusi dapat menjadi metode yang memadai untuk mengangkat isu ekologis. Jurnalisme solusi fokus membeberkan fakta berbasis realitas dan telaah sains, kemudian menyampaikannya menjadi tulisan yang menggugah dan mudah dimengerti. Dalam jurnalisme solusi, wartawan didorong turun langsung untuk melihat realitas di lapangan. “Media juga perlu melakukan telaah mendalam. Misal kasus rob, apakah itu murni fenomena iklim, ataukah hanya karena tanggul jebol? Laporan ini bisa sangat berharga mengingat pemerintah hendak merelokasi hutan mangrove di pesisir utara untuk pembangunan tol,” urai dia.
Redaktur Solopos, Ichwan Prasetyo, memberi paparan dalam Webinar bertma Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim, Selasa (24/5/2022).
Ichwan mengakui butuh ketekunan lebih untuk menghasilkan karya jurnalisme solusi. Tak hanya pantauan lapangan, jurnalis perlu mengumpulkan data dari pihak terkait untuk membingkai fakta yang lebih lengkap. Ichwan tak menampik kapasitas jurnalis dapat menjadi kendala dalam kerja jurnalisme solusi. “Memang butuh kerja lebih berat, hasil liputannya pun seringkali enggak click bait. Namun kita enggak boleh berhenti memberi pemahaman ke publik.”
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Semarang, Sukasno, mengatakan media punya peran penting dalam peningkatan literasi ihwal mitigasi bencana dan penurunan efek rumah kaca. Pihaknya berharap media dapat lebih sering mengangkat isu iklim untuk pembacanya. “Selama ini (peran media) sudah cukup bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Bentuknya bisa melalui edukasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim,” kata dia.
Manajer Program Kota Cerdas Pangan Yayasan Gita Pertiwi, Khoirunnisa, memberi paparan dalam Webinar bertema Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim, Selasa (24/5/2022).
Sementara itu, Manajer Kota Cerdas Pangan Gita Pertiwi, Khoirunnisa, mengatakan media memiliki posisi strategis untuk mengawal isu perubahan iklim dan ketahanan pangan. Media, imbuhnya, juga menjadi partner bagi organisasi yang concern dengan isu lingkungan. Menurut Nisa, media punya tantangan untuk mengemas isu iklim agar lebih mudah dipahami anak-anak muda. “Media bisa membantu mempublikasi riset kolaboratif terkait perubahan iklim dan isu-isu pangan. Muaranya tentu penyadaran masyarakat, terutama generasi muda yang akan mewarisi bumi ini kelak,” ujarnya.
