Capung adalah salah satu serangga yang bermanfaat bagi keseimbangan lingkungan. Namun belakangan populasi hewan yang masuk dalam ordo ordonata ini makin sulit ditemui karena tergerusnya habitat mereka.
Dilansir Bbc.com, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) menemukan bahwa setidaknya 16 persen dari sekitar 6.000 capung yang diidentifikasi rentan, terancam punah, bahkan sangat terancam punah.
Para peneliti menyebut hilangnya rawa dan lahan basah lainnya yang disebabkan oleh urbanisasi dan pertanian yang tidak berkelanjutan menjadi faktor pendorong penurunan capung global secara cepat. Keberadaan rawa dan lahan basah menyimpan karbon, memberikan air bersih dan makanan, melindungi banjir, dan menawarkan habitat bagi satu dari spesies yang ada di dunia.
Namun menurut temuan terbaru, ekosistem ini menghilang tiga kali lebih cepat daripada hutan. Habitat hidup capung yang lain seperti persawahan, kawasan mangrove hingga perkebunan juga semakin berkurang karena pembangunan.
Keberadaan capung makin terancam karena hewan ini biasanya jadi buruan warga. Anak-anak biasanya hobi menangkap capung sebagai hiburan. Sementara orang dewasa di sejumlah wilayah menjadikan capung sebagai lauk makanan. Padahal hewan ini menyimpan sejumlah manfaat untuk lingkungan hidup. Berikut manfaat capung bagi kehidupan manusia, diolah dari berbagai sumber:
1. Indikator Kebersihan Air
Kemunculan telur dan nimfa capung di perairan dapat menjadi indikator untuk mengetahui kebersihan air perairan tersebut. Hal ini karena telur dan nimfa capung hanya dapat hidup dan berkembang di lingkungan air yang bersih dan minim polusi.
Sehingga jika didapati banyak telur atau nimfa capung di suatu perairan, maka dapat dikatakan perairan tersebut memiliki kualitas air yang bersih dan bebas polusi.
2. Mengontrol Jentik Nyamuk
Capung dalam bentuk nimfa dikenal sebagi karnivora yang cukup ganas yang memakan berbagai hewan kecil invertebrata lain di dalam air, termasuk jentik nyamuk. Dengan adanya nimfa, lingkungan akan terbebas dari pertumbuhan nyamuk yang berlebihan.
Bahkan nimfa yang berukuran cukup besar juga memangsa anak ikan dan berudu. Selain itu jentik nyamuk juga bisa dibasmi dengan menggunakan bunga alamanda, ikan cere, serta kulit jengkol.
3. Pengendali Hama Wereng
Selain mengontrol jentik nyamuk dan indikator kebersihan air, capung punya manfaat lain yakni sebagai pengendali hama wereng. Tak heran jika capung menjadi salah satu sahabat petani karena mampu membantu membasmi wereng yang mengganggu pertumbuhan padi di persawahan.
Namun sayangnya kini populasi capung sudah jauh berkurang. Sehingga sebagian petani saat ini terpaksa mengendalikan hama wereng dengan pestisida yang sarat bahan kimia. Hal ini tentu berpotensi merusak lingkungan.
Dapat dilihat bahwa ada banyak manfaat capung dalam kehidupan, terutama bagi kelestarian lingkungan sehingga kelestarian capung patut dijaga. Salah satu caranya adalah dengan merawat kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke perairan. Sehingga, capung dapat hidup dan berkembang biak dengan baik.
JOGJA—Kebebasan pers media lokal masih terbelenggu motif ekonomi sehingga belum sepenuhnya berpihak ke publik. Di Jogja, belenggu itu ditambah sistem monarki yang membuat keberpihakan media pada publik kadang dipertanyakan. Kehadiran media alternatif yang independen perlu didorong untuk menjaga atmosfer kebebasan pers.
Hal itu mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Potret Independensi Media Lokal di Yogyakarta” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (16/6/2022). Diskusi yang bekerjasama dengan UII dan Yayasan Kurawal itu memaparkan hasil riset akademisi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Gilang Jiwana Adikara.
Dalam risetnya, dosen Ilmu Komunikasi itu meneliti independensi media lokal di Jogja dalam memberitakan pusat kekuasaan di wilayah tersebut yakni Keraton Jogja. Fokus pemberitaan utamanya terkait isu pertanahan di DIY. “Awalnya AJI Jogja menggelar liputan investigasi soal isu agraria di Jogja. Namun dari semua media yang terlibat, tidak ada satu pun dari media lokal di Jogja. Pernah ada yang mencoba mendaftar tapi mundur. Ini sebenarnya ada apa?,” kata Gilang.
Bersama AJI Jogja, Gilang kemudian berinisiatif merancang peneliian dengan mengambil sampel tiga media lokal terbesar di Jogja yakni Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Tribun Jogja. Penelitian dimulai sejak akhir 2021 hingga awal 2022. Ada dua hal yang dibidik yakni frame pemberitaan media mengenai isu pertanahan dan Keraton Jogja serta kebijakan redaksi media dalam memberitakan isu yang terkait dengan pertanahan Keraton Jogja.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan di media online sepanjang 2021-2022 dengan kata kunci Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Diketahui penguasaan tanah di Yogyakarta oleh Keraton Jogja dilakukan melalui klaim atas SG dan PAG. Dari pengumpulan berita, tercatat sebanyak 43 berita terkait SG dan PAG dibikin Harian Jogja dalam rentang 2021-2022.
Adapun Tribun Jogja mengangkat 18 berita dan Kedaulatan Rakyat 16 berita. Dari hasil penelitian, Gilang menyebut media lokal di DIY memilih berhati-hati saat mengkritik persoalan publik yang menyangkut Keraton Jogja. “Seluruh media relatif melepaskan keberadaan Sultan atau Kadipaten yang mungkin terkait dengan konflik [agraria],” ujar Gilang.
Dia mencontohkan konflik lahan antara warga Jogja dengan PT Kereta Api (KAI). Dalam masalah tersebut, Sultan HB X tidak dimintai pendapat. Wartawan, imbuhnya, hanya mewawancara PT KAI dan masyarakat terdampak. “Di KR bahkan hanya terbit dua kali yang menggambarkan konflik antara warga dan kesultanan [kaitannya dengan tanah],” kata dia.
Ewuh Pakewuh
Sebaliknya, apabila isu yang diangkat terkait SG dan PAG untuk memakmurkan rakyat seperti wacana pemerintah dan Keraton Jogja selama ini, ketiga media lokal tersebut kompak memberitakan. “Ketiga Wacana itu diulang-ulang terus. Ini temuan menarik. Tapi kalau isu konflik, media lokal adem ayem, yang bikin hanya media nasional,” kata dia.
Dari hasil penelusuran ke kebijakan redaksi lewat wawancara, media terkait mengakui fokus pemberitaan lebih pada pemerintahan daerah bukan kekuasaan Kesultanan Jogja alias kerajaan. “Yang dikritik Sultan HB X sebagai gubernur bukan Sultan. Kalau ada kritik (ke pemerintah atau Keraton) diarahkan [wawancara media] ke pembantu Sultan entah sekda atau kepala dinas,” papar Gilang.
Selain itu, media juga sepakat pelaksanaan Undang-Undang Keistimewan (UUK) di Jogja sudah bagus meski tetap harus dikontrol. Menurut Gilang, ada upaya dari media di Jogja untuk menghindari protes keras dari masyarakat Jogja yang selama ini loyal terhadap kerajaan atau status quo. “Kritik dilakukan tapi ekstra hati-hati. Menghindari protes keras masyarakat Jogja yang dinilai masil loyal terhadap Keraton. Jadi daripada diboikot mending main halus,” tutur Gilang.
Kondisi tersebut diperkuat dengan tradisi ewuh pakewuh di Jogja. Hal itu terlihat dari pilihan redaksi KR yang menyatakan bukan takut mengkritik tapi segan dengan kerajaan. Hal itu berkelindan dengan kepentingan ekonomi. “Pasar mereka warga Jogja. Enggak bisa kritik keras ke sosok (Sultan) yang masih jadi panutan masyarakat,” tutur dia.
Media pun memilih jalan pragmatis karena pertimbanggan ekonomi. Alih-alih menghasilkan berita konflik meski terkait kepentingan publik, mereka memilih berita ringan atau yang sedang tren di media sosial meski jauh dari kepentingan publik. Gilang mengambil contoh kebijakan redaksi Tribun Jogja.
Tersandera Iklan
Faktor ekonomi dalam framing dan kebijakan redaksional media di Jogja juga diyakini akademisi komunikasi UII, Masduki. Doktor lulusan Jerman ini menyebut aktor yang mengontrol independensi media dapat dilacak dengan mudah. Hal itu tak lain pemerintah yang menggelontorkan APBN, APBD, dan sponsor untuk pasang iklan di media-media daerah, termasuk berbagai subsidi. “Kita sudah 25 tahun lebih mengklaim kebebasan pers tapi apakah (kinerja pers) produktif bagi demokrasi,” ujar Masduki.
Selain itu, media lokal dinilai punya ketergantungan ekonomi pada elit politik atau penguasa lokal dari pemerintah daerah di DIY maupun Keraton Jogja. Menurut Masduki, Jogja adalah potret kecil liberalisasi media dan politisasi media. Hal itu lantaran ada ketergantungan pada otoritas politik lokal. “Jogja mungkin liberal karena semua media boleh berdiri di sini. Namun (media) menjadi komprimistis terhadap keraton dan paternalisme kultur Jawa (ewuh pakewuh),” jelasnya lagi.
Masduki pun mengajak insan media berefleksi soal tujuan media didirikan, apakah setia terhadap kepentingan publik seperti amanah UU Pers atau murni motif ekonomi. Menurut Masduki, pertanyaan soal motif ini penting di tengah mayoritas kepemilikan media yang berpola jaringan dan dikelola dengan motivasi ekonomi serta politik yang lebih kuat ketimbang sosial. “Motif utama pasti motif bisnis. Pasti mengutamakan aset [ekonomi] dulu daripada kritik sosial (persoalan publik yang lebih penting),” sebut Masduki.
Media Alternatif
Pihaknya mendorong tumbuhnya media-media alternatif yang model bisnisnya ditopang oleh sistem membership atau iuran keanggotaan. Dengan demikian, media tidak bergantung terhadap APBD maupun penguasa lokal. Masduki menyebut munculnya media baru seperti Project Multatuli (PM) yang menyoroti persoalan publik yang serius menjadi oase di tengah karut marut independensi media arus utama saat ini.
Lebih jauh, Masduki menekankan pentingnya liputan-liputan kolaborasi yang mendalam untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Hal tersebut, imbuhnya, penting agar publik tak hanya disuguhi berita yang berat sebelah.
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, mengatakan media kini dihadapkan dengan tantangan berat. Di satu sisi, media dituntut untuk tetap independen dan kritis terhadap persoalan publik. Namun, di sisi lain mereka harus berkompromi dengan kekuasaan yang menjadi sumber penghasilan melalui iklan. Tantangan di Jogja, imbuhnya, semakin berat karena ditambah sistem sosial-politik yang loyal terhadap kekuasaan kerajaan. “Menegakan independensi saat ini seperti menegakkan benang basah. Sejarah media massa di dunia tidak lepas dari kepentingan parpol, elit politik, juga organisasi politik,” ujar Paulus.
SOLO—Kabar banjir rob yang melanda sejumlah daerah di pesisir utara Jawa Tengah pada akhir Mei 2022 cukup menyita perhatian. Sedikitnya sembilan wilayah di pesisir utara terendam rob hingga melumpuhkan aktivitas warga. Banjir rob di Demak kali ini bahkan disebut paling parah dibanding bencana sebelumnya.
Media-media pun berlomba memberitakan banjir rob di wilayah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu. Sebagian media fokus memberikan update bencana hingga dampak pada masyarakat sekitar. Ada yang mencari pernyataan politikus, mengaitkan banjir rob dengan kemampuan Ganjar mengelola lingkungan. Ada pula yang hanya mengutip pernyataan pejabat terkait atau “jurnalisme ludah”.
Tak banyak jurnalis yang menelisik banjir rob hingga akar-akarnya, kemudian membingkai realita tersebut untuk membantu mencari solusi permasalahan. Problem itu mengemuka dalam Webinar bertajuk Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Google News Initiative, Selasa (24/5/2022). Hadir tiga narasumber yakni Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Semarang, Sukasno, Redaktur Solopos, Ichwan Prasetyo dan Manajer Program Kota Cerdas Pangan Yayasan Gita Pertiwi, Khoirunnisa.
Peserta dari berbagai kalangan mengikuti Webinar bertema Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Google News Initiative, Selasa (24/5/2022).
Dalam diskusi, Ichwan Prasetyo menyoroti peran media yang belum optimal dalam menyiarkan fakta dan membantu publik memahami urgensi bencana ekologis. Ichwan memandang kecenderungan jurnalis masih sebatas memberitakan peristiwa ketimbang menuangkannya menjadi tulisan yang mencerahkan. “Kalau hanya berbagi kabar, semua orang sekarang bisa berbagi informasi. Hari ini platform nonpers seperti media sosial bahkan sangat berpengaruh. Jurnalisme perlu memberikan lebih,” ujarnya.
Butuh Ketekunan
Ichwan mengatakan jurnalisme bertanggungjawab menyampaikan fakta krisis iklim maupun isu lingkungan dengan pendekatan komprehensif yang mudah dipahami. Sehingga, pembaca dapat memahami akar permasalahan untuk kemudian mengambil sikap. Ichwan tidak menyarankan menulis berita yang cenderung “menakut-nakuti” meskipun hal itu kadang lebih mudah diterima warga.
Riset Reuters Institute, sekitar 50% responden menghindari berita buruk karena menggangu kondisi psikis mereka. “Misal soal banjir rob, warga mungkin bisa cepat waspada apabila media menampilkan realitas-realitas yang menakutkan soal itu. Namun hal ini tak akan membangun kesadaran warga (soal problem lingkungan/krisis iklim). Berita model seperti itu faktanya juga dihindari merujuk riset Reuters.”
Ilustrasi pemberitaan media tIlustrasi pemberitaan media tentang isu krisis iklim.entang isu krisis iklim.
Ichwan mengatakan jurnalisme solusi dapat menjadi metode yang memadai untuk mengangkat isu ekologis. Jurnalisme solusi fokus membeberkan fakta berbasis realitas dan telaah sains, kemudian menyampaikannya menjadi tulisan yang menggugah dan mudah dimengerti. Dalam jurnalisme solusi, wartawan didorong turun langsung untuk melihat realitas di lapangan. “Media juga perlu melakukan telaah mendalam. Misal kasus rob, apakah itu murni fenomena iklim, ataukah hanya karena tanggul jebol? Laporan ini bisa sangat berharga mengingat pemerintah hendak merelokasi hutan mangrove di pesisir utara untuk pembangunan tol,” urai dia.
Redaktur Solopos, Ichwan Prasetyo, memberi paparan dalam Webinar bertma Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim, Selasa (24/5/2022).
Ichwan mengakui butuh ketekunan lebih untuk menghasilkan karya jurnalisme solusi. Tak hanya pantauan lapangan, jurnalis perlu mengumpulkan data dari pihak terkait untuk membingkai fakta yang lebih lengkap. Ichwan tak menampik kapasitas jurnalis dapat menjadi kendala dalam kerja jurnalisme solusi. “Memang butuh kerja lebih berat, hasil liputannya pun seringkali enggak click bait. Namun kita enggak boleh berhenti memberi pemahaman ke publik.”
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG Semarang, Sukasno, mengatakan media punya peran penting dalam peningkatan literasi ihwal mitigasi bencana dan penurunan efek rumah kaca. Pihaknya berharap media dapat lebih sering mengangkat isu iklim untuk pembacanya. “Selama ini (peran media) sudah cukup bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Bentuknya bisa melalui edukasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim,” kata dia.
Manajer Program Kota Cerdas Pangan Yayasan Gita Pertiwi, Khoirunnisa, memberi paparan dalam Webinar bertema Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim, Selasa (24/5/2022).
Sementara itu, Manajer Kota Cerdas Pangan Gita Pertiwi, Khoirunnisa, mengatakan media memiliki posisi strategis untuk mengawal isu perubahan iklim dan ketahanan pangan. Media, imbuhnya, juga menjadi partner bagi organisasi yang concern dengan isu lingkungan. Menurut Nisa, media punya tantangan untuk mengemas isu iklim agar lebih mudah dipahami anak-anak muda. “Media bisa membantu mempublikasi riset kolaboratif terkait perubahan iklim dan isu-isu pangan. Muaranya tentu penyadaran masyarakat, terutama generasi muda yang akan mewarisi bumi ini kelak,” ujarnya.
Solo—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Google News Initiative menggelar Webinar bertajuk “Media, Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim” lewat platform Zoom pada Selasa (24/5/2022) pukul 14.00-16.00 WIB. Kegiatan ini akan mengupas sejauh mana dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Soloraya.
Peran media dalam mengangkat problem iklim dan ketahanan pangan juga bakal dibahas. Sejumlah narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Semarang, Sukasno, Manajer Program Kota Cerdas Pangan Yayasan Gita Pertiwi, Khoirunnisa, dan Redaktur Harian Umum Solopos, Ichwan Prasetyo. Webinar bakal dipandu jurnalis Tirto.id, Irfan Amin.
Ketua AJI Solo, Cahyadi Kurniawan, mengatakan problem kekeringan, banjir, dan kemunculan organisme pengganggu tanaman (OPT) selama ini membuat sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam ancaman. Merujuk publikasi ilmiah Efriyani Sumastuti dan Nuswantoro Setyadi Pradono, hal itu tak lepas dari perubahan iklim. “Tanaman seperti padi mengalami penurunan produksi bahkan gagal panen karena tiga faktor tersebut. Hal ini juga terjadi pada petani di Soloraya beberapa waktu terakhir,” ujar Cahyadi dalam rilis yang diterima jolijolan.org, Senin (23/5/2022).
Cahyadi mengatakan kerawanan pangan bukan tak mungkin terjadi apabila kondisi tersebut terus berulang. Di sisi lain, media sejauh ini dinilai belum memainkan peran secara maksimal untuk membawa perubahan iklim sebagai isu arus utama. “Masih sedikit pemberitaan media di Soloraya yang mengaitkan ketahanan pangan dengan perubahan iklim. Dalam webinar nanti, akan dibahas bagaimana jurnalis dan media lokal mendudukkan isu tersebut di daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, webinar terbuka untuk jurnalis dan masyarakat umum. Registrasi peserta dapat melalui https://bit.ly/WebinarIklimAJISolo.
Used plastic bottles in recycling bins for earth day campaign
JAKARTA-Pengelolaan sampah yang berkelanjutan hingga kini masih menjadi pemikiran sejumlah pihak di Indonesia. Penanganan sampah plastik tak cukup hanya dibebankan pada pengelola hilir atau pemerintah, melainkan juga pengelola hulu melalui pengurangan produksi dan lain sebagainya. Tanpa upaya tersebut, problem sampah bisa menjadi bom waktu yang merugikan lingkungan serta masyarakat.
Hal itu mencuat dalam diskusi daring bertema Zero Waste by AZWI (Aliansi Zero Waste Indonesia), akhir Februari 2022 lalu. Dalam data yang dihimpun AZWI, sejauh ini hanya 9% sampah plastik yang dapat didaur ulang, 12% dibakar dan 79% berakhir begitu saja di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan lingkungan. Salah satu penyebab tingginya sampah platik adalah aktivitas industri. Co-coordinator AZWI, Nindhita Proboretno, mengatakan tahun ini AZWI memberi perhatian pada kampanye advokasi kepada produsen. Menurut Nindhita, salah satu jenis sampah yang selalu ditemukan ketika kegiatan pungut sampah adalah saset atau plastik multilayer. “Fokus kampanye tahun ini adalah untuk mendorong produsen berkomitmen secara ambisius untuk membatasi, bahkan tidak lagi menggunakan saset sebagai kemasan produk,” ujar dia.
Pihaknya menyatakan plastik saset tidak bisa didaur ulang secara berkelanjutan sehingga berpotensi menambah beban bumi. Nindhita menyebut produsen perlu lebih kreatif mencari solusi lain yang bisa dipilih sebagai kemasan produk. Konsep guna ulang dan isi ulang yang saat ini sudah menjadi tren dunia, imbuh dia, bisa dicontoh oleh para produsen di Indonesia.
Peneliti Greenpeace Indonesia, Afifah Rahmi, mengatakan hasil riset Greenpeace menunjukkan hampir 70% responden ingin beralih ke produk reuse seperti di bulkstore atau refill store. Afifah menilai hal itu menjadi sinyal penting bagi produsen bahwa semakin banyak masyarakat yang teredukasi ihwal bahaya plastik sekali pakai. “Apalagi dalam riset terbaru kami terkait ancaman mikroplastik di galon sekali pakai, kami menemukan adanya partikel mikroplastik pada seluruh sampel galon sekali pakai sebanyak 85 juta–95 juta partikel per liter,” imbuhnya.
Permasalahan Sampah Impor
Di samping itu, kasus sampah impor juga menambah permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Berdasarkan investigasi, ekspor limbah kertas bekas dari Amerika Serikat ke pabrik kertas di Jawa Timur sejak tahun 2019 menurun secara signifikan. Namun sebagian besar ekspor sampah kertas tersebut justru sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (83%). Toxic Program Officer Nexus 3 Foundation, M. Adi Septiono, mengatakan pemerintah perlu memperkuat pemantauan dan pengendalian pembuangan sampah plastik di Jabodetabek dan Jawa Timur secara teratur. “Ini untuk memastikan proses daur ulang dilakukan dengan prosedur yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, penegakan regulasi menjadi hal penting dalam transformasi kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu upayanya yakni regulasi dalam menekan perusahaan untuk berubah dan beradaptasi di mana sampah adalah tanggung jawab produsen. Adapun produksi plastik virgin untuk plastik sekali pakai dilarang, dan reuse atau refill adalah norma baru. “Kami menyusun panduan penyusunan Peraturan Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Ini untuk memberi arahan kepada pemerintah daerah tentang cara menyusun peraturan pelarangan plastik sekali pakai yang baik, dimulai dari perencanaan, perumusan, pengawasan hingga evaluasi,” ujar Adi.
Warga beraktivitas di sebuah bank pangan di Glasgow, Skotlandia.
SOLO—Kota Solo telah dideklarasikan sebagai Kota Cerdas Pangan sejak akhir 2020. Predikat tersebut mendorong Kota Bengawan membenahi sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang adil serta menjamin hak warga atas pangan. Salah satu gagasan pemerataan distribusi makanan salah satunya adalah penyediaan food bank (bank pangan) di penjuru Kota Solo.
Bank pangan adalah wadah penyaluran kelebihan makanan dari warga maupun pelaku usaha kuliner untuk didistribusikan kembali pada warga yang membutuhkan. Aktivis bank pangan juga mengumpulkan makanan berlebih dari restoran, katering, hotel, hingga acara pernikahan, dan donasi individu untuk disalurkan, tentunya dengan sejumlah uji kelayakan.
Sejauh ini inisiatif tersebut sudah muncul dari beberapa komunitas maupun individu. Namun upaya itu masih sebatas mencakup tataran RT, RW, atau kampung. Perlu sinergi dari pemerintah maupun kalangan usaha untuk mewujudkan bank pangan yang berkelanjutan. Yayasan Gita Pertiwi menjadi salah satu elemen yang konsisten mendorong terwujudnya bank pangan di Kota Bengawan. Sejauh ini Gita Pertiwi telah mendirikan bank pangan yang dinamai Etalase Berbagi di sejumlah lokasi di Soloraya, bekerjasama dengan Rikolto dan Carefood.
Bank Pangan Gita Pertiwi. Warga mengambil makanan gratis di bank pangan yang disediakan Gita Pertiwi, Rikolto dan Carefood di Kota Solo beberapa waktu lalu.
Direktur Program Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, mengatakan bank pangan menjadi solusi alternatif untuk mengatasi problem kelebihan dan kekurangan makanan di masyarakat. Solo dinilai punya potensi besar untuk menginisiasi bank pangan karena memiliki banyak usaha kuliner yang beragam. Menurut Titik, toko atau restoran biasanya memiliki makanan layak konsumsi tapi tidak lolos uji untuk dijual atau makanan yang mendekati kedaluwarsa. “Daripada dibuang, makanan itu bisa didistribusikan ke food bank,” ujar Titik dalam diskusi Refleksi 30 Tahun Gita Pertiwi, Satu Tahun Surakarta Cerdas Pangan di Sala View belum lama ini.
Gerakan Global
Bank pangan adalah gerakan global. Inisiatif tersebut berawal di Amerika Serikat medio tahun 1967. Saat itu lahir St. Mary’s Food Bank yang beroperasi di Phoenix, Arizona. Di Negeri Paman Sam, bank pangan biasa berbagi makanan gratis menjelang liburan Thanksgiving. Makanan merupakan hasil donasi toko serba ada maupun masyarakat. Lambat laun gerakan pemerataan pangan itu tumbuh di banyak negara, termasuk Indonesia. Tahun 2015, Indonesia memiliki Foodbank of Indonesia (FoI) yang mencakup 39 daerah di Jawa dan luar Jawa. Selain FoI, ada food bank yang telah berkembang besar bernama Garda Pangan. Hingga Januari 2022, bank pangan yang beralamat di Surabaya itu telah menyalurkan 347.290 porsi makanan untuk 136.068 penerima manfaat, dilansir gardapangan.org.
Di Solo, Gita Pertiwi menyebut cukup banyak pelaku usaha yang telah memiliki kesadaran untuk berbagi makanan. Ada sebuah toko roti yang sanggup menyediakan 150 roti per hari untuk dibagi gratis ke masyarakat. Beberapa usaha hotel dan katering juga mulai mengelola makanan sisa kegiatan yang masih layak untuk dibagikan. “Sebenarnya banyak perusahaan atau donatur yang mau membantu. Namun kami punya keterbatasan sumber daya,” imbuh Titik. Gita Pertiwi terus mendorong Pemkot untuk turut membantu mewujudkan bank pangan di wilayah kota. Menurut Titik, Pemkot memiliki akses dan kewenangan lebih untuk mengenalkan model bank pangan di masyarakat. “Keberadaan food bank juga mendukung Solo Kota Cerdas Pangan karena mengurangi food waste [limbah makanan],” kata dia.
Ribuan bank pangan di penjuru dunia tidak menggunakan model serupa dalam gerakannya. Sejumlah model food bank yang populer adalah model “garis depan” dan “gudang”. Bank pangan dengan model garis depan menyalurkan langsung makanan mereka ke orang-orang yang membutuhkan. Sementara bank makanan dengan model gudang menyuplai makanan melalui perantara, seperti komunitas maupun organisasi nirlaba. Model lain yang cukup populer adalah model amal dan serikat pekerja. Bank makanan dengan model amal menyumbangkan makanan dengan maksud menyelamatkan makanan sisa agar tidak menjadi limbah. Sementara itu, bank pangan serikat pekerja turut memberikan edukasi seputar hak asasi manusia dan pekerjaan.
Ruang Solidaritas Joli Jolan menjadi komunitas yang memiliki bank pangan model garis depan. Mereka mengelola donasi makanan maupun sembako untuk disalurkan langsung di halaman Joli Jolan setiap hari Sabtu. Kadang bank pangan Joli Jolan (Food not Bombs) juga mendistribusikan makanan di hari lain, tergantung kiriman donasi dari masyarakat. Saat awal pandemi tahun 2020 lalu, bank pangan Joli Jolan intens menyalurkan makanan siap santap dan sembako bagi warga terdampak. Mereka menamai gerakan itu Lumbung Pangan. Sebuah ruang kosong di kompleks Joli Jolan saat itu disulap menjadi etalase sembako dan dapur umum yang mengepul setiap hari.
Joli Jolan. Bank pangan di Ruang Solidaritas Joli Jolan membagikan paket nasi, mie instan, sayur, hingga buah-buahan gratis belum lama ini.
Vice President Programs at The Global FoodBanking Network, Douglas L. O’Brien, mengatakan pandemi Covid-19 membuka fakta betapa rapuhnya sistem ketahanan pangan di dunia. Douglas menyebut bahan makanan yang tersedia sebenarnya cukup. Namun problem distribusi dan pemerataan pangan tetap saja muncul. Bank pangan pun menjadi krusial di saat jutaan orang kesulitan mengakses bantuan. “Di Indonesia dan seluruh dunia, kami berkomitmen menjaga gudang food bank terjaga, truk tetap berjalan, dan makanan bernutrisi tersedia untuk populasi paling terdampak di dunia,” ujar Douglas dalam Webinar “Foodcycle World Food Day”, 9 Oktober 2020.
Akhir pekan lalu Joli Jolan diajak main ke Hoz, rumah salah satu sukarelawan kami yang juga sineas muda, Zen Al Ansory. Sebuah undangan yang istimewa dan menyenangkan. Kami berkesempatan mengeksplor Hoz yang dibangun dengan pendekatan arsitektur lingkungan yang kental. Sumur lawas dan pohon-pohon besar masih dipertahankan usai pembangunan. Rumah berkonsep industrial itu pun punya banyak bukaan sehingga mengurangi penggunaan energi.
Yang tak kalah istimewa pagi itu adalah pertemuan kami dengan Subo Family. Subo Family adalah keluarga yang punya listeningbar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Pengunjung yang telah reservasi dapat menikmati koleksi piringan hitam plus sajian makanan di basement rumah mereka. Hari itu, mereka menginap di Hoz di sela ekspedisi Jeda Wastra yang mereka jalani sejak awal Januari.
Namun Subo ternyata tak hanya tentang seni dan gastronomi. Keluarga yang terdiri dari Aria Anggadwipa (ayah), Intan Anggita Pratiwie (ibu) dan Irama Lautan Teduh (anak) ini juga pecinta lingkungan. Intan bersama musisi Andien mendirikan Setali Indonesia, yayasan yang bergerak di bidang fesyen berkelanjutan.
Perbincangan pun mengalir ke pengelolaan limbah fesyen yang belakangan banyak jadi perhatian. Kami belajar bagaimana mereka mampu meningkatkan nilai sampah fesyen lewat upcycle. Intan bersama Setali banyak menciptakan barang dengan bahan kain bekas seperti tas, celemek, atasan, vest, dan lain sebagainya. Untuk mengelola komunitas agar berkelanjutan, mereka menerapkan tarif sekian rupiah bagi mereka yang berdonasi pakaian. Mereka menghitungnya dengan satuan kilogram.
Sudah donasi tapi masih diminta membayar pula, apa banyak yang mau? Pikir kami saat itu. Intan dan Aria kompak menyatakan bahwa pengelolaan sampah itu tak mudah. Butuh waktu, tenaga, dan biaya yang tak sedikit. Kami pun merenung sejenak. Selama ini Joli Jolan serba swadaya untuk menyortir, me-laundry, hingga membersihkan gudang penyimpanan. Kami pun masih mengirim pakaian tak layak ke Sukoharjo untuk dikelola menjadi bahan bantal. Meski lokasinya cukup jauh, hal itu kami lakukan agar pakaian tak menjadi beban bumi jika dibuang ke tempat sampah. Ya, kami masih sering menerima donasi pakaian tak layak pakai dari pengunjung. “Soal biaya pengelolaan sampah fesyen itu sebenarnya tinggal edukasi. Banyak kok sekarang yang sudah sadar dan ikut membantu gerakan kami,” ujar Aria.
Hari beranjak siang. Kami giliran dipertemukan dengan pegiat upcycle lain yang tak kalah keren, Ache Andini (Achebong). Kak Ache ini hobi bikin kolase dan mengelola kertas bekas untuk dijadikan notebook atau hiasan cantik. Bekas wadah susu UHT yang tak laku dijual di bank sampah pun bisa dia sulap jadi barang bernilai. Kami pun antusias dan menawarkan beberapa kolaborasi di masa mendatang. Rasanya hari itu ada chemical reaction yang mempertemukan kami dengan para pegiat ekonomi sirkular. Berawal dari obrolan ringan, siapa tahu ada hal besar menunggu di ujung jalan.
Beberapa kali kami mendapatkan pertanyaan yang sama saat mengobrol dengan warga atau komunitas lain tentang Ruang Solidaritas Joli Jolan. Ke depan Joli Jolan mau sebesar apa? Mau buka cabang di mana aja? Pertanyaan ini tidak salah. Bahkan mengandung harapan agar gerakan ini semakin tersebar di daerah-daerah lain. Yang menarik, jawabannya bisa beragam antarsesama sukarelawan. Ya, kami memang belum punya masterplan atau rencana jangka panjang. Jangankan masterplan, bisa rutin buka setiap akhir pekan dengan sukarelawan yang memadai pun sudah pencapaian luar biasa. Hahaha
Namun kami punya satu hal yang hingga kini menyatukan kami di Joli Jolan. Kami punya pemahaman bahwa gerakan yang sukses dan berdampak tak harus dikenal dan berkibar seantero Nusantara. Cendikiawan dan ahli ekonomi, E.F. Schumacher, pernah mengkritik kecenderungan untuk membangun sebuah struktur serba besar dan njelimet dalam tatanan kehidupan. Sistem itu nyatanya seringkali membuat manusia kehilangan pribadinya.
Schumacher lantas melontarkan ide “Small is Beautiful” dalam bukunya. Sebuah hal yang kecil tak selalu minim nilai. Kecil justru bebas, efisien, penuh daya cipta, nikmat, dan lestari. Hal itu kami yakini hingga membawa Joli Jolan ke usia keduanya, 21 Desember 2021. Meski kecil, Joli Jolan telah menginspirasi warga atau komunitas lain membuat gerakan serupa yakni barter dan berbagi barang gratis. Di Salatiga ada Gestimba Karangalit, ada pula Gentosan di Jogja. Kawan dari Anak Kasih Indonesia kabarnya juga akan membuat gerakan serupa di pendoponya.
Namun bukan berarti kami puas dengan gerakan kami sekarang. Seperti desain logo khusus HUT kedua Joli Jolan yang futuristik, kami ingin lebih adaptif dengan teknologi. Digitalisasi pendataan hingga pembuatan aplikasi barter (kooperasi) menjadi impian agar Joli Jolan tetap kekinian. Kami juga punya mimpi membikin bulk store dan bank sampah untuk menunjang swadaya pendanaan. Pengembangan jolijolan.org sebagai kanal jurnalisme publik pun terus kami matangkan.
Terima kasih untuk para Joliers yang sudah mendukung Joli Jolan sejauh ini. Sebagai gerakan #rakyatbanturakyat, kami sangat menanti masukan atau kritik dari kawan-kawan. Kami juga terbuka bagi kawan yang ingin menjadi sukarelawan. Panjang umur solidaritas!
Bukan satu dua kali Ruang Solidaritas Joli Jolan menerima donasi yang jauh dari kata layak. Pakaian sobek, celana dalam bekas, sepatu “mangap”, tas rusak dan lain sebagainya kerap kami temui saat menyortir barang donasi. Ya mohon maaf, barang-barang itu langsung kami singkirkan karena tidak pantas jika diberikan pada orang lain. Sedih rasanya melihat sejumlah orang masih menganggap Joli Jolan sebagai gudang pembuangan barang bekas semata.
Barang tak layak tersebut tentu berpotensi menjadi masalah baru. Tak hanya memicu timbunan sampah, tapi juga mengundang penyakit. Tulisan ini mungkin dapat sekaligus menjadi pengingat bagi kawan-kawan tentang pentingnya memberikan barang yang terbaik bagi sesama. Di sisi lain, kami pun perlu mencari solusi apabila barang kurang layak ini telanjur sampai di galeri Joli Jolan. Beberapa bulan terakhir kami bekerjasama dengan sebuah pabrik pengolahan dakron/bantal untuk mengatasi sampah pakaian. Sejauh ini cara tersebut paling efektif untuk mengelola sampah pakaian meski kami harus mengantar ke pabrik yang lokasinya cukup jauh yakni di Gatak, Sukoharjo.
Namun yang masih menjadi pemikiran kami, bagaimana mengelola barang seperti tas, sepatu dan memorabilia lain yang tidak layak agar tidak langsung bermuara di tempat sampah. Beberapa hari lalu kami mendapat ide baru saat main ke Bank Sampah Jensan Mugi Berkah yang berlokasi di Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Kami belajar tentang pengelolaan sampah sederhana yang melibatkan warga dalam lingkup terkecil yakni RT/RW. Terbentuknya bank sampah membuat warga setempat mulai disiplin memilah sampah dari rumah. Sebulan sekali, warga rutin menyetor sampah anorganik seperti plastik, kertas, barang berbahan logam dan kaca serta lain sebagainya ke bank sampah.
Yang menarik, barang-barang khas di Joli Jolan seperti sepatu, tas, dan bahan lain berbahan plastik dan kaca yang kurang layak pun dapat terserap bank sampah. Bersama pengelola Bank Sampah Udadu, rintisan bank sampah yang berlokasi sekompleks dengan Joli Jolan, kami berinisiatif mempraktikkan pengelolaan sampah secara terpadu mulai pekan ini. Pada Rabu, 10 Februari 2021, tim sukarelawan Joli Jolan bersama Udadu akan mulai memilah donasi tak layak pakai agar dapat bernilai ekonomis dan ekologis melalui bank sampah. Sedikit banyak dana yang terkumpul akan kami gunakan untuk operasional Joli Jolan.
Kami meyakini bank sampah bukanlah solusi paripurna terhadap konsumerisme. Bank sampah hanya sebagai alat untuk mengurangi dampak gaya hidup kita yang kurang bertanggungjawab. Pola konsumsi berkelanjutan dengan membeli barang seperlunya tetap yang utama dalam menjaga kelestarian mother earth.
“Sudah Krisis, Saatnya Makan Gratis.” Ungkapan itu didengungkan para pegiat Food Not Bombs (FnB), gerakan berbagi bahan pangan secara cuma-cuma, ketika pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia sejak Maret lalu. Ruang Solidaritas Joli Jolan menjadi salah satu yang rutin mengampanyekan gerakan itu lewat kegiatan FnB yang digelar setiap akhir pekan.
Solidaritas berbagi makanan menjadi penting ketika pandemi meruntuhkan sendi ekonomi sebagian masyarakat. Turunnya penghasilan membuat masyarakat bahkan kesulitan mengakses bahan pangan yang pokok. Di titik tertentu, mereka sampai harus bergantung pada bantuan pemerintah untuk menyambung hidup.
Tentu kita tak bisa berdiam diri melihat ketahanan pangan digerogoti sedikit demi sedikit oleh pandemi. Inisiatif saling bantu antar warga perlu terus dijalin alih-alih hanya mengandalkan kucuran bantuan pemerintah. Belum lama ini kami sangat antusias dengan munculnya inisiatif-inisiatif kolaborasi dari komunitas pertanian urban di Solo dan sekitarnya.
Komunitas Hidroponik Soloraya beberapa kali menyalurkan sayuran untuk dibagi setiap Sabtu di Joli Jolan. Mereka bahkan sempat membawa tiga keranjang besar berisi seratusan sawi segar. Sekelompok aktivis dari @hopekidssalatiga sebelumnya juga membawa banyak sayuran dari lereng Gunung Merbabu.
Sayuran-sayuran fresh ini mendampingi nasi liwet dan ayam geprek hasil sumbangan warga yang ditaruh di booth FnB. Meski beberapa daunnya bolong dimakan belalang, sawi-sawi dari Komunitas Hidroponik memiliki nutrisi yang sama dengan yang dijual di pasaran. Hanya sawi seperti itu memang kurang layak apabila dilego di supermarket, pasar atau sejenisnya. Daripada dijual murah dan menjadi limbah apabila tak terserap, kawan dari komunitas hidroponik memilih mendistribusikannya secara gratis dan rutin di Joli Jolan. Keren ya!
Secara tidak langsung, berbagi sayuran gratis ini membantu menjaga keseimbangan sistem permintaan dan suplai bahan pangan. Masyarakat pun bisa menghemat uang belanjanya untuk dialokasikan ke kebutuhan lain. Hari ini kami giliran kedatangan Komunitas Anggur Soloraya. Mereka membawa beberapa bibit anggur sekaligus berbagi ilmu soal menanam tanaman buah itu. Rencananya, beberapa bibit akan kami tanam di pekarangan Joli Jolan untuk penghijauan. Kalau sudah tumbuh besar, tentu buahnya bisa diambil gratis oleh pengunjung dan warga sekitar.
Pada akhirnya, kerja sama di setiap tingkatan sosial untuk menjaga sistem ketahanan pangan adalah kunci untuk menghadapi Covid-19. Mari, siapa mau ikut berbagi?
